Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, yang ada di Provinsi Bali. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta pembangunan Sekolah Rakyat digenjot.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah membuat program Sekolah Rakyat guna membantu masyarakat yang paling susah dan paling kurang berdaya.

"Jadi, pembangunan kita sebagai bangsa, tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik," kata Prabowo saat memberikan arahan dalam kunjungannya ke SRMP 17 Tabanan pada Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar.

"Kita harus bekerja keras di semua bidang, salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang," ungkapnya.

Dalam momen arahannya itu, Prabowo pun memantau perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat, terutama di Bali. Menurut Prabowo, yang membutuhkan Sekolah Rakyat ternyata lebih banyak lagi. Alhasil, dia memerintahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat.

Dia memberi contoh, di Bali, penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat mencapai 400, padahal alokasi 270.

"Berarti kita harus tambah secepat mungkin. Nanti diusahakan bupati-bupati. kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya," ujarnya.

Prabowo pun meminta Seskab Teddy untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang lain dalam mencari fasilitas untuk Sekolah Rakyat.

Gus Ipul dalam laporannya membeberkan bahwa Sekolah Rakyat dibangun bagi masyarakat yang tidak mampu dan memenuhi kriteria, yakni masuk ke data tunggal sosial ekonomi nasional.

"Di sini dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," katanya.

Pada tahun ajaran 2025 sampai 2026, telah terdapat lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat di Indonesia. Kemudian, pada 2026 sampai 2027 terdapat alokasi tambahan 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperketat belanja negara di tengah tekanan situasi global yang semakin meningkat.

Puan menyebut eskalasi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, tidak hanya berdampak regional, tetapi juga global termasuk Indonesia. Kondisi tersebut disebut turut mempersempit ruang fiskal negara.

“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya,” ujar Puan dalam rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (12/5/2026).

Ke depan, DPR akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Puan mengatakan DPR memahami penyusunan kebijakan tersebut dilakukan dalam kondisi global yang penuh tekanan dan risiko.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Ia menegaskan pembahasan APBN 2027 harus menjadi momentum konsolidasi fiskal dan penajaman program prioritas nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan untuk memperluas akses belajar di daerah. Proyek Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus untuk mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia.

PT PP (Persero) Tbk mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dengan target selesai tahun ini. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan proyek menghadapi tantangan waktu dan kondisi lokasi yang tersebar.

Joko mengatakan, hingga 23 April 2026 progres proyek telah mencapai 37,11 persen atau melampaui target dengan deviasi positif 10,81 persen. “Dalam pelaksanaannya, proyek ini memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait target waktu penyelesaian yang ketat serta kondisi lokasi pekerjaan yang tersebar dengan jarak tempuh yang cukup jauh,” kata Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Proyek dengan nilai kontrak Rp501,99 miliar ini dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kalender sejak 10 Desember 2025. Joko menilai capaian progres tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ia menjelaskan, PTPP menerapkan berbagai inovasi konstruksi untuk menjaga efisiensi waktu sekaligus kualitas pekerjaan.

“Proyek ini didesain untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu,” kata Joko.

Selain pembangunan fisik, proyek ini juga mendorong aktivitas ekonomi di sekitar lokasi melalui penyerapan tenaga kerja. Joko menilai koordinasi lintas pihak menjadi faktor penting dalam menjaga progres tetap melampaui target.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Joko.