Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2026 dibuka dengan tantangan yang tidak ringan bagi perekonomian Indonesia. Ketegangan geopolitik, lonjakan harga energi, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah menciptakan ketidakpastian yang menguji daya tahan ekonomi nasional di tengah perlambatan global.

Di dalam negeri, tantangan tersebut berkelindan dengan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi. Ruang fiskal menghadapi ujian dari kebutuhan belanja yang meningkat, sementara pasar keuangan dibayangi sentimen negatif yang memengaruhi arus modal dan kepercayaan investor terhadap aset domestik.

Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan mesin baru. Ketergantungan pada konsumsi dinilai tidak lagi cukup sehingga diperlukan dorongan investasi, industrialisasi, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas agar ekonomi mampu tumbuh lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Laporan Indonesia Strategic Economic Report 2026 yang disusun Indonesia Strategic Economic (ISE) bersama Bisnis Indonesia memetakan tiga risiko utama yang perlu diantisipasi, yakni stabilitas makroekonomi, perlambatan pertumbuhan, serta kredibilitas kebijakan dan kepercayaan pasar. Ketiga faktor tersebut dinilai akan sangat menentukan arah ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Laporan tersebut merangkum sejumlah rekomendasi strategis untuk membantu pemerintah memperkuat fondasi ekonomi, mulai dari reformasi pasar modal, transisi energi dan infrastruktur digital, stimulus sektor manufaktur, penguatan disiplin fiskal, hingga tata kelola BPI Danantara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus mengembalikan optimisme pelaku usaha dan investor.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih luas apabila ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar mereda.

Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyiapkan anggaran untuk subsidi energi.

Karena itu, jika perkembangan geopolitik membaik dan tekanan terhadap harga energi berkurang, kebutuhan subsidi juga diperkirakan ikut menurun.

“Harusnya begitu kan,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, penurunan kebutuhan subsidi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai program prioritas lainnya.

“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden,” tegasnya.

Meski demikian, Purbaya mengatakan pemerintah belum akan mengambil langkah penyesuaian terhadap APBN dalam waktu dekat.

Kementerian Keuangan masih akan memantau perkembangan situasi global sebelum menentukan kebijakan lanjutan.

“Jadi kita lihat seperti apa, dan baru kita adjust,” katanya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026 mencapai Rp 203,7 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi energi tercatat sebesar Rp 94,8 triliun, sedangkan kompensasi energi mencapai Rp 108,9 triliun.

Purbaya sebelumnya menyebut belanja subsidi dan kompensasi energi tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Sekarang tumbuhnya mencapai 208,2 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.

Hingga Mei 2026, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 6,31 juta kiloliter atau meningkat 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran elpiji tabung 3 kilogram tercatat sebesar 2,85 juta ton atau naik 2,7 persen secara tahunan.

Sementara itu, jumlah pelanggan yang menikmati tarif listrik bersubsidi mencapai 43 juta pelanggan, meningkat 2,1 persen dibandingkan periode Januari-Mei 2025 yang mencapai 42,1 juta pelanggan.

Pernyataan Purbaya disampaikan menyusul kabar kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun media sosial X menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian damai dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni 2026.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai,” ujar Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi memberikan ruang tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ditanya mengenai dampak perkembangan tersebut, Purbaya sempat berjoget kecil sebelum menyampaikan jawabannya.

“Nah, harusnya begitu kan,” ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Senin (15/6/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah menyisihkan sebagian anggaran untuk mengantisipasi kenaikan subsidi akibat gejolak harga energi global. Jika ketegangan geopolitik mereda dan harga energi kembali stabil, kebutuhan subsidi berpotensi menurun sehingga tersedia ruang fiskal untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.

“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang, ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih akan mencermati perkembangan situasi global sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijakan fiskal.

“Nanti kita lihat seperti apa dan baru kita adjust,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan akan bertolak ke China untuk bertemu investor dan membahas rencana penerbitan panda bond. Namun, ia belum bersedia mengungkap target dana yang ingin dihimpun melalui instrumen tersebut.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi sekat antarsatuan kerja atau silo yang selama ini dinilai menghambat koordinasi antarunit.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar kerja sama antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Jadi dulu banyak silo-silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat. Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya, sekarang sudah bisa dibereskan,” ujar Purbaya.

Komisi XI DPR pada Senin (15/6/2026) juga menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun. Purbaya mengatakan alokasi tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberikan dampak positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi pengelolaan subsidi energi.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyisihkan sebagian anggaran untuk kebutuhan subsidi.

Jika tekanan geopolitik mereda dan harga energi bergerak lebih stabil, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan akan berkurang.

“Harusnya begitu kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, berkurangnya kebutuhan subsidi akan membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas nasional.

“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden,” kata Purbaya.

Meski demikian, pemerintah masih akan mencermati perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap postur APBN.

“Jadi kita lihat seperti apa, dan baru kita sesuaikan (adjust),” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon.

Pengumuman ini kali pertama disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di akun media sosial X miliknya.

Sharif menyebutkan, prosesi penandatanganan dokumen resmi perjanjian damai tersebut bakal dihelat pada Jumat (19/6/2026) di Swiss.

Presiden AS Donald Trump dengan cepat menegaskan kesepakatan itu melalui pernyataannya sendiri pada Minggu (14/6/2026) saat merayakan ulang tahunnya yang ke-80.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai," ujarnya, dikutip dari AFP, Senin (15/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga Pertamax hingga Rp3.950 per liter dinilai menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya kewajiban pembayaran utang, potensishortfallpenerimaan negara, dan membengkaknya kebutuhan belanja energi.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax per hari ini, Rabu (10/6/2026), bukan sekadar penyesuaian mengikuti harga pasar. Hal itu juga mencerminkan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

Menurut dia, tekanan terhadap APBN saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari tingginya kewajiban pembayaran utang hingga risiko penerimaan negara yang tidak mencapai target.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.Outlookpenerimaan pajakshortfalldiperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6/2026). Pada saat yang sama, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Bhima menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam gejolak harga energi melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Namun, tekanan fiskal yang semakin besar membuat kemampuan tersebut mulai terbatas.

Selain faktor fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat beban pemerintah. Menurut Bhima, kurs rupiah yang melemah sekitar 8% sejak awal tahun memperbesar biaya impor BBM dan meningkatkan kebutuhan kompensasi energi.

Dia menilai persoalan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan faktor domestik yang turut menentukan besarnya biaya energi nasional.

Begitu rupiah terus melemah, biaya impor BBM akan semakin mahal dan berdampak langsung terhadap kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," ujarnya.

Bhima menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai mengalihkan sebagian tekanan biaya energi kepada konsumen nonsubsidi untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Meski demikian, langkah tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

Selain itu, biaya transportasi dan logistik juga berpotensi meningkat sehingga memberikan tekanan lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

Secara terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan dampak kenaikan Pertamax tidak hanya dirasakan saat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan.

Menurut dia, biaya distribusi barang, transportasi usaha kecil, hingga mobilitas pekerja berpotensi ikut meningkat seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

"BBM bukan barang biasa. BBM adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang melonjak bukan hanya ongkos mengisi tangki," katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, kenaikan Pertamax saat ini tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga mencerminkan semakin beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan APBN, stabilitas harga energi, dan daya beli masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan ruang fiskal sekitar Rp 60 triliun salah satunya untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Namun Purbaya menyebut, dana tersebut sebenarnya belum terserap penuh pada tahun ini lantaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap.

Menkeu Purbaya sebelumnya mengatakan bahwa, Pemerintah menemukan ruang fiskal sekitar Rp 60 triliun yang bisa dialihkan untuk kebutuhan prioritas, termasuk penanganan bencana.

“Dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp 60 triliun. Ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya,” ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, pemerintah tidak mengalami kendala dari sisi ketersediaan anggaran.

Namun, proses pencairan dana kerap terkendala kelengkapan dokumen dari kementerian dan lembaga pengusul.

“Kadang-kadang dokumen dari kementerian lembaga juga enggak lengkap. Jadi kita bilang begitu siap ya kita keluarkan begitu dokumennya lengkap,” kata dia.

Purbaya menegaskan pendekatan Kementerian Keuangan saat ini berbeda dibanding sebelumnya.

Jika dahulu pengajuan anggaran hanya menunggu proses administrasi berjalan, kini Kemenkeu aktif melakukan pendampingan agar pencairan dana penanganan bencana bisa lebih cepat.

Ia mengaku telah meminta jajarannya untuk secara aktif menindaklanjuti setiap pengajuan anggaran yang berkaitan dengan bencana.

“Saya bilang ke dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up, ditelepon kementerian lembaganya kalau kurang dokumennya,” ucap Purbaya.

Bahkan, lanjut dia, Kemenkeu siap mengirimkan personel langsung ke kementerian atau lembaga terkait apabila diperlukan untuk membantu penyelesaian dokumen administrasi.

Dengan langkah tersebut, Bendahara Negara berharap pencairan anggaran penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat.

“Saya harapkan dengan langkah seperti itu pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini akan lebih cepat. Jadi enggak usah takut, duitnya ada,” tutur Purbaya.

Sekadar informasi, Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025) menjelaskan pemerintah juga menyiapkan ruang tambahan melalui penyisiran belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2026.

Langkah ini dilakukan lebih awal dengan menyeleksi kegiatan yang tidak dianggap produktif, seperti rapat yang tidak jelas manfaatnya.

Purbaya menekankan proses tersebut bukan pemotongan anggaran, tetapi efisiensi.

Penyisiran dilakukan segera setelah APBN ditetapkan agar tidak mengulang kejadian pemotongan mendadak seperti tahun sebelumnya.

Dengan cadangan yang ada dan ruang efisiensi sebesar Rp 60 triliun, Purbaya memastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperketat belanja negara di tengah tekanan situasi global yang semakin meningkat.

Puan menyebut eskalasi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, tidak hanya berdampak regional, tetapi juga global termasuk Indonesia. Kondisi tersebut disebut turut mempersempit ruang fiskal negara.

“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya,” ujar Puan dalam rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (12/5/2026).

Ke depan, DPR akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Puan mengatakan DPR memahami penyusunan kebijakan tersebut dilakukan dalam kondisi global yang penuh tekanan dan risiko.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Ia menegaskan pembahasan APBN 2027 harus menjadi momentum konsolidasi fiskal dan penajaman program prioritas nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama menyoroti ruang fiskal domestik sebelum tekanan global meningkat karena perang Iran vs AS dan Israel sudah ketat. Riza menyampaikan ketatnya ruang fiskal ini lantaran belanja yang terus meningkat di tengah perlambatan penerimaan perpajakan; defisit yang semakin dalam disertai nilai keseimbangan primer yang negatif; pembayaran bunga utang dan belanja subsidi energi yang terus meningkat.

"Kemudian, dominasi belanja rutin yang kini mencapai lebih dari 40 persen dari total belanja pemerintah pusat, sementara belanja produktif seperti belanja modal justru tertekan, tersisa sekitar delapan persen hingga sembilan persen dari total belanja pemerintah pusat," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" Di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Di tengah gejolak geopolitik yang terjadi, Riza menyebut, ekonomi domestik ikut terdampak. Sejumlah asumsi makro APBN meleset per April 2026, mulai dari nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.280–17.400 per dolar AS, harga minyak yang telah menembus 100 dolar AS per barel, hingga kenaikan yield SBN.

Riza menyampaikan dampaknya tidak hanya pada peningkatan beban subsidi energi, tetapi juga pada pembayaran bunga utang yang kini telah melampaui 20 persen dari belanja pemerintah, dengan total kewajiban jatuh tempo yang besar. Riza mengatakan sensitivitas fiskal pada dokumen RAPBN 2026 menunjukkan setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar akan langsung memperlebar defisit.

"Berdasarkan estimasi tersebut, tambahan kebutuhan subsidi bisa mencapai sekitar Rp219 triliun jika harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel," ucap Riza.

Dalam kondisi ini, Riza menekankan bahwa pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dengan lebih ketat, sekaligus memperbaiki kualitas belanja. Riza mengatakan reformasi subsidi energi menjadi penting agar lebih tepat sasaran, diikuti dengan perbaikan akurasi data penerima.

Selain itu, sambung Riza, perlindungan sosial juga perlu diperkuat, khususnya bagi kelompok kelas menengah yang rentan terdampak kenaikan harga energi, namun belum sepenuhnya terjangkau bantuan sosial. Tanpa langkah yang tepat, Riza menilai, risiko defisit menembus batas tiga persen dapat berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah agar tidak bergantung pada penerimaan negara dari hasil sitaan untuk menopang anggaran, karena berisiko menciptakan ilusi ruang fiskal.

Menurut dia, penerimaan dari aset sitaan bersifat tidak pasti, tidak berulang (non-recurring), dan sulit diproyeksikan, sehingga tidak layak dijadikan basis dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau kita tarik ke isu keberlanjutan fiskal, di sinilah letak kehati-hatiannya. Mengandalkan penerimaan dari sumber seperti hasil sitaan sebagai penopang defisit ke depan itu bukan hanya tidak sehat, tetapi juga bisa menciptakan ilusi ruang fiskal yang sebenarnya tidak ada,” kata Yusuf kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Ia menilai, ketergantungan pada sumber penerimaan yang bersifat ad hoc justru berpotensi melemahkan disiplin fiskal dan menurunkan kredibilitas kebijakan pemerintah di mata pasar.

Yusuf menjelaskan, defisit anggaran merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh kesenjangan antara penerimaan negara yang relatif terbatas dan belanja yang terus meningkat, baik karena kebutuhan program maupun tekanan ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, mengandalkan penerimaan tidak pasti dinilai bukan solusi yang tepat, bahkan berisiko jika digunakan sebagai dasar perencanaan fiskal.

“Dalam konteks defisit yang sedang tertekan seperti sekarang, mengandalkan sumber seperti ini jelas tidak cukup, bahkan berisiko jika dimasukkan ke dalam perencanaan yang terlalu optimistis,” ucapnya.

Sebagai gantinya, pemerintah didorong untuk memperkuat fondasi fiskal melalui langkah yang lebih berkelanjutan, baik dari sisi belanja maupun penerimaan.

Dari sisi belanja, pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas dan efisiensi program, termasuk menunda kegiatan yang memiliki dampak ekonomi terbatas.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, opsi kebijakan yang lebih stabil dinilai masih terbuka, seperti ekstensifikasi pajak, penerapan windfall tax pada sektor tertentu, hingga penyesuaian tarif pajak bagi kelompok berpendapatan tinggi.

Dengan langkah tersebut, Yusuf menilai kredibilitas fiskal pemerintah dapat terjaga sekaligus menghindari ketergantungan pada sumber penerimaan yang bersifat sementara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 11,4 triliun.

Penyerahan dilakukan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, Jumat (10/4/2026). Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan dana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Nilai total mencapai Rp 11.420.104.815.858.

Penyerahan dana merupakan bagian dari kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Program ini mencakup denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan.

Rincian dana terdiri dari beberapa sumber. Denda administratif kehutanan mencapai Rp 7,23 triliun.Penerimaan negara bukan pajak dari penanganan korupsi sebesar Rp 1,96 triliun.

Setoran pajak periode Januari hingga April 2026 mencapai Rp 967,7 miliar.Setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara tercatat Rp 108,5 miliar. Serta denda lingkungan hidup menyumbang Rp 1,14 triliun.

Seluruh dana telah masuk ke kas negara dan menjadi tambahan bagi pembiayaan anggaran pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Audit restitusi jumbo yang digencarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga lima tahun ke belakang dikhawatirkan mengirimkan sinyal negatif ke dunia usaha.

Motif Menkeu Purbaya mengaudit lebih bayar pajak dari wajib pajak (WP) jumbo ini didasari oleh berbagai motif. Utamanya restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun lebih sehingga menyebabkan shortfall Rp271,7 triliun.

Purbaya juga menyoroti restitusi SDA, khususnya batu bara yang dinilainya membuat penerimaan negara bocor. Sebab, akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja, kini batu bara menjadi barang kena pajak (BKP) dan industrinya bisa mengajukan restitusi untuk pajak masukan.

Rencana audit restitusi ini dilakukan di tengah sempitnya ruang fiskal pemerintah. Defisit APBN diperkirakan bisa tembus 2,92% terhadap PDB apabila harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Audit bahkan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, Komisi XI DPR sempat menawarkan wacana untuk turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan kebocoran yang dicurigai Purbaya.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Center Wahyu Nuryanto menegaskan bahwa restitusi merupakan hak WP. Dia menyambut baik wacana audit restitusi ini apabila ditujukan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang lebih transparan.

Wahyu menilai audit akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik ketika tujuannya memberikan kepastian hukum dalam memproses permohonan restitusi wajib pajak.

"Namun, jika audit dilakukan dengan tujuan menekan jumlah restitusi, maka suasananya akan berbeda. Saya khawatir akan muncul anggapan bahwa pemerintah ingin membatasi hak wajib pajak," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (9/4/2026).

Wahyu menyatakan dukungannya bagi pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Akan tetapi, dia tidak menyarankan audit ini ditujukan sebagai kepentingan penerimaan semata.

"Sebab, ketika sistem perpajakan lebih sederhana dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan. Perbaikan itu harus seimbang, baik untuk kepentingan negara maupun masyarakat," terangnya.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut sejatinya proses restitusi di Indonesia belakangan sudah dipermudah dan dipercepat. Ini sesuai dengan standar negara-negara maju.

Fajry justru menyebut sistem pengawasan WP Indonesia sering dikritik karena banyak sumber daya yang digunakan dalam pengawasan untuk proses restitusi. Alhasil, banyak pihak dan studi menganggap ini yang menjadi salah satu alasan mandeknya upaya ekstensifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dia mengingatkan, perusahaan melakukan pencairan restitusi tentu karena ada kebutuhan likuiditas. Tujuannya bisa untuk menjalankan kegiatan usaha maupun ekspansi usaha. Dengan wacana pengetatan proses restitusi, maka Fajry melihat adanya sebuah langkah mundur.

Menurutnya, pemerintah justru tidak memenuhi janji politiknya untuk memperluas basis pajak dengan ekstensifikasi. Alih-alih, pemerintah malah dinilai menggunakan cara pragmatis dengan strategi 'berburu di kebun binatang'.

"Ini menjadi sinyal yang akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan pencairan restitusi, tidak baik bagi dunia atau iklim usaha. Pada akhirnya akan membuat likuiditas korporasi menjadi terganggu. Ini menjadi ironi, mengingat jurus utama pemerintah dalam mendorong ekonomi melalui peningkatan likuiditas di perbankan," kata Fajry kepada Bisnis.

Apabila mengacu pada tingginya restitusi tahun lalu, Fajry menyebut musababnya adalah moderasi harga komoditas maupun kondisi ekonomi yang sulit. Korporasi butuh likuiditas sehingga mereka melakukan pencairan restitusi.

Ke depan, Purbaya diketahui menginginkan restitusi yang lebih rendah dari 2025. Pada rapat Komisi XI DPR Februari 2026 lalu, dia menginginkan agar restitusi pajak tahun ini tak sampai Rp300 triliun lagi seperti 2025.

"Untuk potensi penerimaan, saya belum bisa perkirakan, namun besaran restitusi untuk tahun ini harusnya lebih rendah dibandingkan pada dua tahun sebelumnya," terang Fajry.

Proses Restitusi Terukur

Atas proses audit yang bergulir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengonfirmasi telah mendapatkan informasi awal dari Kemenkeu. Namun, kini tahapannya masih dalam penelaahan.

"Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Sekarang sedang menelaah informasi awal untuk menyusun desain pengawasan yang tepat," ujar Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono kepada Bisnis.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun memastikan pelaksanaan restitusi akan diproses secara akuntabel dan terukur melalui mekanisme yang diatur.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan, restitusi secara ketentuan pada umumnya melalui proses pemeriksaan. Hal ini namun dikecualikan bagi yang termasuk dalam skema pengembalian pendahuluan melalui penelitian.

"Untuk restitusi tahun berjalan (2025), proses pengujian dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge kepada Bisnis.

Di sisi lain, DJP mengamini bahwa proses audit untuk 2020-2025 juga telah melibatkan BPKP. Namun, otoritas pajak memastikan ini bukan hal yang baru. Auditor pemerintah itu telah berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam berbagai bentuk sinergi pengawasan keuangan negara.

Adapun mengenai ancaman pidana yang sempat disinggung Purbaya, DJP memastikan bakal ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Baik untuk pihak eksternal (WP) maupun internal (DJP).

"Terkait dugaan kongkalikong, pada prinsipnya apabila terdapat indikasi pelanggaran, baik oleh Wajib Pajak maupun oknum internal, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Inge menyebut pihaknya akan terus memperkuat mekanisme restitusi khususnya melalui penguatan manajemen risiko, pemanfaatan data, serta pengawasan internal guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Pada rapat yang diselenggarakan Senin (6/4/2026), seorang anggota Komisi XI DPR bahkan mengusulkan ke Purbaya untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dugaan kebocoran restitusi pajak itu.

Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menyarankan pelibatan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Untuk diketahui, audit PDTT fokus menilai kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian intern (SPI) atau investigasi.

PDTT bertujuan memberikan simpulan atas hal pokok tertentu, seperti proyek khusus atau dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Bertu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mempertanyakan kapan audit dimaksud oleh BPKP maupun internal Kemenkeu tuntas. "Kapan selesai [auditnya]? Triwulan kedua sudah ya Pak?," tanya Dolfie.

Purbaya mengeklaim BPKP seharusnya sudah bisa menuntaskan audit tersebut pada kuartal II/2026. Sebab, dia menyebut auditor pemerintah itu menargetkan audit tuntas dalam satu sampai dua bulan lamanya. Laporan ini turut ditunggu oleh Komisi XI DPR.

Purbaya menyebut kemungkinan proses tengah berjalan. Dia mengeklaim hasil audit seharusnya bisa didapatkan dalam waktu depan dan turut dilaporkan ke DPR.

"Harusnya sudah [selesai di kuartal II/2026] Pak. Mereka bilang mau cepat, akan kami laporkan Pak, karena itu sumber kebocoran yang seharusnya kami bisa selesaikan," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah mendapat respons kritis dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau.

Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli menilai kebijakan tersebut ibarat buah simalakam. Jika dijalankan, berdampak pada perlambatan ekonomi lokal; jika tidak dijalankan, akan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

"Efisiensi anggaran dari pemerintah ini seperti buah simalakama. Dikerjakan pasti ada dampak, pertumbuhan ekonomi lokal akan mengalami turbulensi atau hambatan. Kalau tidak dikerjakan, itu juga akan mempersempit ruang fiskal pemerintah," ujar Kholis, Senin (6/4/2026).

Kholis memaparkan rangkaian tekanan fiskal yang memaksa pemerintah mengambil langkah efisiensi. Konflik di Timur Tengah membuat pasokan minyak terganggu karena tidak bisa keluar melalui Selat Hormuz, yang semestinya memicu kenaikan harga BBM.

Namun, karena kondisi sosial politik tidak memungkinkan, kenaikan BBM urung dilakukan dan akibatnya subsidi BBM membengkak hingga Rp100 triliun.

"Mau tidak mau, efisiensi ini bagian dari ikhtiar pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyelamatkan ruang fiskal yang semakin tertekan," ujarnya.

Kholis mengingatkan bahwa berkurangnya belanja pemerintah atau government spending secara otomatis akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengimbangi efisiensi dengan langkah-langkah yang mampu menggerakkan sumber daya lain, terutama menarik investasi asing ke Riau.

"Saran dari Kadin, di satu sisi, efisiensi kita mengerti, tapi di sisi yang lain, pemerintah harus membuka ruang insentif seperti tax holiday atau apa pun, sehingga menjadi menarik bagi investor asing untuk berinvestasi besar," ujarnya.

Mengacu pada data BPS, Kholis menyoroti bahwa sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Riau.

Karena itu, fokus pada hilirisasi dan penguatan kawasan industri harus menjadi prioritas, termasuk mendorong pergerakan yang lebih signifikan di kawasan industri Tenayan di Pekanbaru maupun di Dumai yang selama ini dinilai belum optimal.

Dia juga menyebut rencana pemerintah merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Agustus mendatang, sebagai langkah yang tepat dalam menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat dan salah satu komponen penting dalam formula pertumbuhan ekonomi.

"Jangan hanya menghemat dari satu sisi government spending, tapi yang lain-lain tidak diperhatikan. Kalau menurut kami begitu," pungkas Kholis.

Kebijakan WFH ASN

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah tekanan harga minyak global.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut kebijakan ini rencananya mulai diterapkan pada April 2026, menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat.

"Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan listrik dan BBM, akan diberlakukan WFH," ujarnya baru-baru ini.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia yang kini telah melampaui 100 dolar AS per barel, jauh di atas patokan sebelumnya yang berada di kisaran 70 dolar.

"Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Yang patokan sebelumnya 70 dolar per barel, sekarang sudah di atas 100. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang," ujarnya.

Kebijakan WFH direncanakan diberlakukan setiap hari Jumat. Pada hari tersebut, seluruh kendaraan dinas milik Pemprov Riau tidak boleh digunakan dan harus diamankan di rumah penanggung jawab masing-masing hingga akhir pekan.

Selain kendaraan, Plt Gubri juga menginstruksikan agar AC dan lampu di seluruh kantor OPD dimatikan pada Jumat hingga Minggu. Bahkan pada hari kerja biasa, Senin hingga Kamis, SF Hariyanto meminta AC tidak dinyalakan di pagi hari.

"Listrik dan AC itu matikan saja pada Jumat-Minggu. Senin-Kamis, tidak usah menghidupkan AC di pagi hari. Buka saja jendelanya, kalau sudah siang baru hidupkan AC," ujarnya.

Meski WFH diberlakukan, SF Hariyanto menegaskan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Pegawai tetap diwajibkan bekerja dari rumah melalui platform daring.

"Saya minta kepala OPD melakukan evaluasi terhadap program ini. Berapa besaran listrik yang dikeluarkan pada bulan sebelumnya dibanding saat sudah diberlakukan. Apakah ada pengurangannya, apakah efektif program ini," pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Provinsi Riau memberikan dukungan terhadap rencana kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun, legislator mengingatkan agar kebijakan penghematan energi ini dibarengi pengawasan ketat agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyebut langkah yang diambil Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, merupakan respons cepat yang sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika geopolitik global.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam menyikapi perkembangan global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi dunia," ujar Ayat Cahyadi.

Kebijakan WFH yang rencananya diberlakukan setiap hari Jumat ini ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM hingga 20% sesuai target pemerintah pusat. Ayat menilai langkah ini sebagai strategi antisipatif yang tepat, namun menegaskan efektivitasnya harus terukur secara data.

DPRD Riau meminta agar angka penghematan ini dievaluasi secara berkala melalui laporan penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tujuan efisiensi yang dicanangkan dapat tercapai secara maksimal.

Di kesempatan terpisah, Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru mulai 1 April 2026.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di lingkungan perkantoran.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan pihaknya telah mempersiapkan implementasi kebijakan ini dan menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mendukung efisiensi energi nasional.

"Kita sudah bersiap. Jadi, yang penting itu untuk pengurangan emisi. Kebijakan ini dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi energi dari pemerintah pusat," ujar Agung.

Langkah efisiensi energi sebenarnya telah dimulai Pemko Pekanbaru sejak beberapa waktu lalu, diawali dengan pengurangan pemakaian AC di ruangan perkantoran serta menggalakkan kegiatan olahraga di lingkungan kantor. Penerapan WFA setiap Jumat menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan efisiensi tersebut.

Agung menyebut WFA setiap hari Jumat diharapkan berkontribusi nyata dalam mengurangi pemakaian BBM, terutama karena berkurangnya mobilitas kendaraan ASN menuju kantor setiap minggunya.

Meski menerapkan WFA, Agung memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan tetap memantau dan mengawasi kinerja ASN selama bekerja dari luar kantor, sehingga produktivitas dan kualitas layanan publik tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang dipicu oleh gejolak harga minyak dikhawatirkan turut berdampak kepada ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebab, bengkaknya belanja subsidi energi masyarakat makin memperkecil ruang fiskal pemerintah.

Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak naik, Rabu (1/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap menjadi peredam kejut (shock absorber). Imbasnya, belanja subsidi diperkirakan bengkak sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun.

Perkembangan itu otomatis membuat defisit APBN melebar dari target yang ditetapkan UU APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Menurut Purbaya, apabila harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, maka defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,9% terhadap PDB.

Untuk itulah, secara simultan pemerintah melakukan penghematan. Pemerintah dan swasta diminta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) seminggu sekali demi menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun.

Bagaimanapun, berbagai kalangan menilai ruang fiskal pemerintah pada akhirnya menjadi makin sempit. Dampaknya diramal bisa berpengaruh kepada iming-iming target pertumbuhan ekonomi ke arah 6%.

Sejatinya porsi belanja atau konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia selalu di kisaran 7%. Pada 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB berada di level 7,53%. Besarannya sedikit turun dari 2024 yakni 7,74% saat Pemilu Serentak berlangsung.

Akan tetapi, manuver pengetatan belanja pemerintah dipastikan selalu berdampak ke ekonomi. Pada tahun lalu, pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yakni konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi berturut-turut pada kuartal I/2025 yakni 1,38% (yoy) dan pada kuartal II/2025 sebesar 0,33% (yoy).

Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Belanja pemerintah lalu baru terakselerasi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otoritas fiskal pada akhir tahun telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun efisiensi.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, target pertumbuhan ekonomi 5,4% saat ini masih cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ke arah 6% akan sulit dicapai di tengah kebijakan pengetatan belanja.

"Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper," terang Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Rizal menilai, pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin defisit atau mendorong pertumbuhan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berambisi agar ekonomi bisa tumbuh 8% pada 2029.

Peran besar fiskal dalam mendorong pertumbuhan pun sudah dimulai sejak kuartal I/2026. Khususnya, untuk mengejar momentum libur Idulfitri. Hal ini terlihat dari pembukuan defisit APBN sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB), atau melesat 342,4% (yoy) dari Februari 2025.

Belum lagi, tekanan dari sisi belanja wajib berupa pembayaran utang yang memakan porsi besar. Pada Februari lalu, estimasi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang telah mencapai sekitar Rp99,8 triliun.

Rizal berpandangan bahwa menjaga kredibilitas fiskal adalah jalan yang paling rasional. Hal ini bisa ditempuh dengan menggeser belanja ke sektor dengan efek pengganda tinggi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal.

"Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel, sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II. Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, insentif sektor produktif, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah," kata Rizal.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan justru memperkirakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% saja sudah sulit. Sebab, apabila harga minyak tak kunjung turun, maka daya beli bisa berkurang sehingga konsumsi dan investasi makin melambat.

"Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya," terangnya ketika dihubungi.

Defisit Lewati Batas 3%

Deni juga memperkirakan, merujuk pada hitung-hitungan Purbaya, kenaikan harga minyak di level US$100 per barel dalam waktu yang lama justru bisa menyebabkan defisit APBN melewati batas 3%.

Menurutnya, gejolak harga minyak memiliki konsekuensi besar terhadap APBN. Contohnya saja, pada 2022 ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pada akhir tahun tersebut mencapai Rp551,1 triliun. Realisasinya melonjak tiga kali lipat.

Oleh sebab itu, Deni menilai ruang fiskal pemerintah memang sudah menyusut. Apalagi, memangkas belanja subsidi BBM maupun menaikkan harganya bukanlah pilihan yang populer secara politik.

"Kalau dia berlangsung terus menerus misalnya lebih dari tiga bulan itu bisa melewati 3%," kata Deni.

Sejatinya proyeksi pelebaran defisit ini sudah diperkirakan pada awal Maret 2026. Pada awal serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, lembaga pemeringkat Fitch Ratings sudah memperkirakan defisit APBN akan berada di level yang sama pada akhir 2025 yakni 2,9% terhadap PDB.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan segera selesai. Saling tembak misil antara Israel dan Iran masih berlangsung. Israel kini bahkan sudah mulai melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Pada pernyataan terbarunya yang disiarkan secara luas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengeklaim bakal melakukan serangan besar-besaran kepada Iran dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan.

"Kami akan membawa mereka kembali ke Zaman Batu," ujar Presiden dari Partai Republik itu.

Antisipasi Disiapkan

Pemerintah menyatakan sudah mengantisipasi dinamika harga minyak global terhadap tekanan fiskal dan inflasi. Terdapat berbagai skenario yang sudah disiapkan melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa ruang fiskal tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, langkah efisiensi sampai dengan Rp130,2 triliun sebagai bagian dari '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' turut menjadi upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.

"Terkait risiko geopolitik, termasuk potensi eskalasi di Timur Tengah, hal ini memang berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global. Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," terang Haryo kepada Bisnis.

Adapun kalangan pengusaha memandang kebijakan efisiensi bisa dirasakan dari dua sisi. Selain menghadapi tekanan biaya akibat harga energi, sektor riil juga berpeluang merasakan dampak apabila efisiensi menyentuh belanja barang/jasa, proyek, maupun transfer daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber permintaan domestik yang penting.

"Kombinasi antara tekanan biaya dan potensi pelemahan permintaan ini perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam ekspansi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Apindo, terangnya, memandang refocusing anggaran memang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi defisit APBN. Akan tetapi, prosesnya harus dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas.

"Belanja yang memiliki multiplier effect tinggi serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri perlu tetap dipertahankan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, kebijakan refocusing dapat tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pemulihan ekonomi," pungkasnya.