Kebijakan terbaru itu diharapkan bisa meningkatkan porsi transaksi valas yang didukung dokumen atau tujuan transaksi yang jelas.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, kebijakan pembatasan pembelian valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (AS) tanpa dokumen pendukung (underlying) berhasil menekan volume rata-rata transaksi valas hingga 9 juta dolar AS per hari.

Saat ini BI membatasi pembelian valas tanpa underlying maksimal 25.000 dolar AS per orang per bulan.

“Jadi di tahapan pertama, waktu kita menurunkan threshold dari 100 ribu (dolar AS) ke 50 ribu dolar itu berhasil menurunkan rata-rata (transaksi valas) harian sebesar 16 juta dolar AS. Di tahapan kedua, dari 50 ribu dolar ke 25 ribu dolar itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar 9 juta dolar AS,” kata Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Jakarta, Kamis.

Sebagai langkah lanjutan, dia menjelaskan, BI kembali memangkas batas pembelian valas terhadap rupiah tanpa dokumen underlying menjadi maksimal 10.000 dolar AS per orang per bulan. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Menurut Thomas, kebijakan terbaru itu diharapkan bisa meningkatkan porsi transaksi valas yang didukung dokumen atau tujuan transaksi yang jelas.

“Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan (threshold) menjadi 10.000 dolar AS efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1 persen dari total transaksi valas,” ujar Thomas.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya bank sentral memperkuat prinsip kehati-hatian di pasar keuangan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut dia, penguatan kebijakan juga bertujuan meningkatkan kualitas transaksi valas, agar lebih mencerminkan kebutuhan riil kegiatan ekonomi dan mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - India secara tegas menepis kabar bahwa kebijakan energi mereka bisa disetir oleh kekuatan asing, di tengah upaya Blok Barat mengisolasi Rusia. New Delhi menegaskan bahwa keputusan membeli minyak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional dan kalkulasi harga demi rakyatnya.

Pernyataan berani ini dilontarkan langsung oleh Menteri Perminyakan dan Gas Alam India, Hardeep Singh Puri dalam sebuah wawancara seperti dilansir RT. "India tidak pernah dilarang membeli minyak Rusia ," cetus Puri dengan nada menohok, menegaskan posisi independen negaranya di panggung politik global.

Hindari Selat Hormuz! India Diam-Diam Gandeng Rusia Buka Jalur Es Ekstrem



Ditekankan juga bahwa kesepakatan internasional yang telah dibuat India pada tingkat tertinggi, telah memungkinkan negara ini untuk mendiversifikasi sumber energinya dan mengurangi risiko yang dipicu oleh gangguan global, terutama konflik di Timur Tengah.

Bermain Dua Kaki di Tengah Amukan Sanksi Donald Trump

Pengakuan ini sangat menarik karena di balik layar, AS dan Uni Eropa sebenarnya telah berulang kali melancarkan tekanan hebat agar India menyetop pasokan minyak dari Moskow. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent bahkan secara terbuka menuduh India dan China ikut mendanai mesin perang Rusia.

Saling sikut di sektor energi ini bahkan sempat memicu perang dagang. Pada Agustus 2025 lalu, pemerintahan AS nekat menjatuhkan tarif impor sebesar 50% terhadap produk India-di mana setengahnya merupakan tarif hukuman karena New Delhi bandel membeli minyak Rusia.

Namun, karena posisi India terlalu kuat sebagai hub ekonomi Asia, Washington akhirnya terpaksa melunak. Awal tahun 2026 ini, AS resmi menurunkan tarif tersebut menjadi 18% setelah kedua negara menyepakati perjanjian dagang baru.

Keberanian India ini didasarkan pada insting bertahan hidup sebuah negara besar. India adalah raksasa dengan populasi raksasa yang sebagian besar kebutuhan energinya bergantung penuh pada impor luar negeri.

Ketika Selat Hormuz membara akibat konflik Iran dan pasokan Timur Tengah terancam macet, menuruti kemauan politik AS untuk memboikot Rusia sama saja dengan bunuh diri ekonomi.

Tiga Kapal Tanker Tujuan China dan India Diam-diam Tinggalkan Selat Hormuz, Begini Caranya



Guna mengamankan pasokan domestik agar harga BBM di pom bensin mereka tidak meledak, India melakukan beberapa strategi. Pertama yakni diversifikasi ekstrem, dimana India kini tidak lagi bergantung pada satu wilayah. "Kami mengimpor energi dari 41 negara berbeda," ungkap Hardeep Puri.

Memanfaatkan sanksi AS yang goyah, ketika Amerika terdeteksi "plin-plan". Demi menahan agar harga minyak dunia tidak terbang ke angka psikologis yang menjatuhkan ekonomi mereka sendiri, Washington tercatat sudah tiga kali merilis pelonggaran sanksi (waiver) untuk pembelian minyak Rusia.

CEO raksasa minyak Rusia Rossoft, Igor Sechin dalam forum SPIEF 2026 baru-baru ini menyatakan bahwa India kini memegang takhta sebagai penggerak utama permintaan energi planet bumi. Dalam sepuluh tahun ke depan, India diprediksi akan menyumbang setengah dari total kenaikan permintaan minyak global.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026. Pertamina menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

“Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” tambahnya.

Pertamina Dikabarkan Melarang Mobil 1.400cc Diisi Pertalite, Ini Daftar Kendaraanya



Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Daftar SPBU di Jakarta dan Sekitarnya yang Tak Lagi Jual Pertalite, Cek Lokasinya



Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah resmi memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di seluruh SPBU. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir akibat kelangkaan BBM di sejumlah titik pengisian.

Dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 yang diterbitkan pada Selasa 5 Mei 2026, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp50.000 per pengisian.

Sementara untuk kendaraan roda empat, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp200.000 dan wajib menggunakan QR Code Subsidi Tepat MyPertamina.

Tak hanya Pertalite, pembelian BBM nonsubsidi jenis Pertamax juga ikut dibatasi. Kendaraan roda dua maksimal membeli Rp100.000, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp400.000.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyebut kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan distribusi BBM agar lebih merata dan mencegah praktik penimbunan maupun pembelian berulang di SPBU.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menjelaskan bahwa pengaturan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran BBM lebih tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan di lapangan.

“Selain itu, kebijakan ini juga menjadi respons terhadap kondisi distribusi yang membutuhkan pengendalian agar tetap merata di seluruh wilayah,” ucapnya dikutip dari laman palangkaraya.go.id, pada Jumat (8/5/2026).

Selain itu, pengelola SPBU juga dilarang melayani kendaraan dengan tangki modifikasi serta pembelian menggunakan jeriken atau drum untuk diperjualbelikan kembali.

Fairid juga menegaskan bahwa pemerintah kota melarang praktik pengisian BBM berulang-ulang dalam waktu singkat.

Selain itu, SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian menggunakan jerigen atau drum yang bertujuan untuk diperjualbelikan kembali oleh pengecer.

Meski demikian, pengecualian diberikan untuk sektor pertanian dan perikanan yang masih diperbolehkan membeli BBM menggunakan jeriken dengan syarat membawa rekomendasi darig perangkat daerah terkait.

"Kami ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan pengaturan ini, diharapkan tidak ada lagi penumpukan atau penyalahgunaan di lapangan,” tegasnya.

Dalam aturan tersebut, kendaraan dinas berpelat merah juga dilarang menggunakan Pertalite dan Biosolar, kecuali ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah daerah.

Kebijakan pembatasan ini muncul di tengah isu nasional mengenai pengendalian distribusi BBM subsidi. Sebelumnya, BPH Migas juga sempat mewacanakan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat guna menjaga konsumsi BBM subsidi tetap terkendali.

JAKARTA - Tibet masih menjadi salah satu wilayah paling tertutup di China bagi akses asing. Padahal, Beijing selama bertahun-tahun menggambarkan kawasan itu sebagai simbol “persatuan etnis” dan kemajuan di bawah pemerintahan China.

Mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, menilai pembatasan akses ke Tibet dilakukan secara sengaja untuk membatasi transparansi, menekan jurnalisme independen, dan mengontrol keterlibatan internasional.

“Hambatan-hambatan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi disengaja,” ujar Thondup, seperti dikutip European Times, Rabu (6/5/2026).

Dia menyebut Tibet berbeda dengan sebagian besar provinsi lain di China karena wisatawan asing wajib memiliki izin khusus untuk masuk ke Tibet Autonomous Region (TAR). Izin tersebut tidak otomatis diberikan dan harus melalui proses birokrasi yang ketat, biasanya dengan sponsor dari agen perjalanan resmi.

Perjalanan independen asing ke Tibet pada dasarnya mustahil dilakukan, kata Thondup. Bahkan, ketika izin diberikan, perjalanan disebut tetap dibatasi pada rute dan lokasi yang telah disetujui pemerintah.

“Pesannya jelas. Tibet bukan tempat untuk dijelajahi secara bebas, tetapi sebuah panggung yang dikendalikan,” sebut Thondup.

Menurutnya, pengawasan di Tibet berlangsung sangat intensif. Hotel dipantau, pergerakan dilacak, dan percakapan diawasi.

Jurnalis asing disebut menghadapi pembatasan paling ketat, sementara warga keturunan Tibet dari komunitas diaspora mendapat pengawasan yang lebih besar karena dianggap mampu “menembus narasi resmi negara.”

Banyak di antara mereka dilaporkan ditolak masuk, sementara yang berhasil masuk disebut kerap dibayangi, diinterogasi, atau ditekan untuk menghentikan perjalanan mereka.

China memang sesekali menggelar kunjungan bagi diplomat atau media asing, tetapi Thondup menilai kunjungan tersebut sangat dikontrol.

Hambatan Verifikasi

Delegasi disebut hanya diarahkan ke desa percontohan, biara yang telah dipoles, atau sekolah unggulan, sementara isu-isu sensitif seperti sekolah asrama, pembatasan bahasa Tibet, dan indoktrinasi politik tidak dapat diperiksa secara independen.

“Dengan mengontrol siapa yang melihat apa, negara mengontrol apa yang dipercayai dunia,” ucap Thondup.

Dia juga menilai pembatasan akses digunakan sebagai alat strategis untuk melindungi kebijakan Beijing dari sorotan internasional.

Thondup menyinggung berbagai isu yang sulit diverifikasi secara independen karena minimnya akses, termasuk dugaan penghancuran situs keagamaan, pembatasan pendidikan bahasa Tibet, perluasan infrastruktur pengawasan, relokasi paksa, serta pembungkaman kritik.

Akibatnya, masyarakat Tibet di dalam wilayah tersebut disebut memiliki akses terbatas terhadap media asing, sementara komunitas diaspora kesulitan melawan narasi resmi tanpa pelaporan langsung dari lapangan.

“Hasil akhirnya adalah vakum kebenaran yang diisi propaganda,” ujarnya.

Negeri "Lubang Kunci"

Menurut Thondup, pembatasan di Tibet menjadi tantangan langsung bagi pemerintah dan lembaga internasional yang mengklaim berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Tanpa transparansi, keterlibatan menjadi hampa. Tanpa akses, dialog menjadi sepihak,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa tuntutan atas akses yang bebas, jurnalisme independen, dan perlakuan setara bagi pengunjung keturunan Tibet bukan sekadar persoalan diplomasi, melainkan prinsip dasar.

“Tibet tetap tertutup rapat bukan karena hambatan logistik, tetapi karena keterbukaan mengancam narasi kontrol,” kata Thondup.

Akhir kata, dia mengatakan bahwa izin perjalanan, pengawasan, dan pemeriksaan ketat merupakan mekanisme yang digunakan Beijing untuk mempertahankan monopoli atas narasi tentang Tibet.

“Selama hambatan-hambatan itu belum dibongkar, Tibet akan tetap menjadi negeri yang hanya dilihat melalui lubang kunci, realitasnya tersamarkan dan rakyatnya tidak terdengar,” pungkas Thondup.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mobilitas masyarakat meningkat pada kuartal I-2026, tercermin dari lonjakan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus). Kenaikan aktivitas ini turut mendorong perputaran ekonomi domestik di awal tahun.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan peningkatan mobilitas terlihat dari jumlah perjalanan wisnus yang tumbuh signifikan. “Kita bisa melihat meningkatnya mobilitas warga tersebut dari angka perjalanan wisatawan nusantara, yang sepanjang kuartal pertama tumbuh 13,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2025,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnus pada Januari–Maret 2026 mencapai 319,51 juta perjalanan, meningkat 13,14% secara tahunan (year on year/yoy). Khusus Maret 2026, jumlah perjalanan mencapai 126,34 juta atau melonjak 42,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain wisata domestik, BPS juga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Maret 2026 sebanyak 1,09 juta atau naik 10,5% yoy. Sementara itu, perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri (wisnas) tercatat 793.160 perjalanan, tumbuh 36,36% yoy.

Tingginya mobilitas masyarakat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama konsumsi. Hal ini tercermin dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp55 triliun sepanjang kuartal I 2026, meningkat 57,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy. Peningkatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah.

Seiring dengan itu, belanja negara hingga Maret 2026 tercatat Rp815 triliun atau naik 31% dibandingkan triwulan I 2025. Akselerasi belanja, terutama pada program prioritas, dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian.

Kombinasi antara meningkatnya mobilitas masyarakat dan ekspansi fiskal pemerintah di awal tahun menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan geoekonomi global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

"Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Budi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor.

Komoditas-komoditas ini meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), dan buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Dengan adanya penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, kata Budi, para importir wajib memenuhi ketentuan persetujuan impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Proses perumusan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan kebijakan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29bTahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Sementara itu, Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan pengaturan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, mendorong produksi petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

"Salah satunya, yaitu pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut, antara lain, disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume," jelas Gilang.

Gilang menekankan importir harus memastikan dirinya sudah memiliki PI dengan persyaratan berupa rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian pada saat melakukan importasi komoditas gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.

Selain itu, impor beras pakan harus memiliki PI dengan persyaratan berupa neraca komoditas (NK). Sedangkan, impor buah pir harus memiliki PI dengan persyaratan berupa bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) dan dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditas produk hortikultura yang akan diimpor.

Selanjutnya, impor beras pakan dan buah pir juga
harus dilengkapi dengan laporan surveyor (LS).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan kereta api pada Selasa 28 April 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya membatalkan tiga perjalanan Kereta Api (KA) pada Selasa (28/4), imbas insiden operasional yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan kebijakan pembatalan dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan insiden serta memastikan keselamatan perjalanan tetap terjaga.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan kereta api pada Selasa 28 April 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan,” kata Mahendro di Surabaya, Selasa.

Adapun tiga perjalanan kereta api yang dibatalkan yakni KA Gumarang relasi Surabaya Pasarturi–Pasarsenen, KA Jayabaya relasi Malang–Pasarsenen, dan KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi–Gambir.

KAI menyampaikan empati dan duka mendalam kepada korban serta keluarga yang terdampak insiden tersebut, serta berharap proses penanganan berjalan lancar dan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, lanjutnya, KAI memastikan pengembalian bea tiket secara penuh (100 persen) di luar bea pesan bagi penumpang terdampak. Proses pembatalan dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun di loket stasiun.

Selain itu pelanggan juga diberikan opsi untuk melakukan penjadwalan ulang perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya akan terus menyampaikan pembaruan informasi terkait operasional perjalanan kereta api melalui kanal resmi, termasuk Contact Center 121 dan layanan WhatsApp (WA).

"KAI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dengan memastikan keselamatan pelanggan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi," tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, kesepakatan pembelian minyak mentah Rusia mencapai 150 juta barel. Jumlah ini kurang lebih setengahnya dari kebutuhan BBM nasional dalam setahun.

Yuliot menjelaskan, impor minyak mentah dari Rusia ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun mendatang. Skema pembelian hingga saat ini masih dalam tahap kajian, apakah melalui PT Pertamina, atau menggunakan Badan Layanan Umum (BLU).

"Impor minyak dari Rusia sudah disepakati total impor dari Rusia 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menilai pembelian minyak impor menggunakan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Pertamina lebih berisiko jika dilakukan dalam jumlah besar. Sehingga muncul opsi pembentukan BLU baru yang akan melakukan transaksi dengan Rusia. Skema ini dianggap akan lebih memudahkan dari sisi pembiayaan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Tidak hanya itu, Yuliot mengatakan pemilihan jalur pengiriman juga turut menjadi pembahasan. Mengingat saat ini konflik masih berlangsung antara Amerika Serikat dengan Iran. Disatu sisi pemilihan jalur juga menimbang aspek efisiensi agar biaya pengiriman tidak memakan biaya mahal.

"Saat ini dalam tahap pembahasan bagaimana cara mengimpornya, apakah langsung Perusahaan Negara atau BLU. Kita siapkan regulasinya. Termasuk pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan minyak mentah Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 300 juta barel, sementara konsumsi harian mencapai 1,6 juta barel. Adapun kapasitas produksi Indonesia baru 600 ribu barel per hari, sehingga masih banyak memerlukan tambahan minyak dari luar.

Ia menyebut hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah terus mencari pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Baik dari Rusia maupun Amerika, Pemerintah akan mencari minyak yang punya harga kompetitif.

Indonesia Impor Minyak dari AS dan Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara



"Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4).

Bahlil mengatakan, Indonesia membutuhkan impor BBM setiap hari sebanyak kurang lebih 1 juta barel per hari. Sebab masih terdapat gap antara kapasitas produksi dengan konsumsi harian yang dilakukan.

"Saya bertemu dengan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga akan siap membangun beberapa infrastruktur dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil.

Intinya kita akan lihat lagi dampaknya sekitar tiga bulan hingga enam bulan ke depan

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan kebijakan kuota 1.000 turis atau wisatawan per hari masuk Taman Nasional (TN) Komodo akan dievaluasi kembali setelah tiga hingga enam bulan berjalan.

“Intinya kita akan lihat lagi dampaknya sekitar tiga bulan hingga enam bulan ke depan. Karena akan dievaluasi,” katanya di Kupang, NTT, Kamis.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana NTT 2026 yang digelar oleh Perwakilan BKKBN NTT.

Dia mengatakan pada dasarnya dirinya mendukung keputusan pemerintah pusat tersebut, dan mengharapkan agar keputusan itu memberikan dampak yang positif bagi sektor lainnya.

Melki mengaku sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat khususnya kementerian terkait dan pihak kementerian sudah menghitung berbagai dampak positif dari kebijakan tersebut.

“Pemerintah pusat sudah menghitung dampaknya dan akan coba dilakukan mulai dari ekologi Komodonya, serta lainnya di kawasan TN Komodo dan sekitar Manggarai Barat, bahkan berbagai urusan konservasi sudah dihitung,” ujar dia.

Melki mengatakan dirinya menghargai berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pelaku wisata di Labuan Bajo beberapa hari terakhir.

Di sisi lain dia juga menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Labuan Bajo, karena akan menahan lebih lama wisatawan yang berwisata di daerah itu dan kegiatan ekonomi akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan Balai Taman Nasional (BTN) Komodo telah menetapkan kebijakan kuota 1.000 wisatawan per hari di kawasan Taman Nasional Komodo.

Kebijakan itu sudah mulai diberlakukan per tanggal 1 April 2026.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendari, Sultra (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi memberlakukan pembatasan pembelian LPG subsidi ukuran tabung 3 kilogram guna mencegah terjadinya kelangkaan dan memastikan distribusi tepat sasaran di tingkat masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara Abu Bakri saat dihubungi di Kendari, Sultra, Jumat, menegaskan langkah ini diambil menyusul adanya lonjakan permintaan serta temuan penyaluran yang tidak sesuai peruntukan di lapangan.

"Kami berlakukan aturan tegas. Saat ini, satu orang hanya boleh membeli satu tabung, sementara untuk pelaku UMKM diberikan batas maksimal dua tabung," katanya.

Dia menyebutkan pengetatan pengawasan tersebut dilakukan buntut ditemukannya pihak-pihak yang membeli LPG dalam jumlah besar, bahkan mencapai 10 tabung sekali pembelian.

"Termasuk, oleh oknum rumah makan dan pelaku usaha besar," ujarnya.

Abu Bakri mengungkapkan bahwa selain pembatasan kuota, pihaknya juga mewajibkan setiap pangkalan untuk melaporkan jadwal pembongkaran stok LPG kepada pemerintah daerah, menjaga transparansi penyaluran guna mencegah oknum yang mengantre berulang kali, hingga mencegah distribusi keluar daerah secara ilegal yang dapat memicu kekosongan stok lokal.

"Jika ada pangkalan yang tidak melapor dan tetap menyalurkan di luar ketentuan, itu termasuk pelanggaran berat dan akan kami berikan sanksi tegas," sebutnya.

Ia berharap dengan pengawasan terpadu ini, kondisi distribusi LPG 3 kg di Kolaka Utara dapat kembali normal dan merata bagi masyarakat yang berhak.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan langsung di sejumlah pangkalan, seperti di Ponggiha dan Tojabi.

Kepala Satpol PP Kolaka Utara Ihwan menyatakan kesiapan personelnya untuk membantu mengatur antrean di pangkalan.

"Kami siap mem-backup penuh, termasuk menempatkan personel jika diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan aman," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026