PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan mayoritas pembeli rumah saat ini berasal dari generasi milenial.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut sekitar 85 persen pembeli rumah yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berasal dari kelompok usia tersebut.

"85 persen pembelinya sekarang perumahan-perumahan itu adalah yang pembayarnya adalah para milenial," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

"Jadi memang secara clear kami juga mengembangkan transaksi nanti di digitalnya sangat terkait dengan kelompok milenial karena memang customer kami terbesar mereka hari ini, karena yang beli rumah biasanya yang pakai KPR justru adalah para milenial," tambah dia.

Menurut Nixon, generasi milenial memang menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor perumahan nasional. Karena itu, BTN secara sadar mengarahkan pengembangan layanan, termasuk transaksi digital, agar selaras dengan kebutuhan dan kebiasaan generasi tersebut.

Ia menjelaskan fokus BTN terhadap milenial juga tercermin dari komposisi internal perusahaan. Sekitar 80 persen pegawai BTN saat ini berasal dari kalangan milenial, dengan komposisi pegawai pria dan wanita yang relatif seimbang.

"Pegawai kami komposisinya menarik, hampir 50-50 pria dan wanita, dan 80 persen adalah milenial pegawai kita. Jadi memang sengaja mengejar milenial karena memang milenial lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan perumahan Indonesia," katanya.

BTN sendiri telah melayani sektor perumahan selama lebih dari 75 tahun. Nixon menyebut hingga kini hampir 6 juta nasabah telah mengambil KPR melalui BTN, dengan pangsa pasar sekitar 39-40 persen secara nasional dan sekitar 70 persen untuk KPR subsidi.

"Portofolio kami 75 sampai 80 persen setiap tahun ada di bidang perumahan, hampir 6 juta customer yang sudah ambil KPR di BTN dan market share kami 39 sampai 40 persen dan ini stabil," tutur Nixon.

Dari sisi kinerja, Nixon memaparkan bahwa hingga akhir 2025, aset BTN masih tumbuh dua digit sekitar 12,7 persen, sementara kredit tumbuh hampir 12 persen dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 16 persen.

"Di akhir tahun aset kami masih tumbuh double digit, kredit hampir 12 persen, DPK 16 persen, dan laba bersih kami masih naik 16,8 persen bahkan 18 persen di akhir tahun," ujarnya.

Ia menambahkan kinerja 2025 menunjukkan pemulihan setelah tekanan akibat restrukturisasi kredit selama pandemi.

"Tahun 2025 karena ini sudah bersih, maka angka-angkanya kembali normal, tumbuh labanya juga sudah double digit kembali," kata Nixon.

Bisnis.com, BANDUNG-- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjaring arsitek, pengembang dan mahasiswa untuk terhubung langsung dengan ekosistem perumahan nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui ajang kompetisi tahunan BTN Housingpreneur 2025. Peserta tidak hanya bersaing dalam ide, tetapi juga berpeluang masuk ke jaringan bisnis nyata yang mempertemukan pengembang, penyedia material, pelaku teknologi, hingga calon pembeli rumah.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam industri perumahan nasional yakni bagaimana menghubungkan berbagai pihak di dalamnya.

Setiyo mencontohkan, banyak developer memiliki produk berkualitas tapi belum tahu jalur penjualannya. Begitu pula dengan pembeli yang bingung mencari rumah atau developer yang tepat.

Dia menambahkan, melalui BTN Housingpreneur, BTN ingin menciptakan wadah kolaborasi agar ide-ide inovatif di sektor perumahan dapat tumbuh menjadi bisnis yang berkelanjutan.

“Pemenang BTN Housingpreneur nantinya akan terhubung dengan ekosistem kami termasuk akan dibimbing agar ide mereka tak hanya kreatif, tapi juga layak dibiayai perbankan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan inovasi yang dapat diterapkan dan menghasilkan nilai ekonomi nyata,” tutur Setiyo dalam Roadshow BTN Housingpreneur di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Kamis (6/11/2025).

Adapun, jika tergabung dalam ekosistem perumahan nasional milik BTN, pemenang akan mendapatkan kesempatan seperti berdiskusi dengan pengembang besar hingga bertemu pembeli potensial.

Selain itu juga akan diberikan program inkubasi selama tiga bulan agar ide bisnis pemenang BTN Housingpreneur dapat dikembangkan menjadi usaha yang efisien, menguntungkan, dan bankable.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Jatnika Effendi menilai kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci dalam menjawab tantangan perumahan nasional.

“Kompetisi ini merupakan panggilan terbuka bagi mahasiswa lintas ilmu, karena masalah perumahan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan oleh teknik sipil, tapi juga keilmuan lainnya. Ajang ini juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena akan terhubung dengan para mentor-mentor yang tepat,” ujar Agus.

Tahun ini BTN Housingpreneur menargetkan 1.500 peserta dengan ide di bidang teknologi perumahan, efisiensi energi dan air, pengelolaan limbah, hingga platform digital seperti marketplace material dan jasa konstruksi. Secara total, kompetisi BTN Housingpreneur memperebutkan hadiah senilai Rp1,5 miliar.

Adapun, Bandung dipilih sebagai salah satu kota roadshow karena Jawa Barat menyumbang sekitar 40% kebutuhan rumah nasional dan menjadi pusat pertumbuhan sektor perumahan Indonesia. BTN Housingpreneur juga akan melanjutkan roadshow ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidaksesuaian data calon pembeli rumah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhambat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Selasa (21/10), Purbaya meralat laporan awal yang menyebutkan ada 110.000 orang terhambat KPR karena tercatat memiliki kredit macet di SLIK OJK.

Setelah diverifikasi ulang, Purbaya mengatakan jumlah calon pembeli yang benar-benar bermasalah SLIK dan berpotensi lolos KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih kecil.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di-clear-kan. Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000 dan itu pun enggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Menkeu bahkan menyimpulkan bahwa dari klaim 110.000 orang tersebut, hanya sedikit sekali yang benar-benar memenuhi syarat.

"Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)," lanjut Purbaya.

Purbaya menduga ada salah perhitungan di awal yang berasumsi masalah demand perumahan MBR hanya disebabkan oleh isu SLIK OJK. Padahal, ada kendala lain di luar SLIK yang menyebabkan rendahnya penyerapan.

"Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain yang berpengaruh, yang di bawah Rp 1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ungkap Purbaya.

Untuk mengatasi persoalan permintaan rumah yang belum terpenuhi, Purbaya menambahkan bahwa BP Tapera akan berdiskusi kembali dengan para pengembang.

"Nanti Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini," kata dia.

Purbaya berharap permintaan perumahan meningkat hingga akhir tahun demi mendorong sektor konstruksi dan laju pertumbuhan ekonomi.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidaksesuaian data calon pembeli rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhambat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Selasa (21/10), Purbaya meralat laporan awal yang menyebutkan ada 110.000 orang terhambat KPR karena tercatat memiliki kredit macet di SLIK OJK.

Setelah diverifikasi ulang, Purbaya mengatakan jumlah calon pembeli yang benar-benar bermasalah SLIK dan berpotensi lolos KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih kecil.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di-clear-kan. Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000 dan itu pun enggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Menkeu bahkan menyimpulkan bahwa dari klaim 110.000 orang tersebut, hanya sedikit sekali yang benar-benar memenuhi syarat.

"Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)," lanjut Purbaya.

Purbaya menduga ada salah perhitungan di awal yang berasumsi masalah demand perumahan MBR hanya disebabkan oleh isu SLIK OJK. Padahal, ada kendala lain di luar SLIK yang menyebabkan rendahnya penyerapan.

"Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain yang berpengaruh, yang di bawah Rp 1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ungkap Purbaya.

Untuk mengatasi persoalan permintaan rumah yang belum terpenuhi, Purbaya menambahkan bahwa BP Tapera akan berdiskusi kembali dengan para pengembang.

"Nanti Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini," kata dia.

Purbaya berharap permintaan perumahan meningkat hingga akhir tahun demi mendorong sektor konstruksi dan laju pertumbuhan ekonomi.

(Febrina Ratna Iskana)