Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa patahkan pandangan negatif ekonom yang menilai kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik, melalui angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yakni 5,61 persen. 

Purbaya menegaskan bahwa prediksi akan adanya resesi atau krisis besar terbukti tidak berdasar.

"Banyak ekonom yang bilang kita mau rusak, mau ada kecelek (tertipu). Katanya kita menuju 1998. Padahal mereka tidak pernah lihat data ekonomi dari 1998. Baru-baru ini diramal resesi, malah naik. Apalagi krisis," ujar Purbaya.

Bendahara negara tersebut turut menyoroti konten di media sosial, khususnya di aplikasi TikTok, saat pengguna mencoba membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998. Menurutnya, narasi tersebut dibangun tanpa melihat data fundamental yang ada.

"Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian," jelasnya.

Ke depan, Purbaya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terhasut oleh prediksi-prediksi suram yang tidak didukung data akurat. Ia menjamin bahwa setiap dinamika ekonomi dipantau secara ketat dari hari ke hari.

[Gambas:Youtube]

Purbaya juga meyakini ekonomi akan bergerak lebih baik ke depan. Capaian di awal tahun ini dipandang sebagai bukti valid bahwa kebijakan pemerintah telah berada di jalur yang benar. 

"Setiap kelemahan kita diskusikan, kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu investasi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020.

Tabel ini disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025, sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa tabel konversi tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS RI.

"Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya," jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5. Penerapan ISIC Revision 5 direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Sehari sebelumnya (18/12), BPS mengundangkan KBLI 2025 dalam bentuk Peraturan Badan Pusat Statistik No 7 Tahun 2025.

Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

"Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artifiical intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama.

Untuk mendukung transisi atas pembaruan tersebut, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode, mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha yang paling rinci (5 digit).

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut.

Pertama, perubahan satu-ke-satu (one to one) di mana satu kode pada KBLI 2020 langsung dipetakan ke satu kode pada KBLI 2025. Kedua, pemecahan satu kode pada KBLI 2020 menjadi beberapa kode yang lebih spesifik pada KBLI 2025 (one to many). Ketiga, penggabungan beberapa kode pada KBLI 2020 menjadi satu kode baru pada KBLI 2025 (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten distributor buah, PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dari Rp50 menjadi Rp25 per saham.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen menyatakan bahwa rencana aksi korporasi ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 1 Oktober 2025 lalu.

"Menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dalam rangka pemecahan saham (stock split)," kata manajemen BUAH dalam keterbukaan informasi yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Manajemen perusahaan menyampaikan bahwa aksi korporasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2022 serta ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait pemecahan dan penggabungan saham perusahaan tercatat.

Melalui aksi ini, jumlah saham yang beredar akan meningkat dua kali lipat, sementara nilai nominal per saham akan menjadi setengahnya. Sebelum stock split, nilai nominal saham BUAH adalah Rp50 per saham dengan jumlah modal disetor sebanyak 1 miliar saham atau setara Rp50 miliar.

Setelah pemecahan, nilai nominal menjadi Rp25 per saham dengan jumlah saham beredar naik menjadi 2 miliar saham, tanpa mengubah total modal disetor sebesar Rp50 miliar.

Adapun jadwal pelaksanaan stock split di BEI dimulai dengan akhir perdagangan saham bernilai nominal lama pada 21 Oktober 2025. Saham dengan nominal baru akan mulai diperdagangkan di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 22 Oktober 2025.

Penentuan pemegang saham yang berhak atau recording date dijadwalkan pada 23 Oktober 2025, sedangkan distribusi saham hasil pemecahan akan dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 24 Oktober 2025, yang juga menjadi hari pertama perdagangan saham nominal baru di pasar tunai.

Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat, permohonan pemecahan saham dapat dilakukan mulai 24 Oktober 2025 melalui PT Adimitra Jasa Korpora selaku biro administrasi efek perseroan.