Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sistem inti administrasi perpajakan atau coretax terus menunjukkan perbaikan meski masih menuai kritik dari sejumlah pihak.

Perbaikan tersebut, menurutnya, turut berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, termasuk dari sisi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Purbaya mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan telah mencapai sekitar 13 juta wajib pajak, dengan sekitar 10 juta di antaranya merupakan wajib pajak orang pribadi.

"Ini menunjukkan selain perbaikan ekonomi ada dampak positif dari coretax dan orang pribadi naiknya 83 persen," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5).

Ia mengakui sistem tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan, namun perbaikan terus dilakukan agar kinerjanya semakin optimal.

"Jadi coretax ini menunjukkan perbaikan walaupun ada kelemahan," ujarnya.

Purbaya pun berkelakar bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pajak layak diapresiasi seiring perkembangan sistem tersebut.

"Pak Bimo, boleh dikasih bonus sedikit lah," ujarnya disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui terdapat penurunan jumlah pelaporan SPT tahunan sejak implementasi coretax.

Menurutnya, hal itu dipengaruhi perubahan mekanisme pelaporan, termasuk penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan istri dalam satu entitas keluarga.

"Ini karena pada prinsipnya keluarga satu kesatuan family unit sehingga satu SPT cukup," ujarnya.

Selain itu, kebijakan relaksasi pelaporan SPT wajib pajak badan juga turut memengaruhi jumlah laporan.

Meski demikian, Bimo menekankan kualitas pelaporan justru mengalami peningkatan, seiring perbaikan sistem yang mampu merekam data secara lebih akurat.

"Jumlah kualitas pelaporan SPT meningkat seiring dengan perbaikan sistem coretax kami," tegasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa patahkan pandangan negatif ekonom yang menilai kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik, melalui angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yakni 5,61 persen. 

Purbaya menegaskan bahwa prediksi akan adanya resesi atau krisis besar terbukti tidak berdasar.

"Banyak ekonom yang bilang kita mau rusak, mau ada kecelek (tertipu). Katanya kita menuju 1998. Padahal mereka tidak pernah lihat data ekonomi dari 1998. Baru-baru ini diramal resesi, malah naik. Apalagi krisis," ujar Purbaya.

Bendahara negara tersebut turut menyoroti konten di media sosial, khususnya di aplikasi TikTok, saat pengguna mencoba membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998. Menurutnya, narasi tersebut dibangun tanpa melihat data fundamental yang ada.

"Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian," jelasnya.

Ke depan, Purbaya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terhasut oleh prediksi-prediksi suram yang tidak didukung data akurat. Ia menjamin bahwa setiap dinamika ekonomi dipantau secara ketat dari hari ke hari.

[Gambas:Youtube]

Purbaya juga meyakini ekonomi akan bergerak lebih baik ke depan. Capaian di awal tahun ini dipandang sebagai bukti valid bahwa kebijakan pemerintah telah berada di jalur yang benar. 

"Setiap kelemahan kita diskusikan, kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu investasi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ingin ada tenggat waktu untuk daftar ulang sertifikat tanah yang diterbitkan pada periode 1961-1997. Hal ini untuk mencegah sertifikat tanah tumpang tindih.

Usulan itu, sambung Nusron, tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pertanahan yang baru.

Ia meyakini beleid itu nantinya bisa mencegah masalah pertanahan ke depannya, termasuk membatasi pergerakan mafia tanah.

"Karena itu saya butuh dukungan politik di sini, ini perlu ada kesepakatan nasional. Perlu ada Undang-Undang Administrasi Pertanahan baru yang di dalam Undang-Undang Administrasi Pertanahan baru itu nanti ada semacam jeda transisi waktu, sama kayak Undang-Undang Pertanahan," ujar Nusron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (24/11), seperti dikutip Detik.

"Undang-Undang Pertanahan dulu ada transisi waktu, 20 tahun buat Eigendom sama hak-hak barat dikasih waktu mendaftar ulang," ujarnya.

Nusron mengusulkan pendaftaran ulang untuk para pemegang sertifikat tahun 1961-1997 dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun.

"Kita buat Undang-Undang Administrasi Pertanahan kemudian kita umumkan dalam undang-undang itu pemegang sertifikat tanah tahun 1961 sampai 1997 dikasih batas waktu 5 tahun sampai 10 tahun, keputusan politik untuk daftar ulang, setelah itu tutup buku," jelasnya.

Pemilihan periode sertifikat 1961-1997 alias KW456 bukan tanpa alasan.

Menurut Nusron, mayoritas pengaduan yang masuk ke Kementerian ATR/BPN hingga Ombudsman terkait sertifikat tanah yang tumpang tindih.

Adapun sertifikat yang tumpang tindih itu kebanyakan merupakan sertifikat keluaran periode tersebut.

Hal itu terjadi lantaran sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun tersebut tidak memiliki peta kadastral dan batas-batas tanah yang tidak jelas jelas.

"Kelemahan produk keluaran pada masa lalu itu adalah ada sertifikatnya, belakangnya tidak ada peta kadastralnya, hanya ada gambar sketsa tanah yang itu tidak menunjukkan di mana batasnya, di mana lokasinya, batas atas kanan di mana, batas bawah kanan di mana, ini tidak ada," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus keracunan makanan berbasis gizi (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah, meski pemerintah telah mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Marudut Sitompul menyebut insiden keracunan dapat terjadi di negara mana pun, termasuk di negara maju sekalipun.

Untuk di Indonesia, dia menuturkan insiden keracunan pangan ini tak terlepas dari proses adaptasi sistem penyedia pangan yang relatif baru, sehingga memerlukan banyak penyesuaian.

Menurutnya, insiden keracunan MBG tidak serta-merta menunjukkan kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses pembenahan. Marudut menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sistem baru wajar mengalami berbagai kelemahan.

“Kalau saya menganggapnya gini, ibaratnya SPPG ini adalah pengantin baru yang masih baru membuat satu apa keluarga baru. Pasti sana-sini ada berbagai kelemahan-kelemahan,” kata Marudut saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Marudut menilai proses adaptasi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian menu MBG ke penerima manfaat.

Di sisi lain, dia juga menyoroti sejumlah faktor mendasar seperti kualitas air di dapur produksi, keterampilan tenaga kerja, serta kepatuhan pada standar operasional prosedur yang masih memerlukan perhatian khusus.

“Harus diperbaiki dan menyesuaikan untuk mencapai makanan yang disajikan itu aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program MBG menyumbang 211 kasus keracunan atau setara dengan 48% dari total 441 kasus keracunan pangan di Indonesia hingga 11 November 2025.

Secara terperinci, jumlah keracunan akibat konsumsi MBG terbanyak terdapat di wilayah II (Pulau Jawa) sebanyak 7.925 orang.

Kemudian, wilayah I yang mencakup Pulau Sumatra menyumbang 1.808 orang terdampak, sedangkan wilayah III (kawasan Indonesia Timur) mencatatkan 1.907 orang yang keracunan MBG.

Namun, Dadan mengakui adanya perbedaan data korban keracunan MBG antara yang dicatat BGN dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ke depan, BGN akan melakukan sinkronisasi data pada waktu yang akan datang. Menurut laporan dari Kemenkes, totalnya ada 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program MBG.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem perpajakan nasional Coretax masih memiliki sejumlah persoalan teknis di berbagai lapisan sistem.

Meski demikian, ia optimistis seluruh perbaikan bisa tuntas pada awal 2025.

"Kita mau update tentang Coretax, kan saya bilang satu bulan selesai, ya selesai sebagian rupanya. Ini honest review tentang Coretax," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

Menurut Purbaya, permasalahan muncul di tiga lapisan utama sistem, mulai dari programming layer, middle layer, hingga upper layer.

Pada lapisan atas (upper layer), sistem sempat mengalami gangguan seperti timeout dan gagal login. Masalah ini disebabkan koneksi utama lewat jaringan Telkom yang tidak stabil. Kini, lalu lintas sistem sementara dialihkan ke penyedia lain agar akses lebih lancar.

Di bagian middle layer, kendala utama ditemukan pada manajemen session dan cookie yang berantakan, menyebabkan pengguna terlempar keluar saat mengakses sistem.

Selain itu, pengaturan keamanan yang terlalu ketat justru memperlambat kinerja. Perbaikan dilakukan dengan menata ulang firewall dan menambahkan content accelerator agar akses menjadi lebih cepat.

Sementara di programming layer, banyak error message yang muncul akibat kelemahan di sisi penulisan kode.

Patch dan pembaruan sudah dilakukan bersama pihak pengembang LG CNS, namun tim Kemenkeu belum bisa mengubah seluruh sistem karena keterbatasan akses hingga kontrak berakhir pada Desember 2025.

Purbaya juga menyinggung soal kualitas tenaga pengembang dari pihak LG yang dinilai belum sesuai harapan.

"Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, katanya ini kayak buatan programmer tingkat SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya, kelihatannya," ujarnya.

Meski begitu, ia menyebut ada kemajuan besar terutama di sisi keamanan sistem. Tingkat keamanan cybersecurity Coretax yang semula dinilai 30 dari 100, kini naik pesat.

"Sekarang security-nya udah bagus sekali, nilainya 95 plus, jadi kalau udah segitu berarti A plus," katanya.

Perbaikan itu dilakukan dengan melibatkan para ahli dan peretas profesional Indonesia untuk menguji daya tahan sistem.

Purbaya menilai talenta lokal justru lebih adaptif dan cepat belajar dibandingkan vendor luar negeri. Ia menegaskan perbaikan struktural akan rampung setelah sistem diserahkan penuh kepada tim dalam negeri.

"Saya yakin begitu dikasih ke kita, Januari-Februari sudah selesai itu. Security dan infrastrukturnya sekarang sudah cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya," ucapnya.

Purbaya menegaskan Indonesia tidak boleh lagi terlalu bergantung pada pihak asing dalam pengembangan teknologi strategis negara.

Ia yakin kemampuan sumber daya manusia lokal cukup mumpuni untuk mengelola sistem perpajakan modern secara mandiri.

Proyek Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh LG CNS-Qualysoft Consortium senilai lebih dari Rp1,2 triliun sejak 2020.

Sistem ini menggantikan platform pajak lama Ditjen Pajak yang telah digunakan lebih dari dua dekade.

Diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024, Coretax diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan perpajakan nasional.

Namun, beberapa bulan setelah peluncuran, sistem ini sempat dikritik karena gangguan akses dan performa yang belum stabil.