Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali mengeluhkan rumitnya pengurusan izin usaha akomodasi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali Perry Markus menjelaskan pengurusan izin hotel sangat rumit dan mahal.

Kerumitan tersebut terjadi karena pelaku usaha tidak cukup mengurus perizinan di satu birokrasi, melainkan harus mengurus izin ke pemerintah pusat sekaligus memenuhi berbagai ketentuan pemerintah daerah.

Pertama, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai KBLI Perhotelan melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, pelaku usaha harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL/UKL-UPL, dan izin lain yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian, di pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga izin lingkungan.

Rumit dan mahalnya proses perizinan membuat pelaku pariwisata enggan mengurus izin karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya yang tidak murah. PHRI menyebut kondisi tersebut terutama memberatkan pemilik hotel lokal yang memiliki keterbatasan modal, terlebih sebagian hotel kecil masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.

"Selain rumit, pengurusan izin juga mahal. Mengurus PBG dan SLF saja butuh dana miliaran, jadi orang tidak mau mengurus izin," jelas Perry, dikutip Rabu (1/7/2026).

PHRI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi perizinan hotel melalui integrasi sistem OSS dengan Amdalnet dan sistem perizinan di daerah.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya kepastian waktu dan biaya perizinan yang terjangkau bagi seluruh pelaku usaha, serta pengawasan yang adil bagi semua pihak. Perry menambahkan kemudahan perizinan juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

"Kemudahan perizinan yang pasti, cepat, dan transparan akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Perry.

PHRI juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan akomodasi melalui penerapan carrying capacity dan zonasi pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih berada di angka 3,29 persen dari total tenaga kerja, atau sekitar 4,9 juta wirausaha.

Angka tersebut masih berada di bawah sejumlah negara tetangga, seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Thailand 4,26 persen.

Untuk mendorong perekonomian nasional melalui lahirnya lebih banyak wirausahawan baru, berbagai program pengembangan talenta kewirausahaan dinilai perlu digencarkan di berbagai kalangan, termasuk bagi para alumni penerima beasiswa LPDP.

Hal tersebut menjadi isu dalam National Founders Connect 2026 yang diselenggarakan Mata Garuda LPDP, organisasi resmi alumni penerima beasiswa LPDP.

Kegiatan ini mempertemukan para founder, investor, inovator, pemimpin bisnis, serta awardee LPDP.

Dalam sesi bertajuk “Beyond Profit: Building Impact-Driven Businesses Across B2C & B2B Markets”, Founder dan CEO Privy, Marshall Pribadi, membagikan pengalamannya membangun bisnis identitas dan kepercayaan digital selama lebih dari satu dekade.

Saat ini, Privy telah dipercaya 71 juta pengguna individu terverifikasi serta lebih dari 200.000 institusi dan perusahaan di Indonesia

Marshall menjelaskan, Privy lahir dari upaya menjawab tantangan mendasar, yakni memastikan kepercayaan dan keaslian identitas dalam setiap transaksi digital.

“Menurut saya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang dibangun karena melihat peluang sesaat, melainkan bisnis yang mampu menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Marshall lewat keterangan pers, Rabu (1/7/2026).

“Ketika kita fokus menciptakan solusi yang relevan dan memberikan manfaat nyata, maka kepercayaan akan terbentuk, pengguna akan datang, dan bisnis memiliki fondasi yang kuat untuk terus bertumbuh,” paparnya.

Relevansi solusi tersebut, lanjut dia, semakin terlihat seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Privy mencatat lebih dari 156 juta dokumen telah ditandatangani secara elektronik.

Perusahaan juga berhasil mendeteksi dan mencegah lebih dari 122 juta upaya kecurangan digital, termasuk pemalsuan identitas berbasis kecerdasan buatan (AI), serta memverifikasi 138 juta dokumen melalui fitur Verifikasi Dokumen.

Selain itu, Privy menjadi satu-satunya institusi di Indonesia yang memberikan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar sebagai jaminan atas keaslian sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui platformnya.

Marshall juga menyoroti masih banyak founder yang terlalu cepat berfokus pada pendanaan. Padahal, menurut dia, fondasi bisnis yang kuat justru dimulai dari pemahaman mendalam terhadap persoalan yang ingin diselesaikan.

“Banyak founder yang berpikir bahwa langkah berikutnya adalah mencari investor. Padahal yang lebih penting adalah memastikan bahwa kita memahami masalah yang ingin diselesaikan dan memiliki komitmen untuk membangun solusinya. Ketika fondasi itu sudah kuat, investor biasanya akan datang sebagai partner untuk mempercepat pertumbuhan, bukan menjadi tujuan utama,” jelasnya.

Marshall mengajak para alumni LPDP untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong kewirausahaan di Indonesia melalui kolaborasi.

“Indonesia memiliki banyak talenta hebat dan potensi yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan lebih banyak ruang kolaborasi agar orang-orang dengan latar belakang yang berbeda bisa saling bertemu, bertukar ide, dan membangun solusi bersama. Dari kolaborasi seperti itulah inovasi yang mampu memberikan dampak besar biasanya lahir,” kata Marshall.

Melalui forum tersebut, Marshall berharap semakin banyak alumni LPDP yang memanfaatkan bekal pendidikan dan jaringan yang dimiliki untuk membangun bisnis dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat global.

Pandangan tersebut turut diamini Managing Partner BNI Ventures, Eddi Danusaputro. Menurut dia, investor kini semakin selektif dalam menilai kemampuan startup menciptakan nilai nyata.

“Perusahaan yang mampu menjawab kebutuhan pasar dan menunjukkan arah pertumbuhan yang jelas akan memiliki daya tarik yang lebih kuat di mata investor,” ungkap Eddi.

Privy sendiri telah membuktikan pendekatan tersebut melalui sejumlah pencapaian strategis. Di antaranya, menjadi mitra resmi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sistem Coretax selama dua tahun berturut-turut, meluncurkan fitur Digital Identity untuk memperkuat kepercayaan digital, hingga menyiapkan ekspansi Privy Personal Plan ke pasar global guna mendorong adopsi ekosistem digital trust di tingkat nasional maupun internasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MEDAN - PT Kawasan Industri Medan (KIM) menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan sejumlah catatan pertumbuhan.

Anak usaha BUMN di bawah Holding Danareksa ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp283 miliar, naik 17% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/ YoY). Kenaikan pendapatan mengerek capaian laba bersih perseroan hingga meningkat 57% (YoY) di tahun 2025, dari Rp241 miliar di tahun 2024 menjadi Rp283 miliar.

Direktur Utama KIM Daly Mulyana menjelaskan kontribusi pendapatan terbesar ditopang oleh recurring income atau pendapatan yang diterima secara berkala yang mencapai Rp136 miliar, atau tumbuh 28% dari tahun sebelumnya.

Di samping itu, aset perusahaan juga bertumbuh hingga 20% dibanding tahun 2024. Per 31 Desember 2025 aset perseroan tercatat sebesar Rp1,46 triliun.

Capaian itu disebut Daly menjadi modal bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja operasional dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan di tahun 2026.

“Capaian perusahaan sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih lagi guna mendukung pertumbuhan dan kemajuan perusahaan,” ujar Daly, Rabu (1/7/2026).

Adapun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIM Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (30/6/2026), para pemegang saham di bawah Holding Danareksa, PT Danareksa (Persero), Pemerintah Provinsi Sumut, dan Pemerintah Kota Medan turut mengapresiasi kerja keras manajemen PT KIM dalam mencapai berbagai target di 2025.

Daly mengatakan dalam RUPS kemarin para pemegang saham juga menyampaikan arahan kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris KIM.

“Arahannya agar jajaran Direksi dan Dewan Komisaris fokus mengakselerasi berbagai program dan target kinerja tahun 2026 melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” tandasnya.

Sebagai informasi, PT Kawasan Industri Medan atau yang lebih dikenal sebagai KIM merupakan anak perusahaan BUMN di bawah Holding Danareksa. Sebanyak 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui BP BUMN dan PT Danareksa (Persero). Sedangkan sisanya dimiliki Pemprov Sumut sebanyak 30% dan Pemko Medan 10%.

Saat ini KIM mengelola sekitar 918 hektare kavling industri yang meliputi KIM 1 sampai dengan KIM 5, berisi kurang lebih 600 pelaku usaha mulai dari usaha kecil, menengah, dan skala besar.

IDXChannel - PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) menyuntik tambahan modal sebesar Rp64,9 miliar kepada anak usahanya, PT Samudera Sejahtera Shipping (SSS).

Transaksi penyertaan modal tersebut dilakukan pada 29 Juni 2026 melalui pengambilan 6.490.000 saham baru yang diterbitkan SSS.

Setelah aksi korporasi tersebut, modal dasar SSS meningkat menjadi Rp150 miliar, sementara modal ditempatkan dan disetor penuh bertambah menjadi Rp65 miliar.

Manajemen PGJO menjelaskan, dana hasil penambahan modal akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha SSS, termasuk pengembangan bisnis, pembiayaan operasional sehari-hari, pemenuhan kebutuhan modal kerja, serta berbagai biaya pendukung operasional lainnya.

Perseroan berharap, penguatan struktur permodalan dapat meningkatkan kapasitas operasional SSS sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja keuangan PGJO.

Adapun PT Samudera Sejahtera Shipping merupakan entitas anak yang dikendalikan oleh PGJO dengan kepemilikan saham sebesar 99,9 persen.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Akses pasar global dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia naik kelas sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor nasional. Di tengah meningkatnya konektivitas perdagangan internasional, kebutuhan akan layanan logistik yang cepat dan andal menjadi salah satu penentu daya saing pelaku usaha.

UMKM selama ini berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen pada 2025, peluang pelaku usaha menembus pasar global dinilai semakin terbuka.

Namun, tantangan utama kini tidak lagi sebatas kapasitas produksi. Pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengakses jaringan distribusi internasional serta layanan logistik yang mampu mendukung ekspansi bisnis.

Vice President Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan permintaan pasar global terhadap produk Indonesia terus berkembang sehingga pelaku usaha perlu didukung akses logistik yang cepat, konsisten, dan kompetitif.

"Permintaan global terus berkembang. Kuncinya sekarang adalah akses yang cepat, konsisten, dan kompetitif," kata Poppy dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, fungsi logistik kini tidak lagi sekadar mendukung distribusi barang, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis untuk memperluas pasar.

Perubahan tersebut, kata Poppy, terlihat dari meningkatnya permintaan pengiriman dalam volume besar. Jika sebelumnya UMKM identik dengan pengiriman skala kecil, kini semakin banyak pelaku usaha yang mengirim produk dalam jumlah lebih besar dan bernilai tambah.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan tren tersebut mencerminkan semakin besarnya skala perdagangan pelaku usaha Indonesia di pasar internasional.

"Kami melihat pergeseran yang jelas, dari pengiriman skala kecil menuju volume yang lebih besar. Ini menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya berhasil masuk ke pasar global, tetapi juga mulai berkembang di dalamnya," ujar Ahmad.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

Semarang (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mendampingi setidaknya 104 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 30 kelurahan di 11 kecamatan untuk memperluas pangsa pasar dan "naik kelas".

Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho, Ph.D, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pendampingan dilakukan selama dua bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Expo, Talkshow, dan Workshop Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Kuliah Kerja Sinergis (KKS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unika Soegijapranata.

'Sebagai bagian dari Kota Semarang, kami juga bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomiannya," katanya.

Mahasiswa peserta KKU telah mendampingi para pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, khususnya pengembangan branding melalui platform media sosial dan marketplace guna membangun identitas usaha, sekaligus perbaikan kemasan produk.

Untuk mahasiswa KKS juga turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT maupun RW.

"Kami mengembangkan KKU/KKS bersama Pemkot Semarang, sehingga mahasiswa dapat mendampingi UMKM, PKK, hingga komunitas sosial di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 810 mahasiswa yang diterjunkan mendampingi 104 UMKM dan PKK di 27 RT dan 5 RW yang tersebar di 30 kelurahan dan 11 kecamatan, serta empat sekolah di Kota Semarang.

Selain itu, ada pula mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) Unika Soegijapranata peserta KKN Tematik “Back to School” yang mendampingi SMA/SMK Karangturi, Tritunggal, Theresiana, dan Sedes Sapientiae Semarang.

Pendampingan itu dilakukan untuk menguatkan branding internasional melalui platform media sosial, penyesuaian kurikulum pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, hingga penguatan kerja sama internasional.

"Mahasiswa tidak hanya datang untuk memberi, tetapi juga belajar dari masyarakat. Mereka belajar memahami tantangan nyata yang dihadapi mitra dampingan, sekaligus mengasah kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan mencari solusi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang peserta KKU/KKS/KKS tematik.

Menurut dia, hasil pendampingan mahasiswa telah dirasakan langsung, terkhusus bagi pelaku UMKM, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan permintaan setelah memperoleh pendampingan.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pendampingan ini. Ke depan, pendampingan tidak cukup pada aspek pemasaran, tetapi juga perlu diperluas pada pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi agar UMKM benar-benar bisa 'naik kelas',” katanya.

Lebih lanjut, ja juga mendorong agar kerja sama antara Unika Soegijapranata dan Pemkot Semarang terus diperluas, termasuk melalui pelaksanaan KKN di kawasan penyangga Kota Semarang.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar Kota Semarang penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga berkembang secara merata di daerah sekitarnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) berencana menggabungkan dua anak usaha yang dimiliki sepenuhnya, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, ke dalam perseroan.

Dalam aksi korporasi tersebut, MTEL akan bertindak sebagai entitas penerima penggabungan (surviving entity), sementara PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi akan melebur ke dalam perseroan.

Dalam prospektus yang diterbitkan, Jumat (26/6/2026) kedua perusahaan tersebut telah dimiliki 100 persen dan laporan keuangannya telah dikonsolidasikan ke dalam MTEL, sehingga penggabungan tidak akan menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan pengendali.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 71,83 persen di MTEL.

Seiring efektifnya penggabungan, seluruh aset dan liabilitas PT Persada Sokka Tama serta PT Ultra Mandiri Telekomunikasi akan beralih kepada MTEL sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pelaksanaan aksi korporasi tersebut, perseroan memberikan hak kepada pemegang saham yang tidak menyetujui rencana penggabungan untuk meminta agar sahamnya dibeli kembali (buyback right) oleh perseroan dengan harga Rp515 per saham.

MTEL menetapkan batas maksimum pembelian kembali sebanyak sekitar 5,8 miliar saham atau setara 6,93 persen dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp3 triliun.

Apabila jumlah saham yang diajukan untuk dibeli kembali melebihi batas tersebut, TLKM akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer).

Rencana penggabungan akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 30 Juni 2026.

Apabila memperoleh restu pemegang saham dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, aksi merger tersebut ditargetkan efektif mulai 1 Juli 2026.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia mengungkap efisiensi hingga penguatan daya saing menjadi strategi dalam menjaga kinerja di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan dunia usaha saat ini memilih langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan bisnis. Menurutnya, efisiensi menjadi strategi utama agar perusahaan tetap mampu bertahan di tengah tekanan permintaan global.

“Dunia usaha saat ini lebih mengutamakan efisiensi, menjaga likuiditas, dan diversifikasi pasar dibanding ekspansi agresif. Perusahaan juga mempercepat digitalisasi, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan produktivitas untuk menjaga daya saing,” kata Saleh kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Hal ini dia sampaikan menyusul dengan data PMI manufaktur yang kembali berada di level 50,0 (zona ekspansi). Angka tersebut menunjukkan industri masih mampu bertahan meski permintaan global belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, Saleh menilai prospek dunia usaha hingga akhir tahun masih cukup positif, meski pelaku usaha tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama bagi aktivitas usaha.

“Pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama, didukung konsumsi dan investasi, meskipun dunia usaha tetap mewaspadai ketidakpastian global. Kinerja ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di atas 5% menjadi modal penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan keputusan perusahaan untuk kembali melakukan ekspansi investasi akan sangat bergantung pada kepastian berusaha. Dia menyebut stabilitas makroekonomi, kepastian regulasi, biaya pendanaan yang kompetitif, serta prospek peningkatan permintaan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga akan mencermati sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa bulan ke depan sebagai acuan untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya.

“Pelaku usaha akan mencermati empat indikator utama, yaitu PMI manufaktur, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan stabilitas nilai tukar serta suku bunga. Keempat indikator tersebut akan menjadi sinyal apakah momentum pemulihan industri dapat berlanjut hingga akhir tahun atau masih tertahan oleh tekanan global,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis dunia usaha masih melanjutkan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Selain itu, berbagai sektor dinilai masih terus melakukan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” ucap Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menilai dunia usaha pada dasarnya akan tetap melakukan ekspansi apabila terdapat peluang untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, perusahaan pada dasarnya akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan sehingga peningkatan penjualan menjadi tujuan utama dalam menjalankan ekspansi usaha.

Sebagai contoh, kata dia, sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih mengalami ekspansi. Di Jawa Timur, pemerintah tengah mengurus perluasan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah memiliki tingkat keterisian yang hampir penuh.

Selain manufaktur, Airlangga menilai sektor pusat data (data center) masih menjadi salah satu magnet investasi baru di Indonesia. Pemerintah mencatat adanya tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Budaya kepatuhan dan integritas menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Tata kelola yang baik dari hulu ke hilir akan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun.

Survei lembaga riset independen Indekstat 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875.000 setiap bulan, dengan kemampuan pengembangan usaha nasabah turut naik hampir 29%.

Temuan ini menjadi bukti kepercayaan yang dibangun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama 23,3 juta nasabah perempuan prasejahteranya bukan tanpa dasar. Hal itu membuat PNM dinyatakan sebagai peraih kategori Indonesia Most Trusted Companies dalam The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PNM menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43.000 account officer yang menjadi garda terdepan mendampingi pengusaha Mekaar di 58 kantor cabang yang tersebar di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM Kindaris, menegaskan tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Budaya kepatuhan ini tidak berhenti di level kebijakan, melainkan dipraktikkan langsung di lapangan melalui sejumlah mekanisme konkret. PNM menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai pilar deteksi dini terhadap potensi pelanggaran maupun tindakan fraud, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Lihat video: Strategi Baru! Kemensos dan Kementerian UMKM Bagi Kelompok Desil untuk Pemberdayaan



Di tingkat operasional, setiap pertemuan kelompok nasabah Mekaar diawali dengan modal intelektual yang diberikan PNM kepada setiap karyawannya serta oleh para AO terhadap seluruh nasabah tanpa terkecuali, di mana Account Officer berjanji untuk memegang amanah, menyalurkan pembiayaan secara jujur, tidak menyalahgunakan uang nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampinginya.

Mekanisme berjenjang semacam ini, mulai dari kebijakan tata kelola di tingkat direksi hingga modal intelektual berupa pengetahuan kepada nasabah, menjadi bukti bahwa kepatuhan bukan sekadar dokumen formal, melainkan budaya kerja yang dijalankan secara konsisten di setiap lini organisasi.

"Dengan fondasi kepatuhan yang dijalankan dari hulu ke hilir ini, PNM optimistis dapat terus memperluas dampak pemberdayaan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik," ucapnya.

Predikat Indonesia Most Trusted Companies pada CGPI Award 2025 menjadi pengingat bahwa skala layanan yang besar, menjangkau puluhan juta pengusaha ultra mikro perempuan di seluruh pelosok Indonesia, harus selalu diimbangi dengan integritas di setiap lini organisasi.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui janji sederhana yang diucapkan setiap Account Officer di hadapan kelompok nasabahnya," katanya.