Pasar obligasi Indonesia mengalami fenomena inverted yield curve atau kondisi ketika imbal hasil (yield) obligasi jangka pendek lebih tinggi daripada obligasi jangka panjang. Fenomena ini sering dianggap oleh pelaku pasar sebagai sinyal perlambatan ekonomi atau resesi ekonomi. Namun, benarkah sinyal serupa tengah terjadi di Indonesia?

Inverted yield curve adalah kondisi kondisi ketika imbal hasil surat utang, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) tenor jangka pendek lebih tinggi dibandingkan tenor jangka panjang. Kondisi ini tengah terjadi di pasar obligasi negara sejak pekan lalu.

Imbal hasil atau yield surat berharga negara terpantau melonjak tajam pada awal pekan ini menunjukan kurva berbalik atau inversi yang curam. Berikut data yield SBN tenor 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun pada Rabu (10/6).

Berdasarkan data tersebut, terlihat terjadi inversi pada yield SBN tenor 1 tahun dan 3 tahun, serta SBN tenor 5 tahun dan 10 tahun.

Hubungan antara yield dan harga obligasi berlawanan arah, kenaikan yield berarti harga obligasi sedang turun. Pada posisi yang inverted, investor sedang menuntut imbal hasil lebih tinggi dari oblias tenor jangka pendek dibandingkan jangka panjang, karena melihat risiko jangka pendek lebih mengkhawatirkan.

Purbaya sebelumnya mengatakan, kondisi inverted yield curve terjadi karena adanya intervensi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang secara sengaja dengan menaikkan suku bunga instrumen jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik aliran modal asing masuk.

“Yield curve kita di sini enggak selalu sama dengan di buku-buku teori, bahwa kalau inverted berarti suku bunga jangka panjang akan turun, bank sentral akan turunkan bunga karena ekonominya resesi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (5/6).

Pada kondisi saat ini, menurut dia, imbal hasil jangka pendek memang didorong naik oleh BI melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sedangkan yield tenor panjang lebih banyak dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Yang jangka pendek kan dinaikkan BI sengaja lewat SRBI, akhirnya inverted. Tapi bukan menggambarkan itu akan resesi karena enggak puremarketcondition yang menjalankan itu,” katanya.

Di banyak negara, kondisi inverted yield curve sering dianggap sebagai sinyal perlambatan ekonomi atau bahkan resesi karena pasar memperkirakan bank sentral akan menurunkan suku bunga di masa depan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menilai kondisi di Indonesia berbeda karena dipengaruhi kebijakan moneter aktif dari BI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah. Ia meminta investor dan pelaku pasar tidak hanya melihat teori secara tekstual tanpa memahami faktor di balik pergerakan kurva imbal hasil.

Menurut Purbaya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat dan belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang mengarah ke resesi.

“Fondasinya ekonomi kita bagus dan tidak membutuhkan suku bunga yang rendah sekali gara-gara kita memasuki masa resesi. Kita masih ekspansi bahkan ekspansinya mengalami akselerasi,” ujarnya.

Mengapa Inverted Yield Curve Dikaitkan dengan Resesi?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum mengarah pada resesi meskipun nilai tukar rupiah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Chatib, perekonomian nasional masih menunjukkan pertumbuhan positif yang relatif baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi global yang sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.

Ia menegaskan pelemahan rupiah yang terjadi saat ini tidak serta-merta menjadi indikator bahwa Indonesia akan memasuki masa resesi.

Chatib mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 4,5 persen hingga 5 persen masih tergolong kuat dalam situasi global yang penuh tekanan.

Karena itu, ia tidak sependapat dengan pandangan yang menyebut Indonesia sedang bergerak menuju krisis ekonomi atau resesi seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.

Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998 karena Indonesia telah memiliki sistem nilai tukar yang lebih fleksibel sehingga mampu menyerap berbagai gejolak eksternal dengan lebih baik.

“Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini, ini selalu pertanyaan yang diajuin ke saya, sama enggak 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa yang membedakan paling besar 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate,” kata Chatib di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pada masa krisis 1998 banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum memahami mekanisme nilai tukar fleksibel sehingga terjebak dalam utang berdenominasi dolar AS saat rupiah terpuruk.

Kondisi tersebut menyebabkan tekanan besar terhadap sektor keuangan dan mendorong lonjakan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Berbeda dengan saat ini, perusahaan maupun masyarakat dinilai sudah jauh lebih siap menghadapi fluktuasi nilai tukar.

Sebagian perusahaan telah melakukan strategi lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko pelemahan rupiah.

Kelompok masyarakat menengah atas juga dinilai memiliki kemampuan melakukan penyesuaian keuangan, termasuk menyimpan sebagian aset dalam mata uang asing untuk kebutuhan tertentu seperti pendidikan di luar negeri.

Meski optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, Chatib mengingatkan bahwa tekanan akibat pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku impor seperti kedelai dan gandum berpotensi memengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat program perlindungan sosial guna menjaga daya beli kelompok rentan.

“Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group untuk address issue ini,” ujarnya.

Chatib juga menilai dampak depresiasi rupiah terhadap inflasi secara umum masih relatif terbatas.

Mengacu pada perhitungan Bank Indonesia, setiap pelemahan rupiah sebesar 1 persen diperkirakan hanya menambah inflasi sekitar 0,13 persen.

Dengan depresiasi rupiah yang saat ini berada di kisaran 8 persen, dampaknya terhadap inflasi nasional diperkirakan masih berada di bawah 1 persen.

Meski demikian, beberapa sektor tertentu seperti industri plastik dan besi diperkirakan akan merasakan tekanan biaya yang lebih besar dibanding sektor lainnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Chatib menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius saat ini adalah menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.

Ia menyoroti kenaikan indikator credit default swap (CDS) Indonesia yang menurutnya telah terjadi sejak awal tahun, bahkan sebelum meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Menurut Chatib, kondisi tersebut menunjukkan pasar sedang mencermati kondisi fiskal Indonesia, termasuk perkembangan defisit anggaran dan persepsi risiko terhadap perekonomian nasional.

Meski begitu, ia tetap berpandangan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan global yang sedang berlangsung.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif dan sistem keuangan yang lebih siap menghadapi gejolak, Chatib menilai Indonesia belum berada pada jalur menuju resesi seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah ke Rp 18.188 per dollar AS dan koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum menjadi indikasi Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Menurut HKI, aktivitas investasi, produksi, dan ekspansi industri masih terus berjalan sehingga fondasi ekonomi nasional tetap terjaga.

Untuk diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam saat penutupan perdagangan Selasa (8/6/2026). Indeks melemah 252,628 poin atau 4,52 persen ke level 5.342,137.

Sementara itu, nilai tukar rupiah di pasar spot juga ditutup melemah pada perdagangan Senin. Kurs rupiah terdepresiasi 0,84 persen ke level Rp 18.188 per dollar Amerika Serikat (AS). Kurang dari dua jam sebelum penutupan, mata uang Garuda sempat terkontraksi 165 poin atau 0,91 persen ke area Rp 18.201 per dollar AS.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai tekanan terhadap rupiah dan pasar modal yang terjadi bagian dari siklus ekonomi global yang juga dialami banyak negara berkembang. Ketegangan geopolitik, tingginya suku bunga global, volatilitas harga energi, hingga perpindahan modal internasional menjadi faktor yang mempengaruhi sentimen pasar secara luas.

"Indonesia telah berkali-kali menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, mulai dari krisis keuangan Asia, krisis global 2008, pandemi Covid-19, hingga berbagai gejolak geopolitik dunia,” ujar Ma’ruf lewat keterangan pers, Senin malam (8/6/2026).

“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi nasional tidak boleh diukur hanya dari pergerakan harian kurs atau indeks saham, melainkan dari kemampuan menjaga aktivitas ekonomi riil, investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja," paparnya.

HKI: fundamental ekonomi RI kuat

HKI menilai fundamental Indonesia sebagai tujuan investasi masih kuat. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, program hilirisasi yang terus berkembang, serta jaringan kawasan industri yang semakin matang sebagai pusat manufaktur dan logistik nasional.

Faktor-faktor tersebut tetap menjadi daya tarik utama bagi investor jangka panjang yang memandang Indonesia sebagai basis produksi sekaligus pasar strategis di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Situasi saat ini justru harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi struktural yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Fokus utama bukan pada kepanikan akibat gejolak pasar keuangan, melainkan memastikan investasi dapat masuk dan diterealisasikan lebih cepat.

Ia menilai penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kepastian tata ruang, percepatan penyediaan energi, serta peningkatan kualitas infrastruktur merupakan faktor yang jauh lebih menentukan keputusan investor dibandingkan fluktuasi jangka pendek di pasar keuangan.

"Investor pada dasarnya mencari tiga hal kepastian, kecepatan, dan kemudahan. Ketika ketiga hal tersebut dapat diberikan secara konsisten, maka Indonesia akan tetap kompetitif meskipun dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik," pungkas dia.

Lebih jauh, ia mengapresiasi langkah koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas keuangan yang berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta meningkatkan daya tarik aset domestik untuk mempertahankan kepercayaan pasar.

Langkah itu menjadi sinyal penting bahwa pemerintah hadir dan responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ma’ruf meyakini perlambatan ekonomi global justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing.

Indonesia masih berpeluang besar dilirik investor asing?

Saat ini banyak perusahaan multinasional sedang meninjau ulang rantai pasok global mereka dan mencari lokasi investasi yang lebih efisien, stabil, serta memiliki pasar yang besar.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menangkap arus relokasi industri global apabila reformasi regulasi dan percepatan investasi terus dijalankan secara konsisten.

“Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu bergerak cepat di tengah ketidakpastian justru menjadi pemenang ketika ekonomi global kembali pulih. Karena itu, saat ini bukan waktunya pesimis. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kawasan industri, dan investor guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ma’ruf.

HKI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat investasi, memperkuat ekosistem industri nasional, serta memastikan kawasan industri tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Selama investasi masih terus bergerak dan aktivitas ekonomi riil tetap berlangsung, optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia masih memiliki landasan yang kuat meski pasar keuangan sedang menghadapi tekanan jangka pendek.

“Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu bergerak cepat di tengah ketidakpastian justru menjadi pemenang ketika ekonomi global kembali pulih. Karena itu, saat ini bukan waktunya pesimis. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kawasan industri, dan investor guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Purbaya: Pelemahan Rupiah Tak Sejalan dengan Fundamental Ekonomi

Di tengah tekanan terhadap rupiah, pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan belum menunjukkan adanya gangguan yang dapat memicu pelemahan mata uang secara signifikan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurut dia, secara teori nilai tukar biasanya melemah ketika terjadi gangguan pada fundamental ekonomi suatu negara.

"Sebenarnya tidak masuk akal, biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi," kata Purbaya di kawasan Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Meski demikian, Purbaya memastikan pelemahan rupiah tidak mengganggu perhitungan APBN karena asumsi nilai tukar tersebut telah diperhitungkan dalam berbagai skenario, termasuk simulasi harga minyak dunia sebesar 100 dollar AS per barrel.

Ia juga mengungkapkan bahwa pasar obligasi domestik masih relatif terjaga. Menurutnya, penurunan imbal hasil surat utang didukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar, sehingga minat investor, baik asing maupun domestik, terhadap obligasi Indonesia tetap terpelihara.

Purbaya menambahkan, pemerintah masih akan menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. "Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan nilai tukar rupiah dengan signifikan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fenomena inverted yield curve yang terjadi saat ini bukanlah tanda bahwa Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi.

Inverted yield curve adalah kondisi kondisi ketika imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek lebih tinggi dibandingkan imbal hasil tenor jangka panjang.

Purbaya mengatakan, kondisi tersebut terjadi saat ini karena adanya intervensi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang secara sengaja dengan menaikkan suku bunga instrumen jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik aliran modal asing masuk.

“Yield curve kita di sini enggak selalu sama dengan di buku-buku teori, bahwa kalau inverted berarti suku bunga jangka panjang akan turun, bank sentral akan turunkan bunga karena ekonominya resesi. Itu kalau dibiarkan market based,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (5/6).

Pada kondisi saat ini, menurut dia, imbal hasil jangka pendek memang didorong naik oleh BI melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sedangkan yield tenor panjang lebih banyak dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Yang jangka pendek kan dinaikkan BI sengaja lewat SRBI, akhirnya inverted. Tapi bukan menggambarkan itu akan resesi karena enggak puremarketcondition yang menjalankan itu,” katanya.

Di banyak negara, kondisi inverted yield curve sering dianggap sebagai sinyal perlambatan ekonomi atau bahkan resesi karena pasar memperkirakan bank sentral akan menurunkan suku bunga di masa depan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Namun, Purbaya menilai kondisi di Indonesia berbeda karena dipengaruhi kebijakan moneter aktif dari BI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah. Ia meminta investor dan pelaku pasar tidak hanya melihat teori secara tekstual tanpa memahami faktor di balik pergerakan kurva imbal hasil.

“Inverted tidak selalu menggambarkan kalau kurvanya dimainkan bukan market based. Jadi itu yang harus dimengerti oleh para investor,” katanya.

Menurut Purbaya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat dan belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang mengarah ke resesi.

“Fondasinya ekonomi kita bagus dan tidak membutuhkan suku bunga yang rendah sekali gara-gara kita memasuki masa resesi. Kita masih ekspansi bahkan ekspansinya mengalami akselerasi,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi menjadi sumber tekanan baru bagi perekonomian dunia, bahkan dapat mendorong sejumlah negara ke jurang resesi apabila gangguan pasokan energi terus berlangsung hingga 2027.

Dalam laporan bertajuk Under Pressure yang dipublikasikan pada Rabu (3/6/2026) itu, OECD menyebut dunia sebenarnya memasuki 2026 dengan kondisi yang relatif lebih kuat dibanding perkiraan sebelumnya.

Aktivitas ekonomi global menunjukkan ketahanan yang didukung investasi besar pada kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), kondisi keuangan yang akomodatif, serta meredanya ketegangan perdagangan internasional.

Namun, situasi berubah setelah konflik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan berbagai komoditas penting dunia.

"Konflik di Timur Tengah telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk prospek ekonomi global," tulis OECD dalam laporannya.

Menurut OECD, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz serta kerusakan infrastruktur energi telah memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan biaya pupuk maupun bahan baku industri lainnya.

Kenaikan biaya tersebut mulai mendorong inflasi, menekan kepercayaan konsumen dan dunia usaha, serta menghambat aktivitas ekonomi di berbagai negara.

Dua skenario ekonomi dunia

Karena tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, OECD tidak hanya menyajikan satu proyeksi ekonomi global. Lembaga tersebut menyiapkan dua skenario yang menggambarkan kemungkinan arah perekonomian dunia dalam 18 bulan ke depan.

Skenario pertama adalah time-limited disruption scenario, yakni gangguan yang relatif singkat dengan asumsi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan harga energi mulai turun secara bertahap sejak pertengahan 2026.

Dalam skenario ini, produksi dan perdagangan energi dari kawasan Teluk kembali mendekati kondisi normal mulai kuartal III 2026.

Pada skenario tersebut, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 2,8 persen pada 2026 sebelum kembali menguat menjadi 3,1 persen pada 2027.

Inflasi negara-negara G20 diproyeksikan meningkat menjadi 4 persen pada 2026 dari 3,4 persen pada 2025 sebelum turun menjadi 3,1 persen pada 2027.

Namun, OECD juga menyiapkan skenario yang jauh lebih suram, yaitu prolonged disruption scenario. Dalam skenario ini, konflik dan gangguan terhadap produksi serta ekspor energi dari kawasan Teluk berlangsung hingga paruh kedua 2027.

Akibatnya, harga energi dan pupuk bertahan tinggi dalam jangka panjang, kondisi keuangan menjadi lebih ketat, sementara kepercayaan rumah tangga dan dunia usaha terus melemah.

OECD memperingatkan, dalam kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,1 persen pada 2026 dan turun lagi menjadi 1,8 persen pada 2027.

Situasi tersebut berpotensi menyeret sejumlah negara ke dalam resesi atau setidaknya berada sangat dekat dengan kondisi resesi.

"Jika gangguan tersebut berlanjut hingga tahun 2027, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat secara signifikan, hanya menjadi 2,1 persen pada tahun 2026 dan 1,8 persen pada tahun 2027, yang berpotensi mendorong beberapa perekonomian ke dalam atau mendekati resesi," ungkap OECD.

Konflik Timur Tengah menjadi sumber tekanan baru

OECD menjelaskan, konflik yang berlangsung di Timur Tengah tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan, tetapi juga menguji ketahanan ekonomi global.

Kawasan Teluk memiliki posisi yang sangat penting dalam rantai pasok energi dan berbagai komoditas strategis dunia.

Gangguan terhadap produksi dan ekspor minyak serta gas menyebabkan pasokan global menyusut secara signifikan. OECD mencatat pasokan minyak dunia turun 13,5 persen antara Februari dan April 2026.

Produksi minyak negara-negara Teluk bahkan merosot 45 persen pada April 2026.

Selain itu, ekspor LNG dari kawasan tersebut juga terhenti akibat kerusakan fasilitas produksi utama, khususnya di Qatar.

Tidak hanya energi, konflik juga mengganggu pasokan berbagai bahan baku industri seperti sulfur, helium, pupuk, dan petrokimia.

Akibatnya, harga berbagai komoditas melonjak tajam sejak Februari 2026, terutama di pasar Asia yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor dari Timur Tengah.

OECD mencatat, lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz masih jauh di bawah kondisi normal meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak April 2026.

Aktivitas penerbangan komersial di sejumlah pusat penerbangan utama kawasan Teluk juga belum pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut memicu kemacetan rantai pasok dan meningkatkan biaya logistik global.

Asia menjadi wilayah paling rentan

Laporan OECD menunjukkan, negara-negara Asia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gangguan energi dari Timur Tengah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi membuat kawasan ini menghadapi risiko lebih besar apabila konflik berlangsung lebih lama.

"Banyak perekonomian Asia yang paling langsung terpapar guncangan ini mengingat ketergantungan mereka pada impor dari Timur Tengah," tulis OECD.

Selain ketergantungan terhadap energi, banyak negara Asia juga bergantung pada berbagai produk turunan energi dan bahan baku industri dari kawasan Teluk.

OECD menyebut kawasan tersebut merupakan pemasok utama helium, sulfur, amonia, urea, aluminium, hingga berbagai bahan kimia yang digunakan dalam industri manufaktur global.

Krisis yang berkepanjangan berpotensi memicu kekurangan pasokan berbagai komoditas tersebut sehingga mengganggu rantai produksi di banyak sektor.

OECD juga memperingatkan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan gangguan menjalar ke berbagai rantai pasok karena banyak produk yang sulit digantikan dalam waktu singkat.

Ancaman terhadap investasi AI

Salah satu perbedaan utama antara kondisi ekonomi global saat ini dan krisis sebelumnya adalah peran AI sebagai motor pertumbuhan baru.

OECD mencatat, sebelum konflik meningkat, investasi dan perdagangan terkait AI menjadi salah satu faktor yang menopang ekonomi global, terutama di Asia.

Produksi semikonduktor yang meningkat di China, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara Asia lainnya turut mendorong perdagangan internasional serta aktivitas manufaktur.

OECD bahkan menyebut bahwa investasi terkait AI menjadi salah satu alasan mengapa ekonomi dunia memasuki 2026 dengan momentum yang relatif kuat.

Namun, OECD mengingatkan krisis energi dapat menghambat perkembangan tersebut. Dalam skenario gangguan berkepanjangan, investasi AI berisiko melambat karena infrastruktur AI membutuhkan pasokan energi yang besar serta komponen teknologi yang bergantung pada bahan baku tertentu dari kawasan Teluk.

"Investasi, termasuk dalam AI yang boros energi, akan melemah secara signifikan," tulis OECD ketika menjelaskan dampak dari skenario gangguan berkepanjangan.

Inflasi kembali menjadi ancaman

Selain menekan pertumbuhan ekonomi, OECD memperkirakan konflik Timur Tengah akan memicu kenaikan inflasi global. Dalam skenario dasar, inflasi negara-negara G20 diproyeksikan naik menjadi 4 persen pada 2026 sebelum kembali menurun pada 2027.

Sementara itu, dalam skenario gangguan berkepanjangan, inflasi global diperkirakan lebih tinggi lagi. OECD memperkirakan inflasi dunia meningkat tambahan 0,4 poin persentase pada 2026 dan 1,3 poin persentase pada 2027 dibandingkan skenario dasar.

Kenaikan harga energi dan komoditas menjadi faktor utama yang mendorong inflasi. Pada saat yang sama, pelemahan permintaan akibat perlambatan ekonomi hanya mampu meredam sebagian tekanan harga tersebut.

Risiko terbesar bagi negara berkembang

OECD menilai dampak ekonomi dari konflik tidak akan dirasakan secara merata. Negara berkembang yang bergantung pada impor energi diperkirakan menghadapi risiko paling besar karena memiliki kapasitas fiskal yang lebih terbatas untuk melindungi rumah tangga dan dunia usaha.

"Konsekuensinya akan bersifat global tetapi bisa terbukti sangat parah bagi negara-negara berkembang dengan cadangan energi yang terbatas, porsi energi dan pangan yang lebih tinggi dalam konsumsi rumah tangga, kapasitas fiskal yang terbatas dan jaring pengaman sosial yang lemah, cadangan tabungan swasta yang rendah dan mata uang yang lebih rapuh," terang OECD.

Di tengah ketidakpastian tersebut, OECD menekankan prospek ekonomi dunia akan sangat bergantung pada perkembangan konflik dan keberhasilan upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Menurut OECD, semakin lama gangguan berlangsung, semakin besar pula biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Fenomena lipstick effect atau efek lipstik menjadi gambaran nyata perilaku konsumen tetap konsumtif membeli barang-barang kemewahan kecil di tengah krisis ekonomi atau resesi. Tumpuan belanja masyarakat bergeser dari barang bernilai besar (big-ticket items) ke komoditas mewah yang lebih terjangkau sebagai upaya psikologis untuk mempertahankan rasa normal dan penghargaan diri.

"Saat pendapatan konsumen menurun, mereka akan melepaskan pembelian barang mewah berharga mahal yang tidak lagi terjangkau, dan sebaliknya membelanjakan sisa pendapatan diskresioner mereka untuk barang mewah yang jauh lebih kecil," tulis laporan analisis ekonomi finansial Investopedia dikutip pada Kamis (4/6).

Secara fundamental, teori ekonomi makro memandang fenomena ini sebagai manifestasi dari efek pendapatan (income effect) dan efek substitusi (substitution effect). Ketika daya beli menyusut, barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai inferior goods atau barang bermutu rendah dalam lini kemewahan justru akan mengalami peningkatan permintaan yang signifikan di pasar.

Selain produk kosmetik seperti lipstik premium, industri lain yang biasanya mencatatkan kinerja positif di tengah resesi adalah coffee shop, restoran cepat saji kasual hingga bioskop. Konsumen yang kondisi keuangannya sedang terjepit cenderung mencari pelarian instan yang murah untuk melupakan masalah finansial mereka dibandingkan harus berlibur mahal ke luar negeri.

Basis teoritis lain dari efek lipstik ini juga berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja yang menjadi jauh lebih kompetitif selama masa resesi ekonomi. Situasi tersebut mendorong para pencari kerja maupun karyawan untuk membelanjakan uang pada barang-barang yang dapat meningkatkan citra visual serta daya saing mereka di hadapan perusahaan.

Istilah lipstick effect pertama kali dicetuskan oleh sosiolog Juliet Schor dalam bukunya yang berjudul "The Overspent American" pada tahun 1998 silam. Namun, konsep ini kian populer secara global setelah Chairman Estée Lauder, Leonard Lauder, mengonfirmasi lonjakan tajam penjualan lipstik perusahaannya pasca-serangan teror September 2001 di AS.

Kendati berbasis pada teori ekonomi yang solid, kegunaan efek lipstik sebagai indikator utama untuk memprediksi datangnya resesi dinilai memiliki keterbatasan besar bagi publik dan investor retail. Hambatan utama terletak pada sulitnya mengakses data penjualan produk perawatan diri dan kesehatan secara berkala dan tepat waktu tanpa adanya jeda waktu (lag time).

Lembaga resmi seperti Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) dan Biro Sensus AS mempublikasikan data pengeluaran konsumsi pribadi secara berkala, namun kerap kali terlambat beberapa bulan. Akibatnya, indikator ini hanya efektif digunakan oleh internal korporasi kosmetik besar untuk merancang anggaran mereka sendiri bukan untuk alat proyeksi pasar saham yang dinamis.

Di samping itu, kekuatan prediksi dari lipstick effect ini juga dapat memudar apabila sebuah negara jatuh ke dalam jurang kontraksi ekonomi yang sangat parah atau depresi jangka panjang. Jika pendapatan masyarakat terus merosot tajam, konsumen pada akhirnya akan terpaksa memangkas seluruh jenis pengeluaran non-esensial, termasuk kesenangan kecil seperti "ngopi premium" atau kosmetik.

Menyikapi fenomena lipstick effect, para pelaku usaha di sektor retail biasanya menyusun strategi adaptif dalam menghadapi perlambatan ekonomi domestik maupun global. Menyediakan opsi produk berkonsep "kemewahan terjangkau" terbukti menjadi kunci bertahan bagi industri di tengah ketidakpastian daya beli masyarakat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia. Mereka antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.

Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar. Pada masa lalu, kata Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang melonjak tinggi dan berdampak pada inflasi.

“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar (AS per barel),” jelasnya.

Menurut Airlangga, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi dinilai lebih kuat, sementara depresiasi rupiah juga berada pada tingkat yang lebih rendah.

“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkapnya.

Terancam Bangkrut? 27 Negara Panik Amankan Dana Darurat Bank Dunia



Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran terkait langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan. Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, untuk terus memonitor regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan, mengingat jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika global.

Pertemuan ini menegaskan pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengedepankan kombinasi pengalaman, kewaspadaan, dan penguatan fundamental sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan bahwa Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi global pada 2026 masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Bahkan banyak negara berpeluang terjerumus ke jurang resesi.

Meski demikian, kata Airlangga, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

“Probabilitas Indonesia mengalami resesi juga tetap sangat rendah, yakni di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Kanada. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia serta kapasitas pertumbuhan yang tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” kata Airlangga dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, Airlangga memastukan ketahanan ekonomi Indonesia dapat terlihat pada triwulan I-2026, di mana ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 2,42 persen serta tingkat keyakinan konsumen yang tetap kuat.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut, didukung oleh stabilitas sektor keuangan dan cadangan devisa yang solid.

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas tersebut dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga, menyederhanakan proses, serta mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi program strategis nasional.

Airlangga menyebutkan bahwa debottlenecking channel memiliki tiga fungsi utama, yakni menangkap dan mengelola hambatan secara real time, menyediakan kanal yang kredibel bagi investor untuk menyampaikan berbagai kendala secara langsung, serta menerjemahkan berbagai masukan tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui penguatan mekanisme debottlenecking tersebut, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk menyederhanakan proses dan memperbaiki iklim usaha, tetapi juga membangun kepercayaan investor bahwa Indonesia merupakan destinasi investasi yang aman, predictable, dan minim hambatan.

Pemerintah optimistis bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan dunia.

“Mari kita ubah hambatan-hambatan ini menjadi saluran yang terbuka lebar untuk kemakmuran bersama,” ujar Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa patahkan pandangan negatif ekonom yang menilai kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik, melalui angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yakni 5,61 persen. 

Purbaya menegaskan bahwa prediksi akan adanya resesi atau krisis besar terbukti tidak berdasar.

"Banyak ekonom yang bilang kita mau rusak, mau ada kecelek (tertipu). Katanya kita menuju 1998. Padahal mereka tidak pernah lihat data ekonomi dari 1998. Baru-baru ini diramal resesi, malah naik. Apalagi krisis," ujar Purbaya.

Bendahara negara tersebut turut menyoroti konten di media sosial, khususnya di aplikasi TikTok, saat pengguna mencoba membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998. Menurutnya, narasi tersebut dibangun tanpa melihat data fundamental yang ada.

"Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian," jelasnya.

Ke depan, Purbaya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terhasut oleh prediksi-prediksi suram yang tidak didukung data akurat. Ia menjamin bahwa setiap dinamika ekonomi dipantau secara ketat dari hari ke hari.

[Gambas:Youtube]

Purbaya juga meyakini ekonomi akan bergerak lebih baik ke depan. Capaian di awal tahun ini dipandang sebagai bukti valid bahwa kebijakan pemerintah telah berada di jalur yang benar. 

"Setiap kelemahan kita diskusikan, kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu investasi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah guncangan aktivitas ekonomi global yang terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz yang berdampak pada perdagangan energi dunia tidak menyurutkan optimisme pemerintah terhadap daya tahan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai lembaga internasional memproyeksikan risiko Indonesia terkena dampak resesi akibat rambatan tekanan global berada pada level yang sangat rendah.

"Probability resesi Indonesia di bawah 5 persen, di bawah negara seperti AS, Kanada, dan Jepang," ujar Menko Airlangga dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Meski situasi geopolitik masih belum menentu, Airlangga memastikan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap menunjukkan tren positif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di level 5,4%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,11%.

Airlangga meyakini bahwa momentum pertumbuhan akan terus terjaga dan bahkan berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan. "Walaupun perang belum selesai, Indonesia masih memiliki resiliensi yang kuat dan ruang untuk tumbuh tetap tinggi," tegas Airlangga.

Ketangguhan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dipandang sebagai salah satu titik terang pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Asia.

60 Persen Investasi di Indonesia Datangkan Cuan, Airlangga Ungkap Pembeda dengan Negara Lain



"Dan dunia masih melihat Indonesia sebagai ekonomi yang cukup kuat. IMF mengatakan Indonesia salah satu brightspot di Asia," pungkas Airlangga.

Dengan resiliensi yang kuat dan dukungan dari berbagai instrumen kebijakan domestik, pemerintah optimis Indonesia mampu menavigasi risiko ekonomi global sembari terus mendorong percepatan investasi dan penguatan daya beli masyarakat.

Pemerintah dan Bank Indonesia tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat tercapai di tengah kondisi geopolitik yang memanas. Risiko resesi ekonomi dinilai sangat kecil dibandingkan negara lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga kuat dan memiliki ruang pertumbuhan yang tinggi. Ia menyebut, probabilitas resesi ekonomi di Indonesia berada di bawah 5%, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada.

“Pada kuartal I tahun ini bahkan berpotensi mencapai lebih besar atau sama dengan 5,5%,” ujar Airlangga dalam National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4).

Ia juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Inflasi, menurut dia, berhasil di jaga di level 3,48%, indeks keyakinan konsumen juga tetap tinggi di level 122,9. Sedangkan neraca perdagangan, masih mencatatkan surplus selama 70 bulan berturut-turut dengan nilai mencapai US$ 148,2 miliar.

Senada, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga masih melihat potensi ekonomi Indonesia dapat mencapai target APBN 5,4%. BI memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh di rentang 4,9%-5,7% pada tahun ini dan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah, otoritas moneter, dan berbagai lembaga terkait.

“Dari sisi Bank Indonesia, kami terus memperkuat bauran kebijakan, baik kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan ketahanan eksternal, kebijakan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan ekonomi, maupun kebijakan sistem pembayaran untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital sebagai motor pertumbuhan,” kata Perry.

Ia juga menekankan, sinergi kebijakan menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,19% atau 32 poin ke Rp17.136 per dolar AS dalam perdagangan Selasa (21/4). Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,02% ke 98,11. Hari ini pergerakan rupiah diperkirakan akan tertekan utamanya disebabkan oleh konflik Timur Tengah yang kembali memanas.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah hari ini akan ditutup melemah di rentang Rp17.160-Rp17.200 per dolar AS. Dalam perdagangan awal pekan ini, Senin (20/4), rupiah menguat 21 poin ke level Rp17.168 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan bahwa sentimen global yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan adalah dinamika konflik Timur Tengah, di mana Selat Hormuz kembali ditutup setelah AS dan Iran sama-sama mengatakan pihak lain telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kondisi ini membuat harga minyak global berisiko melonjak lagi dan menyebabkan inflasi energi.

"Harga minyak melonjak hingga 7% pada hari Senin, membuat pasar sebagian besar tegang karena efek inflasi dari perang Iran. Kekhawatiran atas inflasi yang dipicu oleh energi merupakan beban utama pada harga logam sejak dimulainya konflik pada akhir Februari," ujarnya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Kondisi perang global juga memengaruhi keputusan bank sentral mengambil kebijakan suku bunga. Ibrahim menilai bahwa ketegangan baru yang dipicu penutupan Selat Hormuz membuat ekspektasi penurunan suku bunga AS tahun ini telah bergeser secara signifikan ke arah sikap higher for longer.

Sementara di dalam negeri, APBN Indonesia sedang mendapat sorotan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang mewanti-wanti agar pemerintah tidak belanja berlebihan di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.

"Peringatan ini muncul sejalan dengan adanya risiko resesi jika perang terus berkecamuk di Iran dan menekan harga bahan bakar minyak," kata Ibrahim.

Inflasi energi membuat ruang fiskal pemerintah jauh lebih sempit daripada sebelumnya, apalagi Indonesia adalah net importir minyak. Ibrahim mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, kebijakan moneter dan fiskal harus siap untuk beralih mendukung perekonomian dan melindungi sistem keuangan, bersamaan dengan kebijakan keuangan dan likuiditas yang tepat.

"Namun, bank sentral tidak akan bisa berbuat banyak dalam hal memengaruhi harga energi yang akan mendorong inflasi naik. Pasar pun akan memperhitungkan kenaikan suku bunga. Dalam situasi ini, IMF juga meminta Bank Indonesia tidak buru-buru menaikkan suku bunga selama ekspektasi inflasi tetap terkendali," tandasnya.