Bisnis.com, CIREBON - Gaji seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosial Threads menunjukkan nominal penerimaan sebesar Rp271.192 untuk satu bulan.

Angka tersebut memicu perbincangan luas karena dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Dalam tangkapan layar riwayat transaksi yang diunggah akun tersebut, tercatat keterangan “511 KR - Salary P3KPW” dengan nominal masuk sebesar Rp271.192 pada 2 Maret 2026. Pemilik akun menyebut angka itu sebagai gaji PPPK paruh waktu dan mempertanyakan bagaimana pembagiannya untuk kebutuhan selama sebulan.

“Gaji PPPK paruh waktu kabupaten Cirebon segini. Kira-kira Rp270 ribu buat sebulan gimana ya baginya,” tulis @yantiiehengky30, Rabu (3/3/2026).

Unggahan itu langsung menuai beragam respons. Sebagian warganet menilai nominal tersebut tidak layak untuk ukuran penghasilan bulanan seorang tenaga pendidik. Ada pula yang menyarankan agar guru tersebut mencari pekerjaan lain jika merasa keberatan.

“Kalau merasa gajinya kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluar saja dan cari kerjaan lain,” tulis @tri.nurainii

Menanggapi saran tersebut, pemilik akun memberikan balasan singkat yang mencerminkan kondisi yang ia hadapi.

“Sudah terlanjur, Kak. Insyaallah ada rezeki yang lain,” jawabnya.

Komentar lain bahkan membandingkan nominal tersebut dengan pekerjaan sektor informal.

“Lebih gedean gaji cuci ompreng daripada gaji P3K guru,” tulis akun lain, @abatasajaha4 yang ikut menanggapi.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait unggahan tersebut. Namun isu ini telah menjadi perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan guru, yang memegang peran penting dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ternyata, permasalahan gaji PPPK yang dianggap memiliki nilai tak layak ini juga terjadi di daerah lain. Misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat guru yang hanya mendapat gaji Rp139.000 per bulan.

"Masih ditemukan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang jauh dari kata layak, semisal di Dompu Rp139.000 [per bulan]," kata Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Penjelasan PPPK Paruh Waktu

Penetapan seseorang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh dilakukan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang No.20/2023 tentang ASN.

Selain itu, rekrutmen PPPK paruh waktu juga dilakukan dalam rangka memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelumnya menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK paruh waktu, yang merupakan nomenklatur baru pada tahun ini, adalah mekanisme transisi untuk pengangkatan pegawai honorer di sejumlah instansi menjadi PPPK penuh.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Dasar hukum PPPK paruh waktu, termasuk perihal gaji dan tunjangan, mengacu pada Keputusan Menpan RB No.16/2025 tentang PPPK.

Diktum pertama beleid tersebut menerangkan bahwa PPPK paruh waktu merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Secara terperinci, diktum kesembilan belas menyatakan PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN, atau sesuai upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Sumber pendanaan untuk upah tersebut dapat berasal selain dari belanja pegawai. Hal ini berdasarkan diktum kedua puluh Keputusan Menpan RB No.16/2025.

Selain itu, diktum kedua puluh satu menyatakan PPPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gaji PPPK paruh waktu dapat berlaku sesuai upah minimum. Upah Minimum Provinsi 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2024.

Bisnis.com, CIREBON- Sembilan warga Kota Cirebon, Jawa Barat kembali ke kampung halaman pada Senin (16/11/2025) setelah terjebak dalam bencana banjir bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh beberapa hari.

Salah satu warga terdampak, Karyadi, warga Kecamatan Harjamukti, mengisahkan bencana datang di saat yang sama sekali tak mereka perkirakan.

Dia baru dua hari bekerja sebagai buruh bangunan di Aceh ketika hujan deras memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Sejak saat itu, kehidupan normal berhenti seketika.

“Baru dua hari kerja, lalu banjir dan longsor datang. Jalan tertutup, listrik padam, jaringan komunikasi juga hilang. Kami benar-benar terisolasi,” ujar Karyadi, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, kondisi terberat bukan hanya terhentinya pekerjaan, tetapi juga keterbatasan logistik selama terjebak di lokasi bencana. Bersama rekan-rekannya, dia harus bertahan dengan persediaan makanan seadanya.

“Kami makan apa yang ada, cuma nasi dan sayur. Yang penting bisa bertahan,” katanya.

Kesembilan warga tersebut tersebar di beberapa wilayah terdampak bencana, yakni empat orang di Lhokseumawe serta lima orang di Pidie Jaya dan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Mereka bekerja di proyek pembangunan yang berlokasi di lingkungan markas TNI. Namun, bencana alam membuat proyek terhenti dan memutus seluruh sumber penghidupan.

Karyadi menuturkan, proses untuk bisa keluar dari lokasi bencana tidaklah mudah. Di beberapa titik, akses jalan tertutup material longsor sehingga sebagian warga harus berjalan kaki untuk mencari jalur aman.

Mereka juga menunggu proses penjemputan dan evakuasi selama hampir satu minggu hingga bantuan datang.

“Rasanya campur aduk, antara takut, capek, dan ingin cepat pulang. Tapi kami saling menguatkan,” ucapnya.

Setelah berhasil dipulangkan ke Kota Cirebon, para warga mendapatkan pendampingan serta bantuan dari Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Sosial.

Bantuan tersebut diserahkan dalam sebuah pertemuan di Kantor Kecamatan Harjamukti sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang terdampak bencana di luar wilayah.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan pemulangan sembilan warga tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan komunikasi dan kerja sama lintas pihak. Dia menegaskan, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Jumlahnya ada sembilan orang dan alhamdulillah semuanya kembali dalam kondisi selamat. Prosesnya tidak mudah, tetapi berkat koordinasi dan kolaborasi banyak pihak, akhirnya bisa terwujud,” ujar Siti Farida.

Ia juga mengapresiasi keteguhan para warga yang mampu bertahan dalam kondisi darurat. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa pekerja yang merantau ke luar daerah, khususnya di sektor informal, sangat rentan ketika bencana terjadi.

“Sempat ada yang harus berjalan kaki karena akses benar-benar terputus. Mereka berjuang untuk bisa kembali pulang, dan hari ini kita sambut dengan rasa syukur,” katanya.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjut Siti Farida, berkomitmen untuk terus hadir bagi warganya, tidak hanya dalam situasi normal, tetapi juga ketika menghadapi kondisi darurat di mana pun berada.

Dia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga serta menjadi awal untuk kembali menata kehidupan setelah pengalaman pahit yang mereka alami.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pemulangan ini. Semoga para warga bisa segera pulih dan kembali beraktivitas bersama keluarga,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON-- Perajin rotan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menagih komitmen pemerintah daerah yang pernah berjanji membangun pusat logistik rotan sebagai upaya memperkuat rantai pasok dan memperluas pasar produk kerajinan.

Desakan ini muncul di tengah kelesuan industri rotan pascapandemi dan makin ketatnya persaingan dengan sentra rotan di daerah lain.

Darma, salah satu perajin rotan di Kawasan Tegalwangi menyoroti pentingnya pembangunan pusat logistik rotan di Cirebon.

Selama ini, perajin kerap menghadapi kesulitan mencari bahan baku saat permintaan meningkat, terutama ketika ada pesanan ekspor atau pameran nasional.

"Tanpa gudang penyangga bahan baku, pasokan rotan mentah sering tersendat dan berdampak pada keterlambatan produksi," kata Darma, Selasa (11/11/2025).

Ia menyebut dukungan pemerintah selama ini masih lebih banyak dalam bentuk bantuan alat atau program pendampingan, bukan pada aspek yang paling dibutuhkan, yaitu pemasaran dan ketersediaan bahan baku.

Menurut dia, perajin kecil kini mulai kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena tidak memiliki wadah promosi yang berkelanjutan.

“Selama ini bantuan yang datang sering kali tidak sesuai kebutuhan. Padahal yang kami butuhkan adalah perluasan pasar dan jaminan bahan baku. Kami berharap pemerintah hadir lewat fasilitas pameran atau membuka peluang di e-katalog LKPP,” ujar Darma.

Menurutnya, pendaftaran produk rotan ke dalam sistem e-katalog nasional yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat membuka pintu baru bagi perajin lokal agar produknya digunakan di proyek-proyek pemerintah.

“Kalau produk rotan bisa masuk e-katalog, itu akan membantu sekali. Pemerintah daerah bisa jadi pembeli pertama yang memberi contoh,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon era kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyatakan pemerintah daerah memang tengah merencanakan pembangunan pusat logistik rotan.

Fasilitas itu diharapkan bisa menjadi solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku, sekaligus menopang daya saing industri kerajinan.

“Nantinya, ketika permintaan meningkat, pasokan tetap bisa terpenuhi. Pusat logistik ini menjadi salah satu langkah strategis agar industri rotan tetap bertahan,” ujar Wahyu waktu itu.

Ia menambahkan, rotan merupakan salah satu identitas ekonomi Kabupaten Cirebon yang telah bertahan selama puluhan tahun dan dikenal hingga pasar ekspor. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mendorong penguatan sektor ini lewat kerja sama lintas instansi.

“Industri rotan ini sudah menjadi warisan dan kebanggaan Cirebon. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat untuk memprioritaskan pelatihan dan pameran bagi pengrajin rotan lokal,” katanya.

Pemerintah daerah mengaku suda juga menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengintegrasikan sentra potensi daerah seperti rotan, batik, dan kuliner dalam satu kawasan promosi terpadu.

Langkah itu diharapkan dapat menarik investor dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, nilai ekspor daerah tersebut pada triwulan I/2024 mencapai US$73,06 juta.

Namun, posisi rotan sebagai komoditas unggulan kini mulai tergeser oleh benang, yang dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan ekspor signifikan.

Perubahan komposisi ekspor itu mencerminkan pergeseran struktur industri di Cirebon. Di satu sisi, sektor tekstil dan turunannya tumbuh pesat; di sisi lain, industri rotan tradisional harus berjuang agar tidak tertinggal.