Bisnis.com, JAKARTA — Partai konservatif yang berkuasa di Thailand siap meraih kemenangan telak dalam Pemilu yang berlangsung Minggu (8/2/2026).

Kemenangan ini berpotensi menjadi yang pertama pada abad ini bagi partai yang bersekutu dengan kelompok royalis di negara itu, dan kekalahan telak bagi gerakan progresif yang sedang berkembang.

Melansir Bloomberg, Minggu (8/2/2026), menurut hasil sementara dari Komisi Pemilihan Umum negara itu, Partai Bhumjaithai, yang dipimpin oleh Perdana Menteri petahana Anutin Charnvirakul, diperkirakan akan mengamankan 195 kursi dari total 500 kursi yang mungkin diraih, dengan sekitar 30% suara dari tempat pemungutan suara telah dihitung. Partai Rakyat pro-demokrasi, yang sebelumnya memimpin dalam survei prapemilu, diperkirakan akan memperoleh 92 kursi.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah mengakui kekalahan partainya, dan mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya akan membiarkan Anutin membentuk koalisi sendiri.

Pemilu ini dianggap sebagai referendum atas agenda reformasi Partai Rakyat, yang berlawanan dengan Bhumjaithai yang pro kemapanan sebagai pembela status quo.

Jika hasilnya bertahan, ini akan menandai perubahan dramatis bagi kaum progresif, yang muncul di kancah politik pada 2023 setelah gelombang frustrasi pascapandemi menyusul hampir satu dekade pemerintahan yang bersekutu dengan militer.

Hal ini juga akan menggarisbawahi ketahanan kelompok konservatif yang telah menjadi target Partai Rakyat dan pendahulunya, yang secara luas dilihat sebagai kepentingan yang tumpang tindih antara militer, royalis, dan elit ekonomi.

Namun, ada tanda-tanda bahwa keberhasilan Anutin dan partainya sebagian disebabkan oleh manuver strategisnya dalam sistem pemilu yang lebih mengutamakan daerah pemilihan mayoritas sederhana (first-past-the-post) daripada suara populer.

Dari 100 kursi yang diperebutkan secara nasional berdasarkan garis partai, Partai Rakyat diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak, sekitar 22 kursi.

Langkah Bhumjaithai untuk mengkonsolidasikan keluarga-keluarga politik lokal di bawah benderanya juga membantunya memenangkan lebih banyak kursi. Strategi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik dari 2023, ketika suara konservatif terpecah di antara beberapa kandidat.

Kemenangan besar bagi Anutin dan Bhumjaithai dapat membantu negara menghindari kebuntuan politik baru. Pheu Thai, yang bersekutu dengan keluarga Shinawatra yang berpengaruh dan sekutu alami untuk memblokir kaum progresif, diperkirakan akan memenangkan 83 kursi. Klatham yang didukung militer diperkirakan akan memenangkan 61 kursi.

Kemenangan yang jelas juga dapat menjadi kabar baik bagi pasar, karena investor lebih sering terguncang oleh ketidakpastian daripada siapa yang berkuasa.

"Investor cenderung lebih fokus pada tanda-tanda kejelasan pasca-pemilu daripada hasil itu sendiri," tulis ahli strategi Bloomberg Intelligence, Sufianti Sufianti dan Chunyu Zhang, menjelang pemilu.

Negara Asia Tenggara ini telah memiliki 10 perdana menteri sejak 2005, terakhir kali pemerintahan satu partai dibentuk. Ketidakstabilan tersebut dianggap telah menciptakan kelumpuhan paralel dalam perekonomian, yang tertinggal di belakang negara-negara tetangganya meskipun sebelumnya menjanjikan kesuksesan yang luar biasa di Asia.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen dan memicu terjadinya pemilu lebih cepat setelah partai pendukung pemerintah mengancam menarik dukungan.

Melansir Bloomberg pada Jumat (12/12/2025), Anutin menyampaikan lewat unggahan Facebook bahwa dirinya akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Beberapa jam kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui rekomendasi tersebut, yang secara hukum menjadi formalitas untuk membubarkan 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai aturan Thailand, pemilu harus digelar dalam 45–60 hari sejak pembubaran parlemen, sehingga pemungutan suara berpotensi berlangsung mulai akhir Januari 2026.

Langkah pembubaran itu muncul di tengah spekulasi bahwa People’s Party — yang memberikan dukungan bersyarat kepada pemerintahan Anutin — akan mengajukan mosi tidak percaya.

Partai tersebut marah setelah upayanya memperkuat peran legislator terpilih dalam amandemen konstitusi kembali diblokir. Jika diajukan, mosi itu hampir pasti menggulingkan koalisi Anutin.

Ekonomi Thailand saat ini tertinggal dari negara tetangga, hanya tumbuh 1,2% pada kuartal lalu, tertekan oleh ketidakstabilan politik dan konflik perbatasan yang terus terjadi. Banjir besar di wilayah selatan dan tarif AS diperkirakan menambah beban pertumbuhan.

Tekanan makro tersebut tercermin di pasar keuangan. Potensi stagnasi kebijakan menjelang pemilu diperkirakan memperburuk arus keluar modal asing, yang sejauh ini sudah menarik lebih dari US$3 miliar dari saham Thailand sepanjang 2025.

Pemulihan indeks SET dari titik terendah pertengahan tahun mulai memudar di tengah aksi jual besar oleh investor domestik. Bursa Thailand bahkan menjadi salah satu pasar berkinerja terburuk di dunia tahun ini, dengan penurunan sekitar 13% dalam 12 bulan terakhir.

Mata uang baht tampil lebih baik, menguat lebih dari 7% terhadap dolar AS, didorong pelemahan greenback, surplus transaksi berjalan Thailand, serta korelasi kuat baht terhadap harga emas yang melonjak sepanjang 2025.

Konflik Perbatasan

Keputusan mempercepat pemilu juga terjadi di tengah memanasnya konflik perbatasan dengan Kamboja, yang telah menewaskan hampir selusin tentara Thailand dan memaksa sekitar 400.000 warga mengungsi dari daerah perbatasan.

Anutin, yang menjadi perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir pada September lalu, mengambil sikap keras terhadap Kamboja untuk menggalang sentimen nasionalis yang diyakini dapat menguntungkan partainya dalam pemilu.

Dia juga mendapat kritik atas respons yang lamban terhadap banjir terburuk dalam beberapa dekade di wilayah selatan.

Menurut Titipol Phakdeewanich, pengajar ilmu politik Universitas Ubon Ratchathani, strategi mempercepat pemilu bisa menjadi keuntungan bagi Anutin.

“Dia memobilisasi dukungan melalui sentimen nasionalisme, dan popularitasnya meningkat. Jika ditunda lebih lama, momentum itu bisa memudar,” ujarnya.

Tekanan dari Trump

Namun tekanan global terhadap Thailand juga meningkat. Presiden AS Donald Trump menyatakan berencana menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk menghentikan konflik, seperti yang ia klaim berhasil dilakukan beberapa bulan lalu dengan memanfaatkan kekuatan perjanjian dagang.

Pemilu mendatang diperkirakan menjadi pertarungan utama antara Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin dan People’s Party yang dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, blok terbesar di parlemen. Taruhannya adalah apakah salah satu kubu mampu meraih mayoritas dan mengakhiri rangkaian pemerintahan berumur pendek yang menahan laju ekonomi Thailand selama bertahun-tahun.

Anutin naik ke tampuk kekuasaan melalui kesepakatan dengan People’s Party yang menuntut dukungan terhadap amandemen konstitusi serta pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan.

Namun People’s Party kehilangan dukungan publik setelah berkoalisi dengan Anutin. Hal tersebut menjadi kemunduran besar bagi partai penerus kelompok politik yang memenangkan pemilu 2023 tetapi diblokir dari kekuasaan.

Kericuhan terjadi di parlemen pada Kamis malam ketika legislator Bhumjaithai dan senator konservatif menolak klausul yang memberi legislator terpilih peran lebih besar dalam amandemen konstitusi.

“Anutin tidak menepati kesepakatan,” ujar Natthaphong.

Anutin sendiri naik ke tampuk kekuasaan setelah Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai dicopot oleh Mahkamah Konstitusi atas penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja. Keluarga Shinawatra telah lama mendominasi politik Thailand, dengan ayah dan bibinya juga tersingkir melalui kudeta dan putusan pengadilan.

Sebagai perdana menteri, Anutin meluncurkan bantuan tunai dan stimulus ekonomi lainnya di tengah pelemahan ekonomi yang terkontraksi 0,6% pada kuartal ketiga secara kuartalan, dipicu oleh lemahnya output manufaktur dan kedatangan wisatawan.