Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rentang waktu kurang dari 48 jam, publik Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan yang berulang: korupsi ternyata masih bercokol di jantung birokrasi negara.

Penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung dalam perkara berbeda.

Dua kasus itu menjadi alarm keras bahwa penyakit korupsi belum juga berhasil disembuhkan termasuk dalam upaya pejabat negara dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto di berbagai peringatan yang terus disuarakan.

Di balik peristiwa tersebut tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana mungkin negara dapat mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jika sebagian penyelenggara negara justru diduga menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka?

Pasal 33 UUD 1945 sejak awal dirancang sebagai fondasi ekonomi konstitusi Indonesia. Para pendiri bangsa meletakkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di tengah sorotan publik terhadap dua kasus besar tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap pemerintah.

Saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/6/2026), Prasetyo menegaskan bahwa sesungguhnya perang melawan korupsi telah menjadi pesan utama Presiden Prabowo Subianto sejak hari pertama menjabat.

Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap pemerintahan tidak perlu menunggu munculnya kasus hukum.

Evaluasi sesungguhnya sudah berjalan sejak Presiden mengucapkan sumpah jabatan di hadapan DPR dan MPR.

"Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi, sesungguhnya sejak Bapak Presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR-MPR sebagai mandataris, sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi," tuturnya.

Pesan tersebut, kata Prasetyo, tidak pernah berhenti disampaikan Presiden kepada seluruh anggota kabinet maupun aparatur negara. Bukan hanya soal penindakan, melainkan juga pembenahan institusi dan pembenahan diri masing-masing pejabat.

“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing,” katanya.

Namun, pemerintah tidak menutupi kenyataan bahwa dua kasus korupsi yang mencuat dalam waktu berdekatan menimbulkan keprihatinan serius.

Di satu sisi, penangkapan pejabat menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum masih berjalan. Namun di sisi lain, kasus itu sekaligus memperlihatkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa korupsi terus berulang? Mengapa peringatan demi peringatan dari Presiden tidak otomatis menghentikan praktik penyimpangan?

Ketika Korupsi Menjadi Ekosistem

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai jawaban atas pertanyaan tersebut tidak bisa dicari pada perilaku satu individu semata. Menurutnya, korupsi yang terjadi pada penyelenggara negara hampir selalu merupakan produk dari ekosistem yang rusak.

“Korupsi itu penyakit penyelenggara negara yang dilakukan bersama-sama,” katanya kepada Bisnis pada Jumat (5/6/2026).

Oleh karena itu, menurut Feri, publik tidak boleh melihat kasus korupsi sebagai kesalahan personal seorang pejabat. Yang harus diperhatikan justru lingkungan yang memungkinkan penyimpangan tersebut berkembang.

“Itu artinya ada ekosistem yang rusak bersama-sama yang membiarkan penyimpangan terjadi dan membolehkan pelaku menyimpang itu tumbuh subur,” tuturnya.

Dalam perspektif ini, kata Feri, penangkapan seorang pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Sebab masalah utamanya terletak pada sistem yang memungkinkan korupsi menjadi kebiasaan.

Menurutnya, Korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh karena adanya jaringan kepentingan, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Feri menilai mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 membutuhkan upaya yang jauh lebih besar daripada sekadar menangkap pelaku.

“Memastikan penyelenggaraan negara betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi termasuk upaya mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya itu membutuhkan upaya yang luar biasa," imbuhnya.

Menurut dia, banyak negara yang pernah mengalami tingkat korupsi tinggi harus melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memutus mata rantai tersebut. Langkah itu tidak hanya berupa penindakan hukum, tetapi juga reformasi institusi secara menyeluruh.

Feri kemudian mengemukakan kritik yang lebih tajam. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar pemberantasan korupsi di Indonesia adalah karena sebagian pemimpin lembaga negara justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.

“Pada titik ini kita bisa melihat pemimpin di dalam berbagai lembaga negara adalah persoalan itu sendiri," ucapnya.

Dia menyebut bahwa ketika pemimpin terlibat, maka pengawasan internal sering kali kehilangan daya. Sistem yang seharusnya menjadi alat pengendali berubah menjadi alat perlindungan.

Akibatnya, penyimpangan menjadi semakin sulit dideteksi Menurut Feri, karena itulah ekosistem penyebab korupsi harus diputus.

Feri menilai penyebab berulangnya korupsi tidak bisa dilepaskan dari sistem politik. Menurutnya, banyak pejabat bermasalah lahir dari mekanisme politik yang juga bermasalah.

“Karena sistem politik kita buruk. Sistem politik kita memilih figur-figur bermasalah untuk mengabdi kepada publik," ucapnya.

Jika proses rekrutmen politik menghasilkan figur yang keliru, maka konsekuensinya akan terasa ketika mereka menduduki jabatan publik.

Oleh karena itu, menurut Feri, reformasi birokrasi saja tidak cukup. Yang harus dibenahi adalah hulu persoalannya.

“Kalau mau memperbaiki negara ini maka perbaiki dulu partai politiknya, sistem politiknya, sistem kepemiluannya," katanya.

Tanpa perubahan mendasar pada sistem politik, ia meyakini korupsi akan terus berulang.

“Sampai kapanpun kalau sistem politik dan sistem kepemiluannya buruk maka tidak akan ada perjuangan para penyelenggara negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat sebesar-besarnya sebagaimana Pasal 33 UUD 1945,” tandasnya.

Ketika Korupsi Menjadi Budaya Birokrasi

Pandangan senada disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, persoalan korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sistemik.

Dia melihat berbagai elemen pengawasan belum bekerja optimal sehingga kebocoran terjadi hampir di semua lini.

“Sangat mungkin terjadi bahwa korupsi ini ternyata sudah sistemik, masuk ke dalam sistem dan diterima oleh aparatur pelaksana dan masyarakat sebagai kelaziman,” katanya.

Menurutnya, kondisi inilah yang paling berbahaya. Ketika korupsi dianggap biasa, maka resistensi terhadap praktik tersebut akan semakin lemah.

Padahal, kata Fickar, para birokrat sebenarnya memahami amanat Pasal 33 UUD 1945. Mereka mengetahui bahwa tujuan utama birokrasi adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.

Namun pemahaman tersebut tidak cukup ketika sistem pengawasan tidak berjalan. Dalam situasi seperti itu, Fickar menilai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK masih menjadi instrumen penting.

“Model OTT KPK saat ini menjadi sistem yang paling relevan untuk membenahi birokrasi yang korup,” katanya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa meskipun sistem administrasi negara terus dimodernisasi, tetapi faktor manusia tetap menjadi titik terlemah.

“Sistem sudah cukup modern termasuk untuk mencegah penyelewengan, tetapi kembali lagi sepanjang pengelolanya manusia tetap saja korupsi itu akan berulang terus," tuturnya.

Dia menyebut birokrasi sebagai lahan yang sangat subur bagi praktik korupsi karena di dalamnya terdapat kewenangan, anggaran, dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah konsistensi penegakan hukum. Lebih jauh lagi, Fickar mendorong penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi.

“Intinya harus ada konsistensi penegakan hukum yang tegas terhadap semua penyimpangan. Jika perlu penerapan hukuman maksimal," pungkasnya.

Pesan Prabowo: Uang Rakyat Tidak Boleh Dicuri

Di tengah diskursus mengenai sistem politik, birokrasi, dan penegakan hukum, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan yang lebih sederhana namun tegas.

Saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul pada Rabu (3/6/2026), Prabowo berbicara tanpa basa-basi mengenai korupsi.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan ragu memperkuat seluruh institusi penegak hukum.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Jaksa Agung! Berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," tegas Prabowo.

Baginya, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum. Ini menyangkut kehormatan negara. Lalu dia mengucapkan kalimat yang menjadi inti pesannya menjadi esensi Pasal 33 UUD 1945.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri! Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” ujarnya.

Karena setiap rupiah yang dikorupsi berarti mengurangi kemampuan negara menyediakan layanan publik, membangun sekolah, memperbaiki rumah sakit, memperluas jaringan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat 28 tahun silam, 21 Mei 1998 menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah memimpin selama 32 tahun.

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tanda kejatuhan rezim Orde Baru sekaligus menandai lahirnya era Reformasi di Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 menjadi pemicu utama memburuknya kondisi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun hingga memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Awal Krisis Moneter 1997

Krisis ekonomi Asia mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tajam dari sekitar Rp2.200 per dolar menjadi Rp12.000 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri mengalami kesulitan besar. Beban pembayaran utang meningkat drastis, sementara aktivitas ekonomi melemah. Di sisi lain, masyarakat mulai menukarkan rupiah ke dolar AS karena khawatir terhadap kondisi ekonomi. Kepanikan ini semakin memperburuk nilai tukar rupiah.

Dampaknya terasa langsung di kehidupan masyarakat. Harga bahan pokok naik tajam, inflasi meningkat, dan angka pengangguran bertambah. Situasi ekonomi yang memburuk kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Krisis Perbankan dan Fenomena Bank Runs

Sebelum krisis 1998 terjadi, industri perbankan Indonesia sebenarnya sempat mengalami pertumbuhan pesat setelah pemerintah menerbitkan Paket Oktober (Pakto) 1988. Kebijakan tersebut mempermudah pendirian bank baru sehingga jumlah bank umum meningkat drastis hingga lebih dari 200 bank.

Namun, lemahnya pengawasan membuat banyak bank menyalurkan kredit secara tidak sehat. Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat dan memperburuk kondisi perbankan nasional.

Krisis semakin parah ketika pemerintah menutup 16 bank pada November 1997. Penutupan tersebut justru memicu kepanikan masyarakat dan menyebabkan fenomena bank runs, yakni penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan.

Akibatnya, banyak bank mengalami tekanan likuiditas. Salah satu bank yang terdampak saat itu adalah Bank Central Asia atau BCA. Nasabah ramai-ramai menarik simpanan mereka sehingga kondisi keuangan bank terguncang. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Secara keseluruhan, kondisi perbankan Indonesia saat itu mengalami kemerosotan tajam. Rasio kecukupan modal perbankan turun drastis dan banyak bank mengalami kerugian besar akibat krisis.

Tragedi Trisakti dan Gelombang Demonstrasi

Situasi ekonomi yang semakin memburuk memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Namun, aksi tersebut berakhir tragis setelah aparat keamanan melakukan penembakan terhadap demonstran. Empat mahasiswa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Kematian empat mahasiswa tersebut memicu kemarahan publik. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan meluas di berbagai kota, terutama di Jakarta pada 13–15 Mei 1998. Kerusuhan disertai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jiwa serta kerusakan ribuan bangunan.

Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR

Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka menuntut reformasi total dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di tengah tekanan publik yang semakin besar, Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, secara terbuka meminta Soeharto mundur demi menjaga stabilitas nasional.

Desakan dari masyarakat, mahasiswa, elite politik, hingga memburuknya kondisi ekonomi membuat posisi pemerintah semakin tertekan.

Soeharto Resmi Mundur

Pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, jabatan presiden kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto menyatakan bahwa situasi nasional sudah tidak memungkinkan dirinya menjalankan pemerintahan secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga persatuan bangsa dan kelangsungan negara.

Pengunduran diri Soeharto menjadi akhir dari era Orde Baru dan awal dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Dampak Reformasi terhadap Indonesia

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai pembenahan, termasuk reformasi di sektor ekonomi dan perbankan.

Pengawasan terhadap industri perbankan diperketat untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga pengawas dan memperbaiki sistem keuangan nasional.

Hingga kini, peristiwa Reformasi 1998 terus dikenang sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Momentum tersebut menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menuntut demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai konservatif yang berkuasa di Thailand siap meraih kemenangan telak dalam Pemilu yang berlangsung Minggu (8/2/2026).

Kemenangan ini berpotensi menjadi yang pertama pada abad ini bagi partai yang bersekutu dengan kelompok royalis di negara itu, dan kekalahan telak bagi gerakan progresif yang sedang berkembang.

Melansir Bloomberg, Minggu (8/2/2026), menurut hasil sementara dari Komisi Pemilihan Umum negara itu, Partai Bhumjaithai, yang dipimpin oleh Perdana Menteri petahana Anutin Charnvirakul, diperkirakan akan mengamankan 195 kursi dari total 500 kursi yang mungkin diraih, dengan sekitar 30% suara dari tempat pemungutan suara telah dihitung. Partai Rakyat pro-demokrasi, yang sebelumnya memimpin dalam survei prapemilu, diperkirakan akan memperoleh 92 kursi.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah mengakui kekalahan partainya, dan mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya akan membiarkan Anutin membentuk koalisi sendiri.

Pemilu ini dianggap sebagai referendum atas agenda reformasi Partai Rakyat, yang berlawanan dengan Bhumjaithai yang pro kemapanan sebagai pembela status quo.

Jika hasilnya bertahan, ini akan menandai perubahan dramatis bagi kaum progresif, yang muncul di kancah politik pada 2023 setelah gelombang frustrasi pascapandemi menyusul hampir satu dekade pemerintahan yang bersekutu dengan militer.

Hal ini juga akan menggarisbawahi ketahanan kelompok konservatif yang telah menjadi target Partai Rakyat dan pendahulunya, yang secara luas dilihat sebagai kepentingan yang tumpang tindih antara militer, royalis, dan elit ekonomi.

Namun, ada tanda-tanda bahwa keberhasilan Anutin dan partainya sebagian disebabkan oleh manuver strategisnya dalam sistem pemilu yang lebih mengutamakan daerah pemilihan mayoritas sederhana (first-past-the-post) daripada suara populer.

Dari 100 kursi yang diperebutkan secara nasional berdasarkan garis partai, Partai Rakyat diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak, sekitar 22 kursi.

Langkah Bhumjaithai untuk mengkonsolidasikan keluarga-keluarga politik lokal di bawah benderanya juga membantunya memenangkan lebih banyak kursi. Strategi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik dari 2023, ketika suara konservatif terpecah di antara beberapa kandidat.

Kemenangan besar bagi Anutin dan Bhumjaithai dapat membantu negara menghindari kebuntuan politik baru. Pheu Thai, yang bersekutu dengan keluarga Shinawatra yang berpengaruh dan sekutu alami untuk memblokir kaum progresif, diperkirakan akan memenangkan 83 kursi. Klatham yang didukung militer diperkirakan akan memenangkan 61 kursi.

Kemenangan yang jelas juga dapat menjadi kabar baik bagi pasar, karena investor lebih sering terguncang oleh ketidakpastian daripada siapa yang berkuasa.

"Investor cenderung lebih fokus pada tanda-tanda kejelasan pasca-pemilu daripada hasil itu sendiri," tulis ahli strategi Bloomberg Intelligence, Sufianti Sufianti dan Chunyu Zhang, menjelang pemilu.

Negara Asia Tenggara ini telah memiliki 10 perdana menteri sejak 2005, terakhir kali pemerintahan satu partai dibentuk. Ketidakstabilan tersebut dianggap telah menciptakan kelumpuhan paralel dalam perekonomian, yang tertinggal di belakang negara-negara tetangganya meskipun sebelumnya menjanjikan kesuksesan yang luar biasa di Asia.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi oleh Gen Z semakin marak di dunia, seperti terjadi di Nepal, Bulgaria, Meksiko, dan juga Indonesia. Aksi juga telah menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan hasil kompilasi data Bisnis.com, Rabu (17/12/2025), mayoritas pendemo menuntut adanya keadilan, penghapusan korupsi dan impunitas. Begitu juga untuk di Indonesia, awal mula demo di DPR karena tingginya tunjangan DPR ditambah lagi beredarnya video joget-joget anggota dewan yang viral, serta diperparah dengan meninggalnya driver online.

Berikut demo yang diprakarsai oleh Gen Z

1. Demo Bulgaria, Gulingkan Perdana Menteri

Beberapa hari silam, demonstran awalnya mengkritisi persoalan anggaran. Namun, aksi massa berkembang menjadi kritik luas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan dominasi oligarki yang dianggap menghambat reformasi politik dan ekonomi.

Presiden Bulgaria Rumen Radev secara terbuka meminta pemerintah mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Radev menegaskan bahwa pemerintah gagal memilih antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Pernyataan tersebut memperkuat tekanan politik terhadap kabinet yang akhirnya resmi mundur.

Selain jumlah massa yang besar, demonstrasi juga diwarnai simbol-simbol kreatif. Sebuah patung babi merah muda raksasa dipasang di depan gedung parlemen sebagai lambang kemarahan publik terhadap korupsi dan pemborosan anggaran negara.

2. Demo di Meksiko

Pada November 2025, warga Meksiko khususnya melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut diprakarsai oleh anak muda Generasi Z (Gen Z) di Meksiko. Aksi ini juga menyuarakan terkait kasus korupsi dan impunitas.

Pada pertengahan November, aksi demo ini berujung bentrokan antara pendemo dan pihak berwajib, setelah unjuk rasa dilakukan di seluruh wilayah termasuk ibu kota Mexico City. Ribuan orang berunjuk rasa di seluruh Meksiko, memprotes meningkatnya kejahatan, korupsi, dan impunitas, dalam demonstrasi yang diorganisir oleh anggota Generasi Z.

Melansir Al Jazeera, sekelompok kecil pengunjuk rasa di Mexico City merobohkan pagar di sekitar Istana Nasional tempat tinggal Presiden Claudia Sheinbaum. Berbagai kelompok usia, termasuk aktivis pendukung Wali Kota Michoacan yang terbunuh Carlos Manzo, ikut turun ke jalan menuntut keadilan dari pemerintah.

Sekretaris Keamanan Publik Mexico City Pablo Vazquez mengatakan dalam konferensi pers bahwa 100 petugas polisi terluka, termasuk 40 orang yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sebanyak 20 warga sipil lainnya juga terluka, ujar Vazquez kepada media lokal Milenio. 20 orang lainnya ditangkap dan 20 lagi "dituntut atas pelanggaran administratif".

Kemudian menurut El Universal, sebuah media berita Meksiko, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan melemparkan batu ke arah para pengunjuk rasa saat mereka memasuki perimeter Istana Nasional.

3. Gen Z Demo di Nepal dan Tagar #NepoBaby

Aksi protes juga dilakukan oleh Gen Z di Nepal. Demonstran menuntut keadilan dan meminta agar membasmi korupsi di Nepal. Pada demo ini, kemarahan warga tidak terbendung, sehingga menyebabkan korban jiwa hingga terbakarnya istri mantan PM Nepal.

Selain itu, Kementerian Kesehatan Nepal menyatakan 72 orang tewas dan juga melukai 2.113 orang akibat dari demo anti korupsi Gen-Z di Nepal.

"Banyak jenazah manusia ditemukan di pusat perbelanjaan, rumah, dan bangunan lain yang dibakar atau diserang," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Nepal, Prakash Budathoki, sesuai yang dikutip The Hindu pada Senin (15/9).

Selain itu, media BBC juga melaporkan bahwa dari 72 orang korban jiwa yang meninggal dunia, terdapat 3 personel polisi yang turut menjadi korban jiwa. Namun tuntutan dari sejumlah kalangan yang sebagian besar dari kelompok Gen Z belum selesai. Mereka masih menuntut penyelesaian untuk mengusut tuntas korban kekerasan hingga dugaan korupsi dalam pemerintahan.

Melansir BBC, para demonstran di Nepal mengidentifikasi diri sebagai Gerakan "Demo Gen Z". Istilah ini pun menjadi simbol persatuan di sepanjang gerakan.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan universitas di kota-kota besar Nepal - Kathmandu, Pokhara, dan Itahari - bergabung untuk menyuarakan tuntutan.

Setelah demo mereda, mereka kemudian menyerukan tagar #NepoKids dan #NepoBaby. Kedua slogan ini dipakai para Gen Z di media sosial dan banner untuk mengkritik pemerintah.

Kedua istilah ini semakin populer setelah merebaknya sejumlah video yang menunjukkan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka yang menjadi viral. Tagar ini ditujukan untuk mengusik para pejabat tentang kemewahan dan kesuksesan yang dituding diambil dari uang publik, sementara rakyat Nepal kesulitan.

4. Demo di Indonesia dan Rumah Pejabat Dijarah

Demo di Indonesia berlangsung hampir selama 2 minggu. Masyarakat khususnya Gen Z menuliskan berbagai macam tuntutan di saat demo dan di media sosialnya.

Selain itu, setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara. Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

Sebanyak 9 orang meninggal dunia dalam peristiwa demo ini. Demo ini juga mengkritisi agar pihak kepolisian dan meminta adanya reformasi Polri, karena muncul peristiwa penggilasan driver ojol dengan mobil rantis.