Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Secara langsung, Amalia hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menjelaskan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.

“Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala BPS RI juga menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026 yang dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta jajaran Forkopimda.

Amalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54%. Pada triwulan 1/2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengapresiasi dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

Beijing (ANTARA) - Ekonomi kelautan China terus menunjukkan kemajuan dalam pembangunan berkualitas tinggi pada 2025 dengan indeks pembangunan utama meningkat 2,2 persen dari 2024 menjadi 128,8, menurut Indeks Pembangunan Ekonomi Kelautan China 2026 yang dirilis Kementerian Sumber Daya Alam.

Indeks tersebut disusun oleh Layanan Data dan Informasi Maritim Nasional, dengan menggunakan 2015 sebagai tahun dasar dan nilai dasar 100. Indeks ini memberikan penilaian kuantitatif terhadap ekonomi maritim China di berbagai aspek, termasuk skala dan kinerja pembangunan, optimalisasi dan peningkatan struktural, konservasi serta pemanfaatan sumber daya, aktivitas ekonomi dan perdagangan luar negeri, serta kesejahteraan masyarakat.

Produk Laut Bruto (PLB) China mencapai 11 triliun yuan (1 yuan = Rp2.678) atau sekitar 1,6 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp18.141) pada 2025 atau meningkat 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Subindeks skala dan kinerja pembangunan naik 1,7 persen menjadi 128,1, sementara jumlah entitas ekonomi kelautan pada sektor-sektor utama yang dipantau bertambah 6,2 persen, yang menunjukkan penguatan vitalitas pasar.

Indeks tersebut menunjukkan bahwa struktur industri maritim terus mengalami peningkatan. Nilai tambah industri maritim yang sedang berkembang naik 7,3 persen, sementara inovasi terus maju di berbagai bidang seperti elektrolisis langsung air laut alami untuk memproduksi hidrogen dan mengekstraksi magnesium secara bersamaan, tenaga bayu lepas pantai, serta model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) maritim.

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya maritim juga membaik. Persetujuan baru untuk penggunaan laut dan pulau mencakup 372.000 hektare pada 2025, melibatkan investasi lebih dari 921,8 miliar yuan. Produksi minyak mentah dan gas alam lepas pantai masing-masing meningkat 3,4 persen dan 17 persen, sementara pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai meningkat 3,3 persen.

Meskipun menghadapi tekanan dari luar, perdagangan luar negeri yang terkait dengan sektor maritim tetap mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Nilai impor dan ekspor barang yang diangkut melalui jalur laut meningkat 1,7 persen secara tahunan (yoy), menyumbang 61,5 persen dari total perdagangan barang China, sementara volume kargo perdagangan luar negeri yang ditangani pelabuhan-pelabuhan pesisir naik 4,7 persen.

Indeks tersebut juga menunjukkan peningkatan berkelanjutan pada lingkungan ekologis maritim dan kesejahteraan masyarakat. Proporsi perairan pesisir dengan kualitas air yang baik mencapai 84,9 persen, meningkat 1,2 poin persentase, sementara sektor pariwisata maritim, termasuk wisata pulau, kapal pesiar, dan olahraga air, tetap menjadi salah satu titik terang pertumbuhan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang tengah menyiapkan terobosan ambisius untuk mengubah wajah ekonomi maritim daerah melalui pengembangan industri manufaktur pengalengan ikan.

Langkah ini memanfaatkan potensi melimpah Selat Makassar yang selama ini belum tergarap maksimal, sekaligus menjawab urgensi hilirisasi produk perikanan nasional.

Wakil Walikota Bontang Agus Haris menyatakan komitmen pemerintah daerah membuka akses seluas-luasnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor ini.

"Kami siap menyambut karpet merah kepada para calon investor agar masuk ke Kota Bontang melihat potensi industri manufaktur pengalengan ikan menjadi salah satu pilihan berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan, kepastian regulasi menjadi kunci utama strategi pemerintah kota.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Bontang menjanjikan garansi kepastian hukum, insentif fiskal, hingga pemangkasan jalur birokrasi perizinan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyebutkan instansinya tidak sekadar membuka pintu, tetapi mengawal investasi dari hulu hingga hilir.

"Kami di DPMPTSP Bontang tidak hanya membuka pintu, tapi juga memastikan kenyamanan berinvestasi. Sektor ketahanan pangan dan perikanan adalah prioritas utama kami," sebutnya.

Berdasarkan kajian bersama DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kota Bontang, empat faktor strategis menjadikan Bontang lokasi ideal bagi hilirisasi perikanan a.l keberlanjutan pasokan bahan baku laut sepanjang tahun, dan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang representatif.

Kemudian, kesesuaian tata ruang untuk kawasan industri manufaktur, dan regulasi pro-investasi yang menjamin kemudahan usaha.

Secara geografis, wilayah laut Bontang mencapai 497,57 kilometer persegi, jauh melampaui luas daratan.

Kekayaan ini ditopang produksi perikanan tangkap yang mencapai 20.335,99 ton per tahun, yang melibatkan 3.181 rumah tangga nelayan, dan perikanan budidaya sebesar 4.453,04 ton yang dihasilkan 351 rumah tangga pembudidaya.

Komoditas unggulan seperti cakalang, tongkol, dan tuna terus menunjukkan tren peningkatan keberlanjutan. Dari sisi kelayakan finansial, Aspian memaparkan hasil studi teknis begitu menjanjikan.

Proyeksi nilai Net Present Value (NPV) pada tahun kelima mencapai Rp3,3 miliar, dengan Internal Rate of Return (IRR) di angka 56,01% atau jauh di atas standar industri.

Rasio Net Benefit/Cost tercatat 1,6, sementara periode pengembalian modal (payback period) diprediksi hanya memerlukan waktu empat tahun empat bulan.

Adapun dia menuturkan titik impas unit produksi berada di angka 549.653 kaleng dengan nilai impas rupiah Rp5,4 miliar per tahun.

"Melalui langkah agresif dan terukur ini, Pemkot Bontang optimistis mampu mentransformasi kekayaan mentah tersebut menjadi produk hilirisasi bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar nasional maupun internasional," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menandai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan meratifikasi atau pengesahan dokumen hukum Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan.

Pemerintah juga menerbitkan kebijakan perlindungan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Ratifikasi ini menempatkan Indonesia dalam jajaran negara yang berkomitmen terhadap standar global perlindungan awak kapal perikanan mencakup keselamatan kerja, jaminan sosial, hingga kepastian hubungan kerja di sektor yang selama ini kerap luput dari perlindungan formal.

SHUTTERSTOCK/CREATIVA IMAGES. Ilustrasi ojek online

Di saat yang sama, pemerintah juga memperkenalkan penguatan regulasi bagi pengemudi ojek online, termasuk dorongan penyesuaian skema potongan platform dan perluasan akses jaminan sosial.

Langkah tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi maritim nasional.

Prabowo menargetkan pembangunan lebih dari seribu kampung nelayan sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun demikian, tantangan implementasi tetap menjadi perhatian terutama dalam memastikan bahwa standar internasional tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan, dari kapal kecil hingga industri perikanan skala besar.

Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Gema Sasmita menyebut, kebijakan ini sebagai titik balik penting dalam sejarah perlindungan nelayan Indonesia.

"Terima kasih untuk Presiden kita, Prabowo Subianto dan seluruh pihak yang telah lama memperjuangkan ini. Ratifikasi ILO 188 bukan hanya soal regulasi, ini adalah pernyataan bahwa negara akhirnya hadir secara nyata di laut melindungi nelayan yang selama ini bekerja dalam sunyi, dengan risiko tinggi namun minim perlindungan.” ujar Gema dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

iStockphoto/cweimer4 Ilustrasi nelayan menangkap ikan.

Menurut dia, selama ini banyak nelayan berada dalam area abu-abu (grey area) perlindungan hukum, sehingga langkah ini menjadi fondasi untuk membawa sektor perikanan Indonesia menuju standar global.

Gema menegaskan HMNI akan terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

"Kami tidak hanya mendukung, tetapi memastikan implementasi. HMNI akan mengawal agar kebijakan ini benar-benar dirasakan nelayan, bukan berhenti sebagai dokumen negara," imbuh dia

Ia juga mengungkapkan HMNI telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat modernisasi sektor perikanan, mulai dari penguatan rantai dingin, industrialisasi kampung nelayan melalui KNMP, hingga peningkatan nilai tambah hasil tangkapan.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan baru pemerintah dalam memperluas perlindungan pekerja, termasuk di sektor informal dan berisiko tinggi.

Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan koordinasi lintas sektor.

"Kalau buruh adalah tulang punggung industri, maka nelayan adalah penjaga kedaulatan pangan laut. Negara yang kuat adalah negara yang melindungi keduanya secara setara," ujar Gema.

Melalui ratifikasi ini, Indonesia mengirimkan pesan kuat bahwa perlindungan nelayan dan pekerja rentan mulai ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Misi Dagang Keamanan dan Teknologi Maritim Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Jakarta dan Surabaya dari 27 hingga 29 April 2026. Kunjungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama maritim antara AS dengan Indonesia.

Kunjungan Misi Dagang tersebut didukung oleh Bagian Perdagangan (Foreign Commercial Service) Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta.

Kedubes AS menyebut bahwa kunjungan dari misi dagang AS pertama yang berfokus pada sektor maritim di Indonesia itu menggambarkan makin eratnya kerja sama AS-Indonesia di bidang maritim, infrastruktur, dan teknologi baru kemaritiman. Peristiwa itu pun dikatakan menggarisbawahi pertumbuhan hubungan komersial kedua negara di sektor teknologi kemaritiman yang strategis ini.

“Senang sekali dapat mempertemukan perusahaan-perusahaan terdepan AS di bidang teknologi dan keamanan maritim dengan mitra di Indonesia untuk memajukan prioritas bersama,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta Peter M. Haymond, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Delegasi AS dalam kunjungan tersebut, menurut keterangan itu, mencakup perwakilan dari perusahaan TMA BlueTech, Bardex Corporation, Flood Dynamics, Biospherical Instruments, DOLGO (dolgo.ai), HydroComp Inc., Otolith Technologies, dan Moffatt & Nichol. Semua perusahaan itu mempunyai hubungan dengan hal-hal mengenai maritim dan perairan.

Melalui misi dagang tersebut, perusahaan-perusahaan itu menalaah peluang untuk berkolaborasi dengan mitra Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan ekonomi maritim Indonesia.

Di Jakarta, delegasi AS bertemu dengan pihak-pihak pemangku kepentingan senior, seperti perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Danantara, dan TNI Angkatan Laut.

Agenda di Jakarta juga mencakup pertemuan penjajakan bisnis dengan perusahaan lokal, dan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Terdapat pula resepsi jejaring yang mempertemukan perwakilan pemerintah, asosiasi maritim, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan usaha-usaha sektor swasta.

Sementara itu, di Surabaya, delegasi AS mengikuti sesi pengarahan di Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya, mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak, serta berdiskusi dengan pimpinan TNI Angkatan Laut di Surabaya.

“Amerika Serikat terus berkomitmen menghadirkan solusi inovatif dan berkualitas tinggi serta bermitra dengan Indonesia untuk mendukung sektor maritim yang aman, tangguh, dan berorientasi ke masa depan,” jelas Haymond.

AS memilih Indonesia sebagai tujuan lanjutan dari misi dagang maritim di Singapura, yang sebelumnya dilakukan pada 20 hingga 24 April 2026.

Kedubes AS menyatakan bahwa Misi dagang maritim pertama AS yang berfokus ke Indonesia ini merupakan suatu bentuk komitmen yang lebih luas dari AS untuk mendukung Indonesia dalam hal mengenai kesadaran domain maritim, keamanan, dan infrastruktur. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, PEKANBARU - Bupati Siak Afni Zulkifli meresmikan pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit. Peresmian ini turut ditandai dengan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer di kawasan tersebut.

Afni memaparkan investasi pembangunan galangan kapal ini sepenuhnya berasal dari sektor swasta dengan nilai mencapai lebih dari Rp300 miliar. Pada tahap awal, realisasi investasi telah menembus lebih dari Rp100 miliar. Dia menyebut, kehadiran galangan kapal ini menjadi titik awal kebangkitan KITB sebagai pusat ekonomi baru berbasis sektor maritim.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, galangan kapal tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar di Sumatra. Lokasinya yang strategis di pesisir timur Riau dinilai sangat potensial untuk mendukung distribusi komoditas, baik dalam negeri maupun lintas negara.

“KITB menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan Provinsi Riau dan Sumatera. Ini akan menjadi jalur distribusi yang penting,” jelasnya.

Afni juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia meminta jajarannya mempercepat proses perizinan serta memastikan tidak ada praktik pungutan liar yang menghambat investor.

“Saya ingatkan jangan ada pungli kepada investor. Permudah perizinan, beri kepastian hukum agar mereka nyaman berinvestasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kawasan KITB sebelumnya sempat mengalami stagnasi meski telah memiliki perangkat pendukung lengkap, mulai dari pengelola hingga regulasi. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong penataan ulang kawasan, termasuk evaluasi lahan yang telah dikuasai investor namun belum dimanfaatkan.

“Saya ingin kawasan ini ditata ulang. Tenant yang sudah pegang lahan harus jelas kapan dibangun. Kalau serius, kita bantu percepat,” ujarnya.

Direktur PT Mitra Nusantara Shipyard Yudi Utomo menyebut proyek ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Mayoritas tenaga kerja akan berasal dari masyarakat lokal dengan keahlian teknik.

“Kami membutuhkan sekitar 200 tenaga kerja, terutama di bidang teknik seperti pengelasan. Kami memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai arahan Ibu Bupati,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi pasar galangan kapal di Riau sangat besar. Berdasarkan studi kelayakan, arus kapal di wilayah ini mencapai 8.539 kapal domestik dan 331 kapal internasional.

Selain galangan kapal, perusahaan juga membangun fasilitas pendukung, termasuk sistem pemurnian air (reverse osmosis) untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta akses jalan sepanjang 1,2 kilometer senilai lebih dari Rp7 miliar.

Dengan masuknya investasi ini, Pemkab Siak berharap dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat posisi KITB sebagai kawasan industri strategis di Riau.

Dalam konteks pengembangan ekonomi biru Indonesia, Inggris bisa masuk dengan teknologi dan industri maritimnya. Adapun Indonesia masuk dengan sumber daya dan wilayahnya. Pertemuan dua kepentingan ini bisa produktif, bisa juga problematik.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer di London baru-baru ini, meyakini kerja sama bidang maritim antara Indonesia-Inggris menjadi salah satu bagian vital dalam perkembangan perekonomian maritim Indonesia.

Dalam pertemuan dengan PM Inggris itu, Prabowo mengungkap pula bahwa pihaknya telah menemui petinggi Babcock, galangan kapal asal Inggris, yang nantinya akan menjadi mitra Indonesia dalam kerja sama pengadaan 1.000 kapal tangkap ikan untuk nelayan-nelayan Indonesia.

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan itu cukup menarik, karena jarang laut diletakkan di pusat ekonomi nasional. Pertemuan itu sendiri setidaknya mengingatkan kembali kepada kita ihwal pentingnya pengembangan ekonomi biru.

Bukan cuma ikan

Banyak orang mengira ekonomi biru itu hanya soal menangkap ikan lebih banyak. Padahal ceritanya jauh lebih luas. Ekonomi biru juga ihwal apa yang terjadi setelah ikan diangkat dari laut.

Dengan demikian, ekonomi biru bukan sebatas menangkap ikan, lalu selesai. Cara ikan itu dibersihkan, disimpan, diolah, dan dijual menjadi bagian pula dari aktivitas ekonomi biru.

Ikan yang dijual mentah di pelabuhan harganya rendah, tetapi ikan yang diolah -- difilet, diasap, dibekukan, atau dikemas rapi -- nilainya bisa berlipat. Di sisi lain, penyimpanan yang baik membuat ikan tidak cepat rusak, sehingga nelayan tidak terpaksa menjualnya murah.

Pada saat bersamaan, pemasaran yang rapi membuka akses ke pasar yang lebih luas, dari hotel sampai ekspor. Di situlah nilai tambah tercipta, bukan dari ikannya semata, tetapi juga dari proses yang menyertainya.

Dalam konteks pengembangan ekonomi biru Indonesia, Inggris bisa masuk dengan teknologi dan industri maritimnya. Adapun Indonesia masuk dengan sumber daya dan wilayahnya. Pertemuan dua kepentingan ini bisa produktif, bisa juga problematik. Semua tergantung desain kebijakannya.

Ekonomi biru sendiri menuntut tata kelola yang rapi. Ia bukan hanya menyangkut soal produksi, tapi juga menyangkut distribusi dan pengawasan. Tanpa itu, laut hanya akan jadi ladang baru eksploitasi.

Nelayan sering disebut sebagai penerima manfaat utama ekonomi biru. Tapi, pertanyaannya kemudian adalah: nelayan yang mana? Nelayan kecil atau pemilik kapal besar? Ekonomi biru seharusnya berpihak pada yang paling rentan.

Tak bisa dimungkiri, keberadaan kapal-kapal modern memang meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, efisiensi tanpa batas bisa berbahaya. Ikan bukan produk buatan pabrik, yang bisa dihasilkan dengan instan sesuai jumlah pesanan. Ikan butuh waktu tumbuh, berkembang, dan bermigrasi.

Di titik inilah sains kelautan menjadi fondasi yang tak bisa ditawar. Kuota tangkap, penetapan zona konservasi, hingga pengaturan musim penangkapan bukan sekadar aturan administratif, melainkan mekanisme ilmiah untuk memastikan laut tetap produktif dalam jangka panjang.

Tanpa pijakan sains, ekonomi biru mudah tergelincir menjadi eksploitasi terselubung. Karena itu, ia tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada logika pasar yang cenderung mengejar keuntungan cepat. Negara harus hadir, bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem dan kepentingan ekonomi.

Dalam kerangka itulah kerja sama internasional sangat penting dilakukan. Kolaborasi internasional idealnya diarahkan pada penguatan teknologi dan pengetahuan. Alat tangkap yang lebih selektif dapat mengurangi tangkapan sampingan, sementara mesin yang lebih hemat energi menekan biaya sekaligus emisi.

Teknologi semacam ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan bagian dari tata kelola laut yang bertanggung jawab. Ketika sains, kebijakan negara, dan inovasi teknologi berjalan beriringan, ekonomi biru tak hanya menjanjikan pertumbuhan, tetapi juga ketahanan laut bagi generasi berikutnya.

Transfer pengetahuan dalam konteks ini menjadi sangat krusial. Jika kerja sama hanya berhenti pada impor kapal, Indonesia akan selamanya berada pada posisi pengguna akhir -- membeli, mengoperasikan, lalu menunggu penggantinya dari luar.

Namun, ketika teknologi ikut dikuasai, posisinya berubah. Indonesia tidak hanya mampu mengoperasikan kapal, tetapi juga merancang, memodifikasi, merawat, bahkan memproduksi sendiri.

Artinya, Indonesia bisa naik kelas dari sekadar konsumen teknologi menjadi produsen, dari pasar menjadi pemain, dari ketergantungan menuju kemandirian industri maritim.

Butuh sistem

Laut yang dimiliki Indonesia sangat luas. Ia terlalu luas untuk dikelola dengan pendekatan lama. Kita butuh sistem, bukan hanya niat baik. Ekonomi biru tanpa sistem hanya slogan.

Dan Inggris membawa pengalaman panjang di industri maritim, sementara Indonesia membawa konteks tropis yang unik. Pertemuan keduanya lewat kerjasama sektor maritim bisa saling melengkapi.

Banyak ikan Indonesia bernilai tinggi justru dinikmati negara lain. Kita kebagian kerja beratnya. Pengembangan ekonomi bertujuan untuk membalik pola itu. Bagaimanapun, nilai tambah harus tinggal di dalam negeri.

Kerja sama maritim sudah seharusnya membaca persoalan ini. Kerjasama juga tidak hanya berhenti pada aktivitas kapal di laut, tetapi juga berlanjut hingga aktivitas industri di darat. Pabrik es, cold storage, hingga logistik, itu semua bagian dari ekosistem ekonomi biru.

Di luar sektor perikanan, laut juga menyimpan pula potensi energi dan pariwisata. Kendati demikian, ekonomi biru menolak pendekatan serampangan. Pariwisata yang merusak terumbu karang bukanlah ekonomi biru. Itu eksploitasi berkedok pariwisata.

Oleh sebab itu, negara harus hadir sebagai pengatur, bukan sekadar fasilitator. Jika negara hanya membuka pintu, pasar akan berlari sendiri. Dan biasanya yang tertinggal dan dirugikan adalah lingkungan. Ekonomi biru justru menuntut negara aktif.

Dalam kerja sama internasional, posisi tawar penting. Sebagai negara maritim, Indonesia tidak kekurangan laut. Yang kekurangan justru mitra yang butuh akses dan kerja sama. Dan ini modal diplomasi ekonomi yang sering kita lupakan selama ini.

Laut sekarang ini tidak lagi sekadar sektor pinggiran. Ia masuk ke pusat diplomasi dan ekonomi. Ini hal yang patut diapresiasi.

Pengembangan ekonomi biru memang tidak instan. Hasilnya tidak bisa langsung dipanen. Namun, justru di situ keunggulannya. Ia stabil, tahan krisis, dan berjangka panjang.

Dunia sendiri saat ini sedang terus mencari model ekonomi yang tidak merusak bumi. Laut memberi salah satu jawabannya. Indonesia kebetulan dianugerahi laut nan luas dengan sumber daya melimpah. Tinggal kita mau mengelolanya dengan cara apa.

Kerja sama maritim seharusnya menjadi alat dalam menggapai kesejahteraan dan keberlanjutan. Mitra mana pun bisa datang dan pergi. Namun, laut dan isinya harus tetap milik kita dan mampu kita kelola sepenuhnya guna kemakmuran bangsa.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Dapartemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Prancis akan memperkuat kerja sama dengan Indonesia pada 2026. Sejumlah sektor sudah dibidik untuk dijadikan fokus utama, mulai dari agronomi hingga teknologi. Sejumlah sektor itu dipilih untuk dapat mendukung program-program prioritas Pemerintah Indonesia seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean, Fabien Penone menuturkan fokus kerja sama dengan tema inovasi dan kreasi (innovation and creation) itu sejalan dengan komitmen kedua negara dalam memperluas kemitraan strategis di tengah tantangan global dan transformasi ekonomi.

"Tahun inovasi ini dirancang untuk membuka dan mengoptimalkan potensi kerja sama kedua negara. Program tersebut akan mencakup berbagai sektor, mulai dari teknologi baru, pertanian, kesehatan, pertahanan, desain, ekonomi maritim, hingga industri budaya dan kreatif, serta sektor-sektor strategis lainnya," jelas Penone dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

Penone mengatakan salah satu fokus kerja sama yang didorong adalah dari sektor agronomi. Dia menegaskan, bidang tersebut menjadi prioritas bersama, sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis (MBG).

Penone menuturkan, Prancis dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama pertanian saat kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia. Dia menuturkan, salah satu bentuk implementasi nota tersebut adalah peluncuran program FortRiz bersama Lembaga Penelitian Pembangunan Prancis (IRD) pada Februari 2026 mendatang.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu nutrisi program MBG melalui penggunaan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral," jelas Penone.

Selain itu, Prancis juga siap mengembangkan kerja sama dengan Indonesia pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Penone menuturkan, Prancis akan fokus pada penguatan ekosistem perusahaan rintisan (startup) dan teknologi.

Menurutnya, Prancis dan Indonesia tengah menata kolaborasi yang lebih terstruktur antara ekosistem teknologi kedua negara. Dia menuturkan, Prancis akan menggelar French Tech Summit di Bali pada Oktober mendatang untuk mempertemukan wirausaha dan investor dari kedua negara guna mendorong proyek konkret.

Kemudian, kerja sama kemaritiman juga menjadi prioritas. Penone menuturkan, Prancis dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan strategis di sektor laut dan telah meluncurkan dialog maritim bilateral.

"Kerja sama diarahkan pada pengembangan teknologi kelautan, penguatan armada riset oseanografi, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan," kata Penone.

Selain itu, sektor kesehatan juga masuk agenda utama kerja sama Prancis-Indonesia pada 2026. Penone menuturkan, kedua negara telah menandatangani MoU terkait peningkatan kerja sama pada bidang kesehatan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Penone mengatakan Prancis akan menggelar French Healthcare Days pada September mendatang. Dia menuturkan, gelaran tersebut dilakukan untuk membuka peluang kerja sama di bidang farmasi, teknologi kesehatan, dan alat medis.

Sementara itu, kerja sama di sektor antariksa juga dinilai memiliki potensi besar. Penone menyebut, Prancis akan menyelenggarakan French Space Days pada September 2026 guna mempertemukan pelaku industri dan lembaga kedua negara untuk membahas teknologi antariksa dan peluang kolaborasi.

Pada ranah industri kreatif dan kebudayaan, kedua negara sepakat menjalankan strategi budaya bersama sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Borobudur yang disepakati Macron dan Prabowo pada Mei lalu.

Penone menuturkan, kerja sama tersebut mencakup pertukaran seniman dan kreator, pengembangan industri kreatif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, Prancis juga akan meluncurkan ICC Immersion Program pada April 2026. Dia mengatakan, program ini melibatkan 12 perusahaan Prancis dan mitra Indonesia untuk mengembangkan proyek di bidang virtual reality dan augmented reality, arsitektur, serta inovasi kreatif lainnya.

Dia melanjutkan, pada sektor fesyen, inkubator Pintu yang telah berjalan sejak 2022 akan memperluas dukungan bagi desainer muda Indonesia agar dapat menembus pasar Prancis. Selanjutnya, di bidang perfilman, Prancis mendorong kerja sama produksi bersama melalui pertemuan ko-produksi Prancis–Asean yang akan mempertemukan puluhan produser dari kawasan, termasuk Indonesia.

Penone melanjutkan, fokus kerja sama pada 2026 juga merambah sastra dan literasi. Dia menuturkan, Indonesia akan bergabung dalam jaringan global Choix Goncourt (Goncourt Choices) mulai tahun depan.

Penone memaparkan, program Goncourt Choices memberi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia berbahasa Prancis untuk memberikan penghargaan pada salah satu finalis Hadiah Sastra Goncourt.

"Buku yang menjadi pemenang kemudian akan diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, sehingga akan mempromosikan sastra kontemporer berbahasa Prancis serta mendorong proyek penerjemahan dan ko-kreasi sastra," kata Penone.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ekonomi maritim Indonesia. Ia menyampaikan, dalam periode 2020 hingga 2025, sebanyak 1.149 kapal penangkap ikan ilegal ditindak, terdiri dari 957 kapal berbendera Indonesia, dan 192 kapal ikan asing.

Selain itu, pemerintah juga telah menertibkan 104 rumpon ilegal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Dari seluruh kasus tersebut, Trenggono menyebut potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp16 triliun.

"Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan seterusnya," tambahnya,

Tambahan Kapal Pengawas Baru Mendesak

Menurutnya, aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) masih marak terjadi lantaran terbatasnya armada pengawasan laut yang dimiliki pemerintah. Sementara, KKP hanya mengoperasikan 34 kapal pengawas aktif, dengan rata-rata usia kapal lebih dari 15 tahun.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, tapi itu masih beroperasi dengan baik," ujarnya.

Data KKP menunjukkan, 34 kapal pengawas yang ada terdiri dari berbagai jenis, antara lain 6 unit kapal Orca yang dibangun pada tahun 2016 dan 2023, 2 unit Barakuda yang baru beroperasi tahun 2023, serta kapal Hiu Macan, Paus, dan Akar Bahar yang dibangun pada rentang tahun 2001 hingga 2013. Material kapal pun beragam, mulai dari baja hingga aluminium dan fiberglass reinforced plastic (FRP).

Dengan kondisi tersebut, Trenggono menilai kemampuan pengawasan laut Indonesia masih jauh dari ideal. Untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan nasional, yang membentang lebih dari 5,8 juta kilometer persegi dan terbagi ke dalam enam zona penangkapan, KKP setidaknya membutuhkan 70 kapal pengawas aktif.

"Idealnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata dia.

Aksi Ilegal Nelayan Dalam Negeri

Ia menjelaskan, keterbatasan kapal tidak hanya mempersulit pengawasan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tetapi juga menyulitkan pemerintah dalam mengontrol aktivitas penangkapan ilegal oleh nelayan dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar negeri, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated fishing," jelasnya.

Trenggono menambahkan, pemerintah berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dengan menambah armada kapal, sehingga dapat menekan kerugian negara yang selama ini terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan program swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Pada saat itu, Indonesia tak lagi mengimpor garam baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan lebih dari 54.000 kilometer garis pantai atau menjadi negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, negeri ini masih harus mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahun. Padahal, air laut yang menjadi bahan baku utama garam begitu melimpah dan tersedia di hampir semua wilayah pesisir.

Garam bukan sekadar bumbu dapur. Komoditas ini menjadi bahan baku penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, petrokimia, hingga pengeboran minyak.

Kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4,5 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, sekitar 3,7 juta ton dibutuhkan untuk industri dan sisanya untuk konsumsi rumah tangga. Indonesia sejauh ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan garam konsumsi yang jumlahnya di kisaran 500 ribu ton hingga 700 ribu ton per tahun.

"Tetapi garam itu mungkin 70% masih impor khususnya adalah industri aneka pangan, farmasi dan CAP (Chlor Alkali Plant) itu 100% impor," ungkap Trenggono dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia dikutip Selasa (4/11/2025).

Produksi garam dalam negeri yang belum mampu mencukupi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas mulai menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto berani mencanangkan program Swasembada Garam tahun 2027 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.

"Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan Presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa," bebernya.

"Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun," imbuhnya.

Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.

Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.

Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.

Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/Ha.

Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Nusa Tenggara Timur yaitu di Rote Ndao tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton," sebutnya.

Strategi lain yakni membangun pabrik garam yang dilengkapi teknologi vacuum salt. Produksi garam bisa dilakukan sepanjang tahun dan tidak lagi bergantung pada sinar matahari. Garam yang dihasilkan mengandung NaCL di atas 99%, dengan produktivitas tinggi mencapai 220 ribu ton per tahun.

Diharapkan dengan sejumlah strategi yang disiapkan bisa menekan tantangan di lapangan seperti perubahan iklim, yang berdampak pada salinitas dan produksi garam, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi modern dalam proses pemenuhan kebutuhan garam.

Foto: Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

'Danau Laut Mati' Rote Ndao Jadi Penopang Swasembada Garam 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak awal tahun mulai membidik beberapa lokasi untuk membangun sentra produksi garam Indonesia. Selain berharap pada Pulau Madura, KKP akhirnya menemukan lahan 'raksasa' garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

"Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada 'Danau Mati' air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi," tutur Trenggono.

Rote Ndao bukan hanya kabupaten biasa, lokasinya berada di pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia, dan kini ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan," jelas Trenggono.

Sementara di kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose mengatakan dengan dibukanya lahan K-SIGN Rote Ndao maka produksi garam di 2027 diperkirakan mencapai 5 juta ton. Selain Rote Ndao, PT Garam juga akan terus menggenjot produksi garam dengan cara mempercepat digitalisasi tambak, mekanisasi proses, serta peningkatan utilitas pabrik. Termasuk pembangunan Pabrik Segoromadu 2 dengan kapasitas 80.000 ton per tahun untuk memperkuat rantai pasok garam industri nasional.

Lalu PT Garam juga akan melakukan ekstensifikasi dan optimalisasi aset yang dilakukan dengan optimalisasi lahan eksisting di Bipolo (NTT). PT Garam memperkenalkan penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas.

"Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata agar garam Indonesia mandiri, berkualitas dunia, dan berdaya saing global," tegas Abraham.

REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Malam di perairan Pulau Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi saksi kesetiaan Rustan pada laut. Pria 53 tahun itu sudah empat dekade mengarungi ombak, mencari ikan demi istri dan anak-anak yang ia besarkan dari hasil tangkapannya.

“Kita biasa melaut malam, dua hari berangkat, dua hari di rumah. Ya, cuma itu keahlian kami turun-temurun. Kalau tidak melaut, mau makan apa keluarga di rumah,” ucap Rustan saat membuka percakapan dengan Republika pada Selasa (7/10/2025) lalu.

Sejak lulus SMA, Rustan memilih laut sebagai jalan hidup. Pendapatannya sangat tidak menentu. Rata-rata ia membawa pulang uang Rp100 ribu–Rp200 ribu dari hasil tangkapan selama dua hari melaut, meski tak jarang pulang dengan tangan kosong.

Menjadi nelayan dan berada di pulau terluar merupakan tantangan bagi Rustan dan nelayan kecil lainnya. Keterbatasan infrastruktur hingga minimnya dukungan menjadi duka yang mengiringi perjalanan harinya.

Rustan menilai nelayan tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam kebijakan ketahanan pangan nasional yang lebih berfokus pada sektor pangan darat. Ia membandingkan perlakuan pemerintah terhadap petani dengan nelayan.

“Kami ini merasa berjuang sendiri tanpa ada pemberdayaan dari pemerintah. Padahal kita ini bisa dibilang juga sebagai pahlawan protein, pahlawan pangan. Kita menghabiskan waktu mencari ikan, dijual di pasar, dan dinikmati di rumah, restoran, dan hotel bintang lima. Itu semua dari hasil nelayan,” ucap Rustan.

Rustan menilai Hari Pangan Sedunia dapat menjadi pengingat laut juga memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Ia berharap pemerintah tergerak membantu nelayan kecil dalam hal permodalan, peremajaan perahu, penyediaan alat tangkap untuk meningkatkan hasil tangkapan, hingga akses pasar.

Bagi Rustan, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan rumah tempat ia menua dan menaruh harap. Dari laut, Rustan mampu menghidupi istri dan sembilan anak.

“Kalau bicara soal ekonomi nelayan, kita sudah hafal. Kadang-kadang masak, kadang-kadang tidak masak. Ya, itulah kuasa Tuhan,” lanjut Rustan.

Di tengah keterbatasannya sebagai nelayan, Rustan menaruh perhatian penuh terhadap dunia pendidikan. Ia bersyukur kebijakan sekolah gratis membuat dua anak perempuannya meraih gelar sarjana. Sementara itu, semua anak laki-lakinya mengikuti jejaknya menjadi nelayan.

Rustan mendorong pemerintah menengok kondisi para nelayan muda yang kini berjuang mencari nafkah. Ia berharap adanya bantuan modal usaha bagi para nelayan agar tak terlalu bergantung pada hasil tangkapan laut.

“Selama ini pendapatan kita hanya dari hasil melaut. Kalau kondisi cuaca sedang tidak bagus, ya, kita sering pulang tanpa membawa apa pun. Semoga pemerintah dapat mendengar curhat dan membantu kami, para nelayan kecil yang jauh dari sana,” kata Rustan.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Lembar menggelar program Pelindo Mengajar di SMP Negeri 1 Lembar sebagai bagian dari peringatan Hari Pelindo tahun 2025.

Kegiatan edukatif ini memfokuskan pada upaya membuka wawasan generasi muda soal peran strategis pelabuhan serta pentingnya logistik dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebanyak 100 siswa kelas 9 ikut serta dan antusias menerima materi dari General Manager Pelindo Cabang Lembar, Kunto Wibisono. Dalam pemaparannya, Kunto menegaskan urgensi pemahaman tentang dunia pelabuhan, terutama bagi para pelaku bisnis dan masyarakat sekitar kawasan maritim.

“Pelabuhan bukan hanya gerbang perdagangan, tetapi juga kunci pertumbuhan ekonomi. Generasi muda harus siap beradaptasi dengan tantangan global dan mengambil peran penting di sektor ini,” jelas Kunto dikutip Senin (13/10/2025).

Kunto juga mendorong siswa-siswi agar berani bermimpi besar dan terus mengasah keterampilan. Menurutnya, tenaga kerja masa depan di sektor pelabuhan dan logistik menuntut kompetensi digital, komunikasi, serta pemahaman kemaritiman.

“Kami berharap para pelajar di Lembar dan seluruh Indonesia dapat memanfaatkan peluang di dunia kepelabuhanan, termasuk di bidang logistik yang terus berkembang seiring pesatnya arus barang dan jasa,” tambah Kunto.

Pelindo melalui program ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya di sektor pendidikan. General Manager Pelindo Lembar menambahkan bahwa pelaku bisnis logistik maupun kepelabuhanan harus aktif membangun sinergi dengan dunia pendidikan demi menghasilkan SDM yang tangguh dan inovatif.

“Sinergi antara sektor bisnis dan pendidikan penting untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global. Program seperti Pelindo Mengajar harus didukung semua pihak agar pelabuhan tetap menjadi motor ekonomi dan logistik nasional,” tutup Kunto Wibisono.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala SMPN 1 Lembar, Darsiah, dia menilai kehadiran Pelindo memberi semangat baru bagi pelajar untuk memahami aspek bisnis dan sosial di dunia pelabuhan.

“Terima kasih Pelindo Lembar atas edukasi langsung yang diberikan kepada siswa kami. Materi tentang pelabuhan dan logistik sangat relevan, terutama untuk menghadapi era keterbukaan informasi dan persaingan global,” tutur Darsiah dalam sesi wawancara.

Tak hanya pihak sekolah, siswa pun aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi. Elfa dan Kate, perwakilan siswa kelas 9, mengungkapkan rasa bangga bisa belajar langsung dari praktisi pelabuhan.

“Acaranya seru dan menambah wawasan tentang pelabuhan. Semoga program begini bisa rutin diadakan, biar pelajar lain juga tahu pentingnya dunia logistik,” kata Elfa.