Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan AS dilaporkan telah mulai melakukan misi pembom B-52 darat pertama mereka di atas Iran sebagai bagian dari Operasi Epic Fury, kata ketua Kepala Staf Gabungan pada hari Selasa.

"Mengingat peningkatan keunggulan udara, kami telah berhasil memulai pelaksanaan misi B-52 darat pertama, yang memungkinkan kami, seperti sebelumnya, untuk terus mengungguli musuh," kata Jenderal Dan Caine dalam konferensi pers bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, seperti dilansir dari AA.com.

Tentang Pesawat B-52H Stratofortress

B-52H Stratofortress adalah pesawat pembom berat jarak jauh yang dapat melakukan berbagai misi.

Pesawat pembom ini mampu terbang dengan kecepatan subsonik tinggi pada ketinggian hingga 50.000 kaki (15.166,6 meter).

Pesawat ini dapat membawa persenjataan nuklir atau konvensional dengan pemandu presisi serta memiliki kemampuan navigasi presisi di seluruh dunia.

Menurut keterangan AF.Mil, B-52 dapat melakukan serangan strategis, dukungan udara jarak dekat, pencegahan udara, serangan udara ofensif, dan operasi maritim.

Selama Operasi Badai Gurun, B-52 mengirimkan 40 persen dari seluruh senjata yang dijatuhkan oleh pasukan koalisi.

Pesawat ini sangat efektif ketika digunakan untuk pengawasan laut dan dapat membantu Angkatan Laut AS dalam operasi anti-kapal dan peletakan ranjau. Dalam dua jam, dua B-52 dapat memantau 140.000 mil persegi (364.000 kilometer persegi) permukaan laut.

Semua B-52 dapat dilengkapi dengan dua sensor penglihatan elektro-optik, inframerah pandangan ke depan, dan pod penargetan canggih untuk meningkatkan penargetan, penilaian pertempuran, dan keselamatan penerbangan, sehingga semakin meningkatkan kemampuan tempurnya.

Pesawat B-52 dilengkapi dengan pod penargetan canggih. Pod penargetan memberikan peningkatan deteksi, identifikasi, dan pengawasan stabil berkelanjutan terhadap target jarak jauh untuk semua misi, termasuk dukungan udara jarak dekat untuk pasukan darat.

Teknologi penargetan dan pemrosesan citra canggih secara signifikan meningkatkan efektivitas tempur B-52 pada siang, malam, dan kondisi cuaca yang kurang ideal saat menyerang target darat dengan berbagai senjata jarak jauh (misalnya, bom berpemandu laser, bom konvensional, dan senjata berpemandu GPS).

Penggunaan pengisian bahan bakar di udara memberi B-52 jangkauan yang hanya dibatasi oleh daya tahan awak pesawat. Pesawat ini memiliki jangkauan tempur tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 8.800 mil (14.080 kilometer).

Karakteristik Umum dan Spesifikasi Lengkap lanjut halaman 2...

Karakteristik Umum dan Spesifikasi Lengkap

Karakteristik Umum

Fungsi Utama: Pesawat pembom berat
Kontraktor: Boeing Military Airplane Co.
Mesin: Delapan mesin turbofan Pratt & Whitney TF33-P-3/103
Daya dorong: Setiap mesin hingga 17.000 pon
Rentang sayap: 185 kaki (56,4 meter)
Panjang: 159 kaki, 4 inci (48,5 meter)
Tinggi: 40 kaki, 8 inci (12,4 meter)
Berat: Sekitar 185.000 pon (83.250 kilogram)
Berat lepas landas maksimum: 488.000 pon (219.600 kilogram)
Kapasitas bahan bakar: 312.197 pon (141.610 kilogram)
Muatan: 70.000 pon (31.500 kilogram)
Kecepatan: 650 mil per jam (Mach 0,84)
Jangkauan: 8.800 mil (7.652 mil laut)
Ketinggian maksimum: 50.000 kaki (15.151,5 meter)
Persenjataan: Sekitar 70.000 pon (31.500 kilogram) persenjataan campuran—bom, ranjau, dan rudal. (Dimodifikasi untuk membawa rudal jelajah yang diluncurkan dari udara)
Awak: Lima (komandan pesawat, pilot, navigator radar, navigator, dan perwira peperangan elektronik)
Biaya Unit: $84 juta (dolar konstan fiskal 2012)
Kemampuan operasional awal: April 1952

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merombak dua unit pelaksana teknis yaitu Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO), sebagai respons atas dinamika modus pelanggaran yang kian kompleks serta tuntutan efisiensi pengawasan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan penataan ulang tersebut merupakan mandat dari dua aturan pelaksana terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 121/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana BLBC dan PMK No. 132/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana PSO Bea Cukai.

Budi mengungkapkan restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk menjawab tantangan pengawasan yang semakin dinamis. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kompleksitas lalu lintas barang hingga berkembangnya modus penyelundupan.

“Penataan BLBC dan PSO dilakukan agar dukungan pengawasan semakin terstruktur, efektif, dan mampu menjawab dinamika risiko yang terus berubah,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Berdasarkan beleid PMK 121/2024, terdapat perubahan signifikan pada klasifikasi unit laboratorium. Status BLBC Medan dan BLBC Surabaya ditingkatkan dari kelas II menjadi kelas I.

Selain itu, otoritas kepabeanan membentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai di berbagai wilayah operasi untuk mempercepat proses identifikasi barang secara laboratoris.

Menurut Budi, penguatan fungsi laboratorium ini krusial sebagai backbone atau tulang punggung pengambilan keputusan pengawasan yang berbasis data ilmiah (scientific data-based).

Di sisi lain, perombakan substansial juga menyasar unit Pangkalan Sarana Operasi (PSO) sebagai garda terdepan pengawasan laut. Implementasi PMK 132/2024 mencakup penataan ulang lokasi kantor, wilayah operasi, hingga bentuk organisasi.

Evaluasi Bea Cukai menunjukkan sejumlah PSO eksisting di titik-titik vital seperti Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi eksternal maupun internal.

Dari sisi eksternal, Budi menyoroti adanya pergeseran peta kerawanan penyelundupan. Salah satu atensi khusus tertuju pada wilayah Lhokseumawe yang teridentifikasi rawan menjadi pintu masuk Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dari jaringan Timur Tengah, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

Melalui penambahan dan relokasi PSO serta sub-PSO, Bea Cukai menargetkan peningkatan kecepatan on water response, efisiensi biaya operasional, serta kejelasan rantai komando dalam patroli laut guna menghindari komando ganda.

"Transformasi ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengawasan kepabeanan dan cukai, serta memberikan perlindungan yang semakin optimal bagi masyarakat dan negara," kata Budi.

Adapun, tenggat waktu implementasi penuh restrukturisasi ini ditetapkan paling lambat satu tahun sejak beleid diundangkan. Menutup tahun anggaran 2025, Bea Cukai telah melantik pejabat BLBC dan meresmikan Gedung BLBC Kelas I Jakarta pada 11 Desember 2025, disusul pelantikan pejabat unit teknis PSO pada 19 Desember 2025.

Ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pengalihan kapal pengawas untuk distribusi bantuan bencana ke wilayah Sumatera tidak mengganggu pengawasan laut nasional, karena sebagian armada tetap siaga menjaga perairan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, pihaknya mengalihkan tujuh kapal pengawasan untuk mendukung distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana Sumatera.

"Ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut," kata Ipunk dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melalui Kapal Pengawas Orca 6 milik KKP di Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu.

Dia menegaskan, KKP memiliki 34 kapal pengawas perikanan sehingga pengalihan tujuh kapal untuk distribusi bantuan ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat tidak mempengaruhi pengawasan laut Indonesia, karena armada lainnya tetap beroperasi menjaga perairan nasional.

"Kami masih ada banyak kapal, jumlah kapal pengawas kami semuanya ada 34," jelas Ipunk yang juga Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun tujuh kapal pengawas yang dialihkan dalam distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor ke wilayah Sumatera meliputi KP Hiu 12, KP Hiu 16, KP Hiu 08, KP Hiu Macan 05, KP Barakuda 01, KP Orca 05, KP Orca 06.

Lebih lanjut dia mengatakan, KKP mengerahkan tujuh kapal pengawas perikanan serta satu pesawat pengawas untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya daerah yang sempat belum tersentuh penanganan awal.

"Kami kerahkan tujuh kapal dan satu pesawat airborne surveillance kita. Karena saat awal kemarin, kondisinya masih ada yang belum tersentuh seperti Aceh Tamiang," bebernya.

Menurutnya kehadiran armada KKP lebih awal di lokasi terdampak mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai responsif dalam mendukung upaya tanggap darurat dan membantu memenuhi kebutuhan logistik dasar.

Dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan ini, lanjutnya, KKP juga menjalin koordinasi intensif dengan Basarnas serta unsur petugas terkait lainnya untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan aman.

Meski sebagian armada dialihkan untuk misi kemanusiaan, KKP memastikan fungsi pengawasan di laut tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pengawasan perairan Indonesia tetap dilaksanakan oleh kapal-kapal pengawas guna menjaga keamanan laut dan mencegah aktivitas ilegal, seiring dengan komitmen KKP mendukung penanganan bencana di Sumatera.

"Terkait dengan bagaimana pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan," tegasnya.

Ipunk menambahkan secara keseluruhan pihaknya telah menerima 159 ton bantuan kemanusiaan dari berbagai kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya yang didistribusikan secara bertahap ke wilayah lokasi bencana di ketiga provinsi tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BATAM – Bea Cukai (BC) Batam melakukan 3 penindakan beruntun terhadap sarana pengangkut dan barang tanpa dokumen kepabeanan dalam pengawasan laut dan pemeriksaan di pelabuhan pada 30 November hingga 1 Desember 2025. Seluruh kasus kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala BC Batam Zaky Firmansyah mengatakan penindakan pertama dilakukan terhadap KM Dayat Jaya di Perairan Pulau Lepang pada Minggu (30/11/2025) dini hari.

"Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Pak Ali Sungai Harapan menuju Tanjung Batu itu kedapatan mengangkut sekitar 110 karung bawang, 11 karung cabai merah, dan 14 boks daging tanpa Pemberitahuan Pabean. Kapal kemudian digiring ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pemeriksaan lanjutan," ucap Zaky Firmansyah di Batam, Rabu (3/12/2025).

Pada sore di hari yang sama, patroli laut kembali menghentikan KM Tiga Saudara di jalur Tanjung Uncang–Belakang Sidih.

Kapal yang diawaki 4 orang tersebut membawa barang campuran seperti air mineral, beras, selang, kawat petak, serta bahan bangunan tanpa dokumen kepabeanan.

Seluruh muatan dan kapal juga dibawa ke Tanjung Uncang untuk proses penegahan dan pencacahan.

Penindakan ketiga terjadi pada Senin (1/12) di Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Petugas menemukan koper berisi 44 paket barang kiriman tanpa dokumen pabean dari seorang penumpang tujuan Tanjung Uban. Seluruh barang ditahan dan dibawa ke kantor Bea Cukai Batam.

"Seluruh kasus tersebut mengarah pada pelanggaran UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan serta PP No 41/2021 terkait Kawasan Perdagangan Bebas. Pengawasan laut dan pemeriksaan pelabuhan disebut akan diperkuat untuk menjaga integritas arus barang di wilayah Batam dan Kepulauan Riau," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ekonomi maritim Indonesia. Ia menyampaikan, dalam periode 2020 hingga 2025, sebanyak 1.149 kapal penangkap ikan ilegal ditindak, terdiri dari 957 kapal berbendera Indonesia, dan 192 kapal ikan asing.

Selain itu, pemerintah juga telah menertibkan 104 rumpon ilegal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Dari seluruh kasus tersebut, Trenggono menyebut potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp16 triliun.

"Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan seterusnya," tambahnya,

Tambahan Kapal Pengawas Baru Mendesak

Menurutnya, aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) masih marak terjadi lantaran terbatasnya armada pengawasan laut yang dimiliki pemerintah. Sementara, KKP hanya mengoperasikan 34 kapal pengawas aktif, dengan rata-rata usia kapal lebih dari 15 tahun.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, tapi itu masih beroperasi dengan baik," ujarnya.

Data KKP menunjukkan, 34 kapal pengawas yang ada terdiri dari berbagai jenis, antara lain 6 unit kapal Orca yang dibangun pada tahun 2016 dan 2023, 2 unit Barakuda yang baru beroperasi tahun 2023, serta kapal Hiu Macan, Paus, dan Akar Bahar yang dibangun pada rentang tahun 2001 hingga 2013. Material kapal pun beragam, mulai dari baja hingga aluminium dan fiberglass reinforced plastic (FRP).

Dengan kondisi tersebut, Trenggono menilai kemampuan pengawasan laut Indonesia masih jauh dari ideal. Untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan nasional, yang membentang lebih dari 5,8 juta kilometer persegi dan terbagi ke dalam enam zona penangkapan, KKP setidaknya membutuhkan 70 kapal pengawas aktif.

"Idealnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata dia.

Aksi Ilegal Nelayan Dalam Negeri

Ia menjelaskan, keterbatasan kapal tidak hanya mempersulit pengawasan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tetapi juga menyulitkan pemerintah dalam mengontrol aktivitas penangkapan ilegal oleh nelayan dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar negeri, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated fishing," jelasnya.

Trenggono menambahkan, pemerintah berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dengan menambah armada kapal, sehingga dapat menekan kerugian negara yang selama ini terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencari sumber pendanaan baru untuk menambah armada kapal pengawas kelautan agar jumlahnya mencapai kondisi ideal sebanyak 70 unit. Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini Indonesia baru memiliki 34 kapal pengawas aktif dengan rata-rata usia di atas 15 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jumlah tersebut masih jauh dari ideal untuk mengawasi luasnya wilayah laut Indonesia yang terbagi dalam enam zona penangkapan ikan.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini masih terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata juga sudah lebih dari 15 tahun, tapi masih beroperasi dengan baik. Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Trenggono menjelaskan, keterbatasan armada pengawasan berdampak pada lemahnya pengendalian praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, baik yang dilakukan kapal asing maupun pelaku dari dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated (IUU) fishing," jelasnya.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, KKP saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan 10 unit kapal pengawas melalui skema pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Dari total itu, empat kapal dibangun di Spanyol, sedangkan enam kapal lainnya dibuat di dalam negeri, dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

"Ini sudah diinisiasi sejak sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi kami lanjutkan, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Dan periodenya atau jangka waktu pembuatannya kira-kira sekitar tiga tahun," ungkap dia.

Meski tambahan kapal tersebut diyakini akan memperkuat sistem pengawasan, Trenggono menegaskan jumlahnya belum cukup untuk menutupi kebutuhan ideal. Karena itu, pemerintah akan mencari kembali pinjaman lunak lainnya, atau menggunakan dana mandiri untuk memenuhi target 70 kapal pengawas.

"Apakah dengan 10 kapal (dari pinjaman Pemerintah Spanyol) ini kemudian seluruh sistem pengawasan kita sudah baik? Belum, tetapi ini akan melengkapi," ujarnya.

"Kalau bisa bangun sendiri, dari dana sendiri. Tapi kalau nggak ada, nanti kita cari lagi pinjaman lunaknya," tambah Trenggono.

Selain penambahan armada, KKP juga menyiapkan sistem pengawasan digital dengan pemasangan broadband dan Vessel Monitoring System (VMS) di seluruh kapal penangkap ikan. Sistem ini akan memungkinkan pemerintah memantau aktivitas penangkapan secara real-time di seluruh perairan Indonesia.

"Berikutnya kami mengusulkan pemasangan seluruh broadband, tentu, yang seluruh kapal yang mau melaut, yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa memonitor apakah yang bersama kita itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar, dan seterusnya," pungkasnya.

Foto: Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)