Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mengapresiasi komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang mencari keselamatan dari konflik, perang, maupun penganiayaan.

Apresiasi tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026 yang mengusung tema One Goal: Safety for All. Momentum ini juga bertepatan dengan 75 tahun Konvensi Pengungsi 1951 yang menjadi landasan perlindungan internasional bagi para pengungsi.

Juru Bicara UNHCR di Indonesia Hendrik Therik mengatakan komitmen kemanusiaan Indonesia selama ini telah memberikan rasa aman dan harapan bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka.

“Komitmen kemanusiaan Indonesia selama ini telah memberikan rasa aman dan harapan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi, sekaligus menunjukkan pentingnya tanggung jawab bersama,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 12.000 pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Mereka berasal dari lebih dari 50 negara, termasuk Afghanistan, Myanmar, Somalia, Sudan, Yaman, Irak, Sri Lanka, dan Palestina.

Secara global, tantangan utama yang dihadapi para pengungsi adalah pengungsian berkepanjangan. Berdasarkan laporan Global Trends UNHCR, sekitar tujuh dari sepuluh pengungsi di dunia hidup dalam situasi pengungsian jangka panjang dan menghabiskan waktu bertahun-tahun jauh dari rumah sambil menunggu solusi yang berkelanjutan.

UNHCR juga mencatat bahwa negara-negara berpendapatan rendah dan menengah saat ini menampung sekitar 68% pengungsi serta individu yang membutuhkan perlindungan internasional.

Senior Protection Officer UNHCR Indonesia Emily Bojovic menilai bantuan kemanusiaan memang penting untuk menyelamatkan nyawa, namun belum cukup untuk membantu pengungsi membangun kembali kehidupan mereka.

“Ketika diberikan kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan, melanjutkan pendidikan, menjadi sukarelawan, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, semua pihak akan diuntungkan,” katanya.

Menurut Emily, banyak pengungsi di Indonesia telah tinggal selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari satu dekade, sambil menunggu solusi jangka panjang. Dalam kondisi tersebut, akses terhadap pendidikan, pengembangan keterampilan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi penting untuk menjaga produktivitas dan kemandirian mereka.

UNHCR mencontohkan sejumlah pengungsi yang aktif berkontribusi di komunitas. Salah satunya adalah pengungsi asal Somalia yang mendirikan organisasi komunitas untuk membantu sesama pengungsi beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia serta menyediakan kegiatan belajar informal bagi anak-anak pengungsi.

Ada pula pengungsi asal Afghanistan yang menjadi pelatih karate dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan komunitas. Menurut UNHCR, berbagai organisasi yang dipimpin pengungsi turut menyelenggarakan pendidikan informal, pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, hingga dukungan sosial bagi sesama pengungsi.

UNHCR juga mengingatkan bahwa hampir 42 juta pengungsi di seluruh dunia meninggalkan rumah mereka bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan akibat konflik dan penganiayaan.

Dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2026 di Indonesia, UNHCR bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia, termasuk Refu+ure Indonesia, Jesuit Refugee Service Indonesia, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Bridges for Hope, Islamic Relief Indonesia, sejumlah organisasi yang dipimpin oleh pengungsi, komunitas, serta seniman pengungsi dalam sebuah acara publik bertema “One Goal: Safety for All” yang diselenggarakan di Galeri Oesman Effendi, Taman Ismail Marzuki, pada 20 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperketat kebijakan imigrasi dengan membatasi masa berlaku izin kerja bagi para pencari suaka dan imigran berstatus hukum sementara.

Melansir Bloomberg pada Jumat (5/12/2025) langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan proses peninjauan dan pengawasan terhadap migran yang memasuki AS.

Badan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mengumumkan pembatasan izin kerja bagi pencari suaka serta pemegang status hukum sementara lainnya menjadi maksimal 18 bulan. Padahal, aturan sebelumnya memungkinkan pemberian izin kerja hingga lima tahun.

Pembatasan ini memberi ruang bagi pemerintah federal untuk melakukan proses pemeriksaan ulang (re-vetting) secara lebih sering terhadap para pemohon, sekaligus membuka peluang penolakan izin kerja.

“Sudah jelas USCIS harus menerapkan proses peninjauan yang lebih sering terhadap warga negara asing. Setiap orang asing harus ingat bahwa bekerja di Amerika Serikat adalah sebuah hak istimewa, bukan hak,” ujar Direktur USCIS Joseph Edlow dalam pernyataan resmi.

Kebijakan tersebut memperkuat rangkaian langkah pemerintahan Trump untuk menghentikan atau membatasi berbagai bentuk manfaat kemanusiaan bagi para imigran.

Aturan terbaru juga muncul beberapa hari setelah seorang warga negara Afghanistan yang tinggal di AS, Rahmanullah Lakanwal, didakwa terkait penembakan dua anggota National Guard di Washington, DC.

Sebelumnya, USCIS pekan ini mengumumkan penghentian sementara pemrosesan permohonan imigrasi dari 19 negara yang masuk dalam daftar larangan perjalanan (travel ban) yang diberlakukan sejak musim panas lalu, termasuk Afghanistan, Myanmar, Haiti, dan Sudan.

Pemerintah AS juga diperkirakan akan memperluas daftar tersebut menjadi sekitar 30 negara, sebagaimana dilaporkan Bloomberg sebelumnya.

Selain itu, otoritas imigrasi akan melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap seluruh persetujuan masuk AS yang diberikan sejak awal masa jabatan Presiden sebelumnya, Joe Biden, pada 2021 bagi warga dari negara-negara tersebut.

Trump sendiri dalam unggahan media sosial pascainsiden penembakan menyatakan akan memproses langkah penghentian migrasi secara permanen dari seluruh negara dunia ketiga.

Izin Kerja Tidak Berlaku untuk Visa Kerja

Pihak USCIS menegaskan kebijakan baru ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing pemegang visa kerja, termasuk visa H-1B, yang memang memperoleh izin kerja otomatis sesuai status visanya.

Namun, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana penerapan biaya aplikasi hingga US$100.000 untuk visa pekerja terampil tersebut.

Pemangkasan masa berlaku izin kerja akan mewajibkan para pencari suaka serta imigran pemegang status sementara melakukan perpanjangan dokumen lebih sering. Kondisi ini berpotensi menambah beban administrasi USCIS dan meningkatkan risiko kehilangan legalitas kerja bagi pemohon akibat antrean pemrosesan yang menumpuk.

Adapun, USCIS sejak Maret telah menghentikan sementara pemrosesan beberapa aplikasi kartu izin tinggal tetap (green card) demi memperketat proses seleksi calon penduduk tetap.

Sepanjang 2025, waktu tunggu untuk berbagai jenis permohonan imigrasi, izin kerja, dan petisi lain di USCIS tercatat mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, seiring pengalihan fokus lembaga tersebut ke aktivitas penegakan hukum.

Data resmi menunjukkan tingkat penyelesaian kasus hingga kuartal III/2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode pemerintahan Biden.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kerusuhan meletus di luar fasilitas imigrasi di pinggiran kota Dublin pada Selasa (21/10/2025). Kerusuhan ini dipicu oleh dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 10 tahun.

Meskipun pihak berwenang tidak mengungkapkan identitas tersangka, Irish Times melaporkan bahwa ia adalah seorang pencari suaka, yang sempat ditolak, dan tiba dari sebuah negara Afrika sekitar enam tahun yang lalu.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Saggart, di mana beberapa orang melemparkan proyektil ke arah petugas, meluncurkan kembang api, dan membakar setidaknya satu mobil polisi. Polisi mengerahkan bala bantuan dan meriam air untuk meredam kerusuhan.

Menurut Badan Perlindungan Anak dan Keluarga (Tusla), penyerangan tersebut terjadi selama akhir pekan di dekat bekas Hotel Citywest, yang diubah menjadi tempat penampungan migran permanen.

"Korban, yang berada di bawah pengawasan negara, diserang setelah ia melarikan diri dari staf saat sedang dalam perjalanan rekreasi yang direncanakan bersama staf di pusat kota," kata badan tersebut.

Polisi mengatakan tersangka telah ditahan untuk diinterogasi. Petugas memiliki waktu 24 jam untuk mendakwa atau membebaskannya.

Perdana Menteri Micheál Martin mengatakan pihak berwenang telah mengecewakan korban. Ia berjanji akan menangani masalah ini dengan serius.

"Merupakan tugas dasar negara untuk melindungi anak-anak negara, dan terlepas dari kompleksitas atau tingkat keparahan kasus apa pun, tugas itu harus dipenuhi," ujarnya.

Wakil Perdana Menteri Simon Harris menyebut kasus ini "mengerikan". Namun, ia juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri.

"Penting bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk mengungkap fakta-fakta, dan bagi lembaga-lembaga terkait juga untuk menyajikan fakta-fakta tersebut," ujarnya.