TERNATE - Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar PMII KOPRI PB PMII mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dialami salah satu kader PMII di Maluku Utara. Mereka juga menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual, siapapun pelakunya dan apapun latar belakang organisasinya.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi KOPRI PB PMII Juwita Tri Utami mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk intimidasi, perdamaian yang dipaksakan , maupun tindakan yang berpotensi menghalangi proses penegakan hukum. ”Ini tertera pada UU No 12/2022 Pasal 23 Menyatakan secara tegas bahwa Kasus kekerasan seksual tidak dapat di selesakan di luar proses peradilan, (tidak ada mediasi atau jalan damai),” katanya, Kamis (25/6/2026). 8 Fakta Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Taufik Hidayat, Korban Hilang Sejak 3 Tahun Lalu

Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari AS menegaskan, dugaan kekerasan seksual terhadap kader PMII di Maluku Utara merupakan persoalan serius yang harus segera di tangani secara profesional dan berperspektif korban. Melalui Surat Resmi KOPRI PB PMII juga telah menyampaikan atensi khusus kepada Kapolres Ternate untuk melakukan percepatan dan pengawalan kasus tersebut.

”Mari kita rapatkan barisan dan awasi terus perkara ini hingga Sahabat kita memperoleh keadilan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, media massa, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama menciptakan ruang aman bagi perempuan serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemuliha secara maksimal,” ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian Nomor: STPL/388/VI/2026/SPKT/Res Ternate/Polda Malut, dan kronologi yang diterima KOPRI PB PMII, korban di dampingi oleh KOPRI PKC PMII Maluku Utara telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa analisis hukum yang disampaikan KOPRI PB PMII terkait kasus ini.

Pertama, adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan kronologi ditemukan fakta bahwa adanya persetubuhan yang di lakukan dengan cara memaksa, disertai dengan penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh korban sangat berpotensi memenuhi unsur pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Korban disebut berulang kali menolak, berteriak, dan berusaha keluar ruangan, namun terduga pelaku tetap memaksa melaukakn persetubuhan.

Kedua, adanya unsur paksaan dan kekerasan dengan adanya pengakuan dari korban bahwa pelaku mengunci pintu kamar kosan korban, menahan tubuh korban, menarik kaki korban, menindih tubuh korban,menutup mulut korban, dan mengahalangi korban keluar kamar kosan. Perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan fisik maupun pemaksaan seksual.

Ketiga, berdasarkan amanat UU No 12/2022, Korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan dan visum, serta hak restitusi dan pemulihan. Hak-hak tersebut di jamin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KOPRI PB PMII menegaskan bahwa setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, dan keadilan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas martabat dan hak asasi manusia.

Atas peristiwa ini, KOPRI PB PMII menyatakan, pertama, memberikan dukungan penuh kepada korban dalam memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sedang berjalan. Kedua, menyatakan dukungan dan apresiasi sebesar-besarnya terhadap KOPRI PKC Maluku Utara yang telah mendampingi korban saat ini baik pendampingan psikososial maupun pendampingan advokasi hukum. India Gempar, Seorang Ibu Diperkosa Beramai-ramai di Depan Anaknya

Ketiga, mendesak Kepolisian Reserse Ternate di Maluku Utara untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, cepat, objektif, dan berperspektif korban. Keempat, menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, kriminalisasi, maupun upaya-upaya yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kelima, mengingatkan seluruh pihak agar tidak membuka identitas korban dan menghentikan segala bentuk reviktimisasi terhadap korban. Keenam, KOPRI PB PMII bersama seluruh Kader Kopri se-Indonesia akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

OSLO - Anak tiri Putra Mahkota Norwegia Haakon dinyatakan bersalah pada hari Senin atas pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah persidangan selama tujuh minggu yang semakin merusak citra keluarga kerajaan yang dulunya sempurna.

Pengadilan Distrik Oslo memutuskan bahwa Marius Borg Hoiby, 29 tahun, yang bergabung dengan keluarga kerajaan ketika ibunya, Mette-Marit, menikah dengan Haakon pada tahun 2001, bersalah atas dua tuduhan pemerkosaan, termasuk satu di ruang bawah tanah rumah putra mahkota.

Ia dibebaskan dari dua tuduhan pemerkosaan lainnya.

4 Fakta Memalukan Keluarga Kerajaan Norwegia Divonis 4 Tahun Penjara karena Pemerkosaan

1. Dinyatakan Bersalah dalam 34 Dakwaan

Hoiby, yang dijuluki "Marius Kecil" sejak menjadi anak laki-laki berambut pirang dan bermata biru berusia empat tahun yang menghadiri pernikahan kerajaan, dinyatakan bersalah atas 34 dari 40 tuduhan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pacarnya dan kepemilikan serta peredaran narkoba.

Pengadilan mendengar bukti kecanduan narkoba Hoiby, video buatan sendiri tentang pertemuan seksual, dan ratusan pesan elektronik yang memberatkan dengan mantan pasangannya.

Jaksa penuntut, yang menuntut hukuman tujuh tahun tujuh bulan penjara, mengatakan bahwa keempat wanita yang menuduhnya melakukan pemerkosaan, baik dalam kasus yang terbukti maupun yang tidak terbukti, setiap kali berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya untuk melawan setelah menghadiri pesta.

“Pengadilan menemukan bahwa terbukti dia tidak mampu melawan tindakan tersebut,” kata hakim Jon Sverdrup Efjestad tentang pemerkosaan di rumah putra mahkota, saat membacakan putusan bulat dari pengadilan yang terdiri dari tiga hakim.

2. Hoiby Mengaku Tak Bersalah

Hoiby mengaku tidak bersalah atas tuduhan paling serius terhadapnya, sementara mengakui beberapa tuduhan yang lebih ringan termasuk mengangkut 3,5 kg (7,7 pon) ganja, melanggar perintah penahanan, dan pelanggaran lalu lintas.

Hoiby akan mengajukan banding atas putusan tersebut, kata pengacaranya, Petar Sekulic, kepada harian VG dan Aftenposten. Pihak penuntut mengatakan akan mempertimbangkan banding setelah mencermati putusan lengkap setebal 127 halaman tersebut.

“Ini adalah kemenangan bagi sistem peradilan kita,” kata jaksa Sturla Henriksboe kepada Reuters.

“Tidak seorang pun dapat lolos dari tindakan kriminal serius berdasarkan siapa mereka atau siapa kerabat mereka.”

3. Hoiby Suka Memukul dan Mencekik Pacarnya

Keluarga kerajaan, yang di masa lalu telah menyatakan simpati kepada semua pihak yang terkena dampak kasus ini, menolak untuk bereaksi. “Masalah ini telah dipertimbangkan oleh pengadilan, dan kami tidak berkomentar tentang hasilnya,” kata seorang juru bicara.

Tidak ada anggota keluarga kerajaan lain yang menghadiri persidangan.

Hoiby dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap pacarnya saat itu antara pertengahan 2022 dan musim gugur 2023. Ia berulang kali memukul wajahnya dengan tinju, mencekiknya, membanting pintu di wajahnya, dan melempar benda ke arahnya, demikian yang didengar pengadilan.

Hoiby menyaksikan putusan melalui video dari penjara karena alasan medis. Ia telah berulang kali ditolak izin untuk mengunjungi ibunya, yang menderita fibrosis paru dan membutuhkan transplantasi paru-paru.

Hanya satu dari wanita yang menuduhnya melakukan pemerkosaan yang hadir di pengadilan untuk mendengarkan putusan. Ia menangis setelah hakim mengabulkan kasusnya.

4. Kasusnya Menyita Perhatian Publik

Hoiby tidak memiliki gelar atau tugas kerajaan, tetapi kasusnya telah menyita perhatian Norwegia karena hubungannya dengan pewaris takhta.

Seperti monarki Skandinavia lainnya yang tidak terlalu menonjol, keluarga kerajaan Norwegia memiliki citra keluarga yang penuh kasih dan relatif tidak terlalu menonjol, menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri dan menikmati bermain ski dan selancar bersama masyarakat umum.

Namun, persidangan Hoiby, yang bertepatan dengan permintaan maaf Putri Mahkota Mette-Marit atas kontaknya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual AS Jeffrey Epstein, telah merusak popularitas mereka.

Survei Norstat pada bulan Februari selama persidangan menunjukkan penurunan jumlah warga Norwegia yang mendukung mempertahankan monarki hingga rekor terendah 60 persen, meskipun naik menjadi 64% pada bulan Mei.

Putusan tersebut datang pada saat yang sulit bagi Mette-Marit, dengan dokter mengatakan bahwa ia hanya memiliki waktu sekitar satu tahun untuk hidup kecuali ia dapat menerima transplantasi paru-paru.

“Namun, situasinya mungkin juga mengurangi dampak dari putusan itu sendiri, karena putri mahkota menerima curahan simpati atas kesehatannya,” kata sejarawan Norwegia Trond Noren Isaksen kepada Reuters.

John Christian Elden, pengacara salah satu korban, mengatakan kepada Reuters bahwa hukuman Hoiby sesuai dengan aturan baru yang membedakan antara pemerkosaan yang melibatkan hubungan seksual atau tidak.

Dua dakwaan pemerkosaan yang menyebabkan Hoiby dihukum tidak melibatkan hubungan seksual.

Jaksa penuntut, Henriksboe, mengatakan pengadilan juga telah mempertimbangkan praktik terkini dalam menimbang apakah ada hubungan seksual atas persetujuan bersama sesaat sebelum pemerkosaan, yang memang terjadi.

TEL AVIV - Pemerintah Israel sedang mempersiapkan gugatan hukum terhadap The New York Times. Musababnya, setelah surat kabar Amerika Serikat (AS) telah menerbitkan artikel yang menggambarkan pemerkosaan brutal tahanan Palestina oleh tentara Zionis di dalam penjara.

Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan keputusannya untuk menggugat pada hari Kamis, setelah surat kabar tersebut kembali menegaskan pembelaannya terhadap artikel tersebut.

“Artikel opini Nicholas Kristof yang mendalam dimulai dengan sebuah usulan kepada para pembaca: ‘Apa pun pandangan kita tentang konflik Timur Tengah, kita seharusnya dapat bersatu dalam mengutuk pemerkosaan',” kata seorang juru bicara The New York Times.

Kisah Kristof berisi kesaksian mengerikan tentang pemerkosaan tahanan Palestina oleh tentara Israel, termasuk laporan tentang tahanan yang ditunggangi anjing, ditusuk dengan wortel, dan duburnya dirobek dengan pentungan.

Para tokoh berpengaruh dan politisi Israel menanggapi laporan tersebut dengan mengeklaim bahwa The New York Times sedang menyebarkan fitnah darah—atau tuduhan anti-Semit, yang digunakan untuk membenarkan pembantaian orang Yahudi di Eropa selama abad pertengahan dan awal era modern.

"Menyusul publikasi oleh Nicholas Kristof di The New York Times tentang salah satu kebohongan paling mengerikan dan menyimpang yang pernah diterbitkan terhadap Negara Israel di pers modern, yang juga mendapat dukungan dari surat kabar tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar telah menginstruksikan untuk memulai gugatan pencemaran nama baik terhadap The New York Times," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.

Middle East Eye mengungkapkan kesaksian serupa dengan Kristof bulan lalu, dari sebuah laporan berjudul "Sexual violence and forcible transfer in the West Bank: How the exploitation of gender dynamics drives displacement (Kekerasan seksual dan pemindahan paksa di Tepi Barat: Bagaimana eksploitasi dinamika gender mendorong pengungsian)” oleh Konsorsium Perlindungan Tepi Barat.

Kelompok tersebut mendokumentasikan setidaknya 16 kasus yang melibatkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemukim dan tentara Israel.

"Keterlibatan AS"

Kristof mengklarifikasi tulisannya dengan menyatakan, "Uang pajak Amerika mensubsidi lembaga keamanan Israel, jadi ini adalah kekerasan seksual di mana Amerika Serikat terlibat".

Dia memulai dengan wawancara dengan seorang jurnalis Palestina yang menggambarkan dirinya direkam saat dilecehkan secara seksual oleh tentara Israel, baik pria maupun wanita, yang menggunakan benda-benda seperti pentungan karet untuk memperkosanya.

Sami al-Sai, pria berusia 46 tahun itu, menceritakan bagaimana dia dicengkeram penis dan testisnya begitu keras sehingga dia berteriak meminta para tentara Israel untuk berhenti.

Kristof tidak ragu-ragu menunjukkan bahwa puluhan tahun dehumanisasi terhadap warga Palestina menyebabkan tindakan-tindakan ini—dan juga bahwa kemungkinan ada lebih banyak kasus pemerkosaan daripada yang diketahui siapa pun, karena berbicara secara terbuka tentang menjadi korban pelecehan seksual sangat tabu dalam masyarakat Palestina yang konservatif.

Hanya sedikit korban yang diwawancarai Kristof yang setuju untuk disebutkan namanya, tetapi dia mencatat bahwa kesaksian mereka membentuk pola yang merupakan bukti adanya masalah sistematis.

Dia juga mengutip hampir semua laporan yang tersedia dari organisasi nirlaba yang telah mempelajari kekerasan seksual yang dilakukan negara Israel: Euro-Med Monitor, Save the Children, Committee to Protect Journalists, B’Tselem, dan lainnya.

Kristof juga mewawancarai pengacara Israel yang mengakui bahwa pemerkosaan terhadap warga Palestina sangat meluas.

ABUJA - Sebuah festival baru-baru ini di Negara Bagian Delta, Nigeria, telah memicu kemarahan publik di seluruh dunia. Beberapa beberapa video dari kejadian itu telah beredar secara online, yang menunjukkan para perempuan dikejar di jalanan, dilucuti pakaiannya, dan diserang secara seksual oleh sekelompok pria di siang bolong.

Video-video tersebut, yang direkam selama festival kesuburan tahunan Alue-Do di Ozoro, Negara Bagian Delta, telah mendorong penyelidikan polisi dan mengakibatkan beberapa penangkapan. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa beberapa tersangka telah ditahan.

Banyak orang di internet menggambarkan peristiwa tersebut sebagai "festival pemerkosaan", sebuah istilah yang menyoroti skala dan kebrutalan dari apa yang terekam dalam kamera.

Dalam klip yang beredar di media sosial, para perempuan terlihat berlari melalui jalanan yang ramai sementara sekelompok pria mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, perempuan-perempuan itu dikelilingi, pakaian mereka disobek saat mereka diraba dan diserang, sementara para penonton merekam dan berteriak, dengan beberapa tampak bersorak.

Ini bukanlah insiden yang terisolasi.

Beberapa video menunjukkan serangan serupa yang terjadi di berbagai lokasi selama festival, melibatkan kelompok besar pria dan bahkan anak laki-laki muda. Banyak korban, yang diyakini sebagai mahasiswi dari universitas terdekat, dilaporkan telah dirawat di rumah sakit.

Skala kekerasan dan jumlah peserta dengan cepat mengubah insiden tersebut menjadi titik fokus nasional dan internasional, yang mendorong respons dari pihak berwenang.

Polisi di Negara Bagian Delta mengonfirmasi penangkapan beberapa tersangka terkait serangan tersebut, termasuk seorang pemimpin komunitas dan empat pemuda yang diidentifikasi dalam video viral. Investigasi masih berlangsung.

Juru bicara kepolisian negara bagian, Bright Edafe, mengatakan mereka yang terlibat akan menghadapi tuntutan, sementara Komisaris Polisi Delta, Aina Adesola, memerintahkan pemindahan segera para tersangka ke Departemen Investigasi Kriminal (CID) Negara Bagian Delta.

“Komisaris Polisi telah menginstruksikan agar para tersangka dipindahkan ke CID Negara Bagian tanpa penundaan. Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa siapa pun yang terlibat akan ditangkap dan dibawa ke pengadilan,” kata Edafe.

Menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan seksual dan penghinaan publik, Edafe mencatat bahwa tidak ada pengaduan pemerkosaan resmi yang diajukan pada saat itu dan mendesak para korban dan saksi untuk memberikan informasi apa pun.

Pada hari-hari berikutnya, jumlah tersangka yang ditangkap meningkat, dengan lebih dari selusin orang ditahan saat para penyelidik meneliti video dan keterangan saksi. Polisi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan yang terarah, menambahkan bahwa lebih banyak tersangka masih dapat diidentifikasi seiring berlanjutnya penyelidikan.

Namun, bahkan saat penangkapan dilakukan, pihak berwenang juga mulai membentuk pemahaman tentang insiden tersebut. Polisi menggambarkan serangan tersebut dalam temuan awal sebagai pekerjaan "elemen kriminal" yang membajak festival, sebuah kerangka yang mencoba memisahkan kekerasan dari acara budaya itu sendiri.

Para pemimpin komunitas setempat melangkah lebih jauh, menyangkal bahwa telah terjadi pemerkosaan dan bersikeras bahwa festival tersebut telah "disalahartikan".

Dalam sebuah pernyataan, mereka menggambarkan festival Alue-Do sebagai ritual kesuburan, mengatakan bahwa tindakan simbolis seperti menyeret dan menuangkan pasir pada individu secara tradisional dimaksudkan untuk memohon berkah bagi pasangan yang kesulitan untuk hamil.

Mereka menambahkan bahwa klaim kekerasan seksual yang meluas adalah "palsu dan menyesatkan", dan menegaskan bahwa tidak ada pemerkosaan yang tercatat secara resmi meskipun ada banyak video yang beredar online.

Para pemimpin mengakui bahwa beberapa individu mungkin telah bertindak "tidak bertanggung jawab", tetapi menekankan bahwa perilaku tersebut bukanlah bagian dari tradisi dan tidak boleh dianggap sebagai representasi dari festival itu sendiri.

Namun, penjelasan tersebut tidak banyak mengurangi reaksi negatif. Di seluruh media sosial, reaksi sangat cepat dan marah.

Video-video serangan tersebut telah ditonton jutaan kali di Facebook, Instagram, dan X, dengan banyak penonton terkejut bukan hanya oleh kekerasan yang terang-terangan, tetapi juga bagaimana kekerasan itu dilakukan di siang bolong dan tanpa intervensi.

Video-video berbeda menunjukkan sekelompok pria tertawa dan merekam saat mereka mendekati para korban. Dalam satu klip, seorang wanita muda terlihat menangis dan memegangi pakaiannya yang robek saat diserang oleh pria-pria yang mengelilinginya.

Salah satu korban, Ezeugo Ijeoma Rosemary, seorang mahasiswi, mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia diserang beberapa saat setelah tiba di dekat area tersebut dengan sepeda.

“Begitu saya turun, mereka langsung berteriak ‘tahan dia, tahan dia, itu perempuan’, dan mereka mengeroyok saya seperti lebah,” katanya.

“Sekumpulan besar orang mulai menarik pakaian saya sampai saya telanjang. Mereka menarik payudara saya dan menyentuh seluruh tubuh saya. Saya berteriak minta tolong.”

Dia mengatakan bahwa dia akhirnya diselamatkan oleh seorang warga, tetapi ponselnya diambil, dan menambahkan bahwa dia masih merasakan sakit dan trauma serta belum kembali ke sekolah sejak kejadian tersebut.

Visibilitas serangan tersebut telah mengubah cerita dari insiden terisolasi menjadi pola kekerasan kolektif yang mengkhawatirkan di ruang publik, yang dilakukan oleh sekelompok besar pria.

Laporan lokal menunjukkan bahwa perempuan diharuskan untuk tetap berada di dalam ruangan selama sebagian festival, dan mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut akan menjadi sasaran publik.

Konteks ini membingkai rekaman tersebut sebagai bukan sekadar kekacauan acak, melainkan lebih sebagai respons terhadap lingkungan yang secara aktif menantang kehadiran perempuan di ruang publik, terkadang dengan kekerasan.

Para pembela hak-hak perempuan mengatakan insiden tersebut menunjukkan masalah yang lebih dalam, yang melampaui satu peristiwa saja.

“Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam video-video itu,” kata Rita Aiki, seorang pembela hak-hak gender dari Women’s Rights Advancement and Protection Alternative (WRAPA), seperti dikutip dari news.com.au, Minggu (3/5/2026).

“Ini tentang kondisi yang memungkinkan kekerasan semacam ini terjadi di ruang publik, dengan begitu banyak orang yang menonton dan tidak ada yang turun tangan.”

Bagi banyak orang, reaksi seputar serangan tersebut sama mengganggunya dengan kekerasan itu sendiri. “Ini memberi tahu Anda sesuatu tentang apa yang dinormalisasi dalam masyarakat tertentu,” kata Aiki.

“Ketika orang-orang dapat melakukan ini secara terbuka, dan orang lain memperlakukannya seperti tontonan, itu melampaui tindakan individu.”

Insiden tersebut telah memperbarui kekhawatiran tentang keselamatan perempuan di ruang publik, terutama selama pertemuan besar di mana akuntabilitas dapat dengan mudah berkurang.

Meskipun pihak berwenang telah menekankan bahwa festival tersebut tidak mendukung kekerasan, para kritikus berpendapat bahwa memisahkan tradisi dari insiden tersebut tidak banyak membantu untuk menjelaskan bagaimana serangan semacam itu dapat terjadi secara terbuka dan dalam skala besar.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pernyataannya tentang “ketiadaan bukti” pemerkosaan massal Mei 1998, secara historis dan faktual. Putusan pada 21 April 2026 tersebut berhadapan langsung dengan tumpukan dokumen resmi negara dan kesaksian penyintas yang sangat detail.

Narasi yang mencoba memutihkan sejarah ini bukan sekadar silat lidah politik, melainkan sebuah bentuk penyangkalan sistematis terhadap salah satu titik terkelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kebenaran tentang peristiwa tersebut sebenarnya telah dipatrikan sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan oleh negara itu sendiri sejak dekade lalu (B. J. Habibie, 2006).

Penyangkalan yang muncul saat ini sering kali menggunakan standar pembuktian hukum pidana yang kaku untuk menepis realitas sosiologis an kemanusiaan yang terjadi di lapangan. Namun, jika kita menelaah Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), negara melalui tim tersebut telah memverifikasi bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama dari etnis Tionghoa, adalah bagian integral dari kerusuhan Mei 1998.

Penolakan untuk mengakui hal ini oleh pejabat publik adalah bentuk pengabaian terhadap temuan institusi yang dibentuk oleh negara sendiri melalui Keputusan Bersama Lima Menteri (TGPF, 1998).

Dari Teror Terencana hingga Impunitas

Analisis terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola yang sangat terencana. Para pelaku sering kali digambarkan sebagai kelompok luar yang datang ke lokasi target dengan koordinasi yang matang, bukan warga setempat yang terpancing emosi sesaat.

Dalam banyak kesaksian, terdapat kehadiran provokator dengan ciri fisik terlatih—berambut cepak, berbadan tegap, dan menggunakan komunikasi radio—yang mengarahkan massa untuk melakukan penjarahan sekaligus kekerasan seksual (Ester Indahyani Yusuf, dkk., 2005). Kehadiran aktor-aktor ini menunjukkan adanya “tangan dingin” yang memanfaatkan situasi chaos untuk menjalankan agenda teror yang sistematis.

Kondisi ini diperparah oleh apa yang disebut sebagai “infrastruktur impunitas”, di mana mekanisme hukum dan negara justru sering kali gagal atau sengaja tidak bekerja untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Elizabeth Drexler (2023) mencatat bahwa kekerasan Orde Baru meninggalkan warisan di mana aparat keamanan sering kali hadir namun melakukan pembiaran, atau bahkan menjadi bagian dari struktur yang melindungi para pelaku dari jangkauan hukum.

Dalam konteks Mei 1998, pembiaran terlihat dari absennya aparat di titik-titik krusial kerusuhan, yang memberikan ruang bagi terjadinya pemerkosaan massal di tempat-tempat umum seperti apartemen dan pusat perbelanjaan (TGPF, 1998).

Lebih jauh lagi, laporan investigasi mengungkap bahwa serangan ini dilakukan dengan metode yang sangat mirip di berbagai titik koordinat yang berbeda secara bersamaan. Para pelaku tidak hanya melakukan penyerangan fisik, tetapi juga menggunakan ancaman verbal yang rasis dan seksis untuk menghancurkan martabat korban secara psikologis (Ariel Heryanto, 1999).

Ketajaman pola ini terlihat dari bagaimana para pelaku seolah memiliki kekebalan untuk bergerak bebas di zona-zona yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat militer. Infrastruktur impunitas ini bekerja dengan cara menghilangkan jejak melalui teror lanjutan terhadap saksi dan pendamping medis, sehingga menciptakan kesenjangan antara fakta lapangan yang disaksikan ribuan orang dengan data formal yang dicatat kepolisian (TGPF, 1998; Fenny Purnawan, 2003).

Penyangkalan yang terjadi saat ini merupakan perpanjangan dari infrastruktur tersebut. Tujuannya: untuk memastikan bahwa kebenaran sejarah tetap berada dalam status “tidak terbukti” secara hukum, meskipun telah diakui secara moral dan politik oleh kepala negara.

Pengakuan Negara dan Pengabaian Memori Korban

Sejarah mencatat bahwa Presiden ketiga RI, B. J. Habibie, telah mengambil langkah kenegaraan yang besar dengan mengakui tragedi ini secara resmi. Pada 15 Juli 1998, setelah mendengar laporan langsung dari tokoh-tokoh perempuan di Bina Graha, Habibie secara terbuka menyatakan penyesalan yang mendalam dan mengutuk kekerasan terhadap perempuan tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai budaya bangsa (Dewi Anggraeni, 2014).

Pengakuan presiden ini merupakan landasan moral dan politik bagi negara untuk melakukan pemulihan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 (TGPF, 1998). Oleh karena itu, meragukan kembali bukti-bukti tersebut di masa sekarang bukan hanya sebuah penyangkalan sejarah, melainkan juga langkah mundur yang menghina keputusan berani seorang kepala negara di masa transisi.

Namun, pengakuan tersebut terus dirongrong oleh perdebatan yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan fakta melalui standar pembuktian yang mustahil dipenuhi dalam kondisi perang atau kerusuhan massal (Ariel Heryanto, 1999). Upaya mempertanyakan “di mana mayatnya?”, atau “mana bukti visumnya?” di tengah situasi ancam pembunuhan terhadap para korban jika melapor adalah bentuk kekerasan epistemik yang keji.

Banyak korban yang memilih bungkam, mengalami trauma berat (PTSD), atau bahkan melarikan diri ke luar negeri karena ketakutan yang luar biasa terhadap ancaman aparat maupun kelompok pelaku yang masih berkeliaran. Ketiadaan visum medis di bawah moncong senjata tidak berarti peristiwa itu fiktif. Kesaksian para dokter yang menangani jahitan akibat kekerasan seksual dan laporan relawan kemanusiaan telah memberikan bukti pendukung yang kuat bagi TGPF (Fenny Purnawan, 2003; Tim Relawan untuk Kemanusiaan, 1998).

Pengkhianatan terhadap memori korban semakin nyata ketika narasi publik hari ini justru memberikan ruang bagi para penyangkal untuk memosisikan diri sebagai korban fitnah politik. Padahal, laporan TGPF secara eksplisit mencatat kategori kekerasan seksual yang beragam, mulai dari pelecehan di tempat umum hingga pemerkosaan berkelompok yang dilakukan secara sadis di depan anggota keluarga korban (Andy Yentriyani, 1999).

Penyangkalan sistematis ini dirancang agar negara tidak perlu bertanggung jawab secara hukum. Dengan terus mempertanyakan validitas temuan TGPF yang sudah diserahkan kepada pemerintah sejak puluhan tahun lalu, otoritas hukum saat ini sebenarnya sedang melanggengkan kekerasan terhadap penyintas. Hal ini mengubah kebenaran sejarah menjadi sekadar komoditas perdebatan politik, yang pada akhirnya mengubur hak korban atas keadilan dan pengakuan yang semestinya mereka dapatkan dari negara.

Dampak Sistematis Penyangkalan

Penyangkalan terus-menerus yang dilakukan oleh pejabat publik menciptakan trauma lanjutan bagi para penyintas dan keluarga korban. Ketika sebuah keputusan pengadilan seperti PTUN menolak gugatan terhadap pernyataan yang menyangkal sejarah, pesan yang dikirimkan kepada publik adalah bahwa kebenaran sejarah dapat dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek.

Hal ini memperlemah fondasi demokrasi kita, karena demokrasi yang sehat membutuhkan pengakuan atas kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali di masa depan (Elizabeth Drexler, 2023).

Lebih jauh lagi, kegagalan negara dalam menuntaskan kasus ini secara hukum menunjukkan bahwa infrastruktur impunitas masih bekerja dengan efektif di Indonesia. Selama para aktor intelektual dan pelaku lapangan tidak pernah diseret ke pengadilan, maka setiap pernyataan yang meragukan tragedi Mei 1998 akan terus menjadi peluru yang melukai rasa keadilan masyarakat.

Kita tidak bisa bergerak maju sebagai bangsa yang beradab jika kita masih menyimpan keraguan atas darah dan air mata warga negara kita sendiri yang menjadi korban dalam transisi politik yang penuh kekerasan tersebut.

Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa narasi-narasi penyangkalan terhadap tragedi itu tidak menjadi kebenaran baru. Keadilan bagi para korban mesti tetap menjadi agenda utama dalam perjalanan panjang Indonesia menuju kesejatiannya menjadi negara demokratis.

JAKARTA - Konten Kreator Cinta Ruhama dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pengusaha, Rendy Bramantyo. Laporan tersebut terkait dengan dugaan kasus pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap.

"Klien kami telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan CR ke Polda Metro Jaya agar dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar pengacara Rendy, Bryand Ery, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, atas laporan yang dilayangkan Cinta kaitannya tuduhan pemerkosaan, kliennya telah bersikap secara kooperatif untuk memberikan keterangan dan klarifikasinya sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kliennya menyampaikan, tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terhadapnya itu.

"Bahkan Klien kami masih belum mengerti ataupun memahami motif dan niat dibalik tindakan yang dilakukan CR terhadap Klien kami," tuturnya.

Dia menerangkan, proses hukum atas laporan Cinta itu masih berjalan dan belum ada keputusan atau penetapan status hukum lebih lanjut dari polisi terhadap kliennya. Namun, pihaknya menyayangkan lantaran adanya pernyataan ataupun tudingan tidak berdasar dan dugaan manipulasi informasi di muka publik yang disampaikan Cinta terhadap kliennya.

"Ini sudah jelas dirinya tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati proses hukum di Indonesia. Ini tidak boleh dibiarkan dan diabaikan karena berpotensi membentuk opini publik sebelum adanya kepastian hukum dan tindakan seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," jelasnya.

Lihat video: Pandji Beri Klarifikasi ke Polda Metro Jaya, Polisi Gunakan 4 Pasal KUHP Baru



Dalam negara hukum, kata dia, setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga setiap tindakan yang melampaui ataupun mendahului setiap proses hukum yang berlaku, demi hukum dapat diduga kuat sebagai pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menjabarkan, opini publik yang sudah terlanjur terbentuk atas kejadian itu telah memberikan dampak lanjutan yang menyebabkan timbulnya kerugian nyata bagi kliennya itu, baik dari segi material, immaterial hingga kesehatan mental. Pasalnya, saat ini kliennya merasa tengah dikriminalisasi dan merasa adanya upaya pembunuhan karier dan kehidupan sosial atas perbuatan yang tidak pernah di lakukan sebagaimana dituduhkan.

Maka itu, kliennya memutuskan melaporkan balik tuduhan yang dilakukan Cinta terhadapnya itu ke polisi, yang mana laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1318/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan itu dibuat lantaran pada 15 Februari 2026, kliennya baru tahu jika Cinta melalui akun sosmednya itu memposting fotonya secara gamblang dan memberikan berbagai macam tudingan tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Walaupun tidak ada kejadiannya, tapi kejadian yang dia tuduhkan itu tahun 2017, tapi waktu klien kami menikah setelah 2017 itu, CR datang ke pernikahannya, kita coba berlogika sederhana, korban pemerkosaan mana mau datang ke pernikahan pelaku pemerkosaannya, kalau memang itu betul adanya," bebernya.

"Tuduhan atau framing ada relasi atau katanya orang ABCD, kita datang BAP, memberikan klarifikasi dan keterangan, kita kooperatif, kalau kita sepowerful yang diceritakan, nggak perlu datang, tiba-tiba laporannya hilang," ungkapnya.

Sementara itu, Rendy mengatakan, saat pertama kali datang ke kantor polisi memberikan keterangan, dirinya awalnya bingung mengapa tiba-tiba saja mendapatkan surat panggilan dari polisi. Namun, Rendy mengaku tetap memilih datang dan memberikan keterangan pasca diberitahu polisi atas persoalan yang tengah dihadapinya itu.

"Saya kaget kenapa tiba-tiba ada surat panggilan datang ke rumah, terus saya datang, didampingi kuasa hukum. Bingung kenapa tiba-tiba ada surat panggilan, saya kooperatif, saya klarifikasi, saya jelaskan semua, saya bantah semua karena saya tidak melakukan itu," ungkapnya.

"Tiba-tiba bulan Februari, muka saya dipajang gitu (di medsos) tanpa ada konfirmasi, tanpa ada apapun, tiba-tiba muka saya dimunculkan dengan nama dan semua, sampai semua usaha saya, kayak identitas semua, saya kaget sih. Jadi saya sebagai manusia, saya mau membela diri saya atas tuduhan yang tidak ada dasarnya ini," kata Rendy lagi.

Sekadar diketahui, Cinta Ruhama telah melaporkan dugaan kasus pemerkosaan yang dialaminya itu ke Polda Metro Jaya pada 25 September 2025 silam dengan nomor laporan LP/B/6786/IX/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Terlapornya adalah seorang pengusaha inisial RB dengan tuduhan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu disebutkan terjadi pada 12 Oktober 2017 silam, yang mana terjadi di sebuah klub kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

KOPENHAGEN - Putra sulung putri mahkota Norwegia menghadapi berbagai tuduhan, termasuk pemerkosaan saat korban sedang tidur, dalam persidangan tingkat tinggi yang telah mempermalukan keluarga kerajaan dan menyebabkan kerusakan signifikan pada citra mereka yang dulunya populer.

Jika terbukti bersalah, Marius Borg Hoiby dapat menghadapi hukuman sepuluh tahun penjara, dengan persidangan yang dijadwalkan berlangsung dari 3 Februari hingga 13 Maret. Tujuh korban yang diduga diharapkan akan memberikan kesaksian.

Investigasi yang panjang ini telah menjadi sorotan media Norwegia selama lebih dari setahun dan telah menodai reputasi keluarga kerajaan, khususnya Putra Mahkota Haakon dan ibu Hoiby, Putri Mahkota Mette-Marit.

Siapa Marius Borg Hoiby? Putra Putri Mahkota Norwegia yang Jadi Terdakwa Kasus Pemerkosaan

1. Tidak Memiliki Peran Resmi di Kerajaan

Melansir iTV, Hoiby adalah putra Mette-Marit dari hubungan sebelumnya, dan ia adalah anak tiri Putra Mahkota Haakon.

Pria berusia 29 tahun ini tidak memiliki peran resmi sebagai bagian dari Keluarga Kerajaan Norwegia, tetapi telah beberapa kali tampil bersama mereka.

Di masa mudanya, ia populer di Norwegia dan diberi julukan "Marius kecil" oleh media.

2. Sering Melanggar Hukum

Ia telah berada di bawah pengawasan sejak berulang kali ditangkap pada tahun 2024 atas berbagai tuduhan pelanggaran.

Hoiby menghadapi pengadilan distrik Oslo setelah didakwa pada bulan Agustus menyusul penyelidikan yang panjang.

Dakwaan tersebut mencakup 38 tuduhan, di antaranya pemerkosaan, kekerasan dalam hubungan dekat terhadap mantan pasangan, tindakan kekerasan terhadap pasangan lain, dan pengangkutan 3,5 kg ganja.

Tuduhan lainnya termasuk membuat ancaman pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengacara pembela Petar Sekulic mengatakan ketika Hoiby didakwa bahwa “klien kami membantah semua tuduhan pelecehan seksual, serta sebagian besar tuduhan terkait kekerasan.”

Ia menambahkan bahwa Hoiby “akan menyampaikan penjelasan rinci tentang versinya mengenai kejadian tersebut di hadapan pengadilan”.

Ia bebas menunggu persidangan hingga hari Minggu, ketika polisi mengatakan ia ditangkap atas tuduhan baru berupa penyerangan, ancaman dengan pisau, dan pelanggaran perintah penahanan.

Pengadilan Oslo pada hari Senin mengabulkan permintaannya untuk menahannya hingga empat minggu dengan alasan risiko mengulangi kejahatan. Pengacara pembela Petar Sekulic mengatakan penangkapan tersebut menyusul dugaan “insiden” yang melibatkan orang lain pada hari Minggu.

Ia menolak memberikan rincian, tetapi mengatakan Hoiby membantah penahanannya dan tim hukumnya sedang mempertimbangkan banding segera setelah ia dan orang lain tersebut dapat memberikan pernyataan kepada polisi.

3. Ibunya Tak Hadiri Persidangan

Dalam pernyataan yang jarang terjadi, Haakon mengatakan pada hari Rabu bahwa ia dan Mette-Marit tidak berencana untuk hadir di ruang sidang untuk persidangan dan bahwa keluarga kerajaan tidak bermaksud untuk berkomentar selama proses persidangan.

Ia menekankan bahwa Hoiby bukan bagian dari keluarga kerajaan dan bahwa, sebagai warga negara Norwegia, ia memiliki tanggung jawab dan hak yang sama seperti orang lain.

Ia mengatakan bahwa ia yakin semua pihak terkait akan membuat persidangan berjalan tertib, tepat, dan adil sebisa mungkin.

4. Putri Mahkota Mette-Marit dari Keluarga Biasa

Mette-Marit lahir pada tahun 1973 dari keluarga kelas pekerja di kota Kristiansand di selatan.

Sebelum bertemu dengan Putra Mahkota Haakon, ia sebagian besar bekerja sebagai pelayan sambil menyelesaikan pendidikannya.

Ia bertemu dengan pangeran di sebuah pesta selama festival musik pada tahun 90-an, dan kemudian beberapa tahun kemudian ia bertemu dengannya lagi di pesta yang sama.

Pada tahun 2000, mereka bertunangan, dan menikah di Katedral Oslo pada Agustus 2001.

Mereka memiliki dua anak lagi, Putri Ingrid Alexandra dan Pangeran Sverre Magnus.

5. Memiliki Kaitan dengan Jeffrey Epstein

Mette-Marit juga kembali menjadi sorotan baru-baru ini karena hubungannya dengan Jeffrey Epstein, yang sebelumnya sudah diketahui, tetapi berkas yang baru-baru ini dirilis oleh pemerintah AS menunjukkan bahwa mereka jauh lebih dekat daripada yang dia akui.

Kumpulan berkas Epstein terbaru, yang dirilis pada hari Jumat, berisi beberapa ratus penyebutan tentang putri mahkota, yang pada tahun 2019 telah mengatakan bahwa dia menyesal telah berhubungan dengan Epstein, menurut laporan media Norwegia.

Pencantuman dalam berkas Epstein tidak berarti kesalahan.

Dalam pernyataan yang dikirim melalui email oleh keluarga kerajaan, Mette-Marit mengatakan bahwa dia "harus bertanggung jawab karena tidak menyelidiki latar belakang Epstein lebih menyeluruh, dan karena tidak menyadari lebih awal seperti apa orangnya".

“Saya sangat menyesali hal ini, dan ini adalah tanggung jawab yang harus saya pikul. Saya menunjukkan penilaian yang buruk dan menyesal telah melakukan kontak apa pun dengan Epstein,” tambahnya. “Ini sungguh memalukan." Ia kemudian menyampaikan “simpati dan solidaritas yang mendalam” kepada para korban pelecehan Epstein.

NEW DELHI - Seorang wanita 20 tahun dengan kondisi bisu dan tuli di Mumbai, India, hamil setelah menjadi korban pemerkosaan. Polisi turun tangan dengan melakukan tes DNA terhadap 17 pria yang dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut.

Yang mengejutkan, dari 17 pria yang menjalai tes, DNA ayah kandung wanita itu yang cocok.

Mengutip laporan dari NDTV, Jumat (6/2/2026), sang ayah lantas ditangkap polisi setelah tes DNA mengonfirmasi hubungannya dengan janin tersebut. Kasus ini sangat mengganggu komunitas lingkungan Cuffe Parade di Mumbai.

Kasus ini dimulai pada September tahun lalu. Polisi sebelumnya menangkap seorang pria kedua dan menahan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun setelah keduanya diidentifikasi oleh korban sebagai pelaku pemerkosaan. Selain itu, polisi juga menyelidiki peran beberapa orang lain—yang menggambarkan betapa mengerikannya kejahatan tersebut.

Awalnya, pada September 2025, wanita itu mengeluh kepada neneknya tentang ketidaknyamanan di perutnya. Dengan menggunakan isyarat tangan, dia mengatakan merasa seperti "serangga merayap" di perutnya.

Dia kemudian dirawat di Cama and Albless Hospital di kota itu. Pemeriksaan medis mengungkapkan kehamilan pada bulan kelima. Pihak rumah sakit pun bergegas memberitahu polisi.

Pihak kepolisi mengatakan mereka awalnya menghadapi masalah komunikasi karena wanita itu tidak mampu, dan tidak mau, memberikan pernyataan.

Polisi kemudian berbicara dengan sang ayah, yang menolak pertanyaan tentang pelecehan seksual dan tidak dapat menjelaskan bagaimana putrinya bisa hamil. Sang ayah juga menolak untuk mengajukan pengaduan.

Terobosan akhirnya datang dengan bantuan konselor dari LSM Vidhayak Bharti, Lila Patade dan Madhura Kodlekar.

Selama lima hari, mereka melakukan sesi terapi menggunakan gambar dan teknik komunikasi boneka jari untuk membantu korban mengungkapkan pengalamannya. Proses yang melelahkan ini memungkinkannya untuk mengajukan pengaduan dan mengidentifikasi para pelaku.

Selama sesi-sesi ini, wanita itu berulang kali menyebutkan nama-nama individu tertentu.

Berdasarkan informasi yang diberikannya, polisi menangkap dua orang, yaitu pria kedua dan remaja laki-laki 17 tahun. Mereka juga mengambil sampel DNA dan darah dari 17 terduga pelaku, termasuk sang ayah, dan mencocokkannya dengan data genetik dari janin untuk menetapkan identitas pelaku pemerkosaan.

Pada 27 Januari, laporan tersebut mengungkapkan hanya satu kecocokan positif—yakni ayah wanita tersebut.

Menurut polisi, pemerkosaan terjadi antara bulan Maret dan 21 September tahun lalu. Kasus didaftarkan di kantor polisi pada hari berikutnya, yaitu 22 September.

LONDON - Seorang pria Inggris diadili pada hari Senin karena membius dan memerkosa mantan istrinya selama periode 13 tahun. Terdakwa mengajak lima pria lain dalam melakukan pelanggaran seksual tersebut.

Terdakwa, Philip Young (49), akan dihadirkan lagi di sebuah pengadilan di Swindon, sebelah barat London, pada Selasa (23/12/2025).

Dia didakwa dengan puluhan pelanggaran terhadap mantan istrinya yang berusia 48 tahun, Joanne Young. Korban telah melepaskan hak hukumnya untuk dirahasiakan identitasnya.

Kepolisian Wiltshire mengatakan dugaan pelanggaran, termasuk beberapa kali pemerkosaan dan pemberian zat dengan maksud untuk membuat pingsan atau melumpuhkan agar memungkinkan aktivitas seksual.

Voyeurisme, kepemilikan gambar tidak senonoh anak-anak, dan kepemilikan gambar ekstrem termasuk di antara dakwaan lain yang diajukan terhadap Young, yang digambarkan sebagai warga negara Inggris berkulit putih.

Tindak pidana ini diduga terjadi antara tahun 2010 hingga 2023.

Lima pria lainnya berusia 31 hingga 61 tahun menghadapi tuduhan termasuk pemerkosaan, penyerangan seksual dengan penetrasi, dan perabaan seksual selama periode yang sama.

Detektif Inspektur Kepolisian Wiltshire, Geoff Smith, mengatakan bahwa tuduhan tersebut berasal dari “investigasi yang kompleks dan ekstensif”.

“Korban dalam kasus ini, Joanne, telah memutuskan untuk melepaskan hak hukum otomatisnya untuk anonimitas,” imbuh dia, seperti dikutip AFP.

“Dia telah didukung oleh petugas yang terlatih khusus sejak awal proses dan dia telah membuat keputusan tersebut setelah beberapa kali berdiskusi dengan petugas dan layanan pendukung.”

Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina di pusat penahanan militer Sde Teiman berubah menjadi drama politik besar di Israel, menenggelamkan fokus terhadap kejahatan brutal itu sendiri.

Kisah bermula ketika Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, pengacara militer senior Israel, mengaku membocorkan rekaman pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang tahanan Palestina pada Juli 2024. Namun, alih-alih menyoroti korban dan pelaku, perdebatan publik justru berpusat pada dirinya dan konflik politik yang menyertainya.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut kebocoran itu sebagai "serangan hubungan masyarakat paling parah yang pernah dialami Negara Israel." Kritik pun muncul dari kalangan hukum dan media yang menilai pemerintah berupaya menutupi substansi kasus tersebut.

"Ini adalah berita besar di Israel, tetapi Anda tidak akan menemukan kata 'pemerkosaan' di manapun," ujar Orly Noy, editor surat kabar Local Call, dikutip Al Jazeera, Kamis (6/11/2025).

"Fokusnya sepenuhnya bergeser dari kejahatan itu sendiri."

Di televisi nasional, Menteri Energi Eli Cohen dari Partai Likud mengecam keras Tomer-Yerushalmi, sementara Menteri Pertahanan Yoav Gallant turut menuding Tomer-Yerushalmi melakukan "fitnah berdarah" terhadap para tersangka pemerkosa.

Tekanan terhadap Tomer-Yerushalmi meningkat sejak Agustus 2024, hingga akhirnya ia mengundurkan diri pada awal November dan mengaku sebagai sumber kebocoran. Beberapa jam kemudian ia ditangkap dan dijerat berbagai dakwaan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan jabatan.

Sementara itu, lima tersangka pelaku pemerkosaan hanya dijerat dakwaan "penganiayaan berat". Korban sendiri telah dipulangkan ke Gaza dalam pertukaran tahanan, sehingga peluang persidangan menjadi semakin kecil.

"Pemerkosaan tidak penting," kata analis politik Ori Goldberg. "Yang penting bagi pemerintah adalah siapa yang membocorkan rekaman itu dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi untuk menyerang lembaga peradilan."

Perseteruan ini memperdalam konflik lama antara Netanyahu dan institusi hukum Israel, yang memuncak sejak usulan "reformasi peradilan" pada 2023. Reformasi itu dikritik karena dinilai akan melemahkan pengawasan terhadap pemerintah dan memperluas kekuasaan eksekutif.

"Mereka ingin menutupi pemerkosaan itu," tegas anggota parlemen Aida Touma-Suleiman. "Pemerintah sibuk menyerang jaksa penuntut, bukan menangani kejahatan."

Pada akhirnya, isu kemanusiaan tersingkir dari perdebatan politik. "Bagi kedua belah pihak, ini semua tentang sistem, bukan tentang korban Palestina," kata jurnalis Orly Noy. "Institusi yang mereka lindungi adalah institusi yang sama yang memungkinkan penyiksaan terhadap warga Palestina terus berlangsung."

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

NEW DELHI - Seorang dokter perempuan di India telah meninggal karena bunuh diri di sebuah rumah sakit distrik di Satara, Maharashtra, pada Kamis malam. Dia meninggalkan catatan di telapak tangan kiri yang mengungkap bahwa dirinya telah diperkosa seorang polisi hingga empat kali dalam lebih dari lima bulan terakhir.

Catatan itu menyebutkan Inspektur Gopal Badne sebagai pelaku kekerasan fisik dan mental. Menurut catatan itu, pelecehan yang terus-menerus itulah yang memaksanya untuk bunuh diri. Badne sekarang telah diskors.

Dalam catatan tersebut, korban juga menuduh Prashant Bankar, putra pemilik indekosnya, ikut melakukan pelecehan mental.

"Inspektur polisi Gopal Badne adalah penyebab kematian saya. Dia memperkosa saya empat kali. Dia menjadikan saya korban pemerkosaan, kekerasan mental, dan fisik selama lebih dari lima bulan," bunyi catatan di telapak tangan kiri korban, sebagaimana dikutip dari NDTV, Sabtu (25/10/2025).

Korban, yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit Phaltan, telah menyampaikan tuduhan serupa dalam surat yang ditujukan kepada Wakil Kepala Polisi (DSP) Kantor Sub-Divisi Phaltan pada 19 Juni.

Dalam suratnya kepada DSP beberapa bulan sebelum bunuh diri, dokter perempuan tersebut menuduh dua petugas polisi dari Departemen Kepolisian Phaltan melakukan pelecehan dan meminta tindakan hukum terhadap mereka.

Dia menyebut Badne, Inspektur Polisi Sub-Divisi Patil, dan Asisten Inspektur Polisi Ladputre dalam surat tersebut.

Menurutnya, dia berada di bawah tekanan yang sangat berat, oleh karena itu, dia meminta agar masalah serius ini diselidiki dan tindakan yang tepat diambil terhadap petugas yang bersalah.

Sumber polisi mengatakan Badne diskors atas perintah Kepala Menteri Devendra Fadnavis.

Bunuh diri yang terjadi pada Kamis malam memicu pertikaian politik di negara bagian Maharashtra pada hari Jumat.

Pemimpin Partai Kongres setempat, Vijay Namdevrao Wadettiwar, mengecam pemerintahan koalisi Mahayuti yang berkuasa atas surat bunuh diri korban.

"Ketika pelindung menjadi predator! Tugas polisi adalah melindungi, tetapi jika mereka sendiri mengeksploitasi seorang dokter perempuan, bagaimana keadilan akan ditegakkan? Mengapa tidak ada tindakan yang diambil ketika gadis ini sebelumnya telah mengajukan pengaduan? Pemerintah Mahayuti berulang kali melindungi polisi, yang menyebabkan meningkatnya kekejaman polisi," ujarnya dalam sebuah unggahan di X.

"Hanya memerintahkan penyelidikan dalam kasus ini saja tidak cukup. Para petugas polisi ini harus dipecat dari pekerjaan mereka, jika tidak, mereka dapat menekan penyelidikan. Mengapa pengaduan sebelumnya tidak ditanggapi dengan serius? Mereka yang mengabaikannya dan mereka yang melindungi para petugas polisi ini harus ditindak. Selama tidak ada tindakan yang diambil terhadap polisi, kekejaman polisi tidak akan dapat dibendung," tambahnya.

Partai Bharatiya Janata (BJP), yang merupakan bagian dari koalisi partai berkuasa Mahayuti, menjamin penyelidikan menyeluruh atas bunuh diri dokter tersebut.

"Insiden ini sangat disayangkan, saya telah berbicara dengan Kepala Kepolisian Satara. Proses untuk mendaftarkan Laporan Informasi Pertama (FIR) sedang berlangsung. Salah satu tersangka berada di luar Satara dan sebuah tim telah dibentuk untuk menangkapnya. Tersangka akan segera ditangkap," kata Anggota Dewan Legislatif BJP dan Ketua Perempuan Negara Bagian Maharashtra, Chitra Wagh.

"Kami juga mengetahui bahwa dokter tersebut telah mengajukan pengaduan tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Semuanya akan diselidiki dalam kasus ini...Saya ingin mengimbau semua perempuan untuk tidak mengambil langkah ekstrem seperti itu...Pemerintah kami siap membantu. Saluran bantuan 112 harus digunakan untuk mendaftarkan pengaduan semacam itu dan tindakan akan diambil," tambahnya.

Partai Kongres Nasionalis (NCP), yang juga merupakan bagian dari aliansi yang berkuasa bersama dengan Shiv Sena, juga menyerukan tindakan tegas terhadap para tersangka.

"Ini adalah insiden yang sangat disayangkan. Tim telah dikirim untuk menangkap para tersangka. Tindakan tegas harus diambil karena tidak ada kebijakan toleransi nol terhadap kekejaman terhadap perempuan," kata pemimpin NCP, Anand Paranjape.

Komisi Perempuan Negara Bagian Maharashtra juga mencatat insiden tersebut dan menyatakan telah memerintahkan polisi untuk menyelidiki dugaan ketidakpedulian terhadap pengaduan dokter tersebut.

"Jenazah dokter yang telah meninggal telah dikirim ke rumah sakit untuk diautopsi. Komisi telah menginstruksikan Inspektur Polisi Satara untuk segera mencari tersangka yang melarikan diri dan melakukan penyelidikan menyeluruh atas seluruh kasus," demikian bunyi serangkaian unggahan di X dari komisi itu.

"Komisi telah menginstruksikan polisi untuk menyelidiki mengapa perempuan korban tidak menerima bantuan meskipun sebelumnya telah mengeluhkan pelecehan yang dialaminya dan untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kerusuhan meletus di luar fasilitas imigrasi di pinggiran kota Dublin pada Selasa (21/10/2025). Kerusuhan ini dipicu oleh dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 10 tahun.

Meskipun pihak berwenang tidak mengungkapkan identitas tersangka, Irish Times melaporkan bahwa ia adalah seorang pencari suaka, yang sempat ditolak, dan tiba dari sebuah negara Afrika sekitar enam tahun yang lalu.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Saggart, di mana beberapa orang melemparkan proyektil ke arah petugas, meluncurkan kembang api, dan membakar setidaknya satu mobil polisi. Polisi mengerahkan bala bantuan dan meriam air untuk meredam kerusuhan.

Menurut Badan Perlindungan Anak dan Keluarga (Tusla), penyerangan tersebut terjadi selama akhir pekan di dekat bekas Hotel Citywest, yang diubah menjadi tempat penampungan migran permanen.

"Korban, yang berada di bawah pengawasan negara, diserang setelah ia melarikan diri dari staf saat sedang dalam perjalanan rekreasi yang direncanakan bersama staf di pusat kota," kata badan tersebut.

Polisi mengatakan tersangka telah ditahan untuk diinterogasi. Petugas memiliki waktu 24 jam untuk mendakwa atau membebaskannya.

Perdana Menteri Micheál Martin mengatakan pihak berwenang telah mengecewakan korban. Ia berjanji akan menangani masalah ini dengan serius.

"Merupakan tugas dasar negara untuk melindungi anak-anak negara, dan terlepas dari kompleksitas atau tingkat keparahan kasus apa pun, tugas itu harus dipenuhi," ujarnya.

Wakil Perdana Menteri Simon Harris menyebut kasus ini "mengerikan". Namun, ia juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri.

"Penting bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk mengungkap fakta-fakta, dan bagi lembaga-lembaga terkait juga untuk menyajikan fakta-fakta tersebut," ujarnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]