Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural alias haji ilegal menjelang fase puncak haji 2026, di tengah meningkatnya kedatangan jemaah Indonesia ke Makkah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menegaskan pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah tidak akan bisa berhaji dengan visa ziarah, visa wisata, visa kerja, maupun visa umrah, sehingga pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran-tawaran seperti itu.

“Praktik haji nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan perlindungan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi,” ujar Ichsan dalam keterangan resmi, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bareskrim Polri.

Satgas tersebut bertugas memperkuat pencegahan terhadap praktik pemberangkatan haji tanpa visa resmi, termasuk menindak pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan ilegal.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi,” katanya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga hari ke-20 disebut berjalan lancar. Sebanyak 323 kloter dengan 125.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji. Adapun, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat mencapai 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak di embarkasi karena pengambilan miqat dilakukan dalam perjalanan menuju Arab Saudi sebelum bergerak ke Makkah.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah mencegah 42 warga negara Indonesia (WNI) yang mencoba haji ilegal atau berangkat haji tanpa visa resmi, alias berangkat haji nonprosedural.

Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Moh. Hasan Afandi sejak 18 April 2026 hingga Jumat (1/5/2026), Satgas Pencegahan Haji Ilegal telah mengamankan 42 calon jemaah haji nonprosedural. Satgas itu terdiri dari Kemenhaj, Kepolisian RI, serta Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Menurut Hasan, pencegahan keberangkatan dilakukan kepada orang-orang yang diduga akan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa non-haji, seperti visa kerja, visa ziarah atau kunjungan, maupun visa transit.

"Berhaji dengan menggunakan visa nonhaji adalah ilegal dan melanggar peraturan Pemerintah Arab Saudi," ujar Hasan dalam konferensi pers pada Sabtu (2/5/2026).

Ihsan menegaskan bahwa terdapat sanksi berat bagi mereka yang kedapatan melakukan haji tanpa visa resmi. Bukan hanya pihak Indonesia yang melakukan penindakan, tetapi juga otoritas Arab Saudi.

"Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Makkah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina; didenda, dideportasi, hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk Arab Saudi hingga 10 tahun," ujar Ihsan.

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kampanye pemerintah Arab Saudi mengenai tidak ada haji tanpa izin. Kampanye itu bertujuan untuk membuat ketertiban, keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Berdasarkan data keberangkatan jemaah ke Tanah Suci dari Kemenhaj, hingga Jumat (1/5/2026) sudah terdapat 175 kloter terdiri dari 68.082 jemaah haji dan 697 petugas kloter yang sudah berangkat ke Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.129 jemaah dan 657 petugas dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Lalu, sebagian dari mereka telah berpindah ke Makkah secara bertahap.

"Jemaah yang telah tiba di Makkah sebanyak 19 kloter dengan jumlah 7.382 jemaah dan 76 petugas kloter, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umrah wajib serta persiapan menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Polri berkoordinasi guna memperkuat langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal setelah 3 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi.

Hal tersebut diungkapkan dalam audiensi Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Dedi Prasetyo terkait perkembangan penanganan haji non-prosedural dan penguatan Satgas Pencegahan Haji Ilegal.

Satgas tersebut melibatkan unsur Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj untuk mengawasi, mencegah, sekaligus menindak praktik penipuan dan keberangkatan haji ilegal yang marak menjelang puncak musim haji 1447 H/2026 M.

“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja sama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhaj mengungkapkan bahwa aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap tiga warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam praktik penipuan dan promosi haji ilegal di Saudi.

“Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya,” jelas Dahnil.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban modus keberangkatan haji nonprosedural.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyelenggaraan haji, pemerintah juga bersepakat menambah keterlibatan unsur Polri dalam operasional haji di Arab Saudi.

“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Wakapolri turut mendampingi Amirul Hajj dalam memastikan aspek keamanan dan perlindungan jemaah selama operasional berlangsung.

Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dalam penanganan kasus haji ilegal, baik di dalam negeri maupun bersama aparat keamanan Arab Saudi.

“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.

Menurutnya, laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan tren signifikan. Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam proses penanganan hukum.

“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal, maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Polri juga terus membangun komunikasi intensif dengan kepolisian Arab Saudi terkait penanganan persoalan hukum yang melibatkan WNI selama musim haji berlangsung.

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur oleh tawaran haji nonprosedural yang marak beredar di media sosial maupun platform digital.

Masyarakat diminta memastikan visa dan penyelenggara perjalanan yang digunakan sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi demi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji.