Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap sederet temuan pelanggaran selama penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari pembayaran dam haji di luar mekanisme resmi, dugaan badal haji fiktif bernilai miliaran rupiah, hingga penyelundupan jemaah nonprosedural menuju Arafah. Pelaku terancam sanksi administratif hingga proses hukum.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia wajib mengikuti ketentuan Pemerintah Arab Saudi terkait pembayaran dam hadyu. Untuk pembayaran di Arab Saudi, dam hanya dapat dilakukan melalui Adahi sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah setempat.

“Tidak hanya jemaah haji dari Indonesia, tetapi juga berlaku bagi seluruh jemaah haji, bahwa dam diwajibkan mengikuti aturan yang dihadirkan oleh Pemerintah Arab Saudi, yaitu melalui Adahi sebagai lembaga yang ditunjuk resmi oleh Pemerintah Arab Saudi atau melalui pembayaran di Tanah Air,” kata Ichsan dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, temuan tersebut berasal dari laporan jemaah serta hasil pengawasan tim Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi. Penertiban dilakukan merujuk kepada Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pembayaran dam dan pelaksanaan badal haji bagi jemaah haji Indonesia.

Kasus Dam Bermasalah

Berikut temuan pelanggaran pembayaran dam yang diungkap Kemenhaj:

• Minggu (17/5/2026)
  • KBIHU UH asal Malang di Hotel 221 dan 222 membayarkan dam 117 jemaah kepada mukimin.
  • Setelah dilakukan pembinaan, dana berhasil ditarik kembali dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
• Senin (18/5/2026)
  • KBIHU AH asal Kota Tegal yang dipimpin oleh HHH di Hotel 121 membayarkan dam 17 jemaah kepada mukimin.
  • Dana kemudian ditarik kembali dan dibayarkan melalui Adahi setelah adanya pembinaan.
• Selasa (19/5/2026)
  • KBIHU NUP asal Kabupaten Pati di Hotel 502 membayarkan dam 40 jemaah Kloter SOC 50 kepada mukimin.
  • Setelah pembinaan, pembayaran dialihkan ke Adahi.
• Sabtu (23/5/2026)
  • Tiga KBIHU asal Nusa Tenggara Barat, yakni AU, HW, dan WD di hotel 502 diketahui membayarkan dam kepada mukimin.
  • KBIHU AU yang dipimpin TGI melibatkan 90 jemaah, KBIHU HW yang dipimpin HM sebanyak 19 jemaah, dan KBIHU WD yang dipimpin TGIH sebanyak 39 jemaah.
  • HW dan WD bersedia menarik kembali dana dan menyalurkannya melalui Adahi.
  • KBIHU AU menolak mengembalikan dana dan menyatakan siap menerima konsekuensi.
• Minggu (7/6/2026)
  • KBIHU MB di Kloter BPN 11 memiliki 245 jemaah.
  • Sebanyak 122 jemaah membayar dam melalui Adahi.
  • Sebanyak 123 jemaah membayar melalui mukimin senilai Rp246 juta, masing-masing senilai Rp2 juta.
  • Pimpinan KBIHU diduga memperoleh keuntungan Rp184,5 juta.
  • Setelah pembinaan, keuntungan tersebut disepakati untuk dikembalikan kepada jemaah.
• Minggu (7/6/2026)
  • Petugas pembimbing ibadah Kloter BPN 10 berinisial AB diduga mengarahkan pembayaran dam 98 jemaah asal Donggala, Sulawesi Tengah, kepada mukimin.
  • Keuntungan yang diperoleh mencapai Rp98 juta.
  • Dana tersebut akan dikembalikan kepada jemaah.
• Senin (8/6/2026)
  • KBIHU AF Kloter KJT 12 Purwakarta yang dipimpin oleh NF, bekerja sama dengan mukimin berinisial ADN dan diduga memperoleh keuntungan Rp103,58 juta.
  • KBIHU AR di Kloter KJT 12 Purwakarta diduga memperoleh keuntungan Rp87,36 juta melalui pola serupa.
  • Ketua Kloter KJT 12 berinisial AN yang juga ASN Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta diduga memperoleh keuntungan Rp3,74 juta dari pembayaran dam.

Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap kasus yang melibatkan aparatur sipil negara.

“Apakah langkahnya pembinaan atau langsung kepada prosedur selanjutnya yang berkaitan dengan undang-undang dan disiplin pegawai, nanti akan kami cek,” ujarnya.

Badal Haji Fiktif

Selain pembayaran dam, Kemenhaj juga menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam layanan badal haji dan kurban. Berikut rinciannya:

• Selasa (2/6/2026)
  • Jemaah asal Merauke yang tergabung dalam Kloter UPG 29 di hotel 502 melaporkan mukimin bernama Muhtar kepada Menteri Haji dan Umrah.
  • Muhtar diduga menggelapkan dana badal haji dan kurban senilai Rp306,8 juta.
  • Setelah pendalaman bersama Divhubinter Polri, KJRI Jeddah, Atase Kepolisian RI dan otoritas Arab Saudi, yang bersangkutan berhasil ditangkap.
• Kamis (4/6/2026)
  • Seorang pembimbing ibadah Kloter UPG 29 berinisial MH yang juga ASN Kemenag Kabupaten Timika diduga bekerja sama dengan mukimin dalam pengelolaan dana badal haji dan kurban.
  • Setelah pembinaan, dia bersedia mengembalikan dana sekitar 25.500 riyal atau setara Rp122 juta.
• Minggu (7/6/2026)
  • KBIHU MB Kloter BPN 11 diduga mengelola pembayaran kurban Rp75 juta dan badal haji Rp62,5 juta.
  • Total transaksi mencapai Rp137,5 juta.
  • Dana akan dikembalikan kepada jemaah.
• Minggu (7/6/2026)
  • Terduga AB di Kloter BPN 10 diduga tidak melaksanakan badal haji bagi enam jemaah asal Sulawesi Tengah.
  • Keuntungan tidak sah yang diperoleh mencapai Rp15 juta.
  • Dana disepakati untuk dikembalikan kepada jemaah.
• Senin (8/6/2026)
  • KBIHU AF asal Purwakarta menawarkan badal haji kepada 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang.
  • Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
  • Kemenhaj menduga layanan tersebut merupakan badal haji fiktif.
    

Penyelundupan Jemaah Nonprosedural

Kemenhaj juga menemukan upaya penyelundupan jemaah nonprosedural menjelang puncak haji. Berikut rinciannya:

• Senin (25/5/2026)
  • Tiga orang bernama Andriyanto, Ghozali, dan Noviyanti ditemukan di Sektor 10 Tower 4.
  • Mereka diduga hendak menuju Arafah menggunakan bus masyair dengan identitas KBIHU AA asal Lebak, Banten.
  • Kasus tersebut telah diselesaikan oleh KJRI Jeddah.
• Senin (25/5/2026)
  • Ketua KBIHU AMR asal Jakarta Timur berinisial SMJ ditemukan di lokasi yang sama.
  • Dia diduga hendak menjalankan badal haji fiktif bagi 50 orang menggunakan bus masyair.
  • Nilai transaksi yang diduga terkait mencapai Rp500 juta.
  • Kasus tersebut juga telah ditangani KJRI Jeddah.

Ichsan menegaskan Kemenhaj akan memperkuat pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, maupun aktivitas haji nonprosedural untuk melindungi jemaah.

“Kami akan terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan agar penyelenggaraan haji berjalan sesuai syariat dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) telah menunda keberangkatan 89 calon haji nonprosedural sejak masa pemberangkatan pertama pada 22 April 2026 hingga hari Minggu (17/5) ini.

Kepala Kantor Imigrasi Soetta Galih Priya Kartika Perdhana menjelaskan, penundaan keberangkatan terakhir terjadi pada Jumat (15/5), dengan jumlah calon haji yang ditunda keberangkatannya mencapai 32 orang.

“Kita ada satgas dengan bantuan Polresta Bandara pun juga dari Kementerian Haji dan Umrah, dan saat ini untuk Soekarno-Hatta sendiri telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 89,” kata dia menjelaskan.

Menurut Galih, modus yang digunakan oleh para calon haji nonprosedural itu bermacam-macam. Umumnya, kata dia, menggunakan visa kerja atau iqama, yakni izin tinggal dari pemerintah Arab Saudi.

“Mungkin itu untuk memberikan kesan bahwa mereka telah tinggal di sana. Namun, pada akhirnya, tujuan utamanya adalah haji,” ujar Galih.

Mereka menggunakan penerbangan biasa sehingga berbeda rombongan dengan jamaah calon haji reguler yang mengikuti prosedur dari pemerintah.

“​Entah dia wisata dulu, ke Korea, ke Malaysia. Nanti dari situ dia baru apply visa [ke Arab Saudi],” ucap Galih.

Galih lebih lanjut mengingatkan, pemerintah telah mewanti-wanti bahwa haji harus dilakukan secara prosedural, yakni terdaftar dan menggunakan visa haji.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperketat pengawasan di bandara sebagai langkah preventif terhadap praktik haji ilegal atau keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (22/4), mengatakan seluruh petugas imigrasi di bandara embarkasi dan debarkasi telah disiagakan untuk memberikan pelayanan optimal bagi para jamaah calon haji Indonesia.

"Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di setiap bandara embarkasi untuk memberikan layanan terbaik bagi calon jamaah haji kita. Kami juga berkomitmen penuh memperketat pengawasan terhadap calon jamaah haji nonprosedural," katanya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural alias haji ilegal menjelang fase puncak haji 2026, di tengah meningkatnya kedatangan jemaah Indonesia ke Makkah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menegaskan pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah tidak akan bisa berhaji dengan visa ziarah, visa wisata, visa kerja, maupun visa umrah, sehingga pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran-tawaran seperti itu.

“Praktik haji nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan perlindungan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi,” ujar Ichsan dalam keterangan resmi, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bareskrim Polri.

Satgas tersebut bertugas memperkuat pencegahan terhadap praktik pemberangkatan haji tanpa visa resmi, termasuk menindak pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan ilegal.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi,” katanya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga hari ke-20 disebut berjalan lancar. Sebanyak 323 kloter dengan 125.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji. Adapun, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat mencapai 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak di embarkasi karena pengambilan miqat dilakukan dalam perjalanan menuju Arab Saudi sebelum bergerak ke Makkah.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah mencegah 42 warga negara Indonesia (WNI) yang mencoba haji ilegal atau berangkat haji tanpa visa resmi, alias berangkat haji nonprosedural.

Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Moh. Hasan Afandi sejak 18 April 2026 hingga Jumat (1/5/2026), Satgas Pencegahan Haji Ilegal telah mengamankan 42 calon jemaah haji nonprosedural. Satgas itu terdiri dari Kemenhaj, Kepolisian RI, serta Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Menurut Hasan, pencegahan keberangkatan dilakukan kepada orang-orang yang diduga akan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa non-haji, seperti visa kerja, visa ziarah atau kunjungan, maupun visa transit.

"Berhaji dengan menggunakan visa nonhaji adalah ilegal dan melanggar peraturan Pemerintah Arab Saudi," ujar Hasan dalam konferensi pers pada Sabtu (2/5/2026).

Ihsan menegaskan bahwa terdapat sanksi berat bagi mereka yang kedapatan melakukan haji tanpa visa resmi. Bukan hanya pihak Indonesia yang melakukan penindakan, tetapi juga otoritas Arab Saudi.

"Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Makkah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina; didenda, dideportasi, hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk Arab Saudi hingga 10 tahun," ujar Ihsan.

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kampanye pemerintah Arab Saudi mengenai tidak ada haji tanpa izin. Kampanye itu bertujuan untuk membuat ketertiban, keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Berdasarkan data keberangkatan jemaah ke Tanah Suci dari Kemenhaj, hingga Jumat (1/5/2026) sudah terdapat 175 kloter terdiri dari 68.082 jemaah haji dan 697 petugas kloter yang sudah berangkat ke Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.129 jemaah dan 657 petugas dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Lalu, sebagian dari mereka telah berpindah ke Makkah secara bertahap.

"Jemaah yang telah tiba di Makkah sebanyak 19 kloter dengan jumlah 7.382 jemaah dan 76 petugas kloter, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umrah wajib serta persiapan menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Hasan.