Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meningkatkan pengawasan pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah dampak lingkungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah yang berpotensi meningkatkan volume limbah cair dari aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan dapur, hingga sanitasi.

Ketentuan pengelolaan limbah tersebut diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG. Regulasi itu mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah yang dihasilkan selama operasional.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

"Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa," ujar Tulus.
Menurut dia, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Tulus menilai keberadaan sistem pengolahan air limbah yang memadai menjadi makin penting seiring perluasan jaringan SPPG di berbagai daerah.

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, mengatakan limbah cair yang berasal dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan.

Berdasarkan Basic Engineering Design (BED) untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, limbah cair dari kegiatan operasional dapur memiliki kandungan pencemar yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," kata Habibi.
KLH/BPLH menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan air limbah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pengawasan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pemerintah mendorong pengelola SPPG menerapkan pengelolaan air limbah sejak dari sumbernya guna mengurangi risiko pencemaran terhadap sungai dan sumber air di sekitar lokasi operasional. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan.

Pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, PT SUS Environment, menjamin PLTSa yang akan dibangun berdekatan dengan pemukiman warga tersebut aman. Sejak awal perencanaan, proyek ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan.

SUS Environment merupakan perusahaan konsorsium antara Shanghai SUS Environment dan PT Grand Puri Indonesia. Perusahaan ini dipercaya menggarap salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berupa PLTSa.

Namun, keberadaan PLTSa ini terus menjadi sorotan dan menuai kekhawatiran, sebab fasilitas yang akan mengolah 1.000 ton sampah per hari itu hanya berjarak sekitar 250 meter dari pemukiman warga.

Investment Director Indonesia Representative Office SUS Environment International, Mikael Jazdzyk, menjelaskan bahwa apa pun yang keluar dari cerobong asap pabrik pembakaran sampah tersebut aman.

“Itu benar-benar mematuhi baku mutu emisi udara yang ditetapkan pemerintah. Sejujurnya, emisinya bahkan bisa lebih rendah dari standar di Indonesia,” kata Mikael kepada Katadata, dikutip pada Jumat (12/6).

Cerobong ini dilengkapi dengan sensor yang terus dipantau sepanjang waktu. Bila emisi beberapa jenis gas itu melampaui baku mutu, maka sensor akan mengirim sinyal dan menutup cerobong. Asap akan dialihkan ke lokasi khusus sehingga tidak menyebar ke lingkungan.

Selain itu, dia mengatakan tidak ada sampah yang akan menggunung di lokasi. Sebelum diolah di fasilitas insinerator, sampah akan disimpan di tempat yang disebut bunker. “Bunker ini benar-benar tertutup dan bertekanan negatif,” ujar dia.

Bertekanan negatif (negative pressure) berarti tekanan udara di dalam bunker lebih rendah daripada di luar. Alhasil, bau dan gas dari sampah tidak mudah keluar ke lingkungan sekitar sebelum diproses di fasilitas insinerator.

Kekosongan Regulasi: Pemerintah Tak Atur Jarak PLTSa dari Pemukiman

Mikael menjelaskan perusahaan tidak melanggar aturan soal lokasi. Pasalnya, tidak ada peraturan mengenai batas atau jarak PLTSa dari pemukiman.

“Jika kebijakannya tidak ada, itu bukan salah kami. Kami akan mematuhi hukum bila memang, misalnya, aturannya menyebutkan harus berjarak 100 meter, 500 meter, itu tidak masalah,” kata Mikael.

Penetapan lokasi yang tak jauh dari pemukiman tak lepas dari kesulitan perusahaan mendapatkan lahan di Indonesia. Menurut dia, ruang-ruang yang tersedia cenderung berdekatan dengan pemukiman warga.

Namun, lagi-lagi, dia meyakinkan bahwa operasi PLTSa aman. Dia pun menyebut soal adanya PLTSa di negara lain yang berlokasi di samping rumah sakit.

Meski begitu, dia mengakui perlunya aturan yang jelas demi kenyamanan bersama. Di Cina yang sudah lama memanfaatkan teknologi ini, data emisi keluaran setiap fasilitas dipantau langsung oleh pihak yang berwenang. Jadi, bila melanggar baku mutu, maka pengelola bisa mendapat teguran hingga ancaman pidana.

“Jadi ada banyak hal yang harus diatur, kebijakan, standar, implementasinya, dan harus ada sanksi juga,” ujar Mikael.

Menurut dia, perusahaan sudah berdialog dengan masyarakat untuk menjawab kekhawatiran yang merebak.

Studi Kelayakan dan AMDAL Selesai, PLTSa Siap Konstruksi

Proyek ini sempat terkendala akibat perubahan regulasi. Semula, payung hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Namun kemudian, regulasi ini direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Mikael menjelaskan, “Saat proses transisi (aturan) ini selesai, kami siap untuk konstruksi,” ujar Mikael.

Nexus3 Foundation Peringatkan Risiko Kesehatan dalam Radius Berkilo-kilo Meter

Penasehat Senior lembaga yang fokus pada perlindungan publik Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik akan menebarkan risiko kesehatan. Bila merujuk pada sebuah hasil studi, risikonya bisa mencapai radius 5 kilometer.

“Kalau yang di Makassar (jaraknya) 250 meter ya, tidak sampai 5 kilometer, jadi risiko-risiko terkena dampak ini cukup tinggi untuk warga yang tinggal di situ,” kata Yuyun, dalam konferensi pers ‘Delusi Mengubah Sampah menjadi Energi Listrik’, pada Kamis (21/5).

Dia mengungkapkan adanya kelalaian pemerintah dari segi aturan. Pasalnya, tidak ada ketetapan pemerintah tentang kriteria ketat soal lokasi PLTSa.

Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup baru menjelaskan, lokasi PLTSa membutuhkan luas lahan 4-5 hektare dan dekat dengan sumber air. Sebab, perlu banyak air untuk membasuh uap dari pembakaran sampah.

Yuyun meminta pemerintah dan perusahaan merilis studi kelayakan PLTSa yang dimaksud kepada publik. Dia menekankan proyek harus layak secara ekonomi, teknis, dan lingkungan, sebelum mendapat lampu hijau untuk menggarap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Bahaya Dioxin hingga Partikel Halus

Yuyun menjelaskan, dari sisi kesehatan, yang perlu diwaspadai antara lain senyawa dioxin. Ini senyawa kimia berbahaya yang dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk pembakaran sampah secara terbuka maupun saat operasi produksi semen hingga PLTSa.

Yuyun menjelaskan, senyawa ini dapat menempel di ragam objek, termasuk berisiko terhirup saat beterbangan di udara. “Efek dioxin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar dia.

Dalam pembakaran sampah dengan metode insinerator, sebanyak 90 persen dioxin terkandung dalam abu sisa atau fly ash dan bottom ash, sedangkan 3 persen lepas ke udara, dan sekitar 4,5 persen lainnya pada terkandung dalam limbah padat atau slag.

Sekalipun fasilitas insinerator dilengkapi penyaring di bagian cerobong, residu dan senyawa kimia berbahaya akan terkonsentrasi di titik lainnya. “Jadi sebagian besar nanti karena ada penyaring di cerobong, maka racun terkumpul di abu atau residunya,” ucap Yuyun.

Risiko lainnya berasal dari partikulat halus PM2,5 dan PM10 dari aktivitas pembakaran. Partikulat ini bisa menimbulkan gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular.

Organisasi nirlaba bidang energi dan transformasi hijau Ecadin menilai, pengelolaan metana di sektor minyak dan gas (migas) bisa jadi untung.

Menurut Chief Operating Officer Ecadin Candra Sri Sutama, mengontrol atau mengurangi emisi metana di sektor migas lebih mudah dan murah dibandingkan di sektor pertanian atau limbah.

“Mengurangi emisi metana di migas itu tidak mengakibatkan biaya tambahan, malah bisa memberi tambahan pendapatan untuk sektor migas karena gas metana itu dijual, menghasilkan devisa, menghasilkan uang untuk industri itu sendiri,” kata Candra, dalam Media Briefing ‘Methane Management in Oil and Gas’, pada Senin (8/6).

Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki daya pemanasan sekitar 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2). Meski umur metana di atmosfer jauh lebih pendek dibandingkan CO2, gas ini diperkirakan telah menyumbang hampir 30 persen kenaikan suhu global sejak era praindustri.

Laporan Global Methane Tracker 2026 dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan sektor bahan bakar fosil menyumbang sekitar 35 persen emisi metana yang berasal dari aktivitas manusia. IEA memperkirakan produksi minyak, gas bumi, dan batu bara melepaskan sekitar 124 juta ton metana setiap tahun.

Chandra menjelaskan, setidaknya ada tiga jalur lolosnya metana ke atmosfer di sektor migas, yaitu kebocoran tak disengaja dari segel rusak, katup bocor, atau pipa longgar; pelepasan disengaja untuk perawatan dan keselamatan; serta pembakaran metana yang tidak sempurna.

Padahal, metana bernilai ekonomi karena bisa dijual untuk produk liquefied natural gas (LNG). LNG adalah gas alam yang dicairkan dengan komponen utama berupa metana. “Bisa dijual, LNG itu metana,” ujar dia.

“Kami pernah menghitung kasar sekali, kebocoran metana yang saat ini ada di Indonesia itu kurang lebih sama dengan produksi (LNG) beberapa sumur,” ucapnya menambahkan.

Sebab itu, alih-alih menggali sumur baru, bahan baku utama LNG sebetulnya bisa diperoleh dengan mencegah kebocoran metana di sektor migas.

Sejauh ini, industri migas Indonesia disebut belum memanfaatkan metana yang bocor ke atmosfer sebagai sumber energi dan upaya menekan emisi. Padahal, pembeli dan investor migas global sudah banyak menagih transparansi emisi. Misalnya Jepang dan Korea Selatan yang disiplin soal pengurangan emisi.

Para pemodal juga cenderung memberi penilaian risiko lebih rendah dan pembiayaan lebih murah untuk produsen yang data emisinya terukur dan terbuka.

Ecadin merekomendasikan tiga hal untuk pengelolaan metana sektor migas: mengatur dan menegakkan aturan, mengukur, dan memonetisasi.

Soal pengukuran, Ecadin menyebut metodenya masih bergantung pada formula matematis, bukan pengukuran langsung di lapangan. Akibatnya, data metana tidak pasti. Rekomendasinta, pengukuran dengan pemantauan satelit dan pengukuran langsung.

Ecadin turut mengkampanyekan penghentian flaring atau membakar gas ikutan yang tidak diperlukan selama produksi minyak dan gas bumi. “Di-flare kan berarti menjadi karbon dioksida, sasaran kami adalah mengurangi flaring tersebut, kecuali mendesak,” kata Candra.

“Fokusnya adalah bagaimana kebocoran-kebocoran itu dikurangi, supaya produksinya maksimal, pendapatannya maksimal tidak ada yang hilang ke udara,” ujarnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung ketegasan Polda Riau menetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan perusakan lingkungan akibat penanaman sawit di sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo. Karena, Sahroni melihat masyarakat pasti yang akan terkena dampak dari tindakan perusak lingkungan tersebut.

Adapun kasus perusak lingkungan tersebut terungkap setelah adanya laporan dari Asosiasi Peduli Lingkungan Indonesia (APLI) Riau terkait perkebunan sawit yang ditanam hanya 2-5 meter dari bibir sungai. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pada Sabtu (17/5/2026) menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi.

“Saya sangat mendukung langkah Polda Riau ini. Sudah saatnya kita menormalisasi melihat kerusakan ekologis sebagai kejahatan berat dan merugikan negara,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

“Hal ini karena jelas-jelas kerusakan ekologis merugikan tidak hanya negara kalau terjadi bencana, tapi juga kerugian lebih besar justru dirasakan masyarakat yang kerap kali jadi korban paling rugi. Mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, ternak, lahan pertanian, hingga tempat tinggalnya yang tentu butuh perbaikan dengan nominal besar. Inilah kejahatan paling jahat,” sambungnya.

Sahroni pun meminta aparat penegak hukum harus terus menggunakan logika yang berpihak pada lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. “Kita belum bicara soal kerusakan ekologis lingkungan seperti ekosistem hutan dan satwa liar yang hancur, itu juga kerugian besar buat generasi masa depan kita,” ujarnya.

“Jadi selanjutnya, saya minta aparat terus memakai logika penegakan hukum yang pro lingkungan seperti ini, karena saya yakin isu pengrusakan lingkungan ini dihadapi oleh seluruh Polda di tanah air,” pungkas Sahroni.

Kementerian Lingkungan Hidup RI bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dan Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan program pengendalian emisi metana senilai US$20 juta atau sekitar Rp354 miliar.

Metana merupakan gas rumah kaca dengan kemampuan memerangkap panas jauh lebih besar dibanding CO2. Emisi ini banyak berasal dari tambang dan pembangkit batu bara, industri minyak dan gas, serta tumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, penanganan sampah organik menjadi prioritas aksi iklim nasional. Sebab, sebanyak 63 persen sampah di tempat pembuangan akhir merupakan sampah organik yang berpotensi menghasilkan jutaan emisi.

“Melalui program ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” kata Jumhur, saat peluncuran program tersebut di Jakarta, Kamis (21/5).

Program bernama ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) ini fokus pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, serta penguatan dialog regional. Indonesia menjadi negara ketiga penerima program ini setelah Malaysia dan Filipina.

Program yang akan berlangsung selama tiga tahun ini merupakan bagian dari inisiatif regional Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (Parma) yang didanai pemerintah Korea Selatan. Parma fokus mempertemukan negara-negara ASEAN dengan penyedia solusi dari Korea Selatan.

Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN Lee Chul menyebut kerja sama ini sebagai solidaritas regional untuk menekan laju pemanasan global. “Mitigasi metana adalah intervensi paling efektif untuk memberikan dampak jangka pendek bagi iklim dunia,” ujarnya.

Sedangkan Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser mengatakan, program ini bertujuan memecah kebuntuan antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang terukur secara data dan menarik investasi hijau.

“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, tim riset dari Emmett Institute di University of California Los Angeles (UCLA) merujuk pada data satelit dan stasiun ruang angkasa NASA, melaporkan sederet tempat pembuangan sampah dengan semburan metana terbesar pada 2025. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, menduduki posisi kedua terbesar dengan 6,3 juta metrik ton emisi metana per jam pada 2025.

Bantargebang hanya "kalah" dari Campo de Mayo di Buenos Aires, Argentina yang menghasilkan sekitar 7,6 metrik ton metana per jam. Ini setara produksi metana PLTU batu bara besar berkapasitas lebih dari 500 megawatt.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar 2 untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Pemko telah menyiapkan tambahan lahan seluas lebih dari lima hektare guna mendukung pengembangan kawasan TPA Muara Fajar 2. Langkah ini dilakukan agar daya tampung sampah di Pekanbaru tetap memadai dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita memang ingin melakukan perluasan dari TPA yang lama. Di sana ada luasan tanah total lebih dari lima hektare yang akan kita tambahkan untuk perluasan TPA di Muara Fajar,” kata Agung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, penambahan lahan menjadi kebutuhan mendesak mengingat produksi sampah di Pekanbaru terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan perhitungan konsultan, volume sampah di kota tersebut saat ini mencapai sekitar 1.300 ton per hari.

“Kalau kita hitung dengan kondisi TPA sekarang, termasuk penataan melalui sanitary landfill, biofori, dan pemasangan membran, kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan sampai tahun 2029,” ujarnya.

Agung menjelaskan, sebelum kapasitas TPA saat ini penuh, pemerintah perlu menyiapkan tahapan pembangunan lanjutan, termasuk pembelian lahan tambahan untuk memperluas kawasan pembuangan sampah.

Pemko Pekanbaru, lanjutnya, juga tengah menindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah di daerah. Selain itu, pemerintah menyiapkan proyek jangka panjang berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional di kawasan perbatasan Pekanbaru–Kampar.

“Kita sudah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di perbatasan Pekanbaru–Kampar. Tapi itu membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun. Karena itu, kita tetap membutuhkan tempat penampungan agar sampah di Pekanbaru tetap bisa tertangani,” jelasnya.

Dia menegaskan penanganan sampah di Pekanbaru dilakukan melalui dua skema, yakni program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk perluasan dan penataan TPA Muara Fajar 2, pembiayaan akan berasal dari APBD Kota Pekanbaru.

Sementara itu, proyek fasilitas pengolahan sampah regional direncanakan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pengelolaan di TPA Muara Fajar 2, Agung menyebut sampah yang masuk nantinya akan dipilah menjadi beberapa kategori, mulai dari residu, anorganik hingga organik. Sistem tersebut diterapkan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

“Artinya ada tiga tahap pemilahan sampah. Sekarang bagaimana kita menangani pencemaran lingkungan dari sampah itu agar pengelolaannya lebih baik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap barang termahal dalam serangkaian acara BPA Fair yaitu crude oil atau minyak mentah.

Kepala BPA, Kuntadi mengatakan minyak mentah itu merupakan hasil rampasan dari kasus pencemaran lingkungan terkait Kapal Tanker MT Arman 114.

"Ya, kalau yang paling fantastis kami jual tentunya crude oil ya. Kita tahu ada crude oil yang di awal pra-event," ujar Kuntadi di Kantor BPA, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan, minyak mentah ini dilelang dengan limit Rp800 miliar. Muatan kapal tanker itu berhasil dilelang dengan peningkatan dari limit lelang sebesar Rp900 miliar.

"Kita tahu ada crude oil yang di awal pra-event sudah kita jual itu harga limitnya di 800 miliar sekian dan sudah laku di angka 900 miliar sekian. Ada peningkatan," imbuhnya.

Kemudian, untuk barang yang paling diminati hingga perhelatan hari pertama BPA Fair itu adalah motor bongsor Harley Davidson berkelir biru.

Selain itu, harga paling murah dilelang pada acara BPA Fair terkait kasus pidana yang sudah inkrah. Patung-patung ini dilelang secara paketan mulai dari harga belasan juta rupiah.

"Kalau barang yang paling murah, ya kita lihat ada patung-patung yang memang itu, tapi itu kita jual secara paket sehingga nanti bisa dibeli secara borongan," pungkasnya.

Sekadar informasi, info lengkap lelang BPA Fair terlampir dalam situs bpafair.com. Harga lelang dan nilai jaminan uang pada setiap barang tertera dalam situs tersebut.

Adapun, peserta lelang juga wajib memiliki akun yang dibuat dalam situs bpafair.com. Setelah itu, masyarakat dapat memilih barang yang akan diikuti lelang dengan menyimpan uang jaminan.

Di samping itu, BPA Kejagung RI juga siap membantu masyarakat yang kebingungan saat mendaftar lelang ini melalui stand yang tersedia di BPA Fair.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tak ada toleransi bagi praktik pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang melanggar ketentuan, terutama setelah peristiwa longsor pada Maret 2026 menimbulkan korban jiwa.

Hanif menjelaskan langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia mengemukakan, pihaknya telah menetapkan eks Kadis Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka dalam kasus pelanggaran pengelolaan TPST Bantargebang.

Asep ditetapkan sebagai tersangka lantaran terjerat dalam dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pelanggaran itu diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” tutur Rizal.

Sekadar informasi, dalam rangkaian kasus ini sempat terjadi insiden longsornya gunung sampah pada (8/3/2026) di Bantargebang. Peristiwa ini telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru dalam kasus pelanggaran pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sementara ini, penegak hukum baru menetapkan satu orang tersangka berinisial AK yaitu eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, pihaknya masih mendalami peran pejabat dan ekspejabat lainnya dalam bencana lingkungan yang berulang di Bantargebang. "Ini masih kami dalami, bisa ke samping, ke bawah, ke atas," kata Rizal, dalam konferensi pers di Kantor KLH pada Selasa (21/4).

Maksud Rizal, bukan tidak mungkin pejabat lainnya yang jabatannya setara AK, di bawah AK, atau lebih tinggi dari AK jadi tersangka selanjutnya. Kasus pengelolaan sampah di Bantargebang naik cepat ke ranah pidana setelah insiden longsor kembali terjadi pada Maret lalu hingga memakan korban jiwa.

Sejauh ini, AK dijerat dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena dianggap absen melakukan pengelolaan sampah sesuai prosedur sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan hingga korban jiwa. Ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Dia juga dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena dianggap tidak melaksanakan perintah dalam sanksi administratif untuk pembenahan pengelolaan sampah. Ancaman penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. .

Belum terang apakah ada unsur korupsi dalam kasus pengelolaan sampah DKI Jakarta. Yang jelas, Rizal memastikan pihaknya akan mengkomunikasikan dengan penegak hukum temuan-temuannya.

“Nanti ketika ada kecurigaan kami, mungkin dalam pemeriksaan, ada hal-hal yang terkait undang-undang lain, apakah itu penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, kami sudah koordinasi dengan Bareskrim maupun Kejaksaan,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup menggelar penyelidikan terhadap pengelolaan sampah di lebih dari 400 kabupaten/kota yang kedapatan menerapkan sistem open dumping alias pembuangan sampah langsung di atas tanah. Penyelidikan di beberapa daerah berpotensi naik level ke penyidikan karena pelanggaran yang terus berlanjut.

Perkembangan ini disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan. “Ada beberapa yang berpotensi untuk naik (ke penyidikan),” kata Rizal, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (21/4).

Proses ini bisa berujung pada pemidanaan terhadap pejabat daerah yang bertanggungjawab, seperti dalam kasus Bantargebang. Sebagai informasi, Kementerian baru saja memulai proses penyidikan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terbesar di Indonesia itu ketika insiden longsor sampah terjadi di kawasan tersebut pada Maret lalu.

Kepolisian telah menetapkan eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK sebagai tersangka dalam kasus pidana lingkungan terkait TPST Bantargebang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Rizal menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah memberikan sanksi administrasi terhadap lebih dari 400 pemerintah kabupaten/kota sejak akhir 2024 atas pengelolaan sampah yang tak sesuai prosedur. Sanksi tersebut sekaligus memuat petunjuk pembenahan seperti penguatan sarana prasarana, penganggaran, personil, dan tata kelola.

Namun, hingga setahun setelah sanksi administratif diberikan, Kementerian masih menemukan banyak pelanggaran. “Sehingga ada peningkatan, pemberatan dari semula sanksi administrasi menjadi pidana,” ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup memberi tenggat waktu hingga akhir Juli untuk daerah mengakhiri sistem open dumping. Artinya, mulai 1 Agustus semestinya tidak ada lagi tempat pengolahan/pemrosesan sampah yang beroperasi dengan sistem tersebut lagi.

“Pak Menteri sudah menunjuk eselon II, penanggung jawab yang memonitor, nanti akan menginformasikan ke kami (perkembangannya),” ujar Rizal.

Eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Terancam Penjara dan Denda

Eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK terancam pidana kurungan dan denda dalam kasus pelanggaran pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Saat ditetapkan tersangka, AK baru saja menduduki jabatan sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta.

AK dijerat dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dia dianggap absen melakukan pengelolaan sampah sesuai prosedur hingga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, dan pencemaran lingkungan, hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Selain itu, dia dinilai tidak menjalankan perintah pemerintah pusat untuk pembenahan sebagaimana diatur dalam sanksi administrasi.

Ancaman hukuman sesuai Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan ancaman hukuman sesuai Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu dipenjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan tak menutup kemungkinan bakal adanya tersangka-tersangka lain. "Ini masih kami dalami, bisa ke samping, ke bawah, ke atas (yang terjerat pidana)," ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan bakal ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas insiden longsor sampah yang menyebabkan tujuh orang meninggal di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada Maret lalu.

“Mungkin minggu-minggu depan ya (diumumkan), menunggu kelengkapan prosesnya,” kata Hanif, saat ditemui di kantor Danantara pada Selasa (14/4). Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan tak menutup kemungkinan pemidanaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hanif tidak memerinci siapa-siapa yang akan terseret. Yang jelas, “Pengelola Bantargebang yang nanti harus bertanggung jawab terhadap kasus ini,” ucap dia. Sebagai informasi, TPST ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Longsor Mematikan yang Berulang

Longsor sampah yang terjadi di TPST Bantargebang pada awal Maret lalu disinyalir karena kelebihan kapasitas sampah, ditambah sampah ditempatkan langsung di atas hamparan tanah alias open dumping. Alhasil, longsor tak terelakkan ketika hujan lebat mengguyur lokasi dengan durasi lama.

Gunungan sampah yang longsor tepatnya berada di Zona IV C. Longsor menimpa warung, sejumlah truk sampah, hingga warga yang beraktivitas di area tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat di lokasi tersebut pernah terjadi longsor pemukiman pada 2003, runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung, dan amblasnya landasan yang menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai pada Januari 2026.

Sebelum insiden mematikan terakhir pada Maret lalu, Kementerian Lingkungan Hidup diketahui tengah melakukan penyidikan terkait praktik open dumping Bantargebang.

Kementerian menyatakan praktik open dumping melanggar aturan karena membahayakan keselamatan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Saat ini, Kementerian tengah dalam proses penertiban tempat-tempat pembuangan atau pemrosesan sampah yang masih menerapkan praktik ini.

Mikroplastik bukan hanya berasal dari kemasan plastik tapi tekstil. Sebab, tidak semua pakaian terbuat dari serat organik. Banyak juga pakaian yang terbuat dari bahan sintetis seperti poliester, nilon, akrilik, dan spandek.

Saat ini, mayoritas pakaian terbuat dari serat sintetis. Organisasi advokasi kesehatan dan keamanan konsumen, Public Interest Research Groups (PIRG), mencatat sekitar 60 persen pakaian yang diproduksi secara global berbahan serat sintetis. Sekitar 35 persen mikroplastik di laut diperkirakan berasal dari pakaian yang terbuat dari serat sintetis.

LSM di bidang lingkungan dan kesehatan Ecoton memperingatkan risiko kesehatan dari masifnya pencemaran mikropastik. Mikroplastik telah mencemari lingkungan hingga tubuh manusia. Berbagai riset menemukan mikroplastik di sperma, darah, dan air ketuban.

Masyarakat pun didorong untuk mengurangi pembelian baju baru berbahan sintetis, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Gunakan, rawat, dan tukar pakaian yang sudah ada untuk mengurangi serat mikro dan menekan fast fashion,” demikian tertulis, dalam unggahan Instagram Ecoton, pekan lalu.

Di Indonesia, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, porsi sampah plastik mencapai 19 persen dari total sampah nasional yang terdata pada 2023, sedangkan sampah kain sekitar 2,9 persen.

Tambahan Beban Mikroplastik dari Pakaian Bekas Impor

Organisasi lingkungan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Environment Programme (UNEP), mengutip laporan dari Ellen MacArthur Foundation, mengungkapkan produksi sampah tekstil global mencapai 92 juta ton tiap tahun, dan banyak di antaranya berakhir di negara-negara berpendapatan rendah.

“Pakaian yang dibuang kerap berakhir di negara-negara berpendapatan rendah. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah di negara-negara tersebut menyebabkan pakaian dibuang ke tempat pembuangan terbuka atau dibakar, dengan dampak lingkungan dan sosial yang serius,” demikian tertulis dalam rilis UNEP, tahun lalu.

Meski risiko lingkungannya besar, pemerintah Indonesia menyepakati impor pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat -- keputusan ini menuai kontroversi meskipun tujuannya untuk daur ulang. Kesepakatan ini masuk dalam Perjanjian Dagang Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani Indonesia dan AS pada 19 Februari lalu.

Di Artikel 2.8 jelas tertulis: “Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat guna mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri pakaian daur ulang Amerika Serikat yang sangat berkembang.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pakaian bekas cacah atau worn shredded clothing (SWC) akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kain perca dan produk tekstil lainnya, seperti benang daur ulang.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," kata dia melalui keterangan tertulis, Februari lalu.

Keputusan ini tetap menuai sorotan lantaran selama ini banyak sampah tekstil di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil. Namun, hanya 0,3 juta ton yang didaur ulang.