Bisnis.com, PEKANBARU — Tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada kuartal pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan realisasi PBBKB pada kuartal I /2026 mencapai Rp477 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sebesar Rp367 miliar.

“Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meskipun demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengakui masih menanggung utang tunda bayar dan kurang salur kepada kabupaten/kota se-Riau senilai total Rp800 miliar. Pelunasan seluruh kewajiban tersebut menjadi fokus utama Pemprov Riau sepanjang 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan untuk Kabupaten Siak, tunda bayar Pemprov Riau mencapai Rp72 miliar, dengan rincian kurang lebih Rp39 miliar untuk tahun 2024 dan kurang lebih Rp35 miliar lebih untuk tahun 2025.

"Jadi total ada sekitar Rp72 miliar utang tunda salur Pemprov Riau ke Kabupaten Siak. Kami akan lunasi tahun ini Insyaallah. Ini akan dikirim mungkin belasan miliar dulu. Ibu Bupati kemarin datang minta tolong dibayar berapapun untuk bayar TPP ASN, THR, dan lainnya. Saya bilang Insyaallah tahun ini kita fokus bayar, dan akan lunasi untuk bantu daerah," kata Hariyanto Selasa (10/3/2026).

SF Hariyanto memuji semangat Bupati Siak Afni Zulkifli yang gigih memperjuangkan hak-hak daerahnya di tengah tekanan fiskal yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia saat ini.

"Saya akui Bupati Siak, Ibu Afni ini semangatnya luar biasa. Saya melihat perjuangannya, menteri-menteri didatangi. Dia baru kemarin menemui saya, berjuang untuk ASN, untuk bayar gaji dan TPP," ujarnya.

Dia menjelaskan, anggaran Pemprov Riau saat ini hanya tersisa sekitar Rp8,2 triliun, hampir separuhnya tersedot untuk belanja pegawai.

Kondisi ini membuat sejumlah janji program belum bisa sepenuhnya dipenuhi pada tahun pertama kepemimpinan.

"Karena itu saya selaku Plt Gubernur juga bersama bupati, di tahun-tahun pertama ini mohon maaf mungkin belum bisa memenuhi janji politik kami. Mohon doanya Insyaallah tahun 2027 bisa terpenuhi," ujarnya.

Untuk mendongkrak pendapatan, SF Hariyanto menyatakan akan mengajak Forkopimda bersama seluruh bupati dan wali kota se-Riau bersinergi memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, mulai dari pajak kendaraan, galian C, pajak alat berat, hingga pajak bahan bakar.

Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan terima kasih atas perhatian Plt Gubernur kepada daerahnya. Dia tetap optimistis berbagai persoalan infrastruktur dan fiskal daerah dapat diselesaikan secara bertahap.

"Meski masih banyak jalan provinsi yang rusak, khususnya di sekitar Tualang, tapi pelan-pelan optimistis dibantu. Sudah banyak juga yang dibantu Pak Gubernur. Kami sangat berterima kasih dan mohon dukungannya selalu," pungkasnya.