Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan I/2026 menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp733,74 miliar atau 18,37% dari target APBD sebesar Rp3,99 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp658,71 miliar atau 17,68%.

“Peningkatan realisasi pajak daerah tertinggi berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia merinci, realisasi PBBKB hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp349,4 miliar atau 24,03% dari target. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp275,08 miliar atau 20,77%.

Menurut Ninno, sektor PBBKB menjadi salah satu penopang utama peningkatan pendapatan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak.

“Capaian ini menjadi sinyal positif bagi kinerja pendapatan daerah. Kami terus mendorong optimalisasi seluruh potensi pajak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Dengan tren positif ini, Pemerintah Provinsi Riau optimistis realisasi PAD akan terus meningkat seiring penguatan sistem pemungutan pajak dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebelumnya tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada triwulan pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan peningkatan PAD ini berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten.

Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meski demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mulai memperketat pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan galian C ilegal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini sejalan dengan arahan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang menilai sektor tersebut memiliki potensi besar untuk mendongkrak penerimaan daerah jika dikelola sesuai aturan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Vera Angelika, mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan pembinaan dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha, tanpa mengganggu iklim investasi.

“Pada prinsipnya kami mendorong kepatuhan tanpa menghambat iklim usaha. Pendekatannya melalui pembinaan, fasilitasi, serta penegakan aturan secara bertahap,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, perusahaan yang belum memiliki izin akan diberikan waktu untuk melengkapi dokumen perizinan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin operasional. Langkah ini bertujuan mengalihkan aktivitas usaha dari sektor informal menjadi formal.

“DPMPTSP tidak langsung menindak, tetapi mendorong legalisasi usaha agar ada kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor,” jelasnya.

Lebih lanjut, Vera menegaskan bahwa penataan izin pertambangan batuan atau galian C menjadi salah satu fokus utama tahun ini. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

“Kami akan merapikan izin pertambangan, khususnya galian C, sekaligus melacak potensi pendapatan yang hilang. Ini penting untuk mengetahui kerugian daerah dari aktivitas yang belum terdata,” katanya.

Selain itu, pihaknya menyatakan akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang selama ini beroperasi di luar ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh operasional tambang berjalan sesuai koridor hukum. Penertiban tambang ilegal, lanjutnya, penting untuk melindungi pelaku usaha resmi, menjaga lingkungan, serta mengamankan penerimaan daerah.

Pemprov Riau juga meminta seluruh perangkat daerah membuka akses data dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pengawasan tambang secara optimal. Dengan langkah tersebut, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor galian C diharapkan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada kuartal pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan realisasi PBBKB pada kuartal I /2026 mencapai Rp477 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sebesar Rp367 miliar.

“Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meskipun demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antara langkah yang sedang disiapkan adalah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan air permukaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan revisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.

"Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada 3 opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000," kata Ninno Wastikasari, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 yang mencapai sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

"Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD," ucapnya.

Sementara itu, terkait wacana pajak air permukaan untuk sektor perkebunan sawit, Ninno menyebutkan kebijakan tersebut merupakan usulan inisiatif dari DPRD Riau dan masih dalam tahap kajian.

"Pajak air permukaan sawit ini masih memerlukan kajian mendalam. Namun, skema serupa sebenarnya sudah diterapkan di Sulawesi Barat dan Sumatra Barat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ninno juga menyatakan Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus mematangkan kajian, agar kebijakan tersebut bila nantinya diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD daerah.

Sebelumnya DPRD Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dikelola oleh korporasi. Kebijakan ini ditegaskan tidak menyasar perkebunan rakyat melainkan hanya perusahaan besar yang menjalankan usaha sawit secara komersial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan, selain industri.

"Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis," kata Abdullah.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pada perkebunan rakyat. Fokus utama pemerintah daerah adalah kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar dan menggunakan sumber daya air permukaan secara masif.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

"1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini," katanya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

"Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama," ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan PAD.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, PEKANBARU-- DPRD Riau menyoroti masih minimnya setoran pajak daerah yang dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD).

Data pemprov mencatat kondisi fiskal Provinsi Riau pada akhir 2025 menunjukkan proyeksi realisasi pendapatan sebesar 86,77% atau senilai Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun.

Rinciannya, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,19 triliun atau hanya sebesar 80,59%, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp4,02 triliun atau sebesar 94,36%, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6,22 miliar atau sebesar 67,26%.

Sementara untuk realisasi belanja daerah sepanjang 2025 lalu tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau sebesar 83,70%.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, menegaskan upaya peningkatan PAD saat ini disebabkan daerah sudah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana bagi hasil atau dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus dimaksimalkan dari potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

"Masih banyak potensi pajak yang belum dipungut secara maksimal, salah satunya dari kendaraan bermotor dan angkutan truk yang menggunakan pelat nomor luar daerah atau non-BM," ujarnya Rabu (21/1/2026).

Selain itu, DPRD Riau juga tengah mendorong penyusunan dan penguatan peraturan daerah terkait pendapatan dari sektor kendaraan dan industri kelapa sawit yang kontribusinya dinilai masih sangat minim terhadap kas daerah.

Dia turut menyoroti rendahnya setoran pajak air permukaan dari pabrik kelapa sawit (PKS) di Riau. Dari sekitar 206 PKS yang beroperasi, setoran pajak air dinilai tidak sebanding dengan kapasitas produksi.

Menurutnya, penghitungan pajak tidak lagi perlu bergantung pada meteran air semata, melainkan harus berbasis kapasitas produksi dan kebutuhan air masing-masing pabrik agar tidak membuka celah praktik kongkalikong.

“Kita ingin perhitungan pajak air ini lebih adil dan transparan, berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan riil air. Supaya tidak ada lagi permainan dan potensi kebocoran PAD,” tegas Parisman.

Untuk memperkuat pengawasan, DPRD Riau menggandeng aparat penegak hukum, mulai dari Kapolda, Wakapolda hingga Kajati, agar optimalisasi PAD dapat berjalan lebih tegas dan terukur. Langkah ini dinilai penting mengingat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Selain itu, DPRD Riau juga memanggil sejumlah perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor alat berat, yang banyak menggunakan kendaraan pelat luar daerah. Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa keberatan utama perusahaan mengganti ke pelat BM adalah karena besaran pajak yang lebih tinggi di Riau.

Tak hanya itu, perbedaan aturan uji KIR bak truk antar daerah juga menjadi perhatian. Parisman menyebut, di Riau tinggi bak truk dibatasi maksimal 90 sentimeter, sementara di daerah lain seperti Sumatra Utara diperbolehkan di atas satu meter. Akibatnya, banyak pengusaha memilih mengurus KIR ke luar daerah.

“Kondisi ini harus kita bahas kembali regulasinya, supaya bisa lebih akomodatif, adil, dan tetap memberi dampak positif terhadap PAD Riau,” pungkasnya.

Sebelumnya, belanja modal Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengungkapkan jika pada tahun-tahun sebelumnya belanja modal berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3 triliun, maka pada tahun ini anggaran belanja modal hanya sekitar Rp600 miliar.

Syahrial menjelaskan, penurunan tersebut tidak terlepas dari masih adanya kewajiban keuangan pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Pemprov Riau tercatat memiliki utang tunda bayar Rp1,8 triliun dan sudah dibayar tahun lalu hingga tersisa sekitar Rp150 miliar. Sementara pada tahun 2025 masih terdapat sisa tunda bayar serta kewajiban pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota yang harus diselesaikan.

“Belanja modal kita memang turun cukup drastis karena kita masih menanggung kewajiban tahun-tahun sebelumnya. Ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pada tahun 2025 realisasi belanja modal Pemprov Riau tercatat sekitar 50%. Namun angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja berjalan sekaligus pelunasan utang dan sisa bayar tahun 2024. Kondisi tersebut menjadi fokus pembenahan pemerintah daerah pada tahun 2026.

“Di 2026 ini kita rapikan semuanya. Kita pastikan mana yang menjadi tunda bayar benar-benar belanja yang bersifat kontraktual, sehingga tetap bisa berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah,” jelas Syahrial.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengatasi defisit anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun.

Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menegaskan tim ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi pendapatan daerah secara lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami di pemprov saat ini sedang persiapan pembentukan Tim Optimalisasi PAD, sebagai forum awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya optimalisasi PAD," ujar Syahrial, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah potensi sumber pendapatan daerah yang masih dapat ditingkatkan. Mulai dari penguatan pengawasan, pendataan objek dan subjek pajak, hingga peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan PAD.

Selain itu, pihaknya juga membahas mekanisme kerja serta peran masing-masing perangkat daerah dalam Tim Optimalisasi PAD yang akan dibentuk.

Nantinya tim tersebut menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, daerah harus mampu meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan secara bertahap agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara serius dan terukur. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah agar potensi pendapatan yang ada dapat dikelola secara maksimal,” ujar Syahrial.

Dia menjelaskan, pembentukan Tim Optimalisasi PAD bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dan langkah strategis antar perangkat daerah. Dengan adanya tim ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan setiap potensi pendapatan daerah dapat digarap secara lebih efektif.

Syahrial juga menekankan pentingnya validitas data dan koordinasi berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD. Perencanaan berbasis data yang akurat dinilai akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Tim ini nantinya harus bekerja berdasarkan data yang valid dan analisis yang matang. Dengan perencanaan yang baik, optimalisasi PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau mempertanyakan alasan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan DBH sawit yang diterima daerah itu pada tahun anggaran 2026. Nilai DBH yang diterima dinilai jauh lebih rendah dari potensi yang seharusnya menjadi hak Provinsi Riau sebagai daerah penghasil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah hanya menerima angka DBH yang bersifat given atau diberikan saja dari pemerintah pusat, tanpa disertai penjelasan rinci maupun rekonsiliasi data produksi.

“Untuk DBH migas tahun 2025, Riau hanya menerima sekitar Rp352 miliar, padahal seharusnya bisa mencapai Rp500 miliar. Sementara untuk tahun 2026, DBH migas yang diterima hanya Rp152 miliar. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana perhitungan dan dasar penetapannya,” ujar Abdullah kepada Bisnis.

Pada saat menanyakan kepada pemerintah pusat di beberapa kesempatan sebelumnya, pihaknya dijelaskan bahwa pemotongan DBH migas Riau dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp352 miliar atau dipotong sekitar Rp148 miliar, itu disebabkan adanya budget sharing dari pusat ke daerah yang diperuntukkan ke subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kemudian dirinya juga menyoroti DBH sawit yang diterima Provinsi Riau pada 2026 yang hanya sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, angka tersebut juga tidak disertai penjelasan detail terkait dasar perhitungan DBH maupun data produksi sawit yang digunakan.

“DBH sawit juga sama, kita hanya menerima sekitar Rp30 miliar tanpa penjelasan. Padahal Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Seharusnya ada transparansi data,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghitung potensi DBH secara mandiri dengan mengumpulkan data produksi migas dan sawit di wilayah Riau.

Dari data tersebut, daerah dapat menghitung besaran hak yang semestinya diterima, termasuk porsi 2% yang menjadi bagian daerah.

“Kita bisa mengumpulkan data produksi migas dan sawit, lalu menghitung berapa sebenarnya hak Riau. Tapi faktanya, angka yang kita terima jauh di bawah potensi dan tidak dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun.

Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur. “Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah. Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengatasi defisit anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun.

Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menegaskan tim ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi pendapatan daerah secara lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami di pemprov saat ini sedang persiapan pembentukan Tim Optimalisasi PAD, sebagai forum awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya optimalisasi PAD," ujar Syahrial, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah potensi sumber pendapatan daerah yang masih dapat ditingkatkan. Mulai dari penguatan pengawasan, pendataan objek dan subjek pajak, hingga peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan PAD.

Selain itu, pihaknya juga membahas mekanisme kerja serta peran masing-masing perangkat daerah dalam Tim Optimalisasi PAD yang akan dibentuk.

Nantinya tim tersebut menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, daerah harus mampu meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan secara bertahap agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara serius dan terukur. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah agar potensi pendapatan yang ada dapat dikelola secara maksimal,” ujar Syahrial.

Dia menjelaskan, pembentukan Tim Optimalisasi PAD bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dan langkah strategis antar perangkat daerah. Dengan adanya tim ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan setiap potensi pendapatan daerah dapat digarap secara lebih efektif.

Syahrial juga menekankan pentingnya validitas data dan koordinasi berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD. Perencanaan berbasis data yang akurat dinilai akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Tim ini nantinya harus bekerja berdasarkan data yang valid dan analisis yang matang. Dengan perencanaan yang baik, optimalisasi PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau mempertanyakan alasan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan DBH sawit yang diterima daerah itu pada tahun anggaran 2026. Nilai DBH yang diterima dinilai jauh lebih rendah dari potensi yang seharusnya menjadi hak Provinsi Riau sebagai daerah penghasil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah hanya menerima angka DBH yang bersifat given atau diberikan saja dari pemerintah pusat, tanpa disertai penjelasan rinci maupun rekonsiliasi data produksi.

“Untuk DBH migas tahun 2025, Riau hanya menerima sekitar Rp352 miliar, padahal seharusnya bisa mencapai Rp500 miliar. Sementara untuk tahun 2026, DBH migas yang diterima hanya Rp152 miliar. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana perhitungan dan dasar penetapannya,” ujar Abdullah kepada Bisnis.

Pada saat menanyakan kepada pemerintah pusat di beberapa kesempatan sebelumnya, pihaknya dijelaskan bahwa pemotongan DBH migas Riau dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp352 miliar atau dipotong sekitar Rp148 miliar, itu disebabkan adanya budget sharing dari pusat ke daerah yang diperuntukkan ke subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kemudian dirinya juga menyoroti DBH sawit yang diterima Provinsi Riau pada 2026 yang hanya sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, angka tersebut juga tidak disertai penjelasan detail terkait dasar perhitungan DBH maupun data produksi sawit yang digunakan.

“DBH sawit juga sama, kita hanya menerima sekitar Rp30 miliar tanpa penjelasan. Padahal Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Seharusnya ada transparansi data,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghitung potensi DBH secara mandiri dengan mengumpulkan data produksi migas dan sawit di wilayah Riau.

Dari data tersebut, daerah dapat menghitung besaran hak yang semestinya diterima, termasuk porsi 2% yang menjadi bagian daerah.

“Kita bisa mengumpulkan data produksi migas dan sawit, lalu menghitung berapa sebenarnya hak Riau. Tapi faktanya, angka yang kita terima jauh di bawah potensi dan tidak dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun.

Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur. “Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah. Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau meraih Pendapatan Asli Daerah atau PAD senilai Rp3,7 miliar dari pengelolaan pelabuhan penyeberangan Roll On–Roll Off (Roro) lintasan Dumai—Rupat.

PAD tersebut dikelola melalui Dinas Perhubungan Provinsi Riau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Perhubungan Wilayah I.

Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I Dishub Riau, Henri Mardani menyebutkan realisasi PAD Tahun 2025 dari lintasan Dumai–Rupat mencapai Rp3,73 miliar atau 140,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,65 miliar.

“PAD retribusi pelabuhan penyeberangan Roro Dumai - Rupat berasal dari retribusi pass masuk, retribusi dermaga beton jembatan bergerak, serta retribusi kapal istirahat di dermaga,” ujarnya, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

Dia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi pelayanan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

Inovasi tersebut mencakup perbaikan sistem pelayanan yang sudah berjalan maupun pengembangan layanan baru yang masih dalam tahap persiapan.

Tidak hanya pada 2025, kinerja PAD dari sektor ini juga menunjukkan tren positif pada tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi PAD UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I tercatat sebesar Rp3,77 miliar melampaui target Rp2,5 miliar atau surplus Rp1,26 miliar setara 66,36% dari target.

Henri menambahkan, penyeberangan Roro Dumai—Rupat memiliki peran strategis sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan daratan Sumatra dengan Pulau Rupat.

Jalur ini mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan sektor pariwisata Pulau Rupat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Dengan tingginya volume pergerakan orang, barang, dan kendaraan, potensi PAD dari lintasan Dumai -Rupat akan terus meningkat. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan pelayanan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Riau diperkirakan sebesar Rp8,21 triliun, mencakup 86,77% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp9,47 triliun.

Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menjabarkannya dalam agenda refleksi akhir tahun 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Dia menyebutkan kondisi fiskal Provinsi Riau sepanjang 2025 menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, kinerja keuangan daerah masih berada pada jalur yang terkendali. Menurutnya, proyeksi realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp8,21 triliun.

“Proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah [PAD] sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59%. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah Provinsi Riau hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,93 triliun atau sebesar 83,70% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

SF Hariyanto menegaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib serta belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, meskipun Pemprov Riau harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau mengambil sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya dengan melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30% pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30% pada Oktober, November, dan Desember. Selain itu, kami tetap memastikan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah sumber pendapatan alternatif yang tengah dioptimalkan, di antaranya pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai aset daerah yang diharapkan mampu menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Riau optimistis keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga di tengah dinamika dan tekanan fiskal nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU - Program penghapusan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau memulihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp224,94 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau M Sayoga mengatakan program pengampunan denda PKB diperoleh dari dua tahap pengelenggaraan yakni pada 19 Mei hingga 19 Agustus 2025. Selanjutnya dilakukan diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

“Selama berlangsungnya program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat sebanyak 317.481 unit kendaraan memanfaatkan program ini,” ujarnya Kamis (18/12/2025).

Dia merincikan yang memanfaatkan program tersebut diantaranya kendaraan jenis bus tercatat sebanyak 168 unit dengan PAD sebesar Rp302,12 juta. Kendaraan jenis jeep sebanyak 8.956 unit dengan PAD Rp27,86 miliar.

Kemudian kendaraan jenis light truk sebanyak 2.753 unit dengan PAD Rp6,73 miliar serta microbus sebanyak 644 unit dengan PAD Rp1,02 miliar.

Untuk kendaraan jenis minibus, terdapat 55.720 unit yang memanfaatkan program ini dengan kontribusi PAD sebesar Rp84,77 miliar. Kendaraan jenis pick up tercatat sebanyak 16.502 unit dengan PAD Rp27,28 miliar, sedangkan sedan sebanyak 2.257 unit dengan PAD Rp4,1 miliar.

Selanjutnya, kendaraan roda dua mendominasi jumlah peserta program dengan total 219.716 unit dan menghasilkan PAD sebesar Rp36,29 miliar. Kendaraan roda tiga tercatat 206 unit dengan PAD Rp30,21 juta serta kendaraan jenis truk sebanyak 10.559 unit dengan PAD Rp36,52 miliar.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas meningkatnya antusiasme membayar pajak kendaraan. Ini menunjukkan kesadaran yang semakin baik akan pentingnya pajak sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Forum Bisnis Indonesia Economic Outlook 2026 yang jadi bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, digelar di Pekanbaru guna mengupas tuntas dinamika ekonomi Riau yang pada 2026 akan memasuki fase penuh tantangan.

Diskusi dengan tema Dilema Fiskal Riau 2026: Peluang, Risiko, dan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan ini menghadirkan pemangku kepentingan strategis dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, legislatif dan stakeholder terkait lainnya.

Diskusi berlangsung dinamis, terutama setelah Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa kapasitas fiskal daerah akan kembali tertekan tahun depan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merosotnya transfer pusat, serta meningkatnya kebutuhan belanja wajib menjadi sorotan utama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau melalui Kabid Perekonomian dan SDA, Abdul Madian, mengungkapkan bahwa realisasi APBD 2025 sampai Novembet sudah mencapai Rp6,98 triliun dari total anggaran Rp9,4 triliun. Namun, pada 2026 nilai APBD dipastikan turun menjadi Rp8,3 triliun.

“Kita akan kembali seperti zaman Covid. Rapat-rapat mungkin harus melalui Zoom lagi karena efisiensi mesti dilakukan. Bahkan ada satu kabupaten yang sedang mempertimbangkan pola satu minggu masuk kantor, satu minggu WFH,” ujarnya Senin (8/12/2025).

Dia menyebutkan penurunan paling signifikan terjadi pada PAD sektor kendaraan bermotor. Dari potensi Rp3 triliun, realisasinya saat ini hanya mencapai Rp1,4 triliun atau masih di bawah 50%. Dia mencontohkan, bahkan DKI Jakarta kehilangan pajak kendaraan hingga Rp2 triliun akibat transisi cepat kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Menurutnya, untuk realisasi APBD tahun ini hanya mencapai 85%–87% akibat penurunan transfer daerah. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Riau juga terus turun, dari 1% pada 2015 menjadi hanya 0,6%–0,7% saat ini.

Kemudian di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, dia menegaskan pentingnya memperbaiki ekosistem gambut dan kawasan pesisir. “Biaya perbaikan kerusakan jauh lebih mahal dibandingkan manfaat jangka panjangnya,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi besar ekosistem MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perputaran uangnya di Riau mencapai Rp7 triliun. “Harapannya, bahan bakunya berasal dari lokal sehingga ada kontribusi untuk daerah. Kalau tidak, ya kita hanya dapat sisa-sisanya saja,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Kadin Riau, Masuri, menyatakan bahwa penurunan PAD tidak hanya terjadi di Riau, tetapi menjadi fenomena nasional.

“Memang betul PAD Riau terus menurun, tetapi masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan. Ini perlu diperhatikan serius,” katanya.

Dia berharap Pemprov dapat membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi serta melobi pemerintah pusat agar lebih banyak anggaran strategis dialokasikan ke Riau. Dia juga menyoroti hambatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya KUR.

“Banyak pengusaha mengajukan KUR Rp500 juta hanya sekali, setelah itu tidak bisa lagi. Padahal ini penting bagi pengusaha pemula agar bisa naik kelas,” kata Masuri.