Bisnis.com, PEKANBARU — Tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada kuartal pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan realisasi PBBKB pada kuartal I /2026 mencapai Rp477 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sebesar Rp367 miliar.

“Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meskipun demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Riau diperkirakan sebesar Rp8,21 triliun, mencakup 86,77% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp9,47 triliun.

Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menjabarkannya dalam agenda refleksi akhir tahun 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Dia menyebutkan kondisi fiskal Provinsi Riau sepanjang 2025 menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, kinerja keuangan daerah masih berada pada jalur yang terkendali. Menurutnya, proyeksi realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp8,21 triliun.

“Proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah [PAD] sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59%. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah Provinsi Riau hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,93 triliun atau sebesar 83,70% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

SF Hariyanto menegaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib serta belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, meskipun Pemprov Riau harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau mengambil sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya dengan melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30% pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30% pada Oktober, November, dan Desember. Selain itu, kami tetap memastikan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah sumber pendapatan alternatif yang tengah dioptimalkan, di antaranya pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai aset daerah yang diharapkan mampu menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Riau optimistis keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga di tengah dinamika dan tekanan fiskal nasional.