Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal puluhan nama yang disetorkan oleh tersangka Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan saat ini pihaknya bakal fokus dalam pemeriksaan eks Waka BGN SOny Sonjaya

"Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Kemudian, Syarief menjelaskan bahwa setelah pihaknya mengantongi keterangan Sony terkait dengan puluhan nama yang disetorkan itu maka penyidikan pun bakal diperluas.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta itu juga menekankan, pengembangan kasus tidak hanya berkutat pada nama yang disetorkan Sony. Namun, informasi apapun nantinya bakal dilakukan pendalaman.

"Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya," imbuhnya.

Di samping itu, Syarief menyatakan saat ini korps Adhyaksa telah menerima permohonan justice collaborator (JC) dari Sony. Namun, permohonan itu belum dapat dikabulkan lantaran masih dianalisis.

"Permohonan itu sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan ya. Kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya itu yang kami pelajari saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan penataan ulang itu rampung dalam kurun waktu sebulan.

Prasetyo mengatakan penataan itu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Adapun, dari penataan ulang itu pemerintah menargetkan dalam kurun waktu sebulan bisa selesai.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa target tersebut dipasang untuk memacu lebih keras penguatan sistem pelaksanaan program MBG. Selepas penataan ulang, Prasetyo juga mengatakan bahwa setiap harinya perbaikan-perbaikan akan dilakukan.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan terhadap pembangunan tahun 2027 lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama, di mana sektor pendidikan dan kesehatan tetap berada di barisan terdepan skala prioritas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya tidak hanya berkomitmen untuk sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi secara statistik. Namun, pertumbuhan yang memiliki dampak nyata atau berkualitas. Salah satunya melalui penguatan layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Ia menegaskan program pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh goyah, meski ada koreksi anggaran akibat penyesuaian fiskal, yang membuat alokasi kewenangan provinsi berkurang hingga Rp2,8 triliun.

"Berkualitas itu artinya memastikan desa kebagian, masyarakat rentan juga kebagian. Pelayanan dasar harus terhubung dengan konsep ini agar pendidikan dan kesehatan menjangkau semua," ujar Khofifah, Rabu (15/4/2026).

Berbagai komponen dalam RKPD, tutur Khofifah, diproyeksikan sebagai fundamen yang vital dalam memastikan seluruh masyarakat sejahtera. Di sektor kesehatan, sejumlah proyek strategis segera rampung, seperti RS Mohammad Noer di Pamekasan dan pengembangan rumah sakit di Jember.

"Nantinya, terdapat lima rumah sakit regional yang tersebar strategis di Surabaya, Madiun, Malang, lalu Madura, hingga wilayah Tapal Kuda. Ini untuk memeratakan akses layanan kesehatan kelas satu di seluruh penjuru Jawa Timur," tegasnya.

Senada dengan arahan pemerintah pusat, Pemprov Jatim juga tengah menyiapkan kawasan metropolitan sebagai penggerak pertumbuhan baru. Fokusnya adalah ekonomi jasa, kreatif, dan digital.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan salah satu kunci penggerak ekonomi metropolitan adalah integrasi transportasi publik. Strategi yang diambil adalah memperkuat jejaring Trans Jatim, baik di wilayah Surabaya Raya maupun Malang Raya.

Tak hanya di darat, konsep maritim turut diperkuat melalui Trans Jatim Laut serta optimalisasi Pelabuhan Jangkar. Integrasi tersebut akan dipadukan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalur ganda (double track) hingga kereta bertenaga listrik.

"Saat ini kontrak teknis secara detail senilai 7 juta euro atau sekitar Rp140 miliar yang sudah berjalan. Ini konkret dan nyata," jelas Emil.

Selain mobilitas, Provinsi Jawa Timur juga dipersiapkan menjadi pusat swasembada energi. Emil membeberkan pemanfaatan gas alam di Bojonegoro untuk produksi metanol serta hilirisasi bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, yang diproyeksikan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Lebih lanjut, terdapat pula proyek Grass Root Refinery (GRR) di Tuban yang secara terus-menerus masih dikaji keberlanjutannya. Dengan begitu, Jawa Timur diprediksi menjadi pusat petrokimia dan sumber daya BBM nasional.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menekankan bahwa pembangunan transportasi publik dan energi adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh goyah oleh dinamika singkat.

"Jika kita ragu atau batal hanya karena ada sedikit goncangan, transportasi publik kita tidak akan pernah maju," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (27/1/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengumpulkan para menteri terkait untuk mendalami tindak lanjut kerja sama strategis di sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa, 27 Januari 2026. Pertemuan tersebut fokus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya,” tulis Teddy lewat rilisnya, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, pertemuan di Hambalang ini mencerminkan pendekatan langsung dan visioner Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa setiap kerja sama internasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, kemandirian bangsa, serta kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengenai progres penguatan pendidikan tinggi nasional khususnya di bidang kesehatan dan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) melalui kolaborasi internasional.

“Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melaporkan bahwa inisiatif Bapak Presiden Prabowo untuk membangun 10 kampus di bidang kesehatan dan STEM melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya mendapatkan respons yang sangat positif dari pihak mitra,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerja sama RI dengan Pakistan akan memperkuat sektor kesehatan.

Hal tersebut diungkap Prabowo dalam sambutannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan PM Pakistan, Shehbaz Sharif di Islamabad, Pakistan, Selasa (9/12/2025).

"Saya sangat senang dan bersyukur bahwa Pakistan bersedia membantu kami di bidang kesehatan dengan mengirimkan dokter, profesor, dan pakar Anda untuk membantu kami di sektor kesehatan," ujar Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan dokter hingga pakar dari Pakistan itu akan masuk dalam program pendidikan pemerintah di bidang kesehatan.

Dengan demikian, tenaga kerja di Indonesia diharapkan dapat menyerap ilmu dari profesor maupun ahli Pakistan di bidang kesehatan nantinya.

"Kami sangat membutuhkan dokter dan dokter gigi, dan saya sedang memulai program pendidikan besar-besaran di bidang ini. Jadi bantuan Anda akan sangat strategis dan penting bagi kami," imbuhnya.

Lebih jauh, Prabowo juga telah memerintahkan menteri di Indonesia agar bisa memperkuat hubungan dagang dengan pemerintah Pakistan untuk kepentingan masyarakat ke depannya.

"Dan yakinlah bahwa kita ingin bergerak secepat mungkin di semua bidang ini. Bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang kerja sama pertanian, dan ilmu pengetahuan serta teknologi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Farmaklik bersama OBATApps menggandeng 177 perguruan tinggi farmasi di Indonesia untuk memperluas peran platform digital di kampus kesehatan hingga ke ranah bisnis pendidikan. Founder Farmaklik Grup apt. Ridho Muhammad Sakti menegaskan OBATApps kini tidak hanya bergerak di layanan pembelajaran, tetapi juga menggarap pertumbuhan bisnis institusi kampus.

“Fokus OBATApps kini meluas pada pertumbuhan bisnis institusi. Lebih dari 40 persen potensi pendapatan kampus berasal dari sektor non-mahasiswa. Ekosistem yang OBATApps bangun akan memberikan pertumbuhan bersama, baik untuk akademik maupun bisnis,” jelasnya dalam keterangan, Senin (24/11/2025).

Selama sembilan tahun berkiprah, OBATApps telah mendampingi lebih dari 250.000 mahasiswa farmasi sebagai platform pembelajaran digital. Aplikasi ini diklaim membantu peningkatan kompetensi akademik, kesiapan karier, dan kelulusan Ujian Kompetensi.

OBATApps juga menyebut telah menjadi mitra strategis bagi lebih dari 50 kampus dalam mencapai target institusional. Target itu meliputi peningkatan akreditasi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga kelulusan Uji Kompetensi yang disebut mencapai 100 persen.

Ekspansi terbaru OBATApps menegaskan pergeseran dari teknologi pendidikan murni ke penguatan ekonomi digital kampus kesehatan. Selain pembelajaran, perusahaan menghadirkan layanan penyediaan alat laboratorium dan bahan habis pakai untuk kebutuhan praktik mahasiswa.

Anggota DPD RI asal Bengkulu Destita Khairilisani menilai perluasan peran OBATApps relevan dengan tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi. “OBATApps hadir bukan sekadar sebagai platform pembelajaran, tetapi juga inovasi teknologi yang mampu memperluas akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini langkah penting untuk menjawab tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, OBATApps juga menginisiasi pembentukan lebih dari 150 koperasi kampus sebagai simpul usaha institusi. Model tersebut diarahkan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan kampus yang berkelanjutan di luar biaya pendidikan.

Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI) Yusmaniar menilai keterlibatan industri dalam forum ini memperlihatkan ekosistem digital kampus farmasi mulai terhubung dengan sektor usaha. Keterlibatan industri nasional dan internasional dalam kegiatan ini menunjukkan OBATApps mendukung tujuan APDFI untuk meningkatkan kualitas institusi.

"Dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh mahasiswa,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Farmaklik bersama OBATApps menggandeng 177 perguruan tinggi farmasi di Indonesia untuk memperluas peran platform digital di kampus kesehatan hingga ke ranah bisnis pendidikan. Founder Farmaklik Grup apt. Ridho Muhammad Sakti menegaskan OBATApps kini tidak hanya bergerak di layanan pembelajaran, tetapi juga menggarap pertumbuhan bisnis institusi kampus.

“Fokus OBATApps kini meluas pada pertumbuhan bisnis institusi. Lebih dari 40 persen potensi pendapatan kampus berasal dari sektor non-mahasiswa. Ekosistem yang OBATApps bangun akan memberikan pertumbuhan bersama, baik untuk akademik maupun bisnis,” jelasnya dalam keterangan, Senin (24/11/2025).

Selama sembilan tahun berkiprah, OBATApps telah mendampingi lebih dari 250.000 mahasiswa farmasi sebagai platform pembelajaran digital. Aplikasi ini diklaim membantu peningkatan kompetensi akademik, kesiapan karier, dan kelulusan Ujian Kompetensi.

OBATApps juga menyebut telah menjadi mitra strategis bagi lebih dari 50 kampus dalam mencapai target institusional. Target itu meliputi peningkatan akreditasi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga kelulusan Uji Kompetensi yang disebut mencapai 100 persen.

Ekspansi terbaru OBATApps menegaskan pergeseran dari teknologi pendidikan murni ke penguatan ekonomi digital kampus kesehatan. Selain pembelajaran, perusahaan menghadirkan layanan penyediaan alat laboratorium dan bahan habis pakai untuk kebutuhan praktik mahasiswa.

Anggota DPD RI asal Bengkulu Destita Khairilisani menilai perluasan peran OBATApps relevan dengan tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi. “OBATApps hadir bukan sekadar sebagai platform pembelajaran, tetapi juga inovasi teknologi yang mampu memperluas akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini langkah penting untuk menjawab tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, OBATApps juga menginisiasi pembentukan lebih dari 150 koperasi kampus sebagai simpul usaha institusi. Model tersebut diarahkan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan kampus yang berkelanjutan di luar biaya pendidikan.

Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI) Yusmaniar menilai keterlibatan industri dalam forum ini memperlihatkan ekosistem digital kampus farmasi mulai terhubung dengan sektor usaha. Keterlibatan industri nasional dan internasional dalam kegiatan ini menunjukkan OBATApps mendukung tujuan APDFI untuk meningkatkan kualitas institusi.

"Dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh mahasiswa,” ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok, belum bisa menyelamatkan industri rokok dan menekan prevalensi perokok anak bila tak diimbangi pemberantasan peredaran rokok ilegal secara masif.

Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).

"Karena ketika cukai itu di freeze, itu juga tendensi ke rokok ilegal tetap tinggi. Kenapa? Karena rokok ilegal itu satu pack yang kecil, biaya produksinya paling hanya Rp 7 ribu. Bisa sampai ke end user dengan harga perkiraan saya Rp 10 ribu, bandingkan dengan rokok legal dengan harga Rp 24-25 ribu," tegas pria yang akrab disapa Wija itu.

Wija menjelaskan, pertumbuhan peredaran rokok ilegal tiap periodenya bisa mencapai 14-15%. Efeknya bukan hanya terkait dengan tekanan kepada industri, namun juga bisa langsung mengganggu penerimaan negara dari sisi cukai, bila peredaran rokok ilegal tak diberantas secara cepat dan efektif.

"Rata-rata kalau kita lihat dua tahun terakhir, cukai rokok itu sekitar Rp 216 triliun per tahun. Belum lagi kalau kita masukkan PPh Badan, PPh Individu, PPN, itu bisa Rp 300 triliun lebih. Sehingga bagi APBN kita ini sesuatu yang sangat penting juga," tuturnya.

Untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Wija menganggap, Presiden Prabowo Subianto seharusnya langsung turun tangan menggerakkan secara kolektif aparat penegak hukum atau APH dan otoritas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebab, peredarannya sudah sangat masif dari sisi industri rokok ilegal yang cukup banyak menyerap tenaga kerja, hingga peredaran yang berasal dari impor.

"Shadow economy di Indonesia ini sudah begitu dominan. Sudah 22,5% GDP. Salah satunya adalah rokok ilegal. Menarik jika Presiden mendorong pemberantasan shadow economy, ada impor tekstil ilegal, tambang ilegal, judol, kemudian pinjol ilegal, kemudian narkoba, ada rokok, dan lain sebagainya. Ini sebagai satu paket narasi. Narasi besar yang disampaikan oleh Presiden," papar Wija.

Menurut Wija, iklim industri rokok memang sepatutnya harus dijaga karena Indonesia sudah terlanjur menjadi produsen komoditas itu dan banyak menyerap tenaga kerja.

Lain halnya bila dibandingkan dengan negara lain yang bukan menjadi produsen, wajar bila fokus memberantas peredarannya dilakukan pemerintah meski legal dilakukan dengan harga mahal, namun tetap menjaga industrinya sendiri untuk barang-barang serupa, seperti industri senjata dan minuman keras di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.

"Mereka punya industri besar terkait itu, dan ini merupakan bagian dari kultur. Nah, Indonesia pun harus mengikuti cara berpikir mereka. Jadi mencari titik optimal," ucap Wija.

Yang menarik, meski negara-negara itu memfasilitasi barang-barang kena cukai karena menjadi bagian dari kekuatan ekonominya, mereka tetap menjaga generasi mudanya dari mengkonsumsi barang-barang itu secara ketat. Maka, Indonesia kata dia juga harus memperketat konsumsi rokok ke depannya bagi anak sambil menjaga iklim industri.

Upaya ini kata dia harus dilakukan lintas kementerian dan lembaga secara masif, tak bisa dikerjakan satu kementerian seperti Kementerian Keuangan.

"Amerika misalnya, ada anak kecil masuk superstore, kemudian lihat konter rokok aja itu langsung ditegur. Kalau membeli, ditanya KTP-nya. Jadi hal-hal seperti ini, ini sederhana, tapi perlu mulai kita tegakkan di Indonesia. Karena salah satu upaya untuk memperbaiki kesehatan terkait isu rokok dan yang lain-lain, itu adalah melalui education dan intergenerational," paparnya.