Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal puluhan nama yang disetorkan oleh tersangka Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan saat ini pihaknya bakal fokus dalam pemeriksaan eks Waka BGN SOny Sonjaya

"Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Kemudian, Syarief menjelaskan bahwa setelah pihaknya mengantongi keterangan Sony terkait dengan puluhan nama yang disetorkan itu maka penyidikan pun bakal diperluas.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta itu juga menekankan, pengembangan kasus tidak hanya berkutat pada nama yang disetorkan Sony. Namun, informasi apapun nantinya bakal dilakukan pendalaman.

"Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya," imbuhnya.

Di samping itu, Syarief menyatakan saat ini korps Adhyaksa telah menerima permohonan justice collaborator (JC) dari Sony. Namun, permohonan itu belum dapat dikabulkan lantaran masih dianalisis.

"Permohonan itu sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan ya. Kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya itu yang kami pelajari saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan penataan ulang itu rampung dalam kurun waktu sebulan.

Prasetyo mengatakan penataan itu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Adapun, dari penataan ulang itu pemerintah menargetkan dalam kurun waktu sebulan bisa selesai.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa target tersebut dipasang untuk memacu lebih keras penguatan sistem pelaksanaan program MBG. Selepas penataan ulang, Prasetyo juga mengatakan bahwa setiap harinya perbaikan-perbaikan akan dilakukan.

Bisnis.com, GARUT- Rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami kenaikan pada 2025.

Data terbaru dariBadan Pusat Statistik(BPS) menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp1,14 juta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.08 juta.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan tekanan pengeluaran yang semakin besar bagi masyarakat, terutama menjelang momentumIdul Fitriyang identik dengan lonjakan kebutuhan konsumsi.

Kepala BPS GarutSidik Edi Sutopomengatakan, peningkatan pengeluaran rumah tangga ini terlihat pada hampir seluruh kelompok komoditas, baik makanan maupun nonmakanan.

“Secara umum terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran masyarakat. Total pengeluaran per kapita naik dari sekitar Rp1,08 juta menjadi Rp1,14 juta per bulan,” kata Sidik, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kenaikan pengeluaran tersebut menggambarkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pergerakan ekonomi di daerah.

Berdasarkan data BPS Garut, pengeluaran terbesar masih berasal dari kelompok makanan, yang pada 2025 mencapai Rp666.519 per kapita per bulan, naik dari Rp647.995 pada 2024.

Komponen terbesar dalam kelompok makanan berasal dari makanan dan minuman jadi yang mencapai Rp200.872 per bulan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp191.570.

Sidik menjelaskan, tingginya pengeluaran pada makanan siap saji menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin praktis.

“Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi masih menjadi komponen terbesar dalam konsumsi pangan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pengeluaran untuk rokok juga masih tinggi. Pada 2025, rata-rata belanja rokok masyarakat Garut mencapai Rp107.631 per kapita per bulan, naik dari Rp105.380 pada 2024.

Jika dibandingkan dengan beberapa komoditas pangan lain, nilai pengeluaran rokok bahkan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk sumber protein seperti ikan, daging, maupun telur dan susu.

Sementara itu, beberapa komoditas pangan lainnya juga mengalami peningkatan pengeluaran, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bahan minuman, serta minyak goreng.

Di sisi lain, terdapat penurunan pengeluaran pada komoditas padi-padian. Pengeluaran masyarakat untuk kelompok ini turun dari Rp103.679 pada 2024 menjadi Rp83.258 pada 2025.

Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat atau kemungkinan dipengaruhi stabilitas harga beras pada periode tersebut.

Tidak hanya pada sektor makanan, peningkatan pengeluaran juga terjadi pada kelompok bukan makanan. Total pengeluaran nonmakanan naik cukup signifikan dari Rp436.001 menjadi Rp476.505 per kapita per bulan.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok aneka komoditas dan jasa yang melonjak dari Rp103.332 menjadi Rp134.226.

Selain itu, pengeluaran untuk pakaian, komoditas tahan lama, serta pajak dan asuransi juga mengalami peningkatan.

Menurut Sidik, peningkatan pengeluaran nonmakanan ini menunjukkan semakin luasnya kebutuhan rumah tangga masyarakat, terutama pada sektor jasa dan konsumsi barang sekunder.

Secara tradisional, periode menjelang Lebaran selalu diikuti lonjakan belanja masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, pakaian baru, hingga berbagai kebutuhan sosial seperti kegiatan silaturahmi dan tradisi keluarga.

“Konsumsi rumah tangga biasanya meningkat menjelang Lebaran karena ada kebutuhan tambahan seperti makanan, pakaian, hingga kegiatan sosial,” kata Sidik.

Ia menambahkan, tren kenaikan pengeluaran ini juga menjadi indikator penting dalam melihat kondisi daya beli masyarakat.

Meskipun terjadi peningkatan nilai pengeluaran, struktur konsumsi menunjukkan bahwa porsi belanja makanan masih mendominasi dibandingkan nonmakanan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya keseimbangan gizi melalui skema B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) guna mendorong pola konsumsi sehat sejak usia dini di sekolah.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal menegaskan edukasi B2SA di lingkungan sekolah merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran gizi sejak usia dini.

"Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia," kata Rinna dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Bapanas bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melakukan sosialisasi dan edukasi pola pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada 1.000 siswa SMPN 18 Kota Tangerang.

Ia menyampaikan penerapan B2SA tidak harus mahal, namun perlu pemahaman tentang komposisi pangan yang tepat dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Dengan pola konsumsi yang beragam dan seimbang, ketahanan pangan keluarga dapat diperkuat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.

Melalui edukasi B2SA, lanjut Rinna, Bapanas menanamkan kebiasaan konsumsi pangan yang baik sejak dini agar anak-anak memahami makan bukan hanya sekadar kenyang, tetapi harus memenuhi prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman.

"Dari sinilah lahir generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tegas Rinna.

Pola Pangan B2SA merupakan konsep konsumsi pangan yang mendorong masyarakat mengonsumsi aneka ragam sumber pangan dengan komposisi gizi seimbang dan terjamin keamanannya.

"Prinsip ini menekankan keseimbangan karbohidrat, protein, sayur, dan buah untuk mendukung kesehatan dan produktivitas," ucap Rinna.

Patra Perdana, siswa kelas VII SMPN 18 Kota Tangerang mengaku dirinya kini memahami bagaimana mengkonsumsi makanan yang seimbang sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh,

Menurutnya kegiatan itu menjadi momen pertama bersama teman-temannya untuk memahami bahwa makan bukan sekadar soal kenyang, tetapi tentang keseimbangan gizi untuk masa depan yang lebih sehat.

“Melalui acara ini kami akhirnya mengetahui yang namanya B2SA atau keseimbangan dalam porsi makan, kita memerlukan keseimbangan dalam gizinya antara karbohidrat, protein, buah-buahan dan sayuran agar asupan gizi kami terpenuhi secara seimbang," kata Patra.

Sementara itu, Kepala SMPN 18 Kota Tangerang, Puji Priyanto menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai edukasi mengenai keberagaman pangan sangat penting diberikan sejak dini.

Menurut Puji pemahaman tentang aneka ragam bahan makanan menjadi fondasi bagi anak-anak dalam membangun pola makan yang sehat dan seimbang dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal.

"Keanekaragaman makanan itu juga perlu untuk disampaikan kepada siswa dan siswi kita, yang mana itu merupakan suatu keharusan agar anak-anak kita itu mengenali bahan makanan, sehingga dapat menyeimbangkan pola makannya untuk tumbuh dan kembangnya," kata Puji.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perunggasan bakal mendapat katalis positif di momen kemeriahan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, skala dampak positif ini akan berbeda dirasakan oleh masing-masing pemain.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa mengatakan prospek penjualan emiten unggas di kuartal IV/2025 saat Nataru secara historis menjadi katalis positif karena konsumsi dan permintaan pangan meningkat.

"Hal ini bisa buat volume penjualan berpotensi naik, terutama untuk JPFA dan CPIN yang memiliki distribusi kuat dan skala perusahaan yang besar. Untuk emiten AYAM dan MAIN juga akan terdampak positif, tetapi karena perbedaan skala bisnis menjadikan dampaknya relatif lebih terbatas," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Membandingkan kinerja sembilan bulan pertama 2025 masing-masing emiten, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) membukukan pertumbuhan pendapatan 1,78% year on year (YoY) ke Rp50,60 triliun. Segmen ayam olahan berkontribusi 15,88% dari total pendapatan, yakni Rp8,04 triliun, turun 10,91% YoY.

Sementara itu, PT Japfa Comfeed Tbk. (JPFA) membukukan pertumbuhan penjualan neto 4,42% YoY menjadi Rp43,10 triliun. Segmen pengolahan hasil peternakan dan produk berkontribusi 17,92% atas total penjualan, atau Rp7,72 triliun. Angka tersebut meningkat 20,72% YoY.

Berikutnya, penjualan bersih PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) kontraksi 2,12% YoY menjadi Rp9,24 triliun. Dari angka itu, segmen makanan olahan berkontribusi 1,12%, atau Rp103,69 miliar. Angka ini tumbuh 10,78% YoY.

Terakhir, penjualan PT Janu Sejahtera Tbk. (AYAM) terpangkas 15,94% YoY menjadi Rp225,42 miliar. Segmen penjualan telur berkontribusi 7,34% dan nilainya turun 32,90% YoY menjadi Rp16,55 miliar, sedangkan segmen karkas ayam dan maklon berkontribusi 0,34% dengan nilai yang juga terpangkas 88,16% YoY menjadi hanya Rp778,11 juta.

Reydi melanjutkan, potensi kenaikan penjualan tersebut bisa tercermin pula dalam kinerja laba perusahaan asal ada kontrol harga bahan baku dan harga pokok produksi.

Selain akan tergantung pada efisiensi bisnis, menurutnya kekuatan sentimen Nataru hanya bersifat temporer. Kenaikan volume permintaan meningkatkan omzet emiten dalam kurun waktu tersebut, dan hal itu pula tercermin pada kinerja keuangan kuartal I/2025 kala ada momen Lebaran.

Dengan begitu, momen musiman seperti Nataru dan Lebaran memang menjadi siklus yang biasanya membantu kinerja laporan keuangan, tetapi bukan penentu utama kinerja tahunan.

"Persepsi investor terhadap emiten unggas di kuartal IV/2025 cenderung sudah mengantisipasi efek musimannya, sehingga biasanya investor sudah priced in. Pergerakan harga saham bisa terbatas di saat momentum terjadi," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon membentuk program Gapura Pangan sebagai strategi menjaga pasokan bahan pokok dan menekan fluktuasi harga di pasar.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan program ini lahir dari kebutuhan kota yang tidak memiliki sentra produksi pertanian skala besar.

Ketersediaan beras, jagung, telur, dan sayuran selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Kota Cirebon bukan wilayah penghasil pangan utama. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, diperlukan kerja sama dengan daerah lain yang menjadi produsen," kata Sumanto, Kamis (20/11/2025).

Langkah tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Fasilitasi Distribusi Pangan 2025 yang menjadi payung hukum pelaksanaan kerja sama antardaerah.

Regulasi ini mengatur sistem distribusi, ketersediaan pasokan, dan mekanisme subsidi biaya logistik bagi bahan pangan strategis.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Skema subsidi transportasi dan kemasan disiapkan agar hasil kerja sama dapat dijual di bawah harga pasar tanpa mengurangi keuntungan pelaku usaha.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan sekitar 96% kebutuhan pangan warga masih dipasok dari luar daerah.

Produksi beras lokal per tahun hanya berkisar di bawah 1.000 ton, sementara konsumsi masyarakat terus meningkat.

"Kami membuka peluang kolaborasi antarpelaku usaha lokal dengan daerah penghasil pangan seperti Indramayu. Upaya ini untuk memastikan ketersediaan pangan Kota Cirebon tetap terjaga," kata Elmi.

Tahap awal pelaksanaan Gapura Pangan dimulai dengan kerja sama antara Warung Peduli Inflasi (Waduli) dan Koperasi Merah Putih Kelurahan Kecapi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Makmur di Indramayu.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penyediaan beras premium untuk masyarakat Cirebon.

Kemitraan dijalankan dengan skema Business-to-Business (B2B) agar distribusi pangan lebih efisien. Pemerintah menilai, jalur B2B mampu memangkas rantai pasok panjang yang selama ini menyebabkan harga bahan pokok tidak stabil.

"Kerja sama langsung antara pelaku usaha dan kelompok tani dapat memangkas biaya logistik serta menekan margin distribusi yang terlalu besar," ucap Elmi.

DKP3 menargetkan program serupa untuk komoditas lain seperti telur, daging ayam, cabai, dan bawang. Komoditas tersebut menjadi prioritas karena sering memicu kenaikan inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan.

Untuk menjamin keberlanjutan program, Gapura Pangan diintegrasikan dengan sistem Warung Peduli Inflasi yang berfungsi sebagai unit distribusi bahan pangan strategis.

Melalui Waduli, pemerintah juga menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog ke masyarakat.

Kolaborasi antardaerah dan keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan membentuk sistem pasokan pangan yang lebih tangguh.

Pemerintah menargetkan harga pangan di pasar tetap terkendali tanpa membebani konsumen maupun pedagang kecil.

"Walau tidak memiliki lahan produksi besar, Cirebon bisa menjadi contoh daerah yang mampu menjaga ketahanan pangan melalui kemitraan lintas wilayah," tutur Sumanto.

Bisnis.com, CIREBON - Bulog Cirebon mulai menyalurkan sebanyak 10.000 bantuan 10.000 ton beras sebagai bagian dari program bantuan pangan yang menyasar warga di empat daerah, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

Kepala Bulog Cirebon, Imam Mahdi mengatakan, enyaluran ini juga disertai bantuan minyak goreng dengan volume yang diperkirakan mencapai sekitar 3.000 ton liter.

Imam menyebutkan proses distribusi ditargetkan rampung pada akhir November 2025, dengan harapan dukungan pasokan dari produsen tetap terjaga sepanjang pelaksanaan program.

"Untuk wilayah Kota Cirebon saja, Bulog menyalurkan bantuan kepada 25.303 Penerima Bantuan Beras (PBB). Masing-masing penerima memperoleh paket yang terdiri dari 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng," kata Imam, Jumat (14/11/2025).

Imam mengatakan, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima hingga periode akhir tahun, terutama untuk menjaga stabilitas konsumsi pangan rumah tangga.

Selain fokus pada penyaluran komoditas, lanjut Imam, Bulog juga memperhatikan kesiapan internal, terutama aspek tenaga kerja yang harus turun langsung ke lapangan.

Imam memastikan kondisi staf tetap aman dan siap menjalankan tugas distribusi meski volume pekerjaan meningkat signifikan.

Menurutnya, koordinasi antara gudang, transporter, dan aparat wilayah terus diperkuat untuk menghindari hambatan logistik yang berpotensi memperlambat distribusi.

“Ini kan penyaluran besar, banyak titik dan jadwalnya ketat. Tapi kondisi staf aman, mereka sudah terbiasa dengan skema penugasan serupa. Kami bagi tim agar distribusi berjalan paralel di beberapa lokasi,” kata Imam.

Salah satu tantangan utama penyaluran, lanjutnya, berada pada ketersediaan minyak goreng dari produsen. Meski stok beras relatif aman dan telah siap di gudang sejak awal bulan, distribusi minyak harus menunggu kelancaran pasokan industri.

Karena itu, Bulog berharap tidak ada gangguan suplai sehingga jadwal akhir November masih dapat dipenuhi.

“Target kami penyaluran selesai akhir November. Namun, ini sangat bergantung pada distribusi minyak dari produsen. Kalau lancar, kita bisa menyalurkan sesuai target,” ujarnya.

Dengan penyebaran titik distribusi yang luas, Bulog Cirebon kini bergerak simultan di empat daerah. Imam menegaskan bahwa seluruh proses akan terus dipantau untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.

Menurutnya, keberhasilan penyaluran tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan logistik, tetapi juga keakuratan data dan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta perangkat kewilayahan.

“Kami berharap seluruh penyaluran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini komitmen kami untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” kata Imam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari-Desember 2025 akan mencapai 34,77 juta ton. Angka itu naik 4,15 juta ton dibandingkan produksi pada periode 2024, berdasarkan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) di Oktober 2025.

"Potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Desember tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024," papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pudji menuturkan peningkatan produksi itu terjadi seiring dengan meningkatnya produksi padi Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG). BPS mencatat angka itu mengalami peningkatan sebesar 7,20 juta ton GKG atau 13,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Tiga provinsi dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada bulan Januari-Desember 2025 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, tiga provinsi dengan produksi padi (GKG) terendah yaitu Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, dan Papua Barat Daya.

Dalam kesempatan ini, BPS mengungkapkan produksi beras pada September 2025 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sebanyak 3,43 juta ton beras.

Produksi beras ini mengalami kenaikan sebanyak 0,27 juta ton beras atau 8,43% dibandingkan produksi beras di September 2024 yang sebanyak 3,16 juta ton beras

"Ini mengalami kenaikan sebanyak 0,27 juta ton beras atau 8,43% dibandingkan produksi beras di September 2024 yang sebanyak 3,16 juta ton beras," kata Pudji.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2025 ialah sebanyak 6,07 juta ton beras.