Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal puluhan nama yang disetorkan oleh tersangka Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan saat ini pihaknya bakal fokus dalam pemeriksaan eks Waka BGN SOny Sonjaya

"Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Kemudian, Syarief menjelaskan bahwa setelah pihaknya mengantongi keterangan Sony terkait dengan puluhan nama yang disetorkan itu maka penyidikan pun bakal diperluas.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta itu juga menekankan, pengembangan kasus tidak hanya berkutat pada nama yang disetorkan Sony. Namun, informasi apapun nantinya bakal dilakukan pendalaman.

"Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya," imbuhnya.

Di samping itu, Syarief menyatakan saat ini korps Adhyaksa telah menerima permohonan justice collaborator (JC) dari Sony. Namun, permohonan itu belum dapat dikabulkan lantaran masih dianalisis.

"Permohonan itu sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan ya. Kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya itu yang kami pelajari saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan penataan ulang itu rampung dalam kurun waktu sebulan.

Prasetyo mengatakan penataan itu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Adapun, dari penataan ulang itu pemerintah menargetkan dalam kurun waktu sebulan bisa selesai.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa target tersebut dipasang untuk memacu lebih keras penguatan sistem pelaksanaan program MBG. Selepas penataan ulang, Prasetyo juga mengatakan bahwa setiap harinya perbaikan-perbaikan akan dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan publik setelah melibatkan prajurit TNI sebagai pemateri dalam rangkaian persiapan keberangkatan.

Kegiatan tersebut digelar di Lanud Halim Perdanakusuma pada 4–9 Mei 2026 sebagai bagian dari program persiapan keberangkatan (PK) penerima beasiswa LPDP.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan materi dalam program tersebut difokuskan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan nasionalisme.

Dia menegaskan bahwa pemateri tidak hanya berasal dari unsur TNI, tetapi juga dari instansi pemerintah lainnya.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter," ujar Nyoman saat dihubungi, Senin (4/5/2025).

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program PK bukanlah hal baru.

Ia menyebut PK dilakukan melalui kombinasi materi dari narasumber relevan serta kegiatan luar ruang yang dirancang untuk melatih disiplin, ketangguhan, dan kemampuan adaptasi menghadapi tantangan studi di luar negeri.

"Terkait lokasi pelaksanaan, PK yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI," ujar Lukmanul kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa PK bertujuan memperkuat karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial penerima beasiswa.

Harapannya, para awardee dapat menjalani studi secara optimal dan bertanggung jawab sebagai penerima dana negara.

"Kegiatan PK ini telah dilaksanakan sejak awal program beasiswa LPDP digulirkan dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun non akademik," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelibatan TNI bertujuan memperkuat nasionalisme dan mental para penerima beasiswa.

Ia juga menyinggung adanya kasus penerima LPDP yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan.

"Jadi utamanya itu. Biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini, dan nyumbang ilmunya di sini," ujar Purbaya di kantornya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran dalam kegiatan tersebut tidak menjadi persoalan karena dianggap sebagai investasi jangka panjang.

"Di Halim kan? Ya enggak apa-apa. Itu investasi. Kalau nambah sedikit, enggak banyak kan pasti. Dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak saya," pungkasnya.

Pro-Kontra di Kalangan Pengamat

Keterlibatan TNI dalam pembekalan LPDP memunculkan perdebatan di kalangan pengamat pendidikan.

Pengamat pendidikan Ina Liem menilai keterlibatan TNI dapat menjadi bagian dari penguatan karakter, terutama dalam hal disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan.

"Dalam konteks pembekalan peserta LPDP, jika tujuannya adalah pembentukan karakter seperti disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan, maka pendekatan semi-militer bisa menjadi titik awal yang baik," ujar Ina kepada Bisnis.

Namun ia menekankan bahwa yang lebih krusial bukan siapa pematerinya, melainkan desain pembelajaran yang diberikan agar relevan dengan kebutuhan kompetensi masa depan.

Sebaliknya, pengamat pendidikan Edi Subkhan menilai pelibatan TNI dalam ruang pembekalan sipil berpotensi tidak tepat sasaran.

Ia menyoroti perbedaan makna “cinta tanah air” dalam perspektif militer dan akademik.

"Karakteristik tersebut berbeda dibanding cinta tanah air dan disiplin bagi awardee LPDP, yakni cinta tanah air ya dimaknai sebagai berkontribusi sesuai bidang keilmuan yang dipelajari untuk bangsa dan negara, bahkan dunia," ujar Edi.

Ia menilai pendekatan etika melalui diskusi dan simulasi akan lebih efektif dibanding pendekatan disiplin militer.

"Menurut saya lebih ditekankan ke soal etika saja, dengan diskusi, simulasi, dan sebagainya. Ini akan lebih efektif menurut saya ketimbang diminta baris-berbaris dan menghafal jargon atau yel-yel. Mengapa? Karena awardee LPDP ini calon ilmuwan, minimal pakar di bidangnya, bukan tenaga teknis lapangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah dorongan memperkuat pondasi ekonomi desa dan pesisir, pemerintah meluncurkan salah satu rekrutmen sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah pembangunan perdesaan Indonesia.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya menjanjikan transformasi rantai pasok dan distribusi bantuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan lama: seberapa siap tata kelola negara memastikan program ambisius ini berjalan bersih, efektif, dan berdampak nyata?

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa rekrutmen SDM untuk Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut program ini sebagai “investasi SDM terbesar” yang diarahkan langsung untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, peran koperasi desa tidak sekadar administratif, melainkan menjadi ujung tombak dalam memotong rantai distribusi yang panjang—yang selama ini kerap merugikan petani dan masyarakat kecil. Dalam skema ini, koperasi akan bertindak sebagai offtaker, menyerap hasil produksi masyarakat ketika harga pasar jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.

“Rekrutmen pegawai Kopdes Merah Putih ini adalah investasi SDM terbesar yang pernah dilakukan untuk desa-desa di Indonesia, dan akan jadi ujung tombak pakan masyarakat,” ujar Zulhas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Konsep tersebut, jika berjalan optimal, berpotensi mengubah struktur ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 43% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, sebagian besar di wilayah perdesaan. Ketergantungan pada tengkulak dan rantai distribusi panjang menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai tukar petani (NTP), yang pada awal 2026 berada di kisaran 117—naik tipis tetapi masih rentan fluktuasi.

Dalam konteks itu, kehadiran koperasi sebagai stabilisator harga dan distribusi menjadi krusial. Selain menyerap produksi, koperasi juga akan menjadi kanal distribusi bantuan sosial dan subsidi pemerintah, mulai dari pupuk hingga gas bersubsidi. Fungsi ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini kerap dikritik tidak tepat sasaran.

Namun, ambisi besar tersebut juga diiringi oleh skala rekrutmen yang luar biasa. Pemerintah membuka 35.476 formasi, terdiri atas 30.000 manajer koperasi desa dan 5.476 pegawai untuk kampung nelayan. Antusiasme publik melampaui ekspektasi: lebih dari 639.000 pelamar mendaftar, dengan sekitar 483.648 orang lolos seleksi administrasi.

Angka ini mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, tingginya minat masyarakat terhadap peluang kerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kedua, besarnya ekspektasi terhadap program pemerintah yang menjanjikan peran strategis di level akar rumput.

Proses seleksi pun dirancang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang selama ini digunakan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN). Dengan 72 titik lokasi ujian di seluruh Indonesia, pemerintah berupaya memastikan akses yang merata bagi peserta.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menekankan bahwa sistem ini menjamin objektivitas dan transparansi. Ia bahkan berulang kali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program tersebut. Menurutnya, tidak ada pungutan biaya dalam seluruh tahapan seleksi, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan.

Fenomena penipuan dalam rekrutmen memang bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan signifikan kasus phishing dan penipuan digital yang memanfaatkan momentum rekrutmen besar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses seleksi perlu diiringi dengan literasi digital yang memadai di masyarakat.

“Tidak ada biaya satu rupiah pun kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan. Tidak ada pungutan biaya apa pun, tidak ada jalur khusus dan tidak ada pihak yang dapat menjamin lulus,” ujarnya.

Sementara itu, tahapan seleksi tidak berhenti pada tes kompetensi. Peserta yang lolos akan mengikuti tes tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes mental ideologi, sebelum akhirnya diumumkan pada awal Juni 2026. Mereka yang terpilih juga akan menjalani pelatihan dasar, termasuk pelatihan kemiliteran sebagai bagian dari komponen cadangan (Komcad), serta pelatihan manajerial.

Dari sisi status kepegawaian, pemerintah menegaskan bahwa peserta yang lolos bukanlah ASN, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa skema penggajian dan status kepegawaian akan mengikuti sistem BUMN, khususnya melalui entitas Agrinas Pangan.

Hal ini menjadi pembeda penting, karena selama ini banyak masyarakat yang menganggap rekrutmen pemerintah identik dengan CPNS atau PPPK. Dengan status sebagai pegawai BUMN, fleksibilitas pengelolaan SDM diharapkan lebih tinggi, meski di sisi lain juga memunculkan pertanyaan tentang kepastian karier jangka panjang.

“Ini adalah pegawai BUMN, tentunya nanti skemanya mengikuti BUMN, sebab ini bukan seleksi untuk CPNS atau P3K. Yang daftar itu dari seluruh Indonesia aksesnya sama untuk semuanya,” tutur Rini.

Rini menambahkan bahwa setelah masa dua tahun, para pegawai akan bertransisi menjadi tenaga koperasi. Artinya, keberlanjutan karier mereka sangat bergantung pada kinerja koperasi itu sendiri. Model ini mencerminkan pendekatan semi-korporasi dalam pembangunan desa, yang menggabungkan prinsip bisnis dan pelayanan publik.

“Nanti setelah ini akan menjadi pegawai koperasi,” tambahnya.

Namun, di balik optimisme pemerintah, sejumlah pengamat melihat potensi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa program ini tidak lepas dari potensi politisasi, mengingat sifatnya yang top-down dan melibatkan intervensi pemerintah yang kuat.

Menurutnya, kebijakan yang bersifat elitis berpotensi menciptakan ruang tertutup dalam proses rekrutmen, meskipun secara formal diklaim transparan.

Dia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan publik yang kuat, proses seleksi dapat dipersepsikan sarat kepentingan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Studi dari berbagai lembaga, termasuk Transparency International, menunjukkan bahwa sektor rekrutmen publik sering kali menjadi titik rawan praktik korupsi dan nepotisme, terutama dalam program berskala besar.

Sebagai solusi, Trubus menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen. Kampanye transparansi, akses informasi yang terbuka, serta mekanisme pengaduan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas.

“Banyak pandangan yang mengatakan bahwa rekrutmen itu tidak mengenai unsur kebutuhan, lebih kepada kepentingan. Perlu strategi lain. Misalnya, melakukan kampanye publik, dibuka secara transparan dan ada partisipasi publik,” kata Trubus.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi program yang bersifat komprehensif. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak bisa diukur hanya dari aspek SDM, tetapi harus dilihat secara sistemik—mulai dari tata kelola, daya saing dengan sektor swasta, hingga dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal.

Hal ini relevan mengingat koperasi akan beroperasi di tengah persaingan dengan ritel modern dan jaringan distribusi yang sudah mapan. Tanpa strategi yang tepat, koperasi berisiko tidak mampu bersaing, atau bahkan menimbulkan distorsi pasar.

Selain itu, pelajaran dari program pemberdayaan sebelumnya juga menjadi catatan penting. Banyak program serupa gagal karena lemahnya tata kelola dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Trubus menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan.

Dalam konteks makro, program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kontribusi desa terhadap PDB nasional masih relatif kecil dibandingkan potensinya. Dengan memperkuat koperasi sebagai institusi ekonomi lokal, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar.

Namun, keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi di lapangan. Rekrutmen besar-besaran hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa SDM yang terpilih mampu menjalankan fungsi strategisnya secara efektif, sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya.

“Evaluasi harus berkala dan komprehensif, dari hulu ke hilir karena ini menyangkut sistemik. Jangan sampai pelaku usaha merasa pemerintah tidak adil dengan mendirikan koperasi ini. Perlu ada law enforcement yang tegas kepada pelanggar,” tandas Trubus.

Di tengah harapan besar, publik kini menunggu bukti nyata. Apakah Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang sesungguhnya, atau justru menjadi program ambisius yang tersendat di tengah jalan?

Jawabannya akan sangat bergantung pada satu hal yang sering kali menjadi penentu: tata kelola. Tanpa itu, bahkan program terbaik pun berisiko kehilangan arah.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat bawah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa situasi krisis global yang sedang berlangsung justru menjadi momentum untuk mempercepat berbagai kebijakan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi domestik sekaligus memperkuat investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, implementasi program MBG akan memberikan dorongan signifikan layaknya dongkrak terhadap aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat akar rumput. Program tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, tetapi juga untuk memperkuat daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

"Stimulus untuk pertumbuhan di tingkat akar rumput," ujar Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg berjudul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026).

Prabowo menyebutkan pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau sekitar 80 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Sasaran program ini mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan ibu menyusui.

“Program ini dirancang untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari, dan program ini menyumbang 11% dari anggaran pemerintah pusat tahun ini,” jelasnya.

Selain menjalankan program MBG, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memprioritaskan pembiayaan pada berbagai program strategis lainnya. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat serta penguatan peran koperasi desa.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana memperluas aktivitas ekonomi melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya mengerek tax ratio alias rasio pajak usai menjadi salah satu pertimbangan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Adapun, dalam satu dekade terakhir, tax ratio Indonesia selalu berada di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB. Bahkan, angkanya cenderung menurun seperti yang terjadi pada tahun lalu dari 10,08% pada 2024 menjadi 9,31% pada 2025.

Fitch sendiri memproyeksikan bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan salah satu upaya yang sedang didorong untuk mengerek penerimaan bersama Kementerian Keuangan adalah implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

"Nah kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan," jelas Airlangga di Jakarta, Selasa (5/3/2025).

Dia mengaku bahwa revisi prospek dari Fitch tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Airlangga menyatakan pemerintah akan mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan ke depan, terutama dalam memitigasi risiko dari sisi penerimaan negara yang dinilai lemah oleh Fitch.

MBG Jadi Motor Perekonomian

Lebih lanjut, Airlangga juga menanggapi sorotan Fitch terhadap tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program MBG yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB untuk periode 2025-2029, yang dinilai menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran negara.

Mantan menteri perindustrian itu pun membela pelaksanaan MBG. Menurutnya, berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation, program MBG bukan beban melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka menengah dan panjang.

"Dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi US$1 itu menghasilkan US$7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Ini adalah tantangan long term dan medium term, yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," ujarnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan program tersebut, Airlangga menyatakan bahwa MBG baru saja berjalan sehingga pemerintah akan terus melakukan pemerataan secara bertahap di lapangan.

Sorotan Terhadap Danantara

Selain MBG, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga masuk dalam catatan negatif Fitch. Lembaga pemeringkat yang berbasis di New York dan London itu memperingatkan potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara apabila mandat Danantara meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage).

Menyikapi sorotan tersebut, Airlangga menilai keraguan investor wajar terjadi mengingat Danantara adalah lembaga yang masih seumur jagung.

"Danantara kan organisasi Sovereign Wealth Fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian [Fitch] itu menjadi catatan," tuturnya.

Mengenai upaya pembuktian kinerja dan transparansi lembaga investasi tersebut ke depan, Airlangga menyerahkan prosesnya secara penuh kepada manajemen Danantara.

Lebih dari itu semua, Airlangga menilai yang paling krusial adalah Indonesia masih mampu mempertahankan peringkat utang di level 'BBB' atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

"Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah [perang Israel-AS vs Iran]. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade," katanya.

Sebagai catatan, Fitch Ratings merevisi prospek Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, seiring dengan ditahannya peringkat utang di level 'BBB' pada Rabu (4/3/2026).

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan strategi untuk membangun ekosistem industri semikonduktor berbeda dengan yang pernah dilakukan era Orde Baru (Orba).

Airlangga meyakini bahwa semikonduktor merupakan industri yang akan menjadi mesin pendorong baru dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

"Digitalisasi pertumbuhannya tidak linier tetapi eksponensial. Namun untuk tumbuh di sektor digitalisasi ada satu core yang harus dikuasai yaitu terkait dengan semikonduktor. Bapak Presiden sudah memberikan prioritas untuk semikonduktor," ujar Airlangga usai acara Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Oleh sebab itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjalin kerja sama strategis dengan raksasa desain cip asal Inggris, Arm Ltd.

"Dengan basis engineers di Cambridge, ini [mereka] yang akan ikut mengembangkan talenta kita, di mana ditargetkan talenta yang dibangun adalah 15.000 [insinyur] dalam waktu yang tidak terlalu lama," jelas Airlangga.

Belajar dari Kesalahan Era 80-an

Lebih lanjut, mantan menteri perindustrian itu memaparkan bahwa strategi pengembangan semikonduktor Indonesia saat ini mengambil rute yang berbeda dari negara lain, dengan fokus investasi di sumber daya manusia (SDM).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menyadari kesalahan yang dilakukan rezim Orba, yang mana fokus pada pembangunan pabrik peleburan (foundry). Meski saat itu mengolah bahan baku lokal, teknologinya masih sepenuhnya bergantung pada pihak asing.

"Ini untuk tidak mengulangi kesalahan pada tahun 80an, di mana kita hanya menggantungkan kepada assembling, testing, packaging dari Fairchild [perusahan semikonduktor asal AS]. Begitu Fairchild pergi, industrinya juga ikut terangkat," jelas Airlangga.

Guna merealisasikan target 15.000 talenta insinyur semikonduktor, Kemenko Perekonomian telah menggandeng sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia untuk menyusun peta jalan (roadmap) ekosistem sekaligus menyiapkan kurikulum khusus.

Airlangga menyebut Institut Teknologi Bandung (ITB) telah terlibat sejak awal dalam penyusunan ekosistem ini. Ke depan, pemerintah melalui kerja sama dengan Arm akan mengutamakan pelatihan bagi kampus-kampus yang telah terintegrasi dalam ekosistem tersebut.

"Selain ITB ada UI [Universitas Indonesia], Gadjah Mada, Brawijaya, Unair [Universitas Airlangga]," tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Emiten properti dan hospitalitas, PT Kota Satu Properti Tbk (SATU), secara resmi mengawali kalender manajerial tahun 2026 dengan melakukan penguatan fundamental pada aspek sumber daya manusia (SDM). Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan intensif bertajuk "Etos Revolution" yang bertujuan untuk merevolusi mentalitas kerja, produktivitas, serta loyalitas karyawan di seluruh lini bisnis perusahaan.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (28/01/2026) di Sphere Meeting Room Allstay Hotel Semarang ini menjadi momentum korporasi untuk menyelaraskan visi di tengah target ambisius tahunan. Pelatihan ini menghadirkan Kristian S. Hardianto, Owner PT Kota Satu Properti Tbk, sebagai pemateri utama yang memberikan arahan kepada jajaran staf hingga manajemen.

Dalam konteks industri yang kian kompetitif, investasi pada sumber daya manusia dipandang sebagai variabel penentu dalam mempertahankan pangsa pasar. Pelatihan ini diikuti oleh partisipan dari tiga unit bisnis utama korporasi, yakni Amaya Home Resort, Allstay Hotel Semarang, dan Allstay Ecotel Yogyakarta, yang menunjukkan integrasi operasional antar unit yang solid.

Kristian S. Hardianto dalam paparannya menekankan bahwa keberhasilan korporasi dalam jangka panjang tidak hanya bertumpu pada aset fisik, melainkan pada transformasi cara pandang karyawan terhadap tanggung jawab profesional mereka. Ia menggarisbawahi pentingnya melihat pekerjaan sebagai sebuah perjalanan transformasi diri yang utuh, bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban administratif.

"Etos kerja bukan soal seberapa lama kita berada di kantor, tapi seberapa besar dampak dan nilai yang kita berikan. Kita tidak hanya membangun properti atau mengelola hotel, kita sedang membangun masa depan dan memberikan kebahagiaan bagi konsumen kita," ujar Kristian S. Hardianto dalam sesi pelatihan tersebut.

Lebih lanjut, pelatihan ini memperkenalkan filosofi kerja yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan profesional secara komprehensif. Konsep tersebut merumuskan kerja ke dalam enam pilar utama, yakni kerja sebagai rahmat, ibadah, belajar, hobi, prestasi, dan cinta. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan dari sekadar kategori "baik" menjadi "berkesan" di mata konsumen.

Secara makro, dengan menanamkan mentalitas pantang menyerah, perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap unit bisnis mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap performa keuangan konsolidasi di akhir tahun buku 2026.

Antusiasme peserta yang tinggi selama sesi interaktif dan simulasi kerja sama tim menunjukkan adanya keselarasan energi di internal SATU. Penyelenggaraan "Etos Revolution" dipandang sebagai instrumen untuk mengubah standar operasional menjadi panggilan jiwa, yang pada gilirannya akan berdampak pada efisiensi kerja dan peningkatan kualitas layanan jasa di sektor real estat dan perhotelan.

Melalui inisiatif ini, manajemen PT Kota Satu Properti Tbk menegaskan kembali komitmennya untuk terus membangun SDM yang unggul dan adaptif. Langkah ini diproyeksikan akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan berkelanjutan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah, sekaligus memperkuat posisi SATU sebagai pemain kunci di industri properti nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Program Magang Nasional untuk lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi akan kembali dibuka pada 2026.

Airlangga belum menjelaskan kapan pastinya program magang fresh graduate itu kembali dibuka pada 2026. Kendati demikian, dia memastikan bahwa target kepesertaan sebanyak 100.000 lulusan baru perguruan tinggi, sama seperti target tahun ini.

Adapun, pemerintah sudah menggelar program magang fresh graduate sejak Oktober lalu dan akan berlangsung hingga April 2026.

“Tentunya kita akan lanjutkan program ini di tahun depan dengan [target] 100.000 juga. Kita ketahui biasanya perusahaan masa percobaan tiga bulan, tetapi ini enam bulan kita berikan kesempatan,” ujar Airlangga dalam Kompas100 CEO Forum, Rabu (26/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa durasi enam bulan ini dirancang melampaui masa percobaan (probation) standar korporasi yang umumnya hanya berlangsung tiga bulan.

Dengan begitu, diharapkan program ini membuka akses bagi lulusan baru untuk bekerja langsung di sektor industri maupun di lingkungan kementerian/lembaga.

Pemerintah turut memberi insentif berupa uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bagi peserta yang mengikuti program tersebut selama enam bulan penuh.

Airlangga menekankan bahwa program ini merupakan bentuk investasi pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui skema ini, pemerintah menanggung biaya uang saku peserta sehingga beban korporasi berkurang.

“Tentunya perusahaan diharapkan bisa memberikan pemagangan yang baik dengan pelatihan, dengan mentoring, dan juga bisa mereka bisa bekerja dengan kompetensi yang baik,” tambahnya.

Oleh karena itu, Airlangga meminta para CEO dan pelaku usaha untuk merespons positif dari sisi permintaan (demand side). Dengan adanya subsidi uang saku dari pemerintah, korporasi diharapkan dapat fokus menyediakan ekosistem pemagangan yang berkualitas, mencakup pelatihan dan pendampingan (mentoring) yang intensif.

Tujuannya, pasca-magang, para lulusan dapat beradaptasi dengan kebutuhan riil industri, melakukan penyesuaian keahlian (skill adjustment), serta memiliki kemampuan multi-skilling dan multi-tasking.