Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memprogeksikan surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini. Angka ini menyusut jika dibandingkan tahun 2024 dimana BI mencatatkan surplus sebesar Rp52,19 triliun.

Adapun proyeksi surplus ATBI 2025 ditopang oleh penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Di sisi lain, Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memproyeksikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau ATBI surplus sebesar Rp33,3 triliun pada akhir 2025. Berbekal capaian itu, Bank Indonesia menyatakan diri sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar kepada negara.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Diproyeksikan, penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, sambungnya, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

"Sehingga surplusnya Rp33,3 triliun [pada akhir 2025]. Dengan surplus yang besar ini, kami Bank Indonesia menjadi salah satu pembayar pajak terbesar," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebagai catatan, BI merupakan badan hukum publik sehingga termasuk wajib pajak badan. Adapun, tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 22%.

Jika surplus (laba bersih) BI mencapai Rp33,3 triliun maka bank sentral wajib menyetor PPh badan sebesar Rp7,26 triliun. Jumlah tersebut termasuk signifikan.

Sebagai perbandingan, PT Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang kerap memiliki laba bersih paling tinggi. Pada 2024, Pertamina mencatat laba bersih senilai US$3,13 miliar atau setara dengan Rp49,54 triliun.

Artinya, Pertamina wajib menyetor PPh badan sebesar Rp10,9 triliun ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angka tersebut tidak terlalu jauh dari setoran pajak BI sebesar Rp7,26 triliun.

Sebagai informasi, penerimaan BI berasal dari hasil pengelolaan aset valuta asing, kegiatan kelembagaan, dan administrasi.

Sementara itu, pengeluaran BI untuk pembayaran gaji dan penghasilan; manajemen sumber daya manusia; layanan sarana dan prasarana; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan; operasionalisasi kebijakan; pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital; pelaksanaan supervisi; program sosial dan pemberdayaan; hingga pajak.