Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membukukan surplus setelah pajak sebesar Rp76,79 triliun sepanjang 2025, melonjak 247,9% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,19 triliun.

Kenaikan surplus tersebut ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari pelaksanaan kebijakan moneter, termasuk keuntungan transaksi valuta asing, di tengah kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga serta pertumbuhan ekonomi domestik yang menguat.

Kinerja keuangan Bank Indonesia pada 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, total penghasilan bank sentral mencapai Rp253,48 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp228,67 triliun.

Pada saat yang sama, total beban turun menjadi Rp155,35 triliun dari Rp161,35 triliun pada 2024. Kondisi tersebut mendorong surplus sebelum pajak meningkat menjadi Rp98,13 triliun dari Rp67,35 triliun pada tahun sebelumnya.

Setelah memperhitungkan kewajiban pajak sebesar Rp21,94 triliun, BI membukukan surplus bersih Rp76,79 triliun.

Peningkatan kinerja tersebut terutama ditopang oleh pendapatan dari pelaksanaan kebijakan moneter yang mencapai Rp102,59 triliun. Komponen terbesar berasal dari keuntungan selisih kurs transaksi valuta asing sebesar Rp83,40 triliun.

Selain itu, BI juga memperoleh pendapatan bunga Rp12,24 triliun, pendapatan transaksi syariah Rp22,59 triliun, serta pendapatan transaksi aset keuangan sebesar Rp2,30 triliun.

Di luar kebijakan moneter, pendapatan dari pengelolaan sistem pembayaran tercatat Rp4,24 triliun, sedangkan pendapatan dari fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial mencapai Rp282,35 miliar. Sementara itu, pendapatan lainnya tercatat Rp261,92 miliar.

Perbaikan kinerja keuangan juga tercermin pada neraca Bank Indonesia. Total aset BI per 31 Desember 2025 mencapai Rp4.597,60 triliun, meningkat dari Rp4.420,57 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter yang mencapai Rp4.141,64 triliun.

Pos tersebut terdiri atas surat berharga dan tagihan dalam rupiah, surat berharga berbasis syariah, serta instrumen dalam valuta asing yang digunakan dalam pelaksanaan tugas bank sentral.

Di sisi aset, posisi emas yang dimiliki BI juga meningkat menjadi Rp198,35 triliun dari Rp106,55 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, hak tarik khusus atau Special Drawing Rights (SDR) pada lembaga keuangan internasional tercatat Rp145,19 triliun.

Adapun dari sisi kewajiban, uang kartal yang beredar mencapai Rp1.359,95 triliun pada akhir 2025, meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1.204,56 triliun.

Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter tercatat sebesar Rp2.108,61 triliun.

Dalam laporan tersebut, BI menjelaskan bahwa kondisi perekonomian domestik sepanjang 2025 relatif terjaga meskipun ketidakpastian global masih tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik internasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun mencapai 5,11%, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024 sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang tetap kuat.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia. Sepanjang 2025, inflasi tercatat sebesar 2,92% secara tahunan, ditopang oleh inflasi inti yang terkendali dan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah dan bank sentral.

Nilai tukar rupiah juga mampu dijaga di tengah tingginya tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Desember 2025, kurs rupiah berada di level Rp16.675 per dolar AS. Stabilitas tersebut didukung oleh kebijakan intervensi BI di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot maupun instrumen derivatif, serta peningkatan pasokan devisa dari eksportir.

Sementara itu, ketahanan sektor keuangan nasional tetap terjaga. Kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan pada 2025, berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 8%-11%. Pertumbuhan kredit investasi mencapai 21,06%, sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 4,52% dan 6,58%.

Likuiditas perbankan juga tetap memadai. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 28,57%, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,83% secara tahunan. Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level rendah, yakni 2,05% secara bruto dan 0,79% secara neto. Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat tinggi sebesar 25,89%.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menunjukkan stabilitas sistem keuangan tetap kuat dan mampu menopang fungsi intermediasi perbankan. Hal itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang ditempuh bank sentral sepanjang 2025.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi atau tumbuh 35,72% secara tahunan. Pertumbuhan juga ditopang oleh peningkatan penggunaan QRIS dan layanan BI-FAST yang semakin luas di masyarakat.

Atas laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dalam semua hal yang material. Menurut BPK, laporan keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2025 telah menyajikan secara wajar posisi keuangan dan surplus-defisit sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memproyeksikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau ATBI surplus sebesar Rp33,3 triliun pada akhir 2025. Berbekal capaian itu, Bank Indonesia menyatakan diri sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar kepada negara.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Diproyeksikan, penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, sambungnya, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

"Sehingga surplusnya Rp33,3 triliun [pada akhir 2025]. Dengan surplus yang besar ini, kami Bank Indonesia menjadi salah satu pembayar pajak terbesar," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebagai catatan, BI merupakan badan hukum publik sehingga termasuk wajib pajak badan. Adapun, tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 22%.

Jika surplus (laba bersih) BI mencapai Rp33,3 triliun maka bank sentral wajib menyetor PPh badan sebesar Rp7,26 triliun. Jumlah tersebut termasuk signifikan.

Sebagai perbandingan, PT Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang kerap memiliki laba bersih paling tinggi. Pada 2024, Pertamina mencatat laba bersih senilai US$3,13 miliar atau setara dengan Rp49,54 triliun.

Artinya, Pertamina wajib menyetor PPh badan sebesar Rp10,9 triliun ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angka tersebut tidak terlalu jauh dari setoran pajak BI sebesar Rp7,26 triliun.

Sebagai informasi, penerimaan BI berasal dari hasil pengelolaan aset valuta asing, kegiatan kelembagaan, dan administrasi.

Sementara itu, pengeluaran BI untuk pembayaran gaji dan penghasilan; manajemen sumber daya manusia; layanan sarana dan prasarana; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan; operasionalisasi kebijakan; pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital; pelaksanaan supervisi; program sosial dan pemberdayaan; hingga pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia posted US$41.05 billion trade surplus of in January–December 2025 , Statistics Indonesia (BPS) reported, marking a 31.02% increase from US$31.33 billion in the previous year.

This strong annual performance was reinforced by a continued monthly surplus in December 2025, when Indonesia booked a trade surplus of US$2.51 billion. With this result, the country extended its streak of trade surpluses to 68 consecutive months since May 2020.