Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membukukan surplus setelah pajak sebesar Rp76,79 triliun sepanjang 2025, melonjak 247,9% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,19 triliun.

Kenaikan surplus tersebut ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari pelaksanaan kebijakan moneter, termasuk keuntungan transaksi valuta asing, di tengah kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga serta pertumbuhan ekonomi domestik yang menguat.

Kinerja keuangan Bank Indonesia pada 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, total penghasilan bank sentral mencapai Rp253,48 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp228,67 triliun.

Pada saat yang sama, total beban turun menjadi Rp155,35 triliun dari Rp161,35 triliun pada 2024. Kondisi tersebut mendorong surplus sebelum pajak meningkat menjadi Rp98,13 triliun dari Rp67,35 triliun pada tahun sebelumnya.

Setelah memperhitungkan kewajiban pajak sebesar Rp21,94 triliun, BI membukukan surplus bersih Rp76,79 triliun.

Peningkatan kinerja tersebut terutama ditopang oleh pendapatan dari pelaksanaan kebijakan moneter yang mencapai Rp102,59 triliun. Komponen terbesar berasal dari keuntungan selisih kurs transaksi valuta asing sebesar Rp83,40 triliun.

Selain itu, BI juga memperoleh pendapatan bunga Rp12,24 triliun, pendapatan transaksi syariah Rp22,59 triliun, serta pendapatan transaksi aset keuangan sebesar Rp2,30 triliun.

Di luar kebijakan moneter, pendapatan dari pengelolaan sistem pembayaran tercatat Rp4,24 triliun, sedangkan pendapatan dari fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial mencapai Rp282,35 miliar. Sementara itu, pendapatan lainnya tercatat Rp261,92 miliar.

Perbaikan kinerja keuangan juga tercermin pada neraca Bank Indonesia. Total aset BI per 31 Desember 2025 mencapai Rp4.597,60 triliun, meningkat dari Rp4.420,57 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter yang mencapai Rp4.141,64 triliun.

Pos tersebut terdiri atas surat berharga dan tagihan dalam rupiah, surat berharga berbasis syariah, serta instrumen dalam valuta asing yang digunakan dalam pelaksanaan tugas bank sentral.

Di sisi aset, posisi emas yang dimiliki BI juga meningkat menjadi Rp198,35 triliun dari Rp106,55 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, hak tarik khusus atau Special Drawing Rights (SDR) pada lembaga keuangan internasional tercatat Rp145,19 triliun.

Adapun dari sisi kewajiban, uang kartal yang beredar mencapai Rp1.359,95 triliun pada akhir 2025, meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1.204,56 triliun.

Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter tercatat sebesar Rp2.108,61 triliun.

Dalam laporan tersebut, BI menjelaskan bahwa kondisi perekonomian domestik sepanjang 2025 relatif terjaga meskipun ketidakpastian global masih tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik internasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun mencapai 5,11%, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024 sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang tetap kuat.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia. Sepanjang 2025, inflasi tercatat sebesar 2,92% secara tahunan, ditopang oleh inflasi inti yang terkendali dan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah dan bank sentral.

Nilai tukar rupiah juga mampu dijaga di tengah tingginya tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Desember 2025, kurs rupiah berada di level Rp16.675 per dolar AS. Stabilitas tersebut didukung oleh kebijakan intervensi BI di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot maupun instrumen derivatif, serta peningkatan pasokan devisa dari eksportir.

Sementara itu, ketahanan sektor keuangan nasional tetap terjaga. Kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan pada 2025, berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 8%-11%. Pertumbuhan kredit investasi mencapai 21,06%, sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 4,52% dan 6,58%.

Likuiditas perbankan juga tetap memadai. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 28,57%, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,83% secara tahunan. Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level rendah, yakni 2,05% secara bruto dan 0,79% secara neto. Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat tinggi sebesar 25,89%.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menunjukkan stabilitas sistem keuangan tetap kuat dan mampu menopang fungsi intermediasi perbankan. Hal itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang ditempuh bank sentral sepanjang 2025.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi atau tumbuh 35,72% secara tahunan. Pertumbuhan juga ditopang oleh peningkatan penggunaan QRIS dan layanan BI-FAST yang semakin luas di masyarakat.

Atas laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dalam semua hal yang material. Menurut BPK, laporan keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2025 telah menyajikan secara wajar posisi keuangan dan surplus-defisit sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

IDXChannel - Pemerintah memiliki opsi baru dalam memenuhi kebutuhan mendesak pendanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satunya, bisa dengan meminta setoran surplus BI sebelum tahun buku berakhir.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025.

Dalam aturan baru tersebut, terdapat satu pasal tambahan yaitu Pasal 22A yang mengatur ketentuan mengenai tambahan setoran dividen, dividen interim, dan sisa surplus BI.

"Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," demikian bunyi Pasal 22A PMK 115 Tahun 2025, dikutip Selasa (6/1/2026).

Hal tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan capaian penerimaan negara atau adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.

Adapun permintaan penarikan surplus, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI. Jika surplus lebih kecil daripada perhitungan sisa suplus setelah laporan keuangan tahunan audited, BI menyetor kekurangan sisa suplus BI kepada
pemerintah.

Namun, jika lebih besar daripada perhitungan sisa suplus BI setelah laporan keuangan tahunan audited, pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus kepada BI. Pengembalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mekanisme ini, pemerintah menegaskan pengelolaan surplus BI tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian, sekaligus menjaga transparansi hubungan fiskal dan moneter.

Sisa Surplus BI adalah hasil kegiatan BI setelah dikurangi pembagian untuk cadangan tujuan sebesar 30 persen, dan sisanya dipupuk sebagai cadangan umum.

Dengan demikian, jumlah modal dan cadangan umum menjadi sebesar 10 persen dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.

PMK 115 Tahun 2025 merupakan revisi atas PMK Nomor 179 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.

PMK 115/2025 telah ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan diundangkan per 30 Desember 2025.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bisa menarik surplus Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan diundangkan pada 30 Desember 2025.

PMK 115/2025 merevisi PMK 179/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.

PMK baru ini menyisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 22A, yang termasuk dalam ketentuan tentang tambahan setoran dividen, dividen interim, dan sisa surplus BI.

“Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir,” demikian bunyi Pasal 22A PMK 115/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

Permintaan itu dapat diajukan dengan mempertimbangkan capaian penerimaan negara atau kebutuhan mendesak dalam rangka memenuhi pendanaan APBN.

Namun, permintaan itu akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama bank sentral sebagai otoritas moneter.

Bila sisa surplus BI lebih kecil dari perhitungan setelah laporan keuangan tahunan BI yang telah diaudit (audited), BI dapat menyetor kekurangan sisa surplus kepada pemerintah.

Sedangkan bila jumlahnya lebih besar dari perhitungan sisa surplus setelah diaudit, pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus kepada BI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan tersebut berlaku sejak PMK diundangkan, yang berarti dimulai pada 30 Desember 2025.

Sebagai informasi, sisa surplus BI adalah surplus hasil kegiatan BI setelah dikurangi pembagian untuk cadangan tujuan sebesar 30 persen, dan sisanya dipupuk sebagai cadangan umum.

Dengan demikian, jumlah modal dan cadangan umum menjadi sebesar 10 persen dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan serangkaian kebijakan tambal sulam APBN yang dikeluarkan pada akhir tahun lalu. Kebijakan ini ditempuh menyusul pelebaran shortfall penerimaan pajak dan risiko defisit APBN menembus angka 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Sekadar catatan bahwa simulasi Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) pada pertengahan Desember 2025, untuk menjaga defisit APBN tetap berada di angka 3%, maka penerimaan pajak harus mencapai Rp2.005 triliun atau ada selisih sebesar Rp71,9 triliun dari outlook senilai Rp2.076,9 triliun. Namun demikian, informasi yang dihimpun Bisnis, sejauh ini realisasi penerimaan pajak masih jauh dari panggang dari api.

Purbaya sendiri mengakui bahwa risiko pelebaran defisit dari outlook APBN 2025 yang mencapai 2,78%. Namun dia tetap meyakini bisa menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap PDB.

Menurut Purbaya, kendati penerimaan pajak loyo dan masih kurang Rp442,5 triliun dari target sampai dengan akhir November 2025, masih ada potensi penerimaan yang kemungkinan masuk ke dalam kas negara.

Dia menyebut secara spesifik mengenai setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan rampasan kerugian keuangan negara hasil korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu kendati nilainya secara total hanya Rp6,62 triliun.

"Kalau memang mepet-mepet ke atas 3%, kami kurangi ke bawah 3%. Tabungan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%," terangnya kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Purbaya mengaku sampai dengan saat ini pihaknya masih menghitung hasil final penerimaan dan belanja negara jelang tutup buku akhir tahun. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanggar UU.

"Yang jelas kami enggak melanggar undang-undang," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Setoran Surplus BI

Purbaya sendiri memperoleh tambahan penerimaan dari surplus Bank Indonesia (BI). Apalagi, pada akhir tahun lalu dia juga telah menerbitkan ketentuan baru yang bisa 'memaksa' atau meminta bank sentral menyetorkan surplus Bank Indonesia alias BI ke kas negara secara lebih awal.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan alias PMK No.115/2025 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

PMK No.115/2025 telah ditandatangani dan diundangkan pada 30 Desember 2025. Aturan ini sudah mulai efektif sejak saat itu atau tepat sehari sebelum tutup tahun buku.

Purbaya dalam pertimbangan beleid tersebut menyebut bahwa aturan baru itu diterbitkan untuk fleksibilitas pengelolaan PNBP dari surplus BI. Menkeu akan memiliki kewenangan ke BI untuk menyetorkan surplusnya secara lebih awal. "Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," demikian bunyi Pasal 22 A ayat 1 yang dikutip, Jumat (2/1/2026).

Adapun percepatan setoran surplus BI itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, pertimbangan capaian penerimaan negara. Kedua, pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.

Meski demikian, Purbaya dalam aturan baru itu juga menekankan bahwa permintaan mengenai setoran surplus lebih awal harus dikoordinasikan dengan otoritas moneter terlebih dahulu.

Adapun, jika jumlah sebagian sisa surplus BI sementara lebih kecil daripada perhitungan sisa suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan sisa surplus kepada Pemerintah.

Sementara itu, jika hitungannya lebih besar daripada perhitungan sisa suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tarik Dana dari Himbara

Selain meminta BI setor surplus lebih awal, Purbaya mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi. "Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini. "Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.

Tarik Utang Tenor Pendek

Di sisi lain, Purbaya juga berencana untuk meningkatkan porsi penerbitan surat utang jangka pendek, atau surat perbendaharaan negara (SPN), untuk pembiayaan APBN 2026. Kendati belum diketahui berapa porsi yang ditargetkan, porsi SPN setiap tahunnya hanya sekitar seperempat dari total penerbitan surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, SPN memiliki tenor pendek yakni 1, 3, 9 dan 12 bulan. Sementara itu, obligasi negara yakni SBN yang memiliki tenor di atas 1 tahun mendominasi porsi pembiayaan melalui SUN.

Pada kurun lima tahun terakhir saja, porsi SPN dari total SUN tidak sebanding dengan total penerbitan SBN. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, penerbitan SPN hanya senilai Rp33,5 triliun atau 4,7% dari total penerbitan SUN yakni Rp708,91 triliun.

Nilainya berbanding terbalik dengan porsi penerbitan SBN yakni mencapai Rp519,79 triliun atau setara 73,3% dari total issuance. Hal tersebut juga terjadi pada 2020, ketika penerbitan SPN hanya Rp57 triliun atau 4,9% dari total penerbitan SUN yakni Rp1.159 triliun.

Selanjutnya, porsi penerbitan SUN sempat meningkat yakni 5,51% dari total Rp980 triliun atau setara Rp54 triliun (2021), serta di 2022 yakni 9,1% dari total Rp751 triliun atau setara Rp69 triliun (2022).

Porsi SPN kembali mengecil ke 7% pada 2023 yakni setara Rp35 triliun dari total issuance Rp497 triliun, serta di 2024 lebih rendah yakni Rp33,5 triliun atau 4,7% dari total penerbitan SUN Rp708,91 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan ketentuan baru yang bisa 'memaksa' atau meminta bank sentral menyetorkan surplus Bank Indonesia alias BI ke kas negara sebelum tutup buku.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan alias PMK No.115/2025 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

PMK No.115/2025 telah ditandatangani dan diundangkan pada 30 Desember 2025. Aturan ini sudah mulai efektif sejak saat itu atau tepat sehari sebelum tutup tahun buku.

Purbaya dalam pertimbangan beleid tersebut menyebut bahwa aturan baru itu diterbitkan untuk fleksibilitas pengelolaan PNBP dari surplus BI. Menkeu akan memiliki kewenangan ke BI untuk menyetorkan surplusnya secara lebih awal.

"Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," demikian bunyi Pasal 22 A ayat 1 yang dikutip, Jumat (2/1/2026).

Adapun percepatan setoran surplus BI itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, pertimbangan capaian penerimaan negara. Kedua, pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.

Meski demikian, Purbaya dalam aturan baru itu juga menekankan bahwa permintaan mengenai setoran surplus lebih awal harus dikoordinasikan dengan otoritas moneter terlebih dahulu.

Adapun, jika jumlah sebagian sisa surplus BI sementara lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan Sisa Suplus kepada Pemerintah.

Sementara itu, jika hitungannya ebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Surplus Diproyeksi Susut

Adapun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini. Angka ini menyusut jika dibandingkan tahun 2024 dimana BI mencatatkan surplus sebesar Rp52,19 triliun.

Adapun proyeksi surplus ATBI 2025 ditopang oleh penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Di sisi lain, Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan ketentuan baru yang bisa 'memaksa' atau meminta bank sentral penyetoran surplus Bank Indonesia alias BI ke kas negara sebelum tutup buku.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan alias PMK No.115/2025 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

PMK No.115/2025 telah ditandatangani dan diundangkan pada 30 Desember 2025. Aturan ini sudah mulai efektif sejak saat itu atau tepat sehari sebelum tutup tahun buku.

Purbaya dalam pertimbangan beleid tersebut menyebut bahwa aturan baru itu diterbitkan untuk fleksibilitas pengelolaan PNBP dari surplus BI. Menkeu akan memiliki kewenangan ke BI untuk menyetorkan surplusnya secara lebih awal.

"Menteri dapat meminta BI untuk
menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," demikian bunyi Pasal 22 A ayat 1 yang dikutip, Jumat (2/1/2026).

Adapun percepatan setoran surplus BI itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, pertimbangan capaian penerimaan negara. Kedua, pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.

Meski demikian, Purbaya dalam aturan baru itu juga menekankan bahwa permintaan mengenai setoran surplus lebih awal harus dikoordinasikan dengan otoritas moneter terlebih dahulu.

Adapun, jika jumlah sebagian Sisa Surplus BI
sementara lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BIsetelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan Sisa Suplus BI kepada Pemerintah.

Sementara itu, jika hitungannya ebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited,
Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran Sisa Surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Surplus Diproyeksi Susut

Adapun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini. Angka ini menyusut jika dibandingkan tahun 2024 dimana BI mencatatkan surplus sebesar Rp52,19 triliun.

Adapun proyeksi surplus ATBI 2025 ditopang oleh penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Di sisi lain, Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memprogeksikan surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini. Angka ini menyusut jika dibandingkan tahun 2024 dimana BI mencatatkan surplus sebesar Rp52,19 triliun.

Adapun proyeksi surplus ATBI 2025 ditopang oleh penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Di sisi lain, Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.