Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukannya diri menjadi Justice Collaborator dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

"Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yg terlibat di dalam program unggulan presiden ini," ujar Krisna di Kejagung, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membagikan kabar terbaru mengenai program penyediaan sistem teknologi informasi atau IT bagi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS).

Ketua LPS Anggito Abimanyu menyampaikan pengadaan untuk sistem inti atau core system untuk BPR/BPRS akan dilaksanakan usai revisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) rampung dilakukan.

“Undang-undang P2SK sedang dibahas, setelah itu selesai, kita bisa mengeksekusi [pengadaan IT BPR/BPRS],” kata Anggito saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (10/2/2026).

Untuk itu, Anggito mengaku belum bisa memastikan kapan pastinya program ini akan dilaksanakan. Mengingat, realisasi program baru dapat dilaksanakan ketika UU P2SK selesai direvisi.

Sebagai informasi, rencana pengadaan IT untuk BPR/BPRS telah digaungkan sejak November 2024. Dalam catatan Bisnis, rencana itu pertama kali disampaikan LPS dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Kala itu, Purbaya Yudhi Sadewa yang masih menjabat sebagai Ketua LPS menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran berkisar Rp160 miliar untuk membangun sistem IT BPR/BPRS dan akan memulai pilot project terhadap 100 bank.

Dia mengatakan, LPS akan memberikan dukungan transformasi digital terhadap BPR/BPRS. Hal ini dilakukan mengingat posisi BPR/BPRS yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

“Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” katanya dalam pembukaan Munaslub Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo), dikutip dari siaran pers, Minggu (25/3/2025).

Menurutnya, langkah itu akan segera dimulai pada 2025 dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR dan BPRS. LPS menargetkan penerapannya secara menyeluruh apabila sistem tersebut rampung dievaluasi.