Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukannya diri menjadi Justice Collaborator dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

"Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yg terlibat di dalam program unggulan presiden ini," ujar Krisna di Kejagung, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan komprehensif soal viralnya video sepeda motor berlogo BGN di media sosial.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan meski pengadaan motor listrik masuk ke dalam perencanaan anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada 2026. Hal tersebut karena proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit," jelas Dadan dalam keterangan resmi tertulis di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menambahkan penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026.

"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," ujarnya.

Lebih lanjut, BGN menekankan seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Adapun produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan," tambah Dadan.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan.

Ia menambahkan motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dadan juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan realisasi pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," pungkas Dadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons video viral yang menampilkan deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Purbaya mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik dan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya pernah diajukan pada tahun lalu. Namun, ia menolak rencana tersebut karena dinilai belum menjadi prioritas.

"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurutnya, anggaran program MBG seharusnya difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.

"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan.

Ia menambahkan motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dadan juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan realisasi pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," pungkas Dadan.

[Gambas:Youtube]