Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita alias 3B tidak akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode hari libur.

Penghentian sementara distribusi itu berlaku untuk seluruh penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok non-peserta didik.

"Penghitungannya (penghentian layanan MBG) untuk peserta didik maupun non-didik. Kalau 3B itu termasuk non-didik," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Saat Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Sari mengatakan surat edaran itu diterbitkan untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG di seluruh SPPG.

Menurut dia, BGN sengaja memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang program secara menyeluruh.

[Gambas:Youtube]

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan penataan kembali program," ujarnya.

Libur sekolah secara nasional sendiri dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan ini berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya ketika MBG tetap disalurkan meski sekolah libur melalui mekanisme bundling atau pemberian makanan untuk beberapa hari sekaligus.

Sari mengatakan pada masa libur sekolah kali ini BGN memilih menghentikan seluruh distribusi MBG untuk sementara waktu agar dapat melakukan penataan ulang program dan evaluasi tata kelola secara menyeluruh.

"Mungkin rekan-rekan belum lupa ya waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG sistem bundling dan sebagainya. Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG," katanya.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada libur sekolah tahun ini. Dalam SE 12/2026 disebutkan penghentian distribusi juga berlaku pada hari libur sekolah semester ganjil maupun genap, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu.

Surat edaran itu juga menegaskan tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik selama periode hari libur. Kelompok non-peserta didik yang dimaksud mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Selain menghentikan distribusi makanan, BGN juga menghentikan pembayaran insentif operasional kepada dapur MBG atau SPPG yang tidak beroperasi selama masa libur.

Agustina menjelaskan selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi dapur yang belum beroperasi penuh atau belum mencapai kapasitas maksimal penerima manfaat.

Selain itu, karena tidak ada distribusi MBG selama masa libur, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tak akan menerima insentif tersebut.

"Maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujar Agustina.

BGN memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan. Saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Dengan asumsi insentif Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur, potensi efisiensi yang diperoleh mencapai sekitar Rp3,004 triliun.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000," katanya.

Selain penghentian sementara distribusi MBG, BGN juga tengah menjalankan program refocusing penerima manfaat guna memastikan intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran negara lebih efisien.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur bahwa selama periode hari libur, fasilitas SPPG tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun. Sementara petugas keamanan tetap menjalankan tugas secara bergiliran selama 24 jam sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta masyarakat dan para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan ruang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelesaikan proses evaluasi dan pembenahan tata kelola menyusul penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu protes dari sebagian mitra pelaksana.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan isu tersebut telah dibicarakannya langsung dengan Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, yang saat ini tengah memprioritaskan penataan organisasi dan pengelolaan program secara menyeluruh.

"Saya sempat berbicara dengan Bu Nanik sebagai Kepala BGN pada saat pelantikan. Memang fokus dari Bu Nanik adalah untuk pembenahan dan pengelolaan secara menyeluruh," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama BGN adalah evaluasi terkait alokasi program dan tata kelola operasional dapur-dapur MBG yang selama ini menjadi pusat pelaksanaan layanan makan bergizi bagi penerima manfaat.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah alokasi dan implementasi tata kelola dapur-dapur yang ada," katanya.

Qodari mengakui proses evaluasi tersebut tidak mudah karena pelaksanaan program selama ini telah melibatkan banyak mitra yang telah mengeluarkan investasi dan komitmen untuk mendukung operasional SPPG. Sejumlah mitra, kata dia, telah menyediakan lahan, melakukan renovasi bangunan, hingga membangun fasilitas fisik sebagai bagian dari persiapan program.

"Memang bukan hal yang mudah karena proses yang sudah berjalan sejauh ini juga telah melibatkan para mitra yang menyiapkan lahan, merenovasi bangunan, hingga melakukan pembangunan fisik," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah menilai evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan. Menurut Qodari, terdapat momentum yang harus dimanfaatkan untuk melakukan penataan sebelum program terus diperluas.

"Tetapi kembali harus ada satu titik di mana evaluasi itu harus dikerjakan dulu," katanya.

Ia menambahkan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan penutupan maupun evaluasi SPPG akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN karena lembaga tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan program.

"Untuk detailnya tentu harus ditanyakan kepada Ibu Nanik sebagai Kepala BGN," ujarnya.

Qodari mengungkapkan dirinya telah meminta Kepala BGN menyiapkan penjelasan yang komprehensif mengingat banyak pertanyaan yang muncul dari para mitra yang sebelumnya telah berproses dalam kepemimpinan BGN periode sebelumnya.

"Tentunya saya sudah berbicara dengan Bu Nanik dan meminta beliau menyiapkan penjelasan yang menyeluruh," katanya.

Menurut dia, pemerintah memahami keresahan para mitra yang telah terlibat dalam program sejak tahap awal. Namun, langkah evaluasi yang dilakukan saat ini diyakini bertujuan memperkuat fondasi program agar berjalan lebih baik ke depan.

Qodari menegaskan pembenahan yang dilakukan BGN tidak hanya menyasar aspek administrasi dan tata kelola, tetapi juga kualitas hasil akhir program, yakni makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.

"Kita yakin bahwa Ibu Nanik ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental dan menyeluruh agar tidak hanya tata kelola, tetapi juga produk yang dihasilkan, yaitu makanan bergizi, benar-benar memenuhi syarat gizi dan kualitasnya baik untuk kesejahteraan, kemajuan, serta kesehatan para penerima manfaat, terutama anak-anak Indonesia," tandas Qodari.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons video viral yang menampilkan deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Purbaya mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik dan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya pernah diajukan pada tahun lalu. Namun, ia menolak rencana tersebut karena dinilai belum menjadi prioritas.

"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurutnya, anggaran program MBG seharusnya difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.

"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan.

Ia menambahkan motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dadan juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan realisasi pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," pungkas Dadan.

[Gambas:Youtube]

Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan r

Jakarta (ANTARA) - Kita mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudut pandang yang keliru. Perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental, seperti makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi.

Semua itu memang penting, tetapi bukan inti persoalannya. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan: apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta basis ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya memandang MBG bukan semata program sosial, melainkan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam skala besar dan berkelanjutan perlu dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat.

Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran. Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar; sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul. Bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Pasar yang pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat.

Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas. Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT, yakni kepastian permintaan.

Di sinilah MBG selayaknya tidak hanya dibaca sebagai beban anggaran, tapi sebagai peluang ekonomi. Di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani. Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak dapat disamakan dengan daerah yang telah memiliki infrastruktur pasar lebih matang. NTT masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas pertanian, persoalan distribusi pangan, hingga keterbatasan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, melainkan dijadikan instrumen intervensi ekonomi yang secara sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal.

Apabila kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi. Anak-anak memang memperoleh makanan, tetapi petani lokal tidak mendapatkan pasar. Anggaran tetap terserap, namun ekonomi desa tidak ikut tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG —setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu— dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka program ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Hal ini sangat relevan mengingat struktur ekonomi NTT masih bertumpu pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, serta pelaku usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan berkelanjutan seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini perlu dipandang sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, hal ini berarti pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas dapat dipenuhi sekaligus, namun komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana. Upaya ini memerlukan pemetaan sentra produksi, pengaturan pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, serta kemitraan dengan pelaku usaha.

Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, melainkan menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani berperan sebagai produsen utama, sementara KADIN dan pelaku industri membuka akses pasar serta kontrak usaha. Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.

Jika seluruh unsur ini terhubung, MBG tidak lagi sekadar memberi makan siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal di NTT.

Kajian mengenai adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang ketika memiliki akses informasi, kelembagaan kelompok yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

Selama ini, konsumsi dan produksi kerap berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah membutuhkan makanan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa dengan kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar.

Dalam implementasinya di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha.

Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dapat ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, serta inovasi produksi berjalan secara berkelanjutan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan tetap stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil produksi. KADIN menjadi mitra strategis dalam penyusunan kontrak bisnis, perluasan akses pasar, serta penguatan investasi. Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT.

Bagi NTT, pendekatan seperti ini sangat relevan. Daerah ini membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Universitas Nusa Cendana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat, sementara KADIN dapat membuka peluang kemitraan bisnis. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan. Jika seluruh unsur tersebut dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan melampaui fungsi sosialnya.

Apabila keterhubungan ini terbangun, dampaknya akan signifikan. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, petani mendapatkan pembeli tetap, koperasi menjalankan fungsi ekonomi nyata, UMKM berkembang, dunia usaha hadir sebagai mitra, dan perguruan tinggi berkontribusi melalui inovasi. Pada saat yang sama, daerah akan memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem pangan lokal yang kokoh mampu meningkatkan penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membuat daerah lebih tangguh menghadapi gangguan ekonomi maupun logistik.

Peluang Besar Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi berbagai tantangan. Akan ada kekurangan, kesalahan, bahkan kemungkinan penyimpangan. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara pandang yang membuat persoalan insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi, tata kelola perlu diperkuat, dan pengawasan harus ditingkatkan. Namun, visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT sekadar menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Apabila pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, program ini berpotensi menjadi salah satu mesin ekonomi daerah paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Dalam jangka panjang, MBG bahkan dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, melainkan produsen yang terhubung dengan pasar institusional. Karena itu, MBG tidak seharusnya dipahami sebagai pengeluaran rutin semata, tetapi sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

*) Prof. Dr. Ir. D. Roy Nendissa, dosen Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis, Fakultas Pertanian UNDANA

Copyright © ANTARA 2026

Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya bercerita sempat kesulitan mengajak mitra untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat awal menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Awalnya Sony mengungkapkan selama satu tahun terakhir banyak dinamika yang dihadapi saat menjalankan program MBG.

"Setahun ini kalau saya ibaratkan permen nano-nano ya, rasanya banyak-banyak. Kenapa? Karena dinamikanya ya," cerita Sony dalam BGN Talks di akun Youtube BGN, Kamis (5/3).

Ia menyampaikan pada awal program berjalan sangat sulit meyakinkan masyarakat untuk bergabung menjadi mitra.

Sony menyebut dirinya harus "ngemis-ngemis" untuk meyakinkan mitra bergabung mendukung MBG hingga akhirnya terbentuk sebanyak 190 SPPG pada 6 Januari 2025 lalu.

"Saya masih ingat betul Januari tahun 2025, itu betapa susah kita meyakinkan masyarakat untuk bergabung mendukung program ini. Sampai harus ngemis-ngemis, telepon-telepon meyakinkan, dan akhirnya ada 190 SPPG pada 6 Januari 2025," ujarnya.

Namun, kondisi saat ini justru berbalik. Sony membeberkan kini kesulitan justru kesulitan untuk membendung antusias masyarakat dalam membangun SPPG.

Ia mengatakan selama satu tahun dua bulan program MBG berjalan, saat ini telah terbentuk sekitar 24.600 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.

"Sekarang kesulitan bukan kesulitan mencari, kesulitan membendung animo masyarakat yang demikian tinggi. Sangat-sangat tinggi ya dan Alhamdulillah dalam waktu cepat, sekarang sudah satu tahun dua bulan, itu 24.600 hari ini SPPG," kata Sony.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menyampaikan sekitar 24.675 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) telah dibangun di Indonesia tanpa memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sony menyebut program serupa MBG sudah lebih dulu ada di Jepang dengan dapur umumnya dibangun didukung penuh oleh pemerintah termasuk biaya pembangunannya. Adapun ia mengatakan beberapa perusahaan besar turut membantu pembangunan dapur umum tersebut.

"Dari 24.675 tersebut, saat ini ya, belum ada satupun bangunan yang dibangun menggunakan dana APBN. Nah, rata-rata di negara-negara lain itu didukung oleh pemerintah yang membangun infrastruktur. Di Jepang, infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar," ujar Sony dalam BGN Talks di akun Youtube BGN, Jumat (6/3).

Sony menerangkan apabila pembangunan SPPG tidak melibatkan mitra dan mengandalkan dana APBN, maka proses pengadaan barang dan jasa akan memakan waktu karena harus melalui kelompok kerja (Pokja) dan berbagai syarat administrasi.

"Bisa dibayangkan, kalau 24.675 SPPG yang pada hari ini, tadi saya lihat data terakhir, itu dibangun menggunakan dana APBN. Yang pertama, prosesnya berapa lama? Karena satu bangunan saja, proses pengadaan barang dan jasanya itu harus ada pokja dan syarat administrasinya," terangnya.

Selain itu, menurutnya, jika proyek pembangunan SPPG tersebut dikerjakan pemerintah, dikhawatirkan akan muncul celah terjadinya penggelembungan harga.

"Dugaan mark up mungkin ada, gitu kan, tapi dengan seluruh SPPG yang sekarang ada dibangun oleh mitra, oleh masyarakat, ada mark up nggak? Nggak ada, siapa yang mau mark up uang sendiri?" kata Sony.

Kemudian, faktor kecepatan juga menjadi kunci utama dalam membangun SPPG. Sony mengatakan pembangunan oleh pemerintah bisa membutuhkan waktu hingga lima bulan hanya untuk urusan birokrasi dan fisik sehingga akan menghambat jalannya program utama Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi kalau oleh masyarakat, dua bulan bisa jadi langsung operasional. Tidak ada BAST (berita acara serah terima), tidak ada berita acara serah terima, langsung bangun, langsung operasional," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengecek jumlah pemasok bahan pangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menegaskan tidak boleh ada monopoli pasokan oleh mitra atau yayasan dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mulanya mengatakan bahan baku pangan untuk dapur SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu atau beberapa pemasok tertentu, terutama jika pemasok tersebut merupakan perpanjangan tangan mitra pelaksana.

"Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga supplier saja. Apalagi supplier itu hanya sekadar perpanjangan tangan Mitra SPPG," kata Nanik dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/2).

Ia menegaskan penyelenggaraan program MBG justru harus memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar dapur sebagai pemasok bahan pangan.

Menurut Nanik, ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan program MBG.

Dalam aturan itu, penyelenggaraan program diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, serta badan usaha milik desa (BUMDesa).

"Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan BUMDesa," ujar Nanik mengutip Pasal 38 ayat (1) Perpres tersebut.

Ia menjelaskan setiap SPPG diwajibkan menggunakan bahan baku dari petani, peternak, nelayan kecil, koperasi, dan masyarakat sekitar agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh warga setempat. Untuk itu, setiap dapur MBG diminta menggunakan minimal 15 pemasok bahan pangan.

"SPPG harus menggunakan minimal 15 suplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," kata dia.

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala SPPG mengakui bahwa selama ini masih ada dapur yang hanya menggunakan satu hingga tiga pemasok, bahkan pasokan tersebut dikuasai oleh mitra pelaksana.

Menanggapi hal itu, Nanik langsung memerintahkan Koordinator Wilayah Surabaya dan Sidoarjo untuk melakukan pengecekan langsung ke seluruh SPPG.

"Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah suplier yang digunakan untuk memasok bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli oleh Mitra/Yayasan," ujarnya.

BGN menargetkan laporan jumlah pemasok bahan pangan di setiap SPPG dapat diterima dalam waktu satu minggu. Selanjutnya, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN akan menindak mitra yang terbukti mendominasi pasokan bahan pangan.

"Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya satu sampai tiga mitra, akan saya suspend," kata Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lonjakan permintaan dan pendapatan pengusaha tahu tempe hingga dua kali lipat, seiring berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan program MBG telah mendorong peningkatan permintaan kedelai, sekaligus menaikkan konsumsi tahu dan tempe di dalam negeri.

“Karena kebijakan [MBG] tersebut para pengusaha yang memiliki usaha di bidang tahu dan tempe mengalami peningkatan pendapatan dua kali lipat,” kata Tigor dalam diskusi dan demonstrasi memasak dengan kedelai AS di @america, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Tigor menyampaikan belum dapat memastikan seberapa besar pengaruhnya terhadap impor kedelai dari AS ke Indonesia.

“Tetapi yang pasti hal tersebut sudah memberikan dampak pada peningkatan permintaan kedelai, permintaan tahu dan juga tempe untuk program tersebut,” ujarnya.

Hingga saat ini, BGN telah menjangkau sekitar 60 juta porsi makanan setiap hari melalui 22.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam hal standar gizi, Tigor menyampaikan BGN menekankan keseimbangan antara karbohidrat, sayuran, buah, dan protein, baik nabati maupun hewani dalam program MBG, termasuk tempe dan tahu menjadi sumber protein nabati utama dalam menu tersebut.

“Dari sisi gizi, protein nabati dari tahu dan tempe memiliki kadar kolesterol lebih rendah dibanding protein hewani, sehingga sangat baik untuk kesehatan,” ujarnya.

“Tingkat kolesterol baik sebenarnya lebih baik di sana [kedelai] dibandingkan dengan yang berasal dari gandum atau hewani,” ujarnya.

BGN berharap, implementasi MBG tidak hanya meningkatkan konsumsi protein nabati di dalam negeri, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan kedelai antara Indonesia dan Negara Paman Sam.

“Kami berharap bahwa program ini akan meningkatkan pemahaman kita terhadap ketersediaan sumber kedelai, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diperluas untuk menyasar lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk lansia dan anak-anak yang putus sekolah.

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menurut Dadan, MBG selama ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun, serta anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas.

“Tadi Pak Mensos [Menteri Sosial] ingin berbincang lebih lanjut terkait mekanisme pemberian pada lansia. Tentunya itu menjadi tugas Kementerian Sosial, tapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah,” jelas Dadan.

Terkait mekanisme pemberian MBG, Dadan menegaskan bahwa Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) akan tetap menjadi pusat pelaksanaan. Di lokasi sekolah atau sekolah rakyat, makanan bergizi akan disiapkan dan didistribusikan oleh BGN, baik pada pagi, siang, maupun sore hari.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan MBG, memastikan seluruh kelompok rentan menerima nutrisi yang cukup, dan mendukung peningkatan kualitas gizi di Indonesia secara menyeluruh.

“Nanti mekanismenya harus kita bicarakan lagi, tapi yang jelas kalau untuk sekolah rakyat di mana ada sekolah rakyat, maka di situ ada SPPG dan makannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” tandas Dadan.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tetap mengutamakan kualitas dan keamanan, meskipun target capaian terus dikejar.

Hal tersebut disampaikan Dadan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target dikejar tapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan,” ujar Dadan.

Dadan mengungkapkan, hingga saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membentuk 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah melayani sekitar 60,7 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

“Alhamdulillah hari ini MBG sudah membentuk 22.275 SPPG dan sudah bisa melayani 60.700.000 penerima,” katanya.

Untuk meningkatkan mutu layanan, BGN akan segera membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memiliki standar kualifikasi yang baik dan aman.

BGN juga akan melakukan sistem gradasi terhadap SPPG berdasarkan kualitas layanan, mulai dari kategori unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. Selain itu, terdapat kemungkinan sejumlah SPPG perlu melakukan perbaikan serius agar dapat terus melanjutkan kegiatannya.

“Nanti akan kita gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C,” jelas Dadan.

BGN menargetkan sepanjang tahun 2026 fokus utama program gizi nasional adalah peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, serta penguatan literasi gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain peningkatan kualitas layanan, program MBG ke depan juga akan diperkuat dengan edukasi gizi kepada penerima manfaat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat, sehingga intervensi tidak hanya bersifat pemenuhan gizi jangka pendek.

“Penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga akan mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat,” pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan selama masa libur sekolah akhir 2025.

Kelompok tersebut tetap menjadi prioritas utama karena berada pada fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tidak boleh terputus dan tidak berkaitan dengan kalender pendidikan.

"Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (25/12).

Sementara itu, kebijakan berbeda diterapkan untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah selama masa libur. BGN menetapkan layanan MBG bagi anak sekolah bersifat opsional dan menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

"Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan," jelas Dadan.

BGN juga menyampaikan pelaksanaan MBG pada akhir 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, terutama untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Memasuki 2026, program MBG akan kembali berjalan secara serempak mulai 8 Januari 2026.

Sepanjang 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia, yang mencakup kesiapan dapur, distribusi, sumber daya manusia, serta penguatan standar keamanan pangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data keracunan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah di Indonesia. Dari catatannya ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak keracunan MBG.

Hal itu terlihat dalam paparan Dadan, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Dari paparannya, penerima manfaat yang terdampak dari Kasus Luar Biasa (KLB) di wilayah I mencapai 1.808 penerima, wilayah II ada 7.925 penerima, dan wilayah III ada 1.907 penerima, sehingga totalnya 11.640 penerima manfaat.

Hanya menurut data Kementerian Kesehatan total penerima manfaat yang mengalami kasus keracunan mencapai 13.371 orang, seperti yang dijelaskan Dadan.

Dadan menjelaskan total kejadian keracunan pangan di Indonesia mencapai 441 kejadian, sementara MBG menyumbang 221 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan di Indonesia.

Adapun dari datanya total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan harus rawat inap, mencapai 636 orang. Sedangkan dari data Kementerian Kesehatan mencapai 638 orang.

"Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004. Di kemenkes 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi," kata Dadan.

Namun menurut Dadan sebagian besar pemberian Makan Bergizi Gratis mayoritas sudah berjalan baik. Hingga saat ini sudah ada 1,8 miliar porsi yang diberikan kepada penerima manfaat.

"Alhamdulilah sebagian besar berjalan dengan baik," katanya.