Bisnis.com, JAKARTA — Emiten EBT milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$30,5 juta atau setara 23% dari laba bersih tahun buku 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (24/6/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$132,2 juta.

Dari jumlah tersebut, sebesar US$1,32 juta atau 1% disisihkan sebagai dana cadangan. Selanjutnya, sebesar US$30,5 juta atau sekitar 23% ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Adapun sisa laba bersih Barito Renewables Energy sebesar US$100,4 juta atau sekitar 76% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan.

Selain menyetujui penggunaan laba, RUPST juga memutuskan mengangkat kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris untuk masa jabatan sejak penutupan rapat hingga penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan.

Pemegang saham BREN mengangkat kembali Tan Hendra Soetjipto sebagai Direktur Utama. Adapun Agus Sandy Widyanto, Kenneth Lee Riedel, dan Hsing Chee Chiam kembali menjabat sebagai direktur perseroan.

Di jajaran dewan komisaris, Agus Salim Pangestu, putra Prajogo Pangestu, kembali dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Tan Suan Swee, David Kosasih, dan Merly diangkat kembali sebagai komisaris. Adapun Tan Ek Kia dan Cholanat Yanaranop kembali menjabat sebagai Komisaris Independen.

Susunan manajemen BREN untuk periode jabatan baru adalah sebagai berikut:

Direksi

• Direktur Utama: Tan Hendra Soetjipto
• Direktur: Agus Sandy Widyanto
• Direktur: Kenneth Lee Riedel
• Direktur: Hsing Chee Chiam

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu
• Komisaris: Tan Suan Swee
• Komisaris: David Kosasih
• Komisaris: Merly
• Komisaris Independen: Tan Ek Kia
• Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

Dari sisi kinerja, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) membukukan laba bersih sebesar US$43,01 juta atau sekitar Rp728,98 miliar (kurs Rp16.949 per dolar AS) pada Januari-Maret 2026. Laba bersih tersebut tumbuh dua digit secara tahunan, sejalan dengan pendapatan perseroan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, pendapatan BREN naik 9,8% year on year (YoY) menjadi US$165,16 juta. Mayoritas pendapatan tersebut didapat dari kontrak dengan pelanggan, senilai US$112,46 juta, atau tumbuh 10,1% YoY.

Perinciannya, penjualan listrik naik 15,4% YoY menjadi US$80,16 juta dan penjualan uap terkoreksi tipis 1,1% YoY menjadi US$32,30 juta.

Berikutnya, dari segmen pendapatan sewa operasi BREN membukukan kenaikan 10,2% YoY menjadi US$42,23 juta. Sedangkan dari segmen pendapatan sewa, pembiayaan meningkat 4,4% YoY menjadi US$10,47 juta.

Di sisi lain, BREN juga mencatat sejumlah pos beban, yakni beban depresiasi dan amortisasi naik 10,2% YoY menjadi US$25,75 juta, beban keuangan turun 4,9% YoY menjadi US$27,79 juta, lalu ada beban pajak penghasilan yang meningkat 11% YoY menjadi US$38,61 juta.

Kenaikan sejumlah pos beban yang diikuti dengan pertumbuhan solid pendapatan membuat laba periode berjalan BREN dalam triwulan pertama 2026 naik, tepatnya sebesar 24% YoY dari US$42,40 juta menjadi US$52,57 juta.

Sementara dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$43,01 juta, meningkat 25,6% dari US$34,24 juta dalam periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan, BREN per akhir Maret 2026 membukukan kenaikan aset sebesar 1,9% year to date (YtD) sebesar US$3,94 miliar. Jumlah liabilitas perseroan naik 0,7% YtD menjadi US$3 miliar, sedangkan jumlah ekuitas tumbuh 6% YoY menjadi US$936,44 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT), menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$8,5 juta dari laba bersih tahun buku 2025 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (25/6/2026).

Nilai dividen tersebut setara dengan 1,7% dari laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

"Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB," jelas manajemen Barito Pacific dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Selain dividen, pemegang saham juga menyetujui penyisihan dana sebesar US$1 juta atau setara 0,2% laba bersih sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Adapun, sebagian besar laba bersih, yakni US$480,3 juta atau sekitar 98,1%, ditetapkan sebagai laba ditahan guna mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha perseroan.

Keputusan tersebut mencerminkan strategi BRPT yang tetap mengutamakan penguatan kapasitas bisnis dan ekspansi jangka panjang di tengah transformasi grup menjadi platform usaha terintegrasi.

Manajemen menyampaikan bahwa sepanjang 2025 perseroan terus memperkuat struktur holding melalui diversifikasi portofolio bisnis guna menopang pertumbuhan berkelanjutan.

Pada sektor petrokimia, anak usaha BRPT, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), menyelesaikan akuisisi Shell Energy and Chemical Park yang kini beroperasi sebagai Aster Chemicals and Energy Pte Ltd (Aster). Akuisisi tersebut menambah aset strategis berupa kilang pengolahan minyak mentah, ethylene cracker, dan fasilitas kimia hilir.

Di lini kimia, CAP juga melanjutkan pengembangan pabrik Chlor-Alkali dan Ethylene Dichloride serta menyelesaikan akuisisi fasilitas produksi high density polyethylene (HDPE) dari Chevron Phillips Singapore Chemicals melalui Aster.

Sementara itu, pada segmen infrastruktur, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) berhasil melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) dan menghimpun dana sebesar Rp2,37 triliun, memperkuat integrasi bisnis infrastruktur dalam ekosistem grup.

Pada bisnis energi terbarukan, melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BRPT), kapasitas terpasang panas bumi meningkat menjadi 910 megawatt (MW). Kenaikan tersebut ditopang oleh rampungnya proyek Salak Binary berkapasitas 16,5 MW dan proyek Salak Retrofit sebesar 7,7 MW.

BRPT juga menyampaikan telah menyelesaikan proyek pembangkit listrik Jawa 9 dan 10 berkapasitas total 2.000 MW dengan teknologi ultra super critical secara tepat waktu, sesuai anggaran, serta memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Dalam agenda lainnya, RUPS menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025. Pemegang saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025.

Selain itu, perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Dana PUB III Tahap I dan Tahap II tahun 2023 telah terealisasi seluruhnya.

Sementara itu, dari PUB III Tahap III tahun 2024 senilai Rp991,1 miliar, sebanyak Rp802,2 miliar telah digunakan untuk refinancing dan sisanya Rp188,9 miliar masih ditempatkan pada rekening perseroan.

Adapun dana hasil PUB IV Tahap I tahun 2025 sebesar Rp977,4 miliar hingga akhir 2025 masih tersimpan pada rekening perseroan di perbankan Indonesia dan belum direalisasikan penggunaannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Gibran menyatakan dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum yang menjerat dua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, diikuti saja proses yang ada," ujar Gibran di sela kunjungan kerja di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).

Dia pun mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa keduanya telah dirawat di RS Polri.

"Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa. Karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih. Itu saja, itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jakarta.

Namun, karena kondisi kesehatan Roy dan dr Tifa kurang baik, keduanya pun kini telah dirawat inap di RS Polri Kramatjati.

Sekadar informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pidana pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Perbuatan keduanya disangkakan Pasal 310 UU No.1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 17 Juni 2026, pemegang saham menyetujui penggunaan sebagian besar laba bersih perseroan sebagai laba ditahan guna mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat struktur permodalan.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan masih melihat terbukanya peluang pertumbuhan di sektor properti nasional.

"Kami memandang bahwa penguatan struktur permodalan melalui pencatatan sebagian besar laba bersih sebagai laba ditahan merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru, memperkuat land bank, serta menjaga fleksibilitas keuangan BSDE dalam menangkap peluang usaha yang dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemegang saham," ujarnya melalui keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).

Keputusan tersebut diambil di tengah kinerja operasional dan keuangan BSDE yang tetap solid sepanjang 2025. Perseroan berhasil membukukan prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp10,04 triliun, melampaui target Rp10 triliun dan tumbuh sekitar 3% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9,72 triliun.

Kontributor utama prapenjualan berasal dari segmen residensial, terutama produk rumah tapak di BSD City dan sejumlah proyek township lainnya.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan usaha BSDE mencapai Rp12,79 triliun dengan total aset meningkat 4,27% menjadi Rp79,27 triliun pada akhir 2025. Ekuitas perseroan juga naik 11,31% menjadi Rp52,67 triliun, sementara posisi kas dan setara kas mencapai Rp10,28 triliun.

Perseroan juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 8,68%, yang dinilai memberikan ruang bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan.

Selain menyetujui penggunaan laba bersih, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan. RUPSLB menerima pengunduran diri Muktar Widjaja dari jabatan Presiden Komisaris dan Michael J.P. Widjaja dari posisi Wakil Presiden Direktur.

Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kepemimpinan keduanya dalam mendukung pertumbuhan BSDE selama masa pengabdian mereka.

Untuk periode jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2029, posisi Presiden Komisaris kini dijabat Teky Mailoa, sementara Franciscus Xaverius R.D tetap menjabat sebagai Presiden Direktur.

Berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berlaku sejak ditutupnya RUPSLB hingga penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2029:

Susunan Direksi BSDE

• Presiden Direktur: Franciscus Xaverius R.D
• Direktur: Lie Jani Harjanto
• Direktur: Syukur Lawigena
• Direktur: Hermawan Wijaya
• Direktur: Liauw Herry Hendarta
• Direktur: Monik William
• Direktur: Ir. Siswanto Adisaputro

Susunan Dewan Komisaris BSDE

• Presiden Komisaris: Teky Mailoa
• Komisaris: Hongky J. Nantung
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Teddy Pawitra
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
• Komisaris Independen: Irhoan Tanudiredja

Memasuki 2026, BSDE menargetkan marketing sales sebesar Rp10 triliun dengan fokus utama pada pengembangan segmen residensial. Perseroan memproyeksikan segmen residensial akan menyumbang Rp5 triliun atau 50% dari target prapenjualan tahun ini, disusul segmen komersial sebesar Rp3,5 triliun dan segmen lainnya Rp1,5 triliun.

Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan holding investasi aset kripto PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan dan cadangan umum untuk memperkuat fundamental bisnis perseroan.

Keputusan tersebut disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 perseroan di Jakarta, Senin.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian,” kata Direktur Utama COIN Ade Wahyu dalam keterangan resmi.

Ia mengatakan kas tersebut menjadi bekal penting bagi perseroan untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha, dan memastikan ketahanan operasional perusahaan.

RUPST menyetujui seluruh mata acara yang diagendakan, termasuk penggunaan laba bersih sebagai laba ditahan dan cadangan umum.

Ade mengatakan keputusan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dua anak usaha COIN, yakni PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC).

“Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” ujarnya.

Selain penggunaan laba, RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris perseroan.

Rapat menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir sebagai Komisaris dan mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris baru.

Ade menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Silvano Winston Rumantir selama menjabat Komisaris serta menyambut kehadiran Aaron Ang Nio di jajaran Dewan Komisaris perseroan.

Ia mengatakan penyegaran tersebut diharapkan membawa perspektif baru untuk memperkuat fungsi pengawasan, tata kelola, dan pertumbuhan COIN yang berkelanjutan.

“Kami meyakini perspektif baru beliau akan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola yang baik di perseroan,” ucap dia.

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris COIN terdiri atas John A. Prasetio sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Aaron Ang Nio sebagai Komisaris.

Sementara itu, susunan Direksi COIN terdiri atas Ade Wahyu sebagai Direktur Utama, Adri P. Martowardojo sebagai Direktur, dan Abraham Ardian Nawawi sebagai Direktur.

RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Selain itu, perseroan juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menegaskan fokus pada penguatan fundamental bisnis jangka panjang di tengah dinamika industri aset kripto. Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, dan infrastruktur operasional guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat itu, pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan manajemen.

Salah satu keputusan penting yang diambil adalah penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan dan cadangan umum. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung kebutuhan pengembangan bisnis di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi.

Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk Ade Wahyu mengatakan, perusahaan memilih memprioritaskan ketahanan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang dibandingkan pembagian laba dalam jangka pendek.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian. Kami memandang kas ini sebagai bekal penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha kami, dan memastikan Perseroan tetap tangguh menghadapi dinamika pasar. Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” ujar Ade dalam siaran pers, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur dua anak usaha COIN, yakni PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), sekaligus menjaga fleksibilitas operasional perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri aset digital.

Selain penguatan modal, COIN juga melakukan penyegaran di tingkat pengawasan perusahaan. RUPST menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir dari jabatan Komisaris dan mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris baru.

Ade mengatakan, perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik seiring perkembangan bisnis Perseroan.

Dengan perubahan tersebut, susunan Dewan Komisaris COIN terdiri atas John A. Prasetio sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Aaron Ang Nio sebagai Komisaris. Sementara jajaran Direksi tetap dipimpin Ade Wahyu sebagai Direktur Utama bersama Adri P. Martowardojo dan Abraham Ardian Nawawi sebagai Direktur.

Selain itu, RUPST juga menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) merombak susunan dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Senin (15/6/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir dari jabatan komisaris dan mengangkat Aaron Ang Nio sebagai komisaris baru perseroan.

Direktur Utama Indokripto Koin Semesta Ade Wahyu mengatakan perubahan susunan dewan komisaris dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan di tengah perkembangan industri aset kripto yang semakin dinamis.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi Bapak Silvano Winston Rumantir selama ini. Pada saat yang sama, kami menyambut kehadiran Bapak Aaron Ang Nio di jajaran Dewan Komisaris. Kami meyakini perspektif baru beliau akan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola yang baik di perseroan," ujar Ade dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Selain menyetujui perubahan susunan komisaris, RUPST juga menyepakati penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan dan cadangan umum. Perseroan memilih tidak membagikan dividen guna memperkuat struktur permodalan dan menjaga fleksibilitas keuangan.

Ade menjelaskan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan penguatan likuiditas serta pengembangan infrastruktur pada dua entitas anak usaha COIN, yakni PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC).

"Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian. Kami memandang kas ini sebagai bekal penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha kami, dan memastikan Perseroan tetap tangguh menghadapi dinamika pasar," katanya.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan fokus perseroan untuk memperkuat fundamental bisnis jangka panjang dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham.

Manajemen menilai penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG), fungsi pengawasan, serta prinsip kehati-hatian menjadi aspek penting untuk menjaga kinerja perusahaan di tengah kondisi pasar aset kripto yang dinilai lebih menantang sepanjang 2026.

Dengan keputusan tersebut, susunan pengurus COIN menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• John A. Prasetio – Komisaris Utama dan Komisaris Independen
• Aaron Ang Nio – Komisaris

Direksi

• Ade Wahyu – Direktur Utama
• Adri P. Martowardojo – Direktur
• Abraham Ardian Nawawi – Direktur

Selain itu, RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum hingga 31 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyampaikan akan membagikan dividen sebesar Rp21,9 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Senin (8/6/2026). Dividen ini setara dengan 123% dari laba bersih tahun buku 2025 perseroan.

Manajemen TLKM dalam keterangan resminya, untuk tahun buku 2025, pemegang saham pada agenda rapat menyetujui pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp21,9 triliun.

“Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,8 triliun merupakan dari keseluruhan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun 2025. Sementara itu, sisanya sekitar Rp4,2 triliun merupakan laba ditahan Perseroan tahun sebelumnya,” ucap manajemen TLKM, Senin (8/6/2026).

Dengan nilai dividen tersebut, maka TLKM diperkirakan membagikan dividen sebesar 123,03% dari laba bersih tahun 2025.

Pembayaran dividen tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026.

Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Juni 2026.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan dalam memperhitungkan pembayaran dividen, perseroan tentu mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.

“Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, TLKM telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat. Sehingga, keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,” ujar Dian, Senin (8/6/2026).

Selain pembagian dividen, RUPST tersebut juga menyetujui rencana program buyback saham Perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp4 triliun.

Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap atau sekaligus dan diselesaikan dalam periode dua belas bulan setelah disetujui pada RUPST, yakni sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Aksi korporasi ini dijalankan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga saham perseroan di tengah dinamika pasar.

Adapun TLKM juga merombak susunan komisaris perseroan. TLKM memberhentikan Silmy Karim sebagai Komisaris dan mengangkat Edwin Hidayat Abdullah sebagai Komisaris dan Anthony Leong sebagai Komisaris Independen.

Berikut adalah susunan Direksi dan Komisaris TLKM terbaru:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
• Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
• Komisaris Independen: Anthony Leong
• Komisaris Independen: Ira Noviarti
• Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim
• Komisaris: Rizal Mallarangeng
• Komisaris: Edwin Hidayat Abdullah
• Komisaris: Ossy Dermawan

Jajaran Direksi

• Direktur Utama: Dian Siswarini
• Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
• Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
• Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
• Direktur Network: Nanang Hendarno
• Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
• Direktur Wholesale & International Service: Budi Satria Dharma Purba
• Direktur IT Digital: Faizal R. Djoemadi
• Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Silmy Karim resmi menjadi tahanan KPK setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK," ujarnya.

Terkait jabatan yang masih melekat pada para pejabat yang sedang menjalani proses hukum, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berkenaan dengan jabatan yang melekat ke mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," tutur Prasetyo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal di tengah proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap terkait pengurusan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Keduanya yaitu Wakil Bupati PALI aktif berinisial IT dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel berinisial AK alias L.

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana mengatakan penetapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir.

"Tim Penyidik Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel telah mengamankan sekaligus menangkap dua orang terkait adanya pemerasan atau gratifikasi proyek di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2024," kata Ketut Sumedana dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Ketut menerangkan, kasus tersebut bermula dari dugaan pengurusan proyek pekerjaan timbunan agregat dan drainase di lingkungan Pemkab PALI pada 2024 dengan nilai sekitar Rp10 miliar.

Tersangka AK diduga mempertemukan seorang kontraktor berinisial H dengan IT yang saat itu masih berstatus calon Wakil Bupati PALI.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Desember 2024, diduga terjadi pembahasan mengenai pengurusan proyek yang disertai permintaan uang komitmen senilai Rp1 miliar.

Dari hasil penyidikan, kontraktor tersebut diduga menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp872,5 juta. Sebanyak Rp437 juta diserahkan secara tunai kepada AK di Palembang, sedangkan Rp435,5 juta lainnya ditransfer ke rekening atas nama J yang diduga digunakan sebagai rekening penampung.

Selain itu, penyidik menemukan adanya pengembalian dana sebesar Rp436,25 juta yang juga disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.

"Kita mengetahui bahwa yang bersangkutan mengembalikan sejumlah uang kepada yang memberi dari pihak swasta. Pada saat pengembalian itulah kita melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan," katanya.

Bersamaan dengan penetapan tersangka, penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Bupati PALI pada Rabu (3/6/2026). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita satu barang bukti elektronik dan satu buku catatan yang diduga berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, IT tiba di Kantor Kejati Sumsel sekitar pukul 16.12 WIB, dengan mengenakan kaus berwarna navy dan masker hitam saat digiring menuju ruang pemeriksaan.

Saat memasuki gedung Kejati Sumsel, dia hanya sempat mengucapkan singkat, "Permisi ya," kepada awak media.

"Penyidikan masih terus kami kembangkan untuk mendalami aliran dana, penggunaan rekening pihak lain, barang bukti yang telah diamankan, serta kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat," pungkas Ketut.

JAKARTA - Polisi menetapkan pasangan suami istri RM dan ER, pemilik Wedding Organizer (WO) di Jakarta Timur sebagai tersangka. Keduanya menipu puluhan calon pengantin hingga mengakibatkan kerugian Rp2,6 miliar.

“Sudah jadi tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Minggu (31/5/2026).

Keduanya langsung ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Keduanya dijerat dengan Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 486 KUHP.

Pelaku tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal WO sesuai perjanjian dengan korban. "Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, setelah menerima pembayaran dari para korban, pelaku tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dan keberadaannya tidak diketahui oleh para korban sehingga menimbulkan banyak laporan dan keluhan," ungkapnya.

"Saat ini penyidik masih mendalami motif, aktivitas pelaku selama tidak dapat dihubungi, serta ada atau tidaknya upaya untuk menghindari proses hukum sebelum akhirnya berhasil diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur," tambahnya.

Polisi menyebutkan total ada 56 calon pasangan pengantin yang menjadi korban pemilik Wedding Organizer (WO) di Jakarta Timur. Diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

Bisnks.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp9,70 per saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 yang digelar pada 26 Mei 2026.

Selain menyetujui pembagian dividen, perseroan juga merombak susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode jabatan 2026–2031.

Dalam RUPST, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk pembagian dividen sekitar 18% dari laba bersih perseroan. Dividen tersebut akan dibagikan kepada lebih dari 7,6 miliar pemegang saham MTLA.

Perseroan juga menyisihkan dana cadangan sebesar Rp1 miliar, sementara sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan guna mendukung pengembangan usaha ke depan.

Presiden Direktur MTLA Anhar Sudradjat, mengatakan perseroan tetap mampu menjaga fundamental usaha yang sehat di tengah dinamika industri properti sepanjang 2025.

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,78 triliun dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp412,93 miliar.

"Perseroan tetap mampu menjaga fundamental usaha yang sehat dengan kinerja yang stabil, melalui kontribusi recurring revenue dan strategi pengembangan proyek yang selektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).

Selain agenda dividen, RUPST juga menyetujui perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan menunjuk Lanny Bambang sebagai Komisaris Independen menggantikan Leland G. Rompas yang memasuki masa pensiun. Di sisi lain, Santoso resmi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Perseroan.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Metropolitan Land Tbk. Periode 2026–2031:

Direksi MTLA

• Presiden Direktur: Anhar Sudradjat
• Direktur: Olivia Surodjo
• Direktur: Wahyu Sulistio
• Direktur: Andi Surya Kurnia

Dewan Komisaris MTLA

• Presiden Komisaris: Junita Ciputra
• Komisaris: Iwan Putra Brasali
• Komisaris: Nanda Widya
• Komisaris Independen: Thomas Johannes Angfendy
• Komisaris Independen: Lanny Bambang

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.