Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Jawa Barat menunjukkan akselerasi dalam satu tahun terakhir.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) provinsi tersebut secara year on year mencapai 5,85%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,2% dan melampaui rata-rata nasional 5,39% pada kuartal IV/2025.

“Untuk LPE menembus 5,85%, Jabar bertumbuh dan tentu ini harus kita syukuri agar kita bekerja lebih rajin lagi,” ujar Herman beberapa waktu lalu di Cirebon.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di Jawa Barat selama setahun terakhir. Secara makro, pertumbuhan ekonomi daerah dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirilis otoritas statistik resmi, yakni Badan Pusat Statistik.

Herman menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jabar ditopang sejumlah komponen utama, mulai dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal sepanjang tahun terakhir mencapai Rp296,8 triliun. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi secara nasional.

Menurut dia, investasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan porsi mendekati 30%. Besarnya arus modal yang masuk dinilai menjadi katalis bagi ekspansi sektor industri, manufaktur, dan kawasan ekonomi baru di sejumlah wilayah kabupaten/kota.

Selain investasi, sektor perdagangan luar negeri juga mencatatkan performa positif. Jawa Barat membukukan surplus perdagangan sebesar US$24 miliar. Nilai ekspor tercatat mencapai US$434, sedangkan impor berada di kisaran US$10 miliar.

Surplus tersebut menunjukkan neraca perdagangan Jabar berada dalam posisi kuat, di mana nilai ekspor jauh melampaui impor. Herman memperkirakan kontribusi ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 10%.

Dari sisi sosial ekonomi, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7,02% menjadi 6,78% dalam setahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Kami sampaikan bahwa angka kemiskinan turun satu tahun terakhir dari 7,02% ke 6,78%. Angka pengangguran turun dari 6,77% ke 6,66%,” kata Herman.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut menandakan adanya tambahan penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai sektor. Perbaikan dua indikator ini dinilai menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi turut berdampak pada kondisi sosial masyarakat.

Dari aspek fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp32 triliun. Hampir seluruh anggaran tersebut, kata Herman, telah dibelanjakan secara optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Belanja pemerintah provinsi diperkirakan menyumbang sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi belanja APBD kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp115 triliun turut memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Tidak ada anggaran yang tidak termanfaatkan. Fungsi APBD adalah mendorong perekonomian daerah dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai memetakan tantangan dan kondisi di lapangan terkait tingginya angka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak bisa diserap oleh industri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat yang mencapai 6,74% berasal dari lulusan SMA/SMK sebesar 12,42%.

"Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan industri di Jawa Barat," kata Nining Yuliastiani kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Nining menunjukkan fakta bahwa kabupaten/kota dengan industri yang banyak dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang, justru memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di atas rata-rata Jawa Barat.

"Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi angkatan kerja lokal dengan kebutuhan industri. Sehingga, meskipun banyak pekerjaan tersedia, namun angkatan kerja lokal tidak memiliki kompetensi yang sesuai," katanya.

Dari hasil kajian pihaknya, ada ketidaksesuaian keterampilan dan etos kerja dengan kebutuhan industri. Beberapa industri dengan penyerapan tenaga kerja tinggi (seperti Pakaian Jadi dan Tekstil) memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Sebaliknya, ada juga industri dengan penyerapan tenaga kerja rendah yang memiliki produktivitas tinggi.

"Dari 5 kabupaten/kota dengan industri besar terbanyak, hanya 3 yang menunjukkan kesesuaian antara jurusan SMK dengan kebutuhan industri terdapat kesenjangan signifikan di beberapa sektor, seperti industri kulit, alas kaki, karet, dan olahannya, yang belum terpenuhi oleh lulusan SMK," tuturnya.

Kajian lain juga mencatat kurikulum vokasi di Jabar lambat beradaptasi dengan teknologi Industri 4.0 (IoT & Robotics) dalam 10 tahun terakhir.

Kemudian terjadi oversupply tenaga kerja administratif, namun kekurangan teknisi spesialis automasi. Hal ini membawa dampak industri padat karya mulai relokasi ke Jateng untuk upah lebih rendah, sementara industri Hi-Tech kesulitan mendapat talenta lokal.

Nining menilai guna memecah persoalan ini diperlukan kerja sama antara industri, asosiasi industri, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja.

"Pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai kebutuhan industri, program guru tamu, fasilitas transfer ilmu dan teknologi, serta program pemagangan harus diterapkan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan calon Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang kompeten di bidangnya," kata dia.

Kemudian juga perlunya peningkatan kompetensi para pengajar sesuai kebutuhan industri berbagai program pelatihan dan sertifikasi serta teaching factory sangat diperlukan para pengajar untuk dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan akan dunia industri secara nyata sehingga dapat memberikan materi pembelajaran yang lebih aplikatif dan inovatif kepada para siswa.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan GLIK (Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan) sebagai portal tunggal bagi pencari kerja dan perusahaan. GLIK juga berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi penempatan dan retensi kerja secara real-time," tuturnya.

Menurut Nining dari 2.930 SMK di Jawa Barat, hanya 631 sekolah (21,54%) yang memiliki program link and match dengan industri.

Program ini harus ditingkatkan agar setiap SMK dapat menyiapkan lulusan yang dapat diserap oleh industri.

Selain itu, sebaran SMK dengan program Pusat Keunggulan (PK) belum terkonsentrasi di wilayah industrial, melainkan di wilayah Rebana dan Jawa Barat bagian selatan.

"Untuk itu, ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan program pusat keunggulan di wilayah industrial," katanya.

Sekda Jabar Herman Suryatman juga mengakui pentingnya SDM berkompeten bisa dipenuhi oleh Jawa Barat.

"Investasi di Jawa Barat walaupun besar, tertinggi di Indonesia, yang harus diantisipasi adalah apa namanya, karakteristiknya mulai banyak di investasi yang padat modal dan padat teknologi," katanya.