Bisnis.com, JAKARTA — Tren perekonomian salah satu negara anggota G7, Kanada, tengah menuai sorotan lantaran terdapat indikasi perlambatan pertumbuhan PDB hingga meningkatnya angka pengangguran usia muda.

Mengutip BBC pada Selasa (30/6/2026), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka 1,6% pada 2026. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan proyeksi untuk Amerika Serikat (AS) yang sebesar 2,3%, tetapi lebih tinggi dibandingkan negara G7 lainnya yang di bawah 1%.

Awal bulan ini, data dari badan statistik Kanada menyatakan bahwa negara tersebut telah mengalami resesi teknis, yakni penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut pada akhir 2025 dan awal 2026.

John Fragos selaku Juru Bicara Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah strategi guna menghadapi dinamika tersebut.

"Pemerintah menanggapi secara langsung perubahan volatilitas ekonomi global dan gangguan rantai pasokan yang luas dengan rencana serius untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang berorientasi pada produktivitas," katanya.

Selain PDB yang lesu, Kanada juga dihadapkan dengan angka inflasi yang menyentuh 3,2% pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya pada level 2,8%. Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak imbas perang di Timur Tengah.

Akibatnya, biaya hidup masyarakat mengalami kenaikan, menurut Profesor Universitas British Columbia Paul Kershaw. Salah satu yang paling mencolok adalah kenaikan biaya perumahan, yang menyebabkan sebagian besar kaum muda tersingkir.

Kondisi ini berkait kelindan dengan tingkat pengangguran di Kanada yang mencapai 6,6% pada Mei 2026, sementara pengangguran usia muda mencapai 13,4%. Angka ini menunjukkan penurunan pertama sejak Januari lalu, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada rerata sebelum pandemi yang berada pada kisaran 10%.

"Kita berada pada momen di mana perekonomian tidak menguntungkan kaum muda maupun beberapa pendatang baru dari segala usia," tuturnya.

Kondisi Indonesia

Di belahan dunia lainnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, negara anggota G20, sebesar 5% pada 2026. Angka lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

IMF menjelaskan bahwa pemangkasan proyeksi itu berkaitan dengan gejolak geopolitik yang memperlambat laju perekonomian global. Selain itu, inflasi Tanah Air diperkirakan mencapai 3% pada tahun ini, meningkat tajam dari 1,9% pada 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I/2026. Sementara itu, inflasi menyentuh angka 3,08% pada Mei 2026.

Terkait pengangguran, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08% poin dibandingkan Februari 2025. Angka itu setara dengan 7,24 juta orang pengangguran, berbanding 147,67 juta orang penduduk bekerja pada bulan kedua tahun ini.

Penduduk kelompok umur muda yakni 15–24 tahun juga menyumbang TPT tertinggi, yakni mencapai 16,36%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,89%.

“TPT menurut kelompok umur tersebut memiliki pola yang sama sejak Februari 2024. Dibandingkan Februari 2025, hanya kelompok umur 25–59 tahun yang mengalami penurunan TPT yakni sebesar 0,11% poin, sementara kelompok umur lainnya mengalami kenaikan TPT,” terang BPS melalui berita resmi statistik.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Tingkat pengangguran muda di Asia memperlihatkan ketimpangan lebar, sejumlah negara mencatatkan angka di atas 30%, sementara beberapa negara lain berada di bawah 5% berdasarkan indikator World Bank terbaru.

Data yang digunakan mengacu pada indikator Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate) dari World Bank. Indikator ini mengukur porsi angkatan kerja usia 15—24 tahun yang tidak bekerja, tetapi tersedia dan sedang mencari pekerjaan.

Untuk Indonesia, data World Bank menunjukkan tingkat pengangguran muda berada di kisaran 13,0% pada 2025. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi menengah, tidak termasuk kelompok tertinggi seperti Yordania, Yaman, Irak, dan Georgia.

Posisi Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan India yang tercatat 16,0% pada 2025, tetapi lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Singapura, dan Filipina.

Secara umum, pengangguran muda menggambarkan tantangan transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Semakin tinggi angka pengangguran muda, semakin besar pula tekanan terhadap pasar tenaga kerja usia produktif awal.

Berikut 10 Negara Asia dengan Tingkat Pengangguran Muda Tertinggi:

1. Yordania: 38,9%

2. Yaman: 32,6%

3. Irak: 32,0%

4. Georgia: 30,3%

5. Armenia: 26,2%

6. Lebanon: 22,7%

7. Iran: 21,9%

8. Sri Lanka: 18,6%

9. Brunei Darussalam: 18,2%

10. Afghanistan: 16,8%

10 Negara Asia dengan Tingkat Pengangguran Muda Terendah

1. Qatar: 0,6%

2. Kamboja: 0,7%

3. Laos: 2,4%

4. Kazakhstan: 3,8%

5. Jepang: 3,9%

6. Thailand: 4,5%

7. Bahrain: 5,4%

8. Israel: 6,0%

9. Vietnam: 6,2%

10. Uni Emirat Arab: 6,5%

Data World Bank tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran muda di Asia masih bergerak dalam rentang yang lebar. Sebagian negara menghadapi tekanan besar di pasar kerja usia 15—24 tahun, sementara negara lain relatif mampu menjaga tingkat pengangguran muda tetap rendah.

Mengutip dari World Bank, Rabu (6/5/2026), perbedaan angka tersebut mencerminkan tantangan yang tidak sama di setiap negara. Negara dengan pengangguran muda tinggi perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja baru, dan kesiapan lulusan muda memasuki dunia kerja.

Sebaliknya, negara dengan pengangguran muda rendah tetap perlu menjaga kualitas pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang rendah perlu diikuti dengan pekerjaan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bagi Indonesia, posisi yang berada di kelompok menengah menunjukkan masih adanya ruang untuk memperbaiki transisi dari pendidikan ke pekerjaan. Penguatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, dan penyesuaian kebutuhan industri menjadi kunci agar angka pengangguran muda dapat ditekan.

Negara di Eropa mencatatkan kenaikan angka pengangguran. Di Zona Euro, angkanya menanjak 6,2 persen per Februari 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Melansir Anadolu, berdasarkan data resmi yang diterbitkan Eurostat pada Rabu (1/4), tingkat pengangguran Zona Euro per Februari 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025, di mana angkanya berada di level 6,3 persen.

Sementara itu, di seluruh Uni Eropa tingkat pengangguran tetap stabil di angka 5,9 persen pada Februari dibandingkan dengan Januari. Adapun, jika dibandingkan Februari 2025, angka pengangguran turun dari level 6 persen. 

Eurostat memperkirakan bahwa 13,1 juta orang di Uni Eropa, termasuk 10,9 juta di zona euro, menganggur pada bulan Februari.

Dibandingkan dengan Januari, jumlah orang yang menganggur di Uni Eropa meningkat sebanyak 137 ribu dan kenaikan sebanyak 93 ribu pengangguran di Zona Euro.

Adapun jumlah pengangguran terbanyak berasal kaum muda, khususnya mereka yang berusia di bawah 25 tahun.

Di Uni Eropa, kategori pengangguran muda mencapai 15,3 persen, sedangkan di kawasan zona euro mencapai 14,9 persen pada Februari tahun ini.

Zona Euro adalah negara-negara Uni Eropa yang sepenuhnya mengadopsi euro sebagai mata uang nasional mereka. Saat ini, ada 21 negara yang masuk Zona Euro termasuk Prancis, Belanda dan Jerman.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan program Magang Nasional bagi calon angkatan kerja baru.

“Salah satu yang penting adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang meningkat, maka orang itu punya kesempatan untuk meningkatkan opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan income yang lebih besar,” kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Adapun pemerintah melalui program Magang Nasional yang diluncurkan pada tahun lalu, berupaya agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberi pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan lulusan baru sebelum terjun ke pasar kerja.

Para peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi nantinya akan diberikan uang saku setara upah minimum kota/kabupaten (UMK) dalam program berdurasi enam bulan tersebut.

Namun, Esther menyoroti pentingnya aspek keberlanjutan dari program ini, agar para peserta bisa naik kelas untuk mendapatkan pekerjaan formal yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari, baik di universitas maupun saat menjalani magang.

“Magang memang sifatnya temporer. Artinya apakah dengan setelah dia magang itu, kalau tidak ada program magang lagi, apakah dia bisa sustain atau mendapatkan income yang sustaining,” ujar Esther.

“Program atau kebijakan yang bagus adalah memberikan ‘pancingan’, bukan ketergantungan,” katanya lagi.

Sementara itu, baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan adanya penyesuaian uang saku peserta Magang Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program magang sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

Uang saku dalam program ini berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia dinilai masih akan berlanjut pada tahun ini. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui, pada saat bersamaan serapan tenaga kerja baru oleh perusahaan diperkirakan belum bergeliat selama permasalahan struktural tidak dibenahi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai persoalan ketenagakerjaan saat ini mencerminkan melemahnya kapasitas pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja baru.

Menurutnya, kesulitan mencari pekerjaan kini tidak hanya dialami pekerja yang terkena PHK, tetapi juga lulusan baru yang baru memasuki pasar kerja.

“Ini permasalahan yang saya pikir bukan hanya karena ada lonjakan PHK, tetapi juga kesulitan bagi para pencari kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan formal,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Faisal menuturkan, masalah tersebut sejatinya telah muncul sebelum pandemi, terutama pada kelompok usia muda, namun semakin memburuk setelah pandemi.

“Ini tidak bersifat siklikal (secara siklus), ini permasalahan yang semakin meningkat, khususnya pascapandemi. Sebelum pandemi juga, terutama untuk pencari kerja muda atau youth unemployment,” ujarnya.

Adapun jika melihat laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS jumlah penduduk bekerja atau tenaga kerja Indonesia yang terserap pasar kerja mencapai 145,77 juta orang pada Februari 2025, naik 3,59 juta dari periode sebelumnya. Kemudian, angka ini kembali naik menjadi 146,54 juta orang pada Agustus 2025, dengan peningkatan 1,90 juta dibanding Agustus 2024.

Dia juga menilai bahwa meski angkatan kerja bertambah tetapi struktur ketenagakerjaan nasional berubah. Proporsi pekerja informal meningkat tajam hingga sekitar 60%, sementara pekerja formal menyusut menjadi sekitar 40%. Peningkatan sektor informal tersebut menunjukkan terbatasnya peluang kerja formal di dalam negeri.

Selain itu, dia menilai generasi muda atau Gen Z yang baru lulus dari perguruan tinggi justru berpotensi mengalami masa tunggu kerja yang lebih panjang sebelum memperoleh pekerjaan formal. Alhasil, kondisi ini berisiko menekan daya beli dan konsumsi dalam jangka menengah, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dari sisi sektoral, Core memprediksi tekanan PHK paling banyak terjadi di industri padat karya, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Faisal menyebut industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menjadi sektor yang menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya persaingan dengan barang impor serta kenaikan biaya produksi. Imbasnya, banyak perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi hingga menutup usaha, yang berujung pada PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal.

“Ini kan pengangguran baru kalau di-PHK, ini mereka kemudian masuk ke sektor informal akhirnya dari sektor formal,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan tekanan di sektor padat karya akan terus berlanjut jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam mengendalikan arus impor, memperbaiki iklim usaha, dan meningkatkan efektivitas strategi investasi.

Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara juga menilai lonjakan PHK yang terjadi saat ini memperkuat indikasi melemahnya struktur pasar tenaga kerja formal di Indonesia.

Menurut Bhima, industri manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja formal terbesar terus mengalami tekanan, yang tercermin dari posisi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam.

Dia memperkirakan sejumlah sektor berisiko mengalami PHK pada 2026, antara lain industri smelter nikel, pakaian jadi dan alas kaki, rokok, kertas, produk olahan kayu, furnitur, serta industri karet dan kulit.

“Upaya untuk menahan tekanan di beberapa sektor itu adalah memfokuskan insentif fiskal, menahan laju barang impor terutama barang jadi, dan memfasilitasi pencarian pasar ekspor alternatif,” ujar Bhima kepada Bisnis.

Untuk itu, Bhima menilai pentingnya penajaman insentif fiskal, pengendalian impor barang jadi, serta perluasan akses pasar ekspor melalui percepatan perjanjian dagang internasional.

Lebih lanjut, Celios menyebut menyusutnya sektor formal diperparah oleh lemahnya efek penciptaan lapangan kerja dari program hilirisasi.

Hilirisasi tambang belum mendorong industrialisasi pada level industri menengah (mid-stream), sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Bahkan, sepanjang 2025 tercatat puluhan smelter nikel menghentikan operasinya akibat kelebihan pasokan dan penurunan harga di pasar global.

“Kondisi struktural yang bermasalah diperburuk oleh instabilitas geopolitik, tren harga komoditas yang rendah, banjirnya barang impor, serta APBN yang ekspansif tapi tidak berkualitas,” ujarnya.

Setali tiga uang, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia mencerminkan persoalan struktural yang kompleks.

Trubus memandang penyempitan lapangan kerja berlangsung seiring dengan meningkatnya PHK, khususnya di sektor ritel dan manufaktur yang bersifat padat karya.

“Karena kan persoalan di Indonesia ini persoalan daya beli. Sedangkan masyarakat daya belinya kan turun terus karena masyarakat kita desil 1, desil 2 itu banyak, semakin hari makin banyak,” ucap Trubus kepada Bisnis.

Dia melihat perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah belanja daring serta melemahnya daya beli menjadi faktor utama tekanan di sektor ritel. Di sisi lain, sektor manufaktur menghadapi tantangan daya saing akibat kalah bersaing dengan produk impor.

Sebelumnya, laporan terbaru World Economic Forum (WEF) menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar perekonomian Indonesia dalam dua tahun ke depan (2026—2028). Risiko ini dinilai paling mengancam dibandingkan faktor lain seperti inflasi, geopolitik, maupun volatilitas keuangan.

Dalam Global Risks Report 2026, temuan tersebut bersumber dari Executive Opinion Survey 2025 yang menjaring persepsi para pemimpin bisnis global dan domestik. Indonesia menjadi satu dari 27 negara di mana isu pengangguran menduduki peringkat pertama ancaman ekonomi jangka pendek.

Peringatan WEF ini datang bersamaan dengan memburuknya indikator ketenagakerjaan domestik. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 88.519 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–Desember 2025, tertinggi sejak pandemi 2021 yang mencapai 127.000 orang.