REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi penyelundupan emas ke luar negeri marak setelah pemerintah memberlakukan aturan pengenaan bea keluar dan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor emas mulai akhir 2025 lalu. Bea Cukai Soekarno-Hatta mengungkap belasan kasus penyelundupan emas dalam kurun sekitar sebulan pada periode April-Mei 2026.

“Sejak April hingga Mei 2026, tim gabungan berhasil melaksanakan 12 kali penindakan dan mengamankan 17,55 kilogram emas senilai Rp 45,73 miliar,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Hengky menuturkan upaya penyelundupan emas dilakukan melalui jalur penumpang di Terminal 3 keberangkatan internasional. Ia menjelaskan, berdasarkan joint operation pengawasan yang ditujukan terhadap barang bawaan penumpang, terindikasi adanya logam mencurigakan dengan densitas tinggi. Hasil pemeriksaan menemukan emas dalam berbagai bentuk dan berat yang disimpan dalam koper, saku, dan dipakai sebagai kalung.

“Penindakan kami laksanakan berdasarkan hasil pengawasan dan analisis terhadap barang bawaan penumpang internasional yang terindikasi membawa komoditas bernilai tinggi tanpa pemenuhan ketentuan ekspor sesuai regulasi yang berlaku,” tuturnya.

Lebih rinci, ia menjelaskan penindakan yang dilakukan Bea Cukai Soekarno-Hatta terhadap belasan kasus tersebut. Penindakan pertama dilakukan pada Kamis (16/4/2026) saat seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial LCD yang hendak menuju Hong Kong kedapatan membawa 60 keping emas seberat 3.018 gram senilai Rp 7,6 miliar.

Kemudian, pada Selasa (19/5/2026), petugas menggagalkan upaya warga negara asing (WNA) asal China berinisial FH tujuan Hong Kong yang membawa 10 batang emas cast bar seberat 10 kilogram dengan nilai mencapai Rp 26,18 miliar. Keesokan harinya, Rabu (20/5/2026), dua penindakan berturut-turut dilakukan terhadap WNA asal China, yakni XWQ yang membawa dua batang emas cast bar seberat 609 gram senilai Rp 1,6 miliar serta FCT yang membawa dua batang emas cast bar seberat 680 gram senilai Rp 1,79 miliar.

Tren serupa berlanjut pada Kamis (21/5/2026) dengan penangkapan WW, seorang WNA asal China yang membawa tiga batang emas cast bar seberat 612 gram senilai Rp 1,61 miliar.

Puncak penindakan terjadi pada Ahad (24/5/2026). Petugas mengungkap tujuh kasus sekaligus yang seluruhnya melibatkan WNA asal China dengan modus membawa emas jenis cast bar. Para terduga pelaku adalah ZH dengan tiga batang emas cast bar seberat 251,8 gram senilai Rp 0,662 miliar, ZL dengan dua batang emas cast bar seberat 401,5 gram senilai Rp 1,06 miliar, WJ dengan dua batang emas cast bar seberat 392,5 gram senilai Rp 1,03 miliar, dan GJ dengan dua batang emas cast bar seberat 414 gram senilai Rp 1,09 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sekitar 300 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terbuka bagi lulusan SMA atau sederajat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di sektor kepabeanan dan cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebutuhan tenaga operasional di lapangan menjadi salah satu alasan utama pembukaan formasi tersebut. Selain itu, rekrutmen ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di sektor kepabeanan dan cukai.

"Jadi kalau di Kementerian Keuangan sendiri, kita enggak lama akan buka di Bea Cukai, 300 anak lulusan SMA. Sudah berapa bulan enggak jadi-jadi. Saya bilang, eksekusi saja," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/4/2026), dikutip dari Bisnis.

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Bea Cukai

Purbaya menyampaikan bahwa rekrutmen tersebut direncanakan akan dibuka dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa proses seleksi dapat dimulai setelah April 2026.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi secara nasional. Kepastian waktu pelaksanaan masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penempatan dan Tugas di Bea Cukai

Formasi CPNS Bea Cukai untuk lulusan SMA akan difokuskan pada posisi operasional lapangan guna memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

"Karena saya perlu orang di Bea Cukai yang level pekerjanya, yang betul-betul di level teknis, di lapangan," tegasnya.

Kebutuhan ini menitikberatkan pada tenaga teknis yang siap bekerja langsung di lapangan, termasuk dalam pengawasan barang masuk dan keluar serta pelayanan di sektor kepabeanan dan cukai.

Syarat Umum CPNS Bea Cukai 2026

Meskipun belum diumumkan secara resmi, persyaratan CPNS umumnya mengacu pada ketentuan seleksi ASN nasional, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun
3. Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara
4. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai ASN
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai formasi

Dokumen Umum yang Perlu Disiapkan

Mengacu pada ketentuan umum pendaftaran melalui portal SSCASN, pelamar perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting berikut:

• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Disdukcapil
• Ijazah sesuai formasi yang dilamar
• Transkrip nilai
• Pas foto terbaru berlatar belakang merah
• Swafoto (selfie) dengan KTP dan kartu informasi akun SSCASN
• Dokumen tambahan sesuai instansi dan jenis seleksi, seperti:
  - Surat lamaran dan surat pernyataan
  - SKCK
  - Surat keterangan sehat
  - Sertifikat keahlian
  - Sertifikat TOEFL (jika diperlukan)
  - Akreditasi kampus/prodi
  - Dokumen pendukung lainnya

Pelamar juga perlu memastikan seluruh dokumen yang diunggah memiliki kualitas yang jelas, tidak buram, terpotong, atau rusak agar tidak menghambat proses seleksi administrasi.

Pembukaan sekitar 300 formasi CPNS Bea Cukai untuk lulusan SMA menjadi peluang besar bagi masyarakat yang ingin berkarier di sektor pemerintahan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Meski jadwal resmi belum diumumkan, calon pelamar disarankan mulai mempersiapkan dokumen dan memahami persyaratan sejak dini agar lebih siap saat pendaftaran dibuka.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik pelanggaran impor di balik penyegelan sejumlah gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di pusat perbelanjaan Jakarta.

Ia menyebut sebagian barang yang masuk tidak membayar bea masuk secara penuh dan bahkan diduga terdapat praktik kongkalikong dalam prosesnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Jadi memang itu barang Spanyol. Ada yang betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua," tambahnya.

Ia menjelaskan temuan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyelundupan hingga pembayaran pajak dan bea masuk yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara karena menurunkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Iya, masuknya enggak bayar sebagian. Ada yang bagian separuh, ada yang under-invoicing. Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam praktik tersebut dan menyatakan hal itu masih akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sepertinya ada (yang kongkalikong). Nanti kita lihat siapa yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik impor ilegal serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha disebut telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah dilakukan penindakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya menyegel tiga toko perhiasan Tiffany & Co di Jakarta karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor.

Penyegelan dilakukan di gerai yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan penindakan dilakukan terhadap barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

DJBC melakukan pengumpulan data atas barang yang terdapat di toko untuk dicocokkan dengan dokumen impor yang dilaporkan perusahaan saat memasukkan barang ke Indonesia.

Pihak manajemen perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

DJBC juga membuka kemungkinan penindakan lanjutan terhadap toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta apabila ditemukan pelanggaran serupa.

Hingga kini belum ada pernyataan dari Tiffany & Co terkait penyegelan toko mereka di pusat perbelanjaan Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (x-ray) yang dilengkapi fitur radiation portal monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Peresmian pemindai peti kemas tersebut bertujuan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) semakin memperkuat pengawasan dan transformasi digital.

Purbaya menerangkan, penggunaan alat pemindai kontainer serta pengembangan teknologi kecerdasan artifisial merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat transparansi dan keamanan arus barang. Transformasi digital di sektor kepabeanan juga menjadi keharusan untuk menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi Indonesia.

“Kita harus menjaga kepercayaan publik dan menjaga daya saing ekonomi. Selain itu, kita juga harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Fitur x-ray memungkinkan alat pemindai mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer, serta melakukan pemeriksaan secara cepat dan dinilai akurat tanpa membuka fisik peti kemas.

Inovasi itu diklaim tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga mempercepat proses layanan. Pemberlakuan pemindai diyakini bisa memperkuat upaya pencegahan pelanggaran impor–ekspor, termasuk praktik kecurangan yang berpotensi merugikan perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Bea Cukai juga mengenalkan dua inovasi digital yang tengah dikembangkan, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. SSR-Mobile adalah fitur pelaporan mandiri berbasis aplikasi CEISA 4.0 Mobile.

Fitur tersebut dilengkapi beragam fungsi seperti geotagging, pencatatan real-time, serta integrasi AI untuk memantau aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang di lokasi fasilitas kepabeanan seperti tempat penimbunan berikat (TPB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Free Trade Zone (FTZ), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Melalui SSR-Mobile, perusahaan dapat melakukan gate in, stuffing, pembongkaran, hingga gate out secara mandiri, sementara sistem AI melakukan analisis risiko otomatis.

“Dengan transformasi ini maka birokrasi akan berkurang, kepatuhan naik, dan celah kecurangan tertutup,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta melakukan penindakan sebanyak 1.094 di bidang cukai sepanjang Januari sampai dengan November 2025, lewat Operasi Macan Kemayoran.

Dari penindakan itu, Bea Cukai Jakarta telah amankan 41 juta batang rokok ilegal, 16.323 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 3.556 liter etil alkohol, dan 11,25 liter hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) alias vape.

Total nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp71,41 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp37,64 miliar.

"Penyelesaiannya ada beberapa, di antaranya penyidikan. Penyidikan tahun ini ada 15 perkara dengan total tersangkanya ada 16," ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq dalam konpers di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Dari 16 tersangka itu, Bea Cukai Jakarta melakukan penyelesaian perkara dengan pengenaan denda senilai Rp8,04 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan bahwa pengawasan ketat kepabeanan dan cukai merupakan investasi jangka panjang untuk keamanan masyarakat dan ekonomi.

Djaka mengungkapkan bahwa jajaran Bea Cukai di seluruh Indonesia telah melakukan penindakan rokok ilegal telah mencapai 15.845 kasus hingga akhir Oktober 2025, dengan total 954 juta batang rokok yang berhasil diamankan.

"[Ini] meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu, sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kesadaran kolaborasi serta efektivitas operasi Bea Cukai di seluruh Indonesia," jelas Djaka.

Kinerja Penerimaan

Sementara itu, Bea Cukai Jakarta telah merealisasikan penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp3,18 triliun sampai akhir November 2025.

Selain itu, Bea Cukai Jakarta juga berhasil memungut penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) senilai Rp8,22 triliun. Capaian penerimaan bea masuk dan cukai ini setara dengan 94,78% dari target tahun berjalan.

"Sehingga total yang kita kumpulkan sampai dengan akhir November, bea masuk, cukai, dan pajak adalah Rp11,4 triliun," jelas Akhmad Rofiq.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan perihal temuan praktik under invoicing yang ditemukannya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya pada beberapa waktu lalu (11/11/2025).

Saat itu, dia menceritakan bahwa dirinya menemukan barang yang mencantumkan harga dalam dokumen kepabeanan senilai Rp 100 ribuan. Namun, barang ini ternyata dijual Rp 35 juta hingga Rp 50 juta.

"Kalau yang saya lihat kualitasnya amat baik, seharusnya bukan barang mudah, bukan Rp 100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp 500 ribuan. Di situ kita dapat tax impor tambahan Rp 220 juta satu kontainer. Yang lain kita akan periksa juga," kata Purbaya, dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Purbaya mengaku pemeriksaan ini menjadi tambahan penerimaan bagi Bea Cukai. Ke depannya, pemeriksaan serupa akan diinsentifkan. Dia meminta Bea Cukai benar-benar memastikan pembayaran pajak dan kebenaran dalam deklarasi dokumen perusahaan atau importir. Menurut Purbaya, perusahaan yang melakukan under invoicing dalam impor barang ini merupakan perusahaan besar yang namanya sudah dimana-mana.

"Ke depan kita akan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

Dia mengatakan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya.