Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas dalam menata ulang tata kelola pupuk bersubsidi di Tanah Air.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi mencabut izin usaha 2.039 kios distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan.

Kebijakan ini lahir dari keluhan para petani di berbagai daerah yang masih menghadapi harga pupuk jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran menugaskan tim untuk melakukan inspeksi diam-diam ke lapangan.

Hasilnya, ditemukan ribuan kios yang mengerek harga pupuk subsidi hingga 18–20% lebih tinggi dari HET, dengan total kerugian petani ditaksir mencapai Rp600 miliar per tahun.

“Masih ada keluhan dari petani di seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2.039 kios distributor dan pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Kementan memastikan langkah tersebut bukan sekadar sanksi administratif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membersihkan rantai distribusi pupuk subsidi yang selama ini disusupi praktik curang.

Pencabutan Izin Berlanjut dan Pengawasan Diperketat

Tak berhenti pada ribuan kios yang telah dicabut izinnya, Kementan kembali menindak 190 distributor dan pengecer tambahan pada akhir Oktober 2025. Dari jumlah itu, 135 kios ditemukan langsung melalui inspeksi lapangan di sejumlah daerah seperti Lampung, Maluku, dan Sulawesi, sementara 55 lainnya akan menyusul dalam tahap berikutnya.

Selain itu, Kementan juga menelusuri 101 kios tanpa alamat jelas yang diduga terlibat praktik serupa. Sebagai solusi sementara, pemerintah menunjuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyalur pengganti pupuk subsidi di wilayah yang kiosnya dicabut.

Amran menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi lapangan bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan. Ia juga mengingatkan jajaran manajemen Pupuk Indonesia agar bersikap tegas terhadap pelanggaran.

“Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin di wilayahnya akan kami evaluasi, bahkan bisa dicopot,” tegasnya.

Reformasi Harga: HET Turun 20%

Langkah pengawasan ini diiringi dengan kebijakan strategis berupa penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi hingga 20%, yang mulai berlaku 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, sebagai bentuk penyesuaian terhadap daya beli petani dan peningkatan efisiensi subsidi.

Berikut daftar harga pupuk bersubsidi setelah penurunan HET:

Penurunan HET ini diharapkan meningkatkan keterjangkauan pupuk bagi petani dan memperkuat produktivitas sektor pertanian. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut karena dinilai mampu memperluas akses pupuk bagi petani di seluruh Indonesia.

'Lapor Pak Amran': Kanal Baru Pengawasan Publik

Sebagai bagian dari strategi transparansi dan pengawasan publik, Kementan meluncurkan kanal pengaduan “Lapor Pak Amran” melalui WhatsApp di nomor 0823-1110-9690.

Kanal ini memungkinkan petani maupun masyarakat melaporkan secara langsung pelanggaran harga pupuk bersubsidi, ketersediaan pupuk, hingga permasalahan alat pertanian.

Dalam kurun 24–30 Oktober 2025, Kementan telah menerima 236 laporan, di mana 135 di antaranya terkait penjualan pupuk di atas HET. Wilayah dengan aduan tertinggi meliputi Jawa Timur (38 laporan), Jawa Tengah (20), Sumatra Utara (15), Lampung (14), dan Jawa Barat (8).

“Kami tindak lanjuti semua laporan dengan cepat, dan kami jamin kerahasiaan pelapor,” kata Amran.

Melalui kanal ini, pemerintah berupaya melibatkan langsung petani sebagai mitra pengawasan agar kebijakan pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik manipulasi.

Langkah-langkah yang diambil Kementan menandai upaya serius pemerintah dalam memastikan subsidi pupuk benar-benar dirasakan petani kecil. Dengan penertiban ribuan kios nakal, penurunan harga resmi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, Amran menargetkan fase puncak musim tanam Desember–Januari dapat berjalan optimal tanpa gangguan distribusi pupuk.

“Ini menjadi angin segar bagi petani. Kami pastikan tidak ada lagi permainan harga pupuk di masa mendatang,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencabut izin 26 pengecer yang terbukti menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku pada 22 Oktober 2025.

Sebelumnya, Amran mencabut izin 190 pengecer yang menjual pupuk di atas HET. Alhasil, total ada 216 pengecer yang telah ditindak.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada lagi pengecer yang menjual di atas HET.

Amran juga menyatakan dirinya akan memberikan peringatan keras kepada pihak yang melanggar aturan tersebut.

“Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Lebih lanjut, Kementan juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823 1110 9390.

Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk subsidi.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai turunnya harga pupuk memberi semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas.

“Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia,” ujar Muzani.

Seperti diketahui, penurunan HET pupuk bersubsidi hingga 20% tertuang dalam Kepmentan Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Adapun, penurunan pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Perinciannya, urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah strategis dengan mengalihkan distribusi pupuk bersubsidi dari kios dan pengecer bermasalah kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan perlindungan terhadap petani.

Amran mengatakan kebijakan itu diambil setelah Kementerian Pertanian mencabut izin sejumlah pengecer dan distributor pupuk yang terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

"Pengecer dan kios pupuk subsidi yang dicabut izinnya, (distribusi pupuk) dialihkan ke Koperasi Merah Putih," kata Mentan dalam jumpa pers terkait pencabutan izin 190 kios dan pengecer pupuk bersubsidi yang bermasalah di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono terkait pengalihan kios serta pengecer bermasalah yang selanjutnya akan dikelola oleh Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kami sudah hubungi Menteri Koperasi (Ferry Juliantono), ini diambil alih," ujar Mentan.

Sebelumnya, Mentan telah mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi pada Senin (13/10) yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah investigasi awal menemukan ribuan kasus pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk bersubsidi jenis NPK, urea 18 hingga 20 persen dari HET yang merugikan petani.

"Dulu 2.039 (kios dan pengecer yang dicabut izinnya), sekarang (yang dicabut izinnya) 190 kios dan pengecer. Jadi dulu kami kumpul 1-2 bulan. Itu 2.039 kios dan pengecer yang dicabut izinnya," jelasnya.

Terbaru, Kementerian Pertanian mencabut izin 190 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti melanggar ketentuan yakni tidak mengikuti aturan HET baru, yang turun 20 persen.

Melalui sistem Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin memastikan pendistribusian pupuk dilakukan secara lebih adil, langsung kepada petani, tanpa adanya praktik yang berpotensi merugikan kelompok tani.

Mentan menyebut, langkah itu merupakan bentuk reformasi tata niaga pupuk agar rantai pasok menjadi lebih sehat, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, Kopdes Merah Putih akan menjadi mitra strategis Kementan dalam memperkuat sistem distribusi serta meningkatkan pengawasan agar kebijakan subsidi tepat sasaran dan transparan.

Selain memastikan pasokan tetap lancar, kebijakan ini juga membuka ruang bagi lebih banyak pelaku usaha daerah dan generasi muda untuk berkontribusi dalam distribusi pupuk bersubsidi.

"Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi. Jangankan 50, 100 pengecer pun (jika tidak mematuhi aturan) kita cabut, nggak masalah, kita ambil risiko dan kita atasi risiko itu," kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperingatkan jajaran manajerial PT Pupuk Indonesia (Persero) alias PIHC untuk serius menangani pencabutan izin usaha bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Amran menyampaikan bahwa pemerintah telah memperbaiki perencanaan dan tata kelola pupuk bersubsidi, sehingga mengharapkan hal serupa berjalan di Pupuk Indonesia selaku pelaksana.

“Sekarang seluruh manajer, general manager yang tidak serius menengani pencabutan izin di wilayah masing-masing, mereka akan dievaluasi. Bila perlu dicopot,” kata Amran dalam konferensi pers yang dihadiri direksi PIHC di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, Kementan akan kembali melakukan inspeksi ke sejumlah daerah di Tanah Air untuk mengecek distributor dan pengecer yang melanggar ketentuan harga pupuk subsidi.

Sejak pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi hingga 20% pada 22 Oktober lalu, Amran menyampaikan telah mencabut izin usaha 190 pengecer dan distributor yang mematok harga terlampau tinggi.

Tindakan tersebut dilakukan usai pengecekan di sejumlah daerah seperti Lampung, Maluku, hingga Sulawesi. Jumlah kios yang dicabut izin usahanya dapat bertambah seiring evaluasi yang berlanjut.

“Mulai besok kami keliling lagi. Kalau kami temukan, mereka tidak peduli, kita evaluasi. Bila mereka tidak peduli pada petani, tidak peduli pada distribusi pupuk, kita copot,” tegas Amran.

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi.

Dia menyampaikan bahwa kebijakan ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani.

“Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional,” ujar Rahmad beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencabutan izin terhadap 190 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti tidak mematuhi aturan harga eceran tertinggi (HET). Secara tegas, ia menekankan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melanggar dan merugikan petani.

“Hari ini melalui Pupuk Indonesia, kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Mentan Amran menjelaskan bahwa langkah tegas ini dilakukan berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan di sejumlah daerah, seperti Lampung, Maluku, Sulawesi, dan lainnya. Pemerintah memastikan pengawasan harga pupuk di lapangan akan terus diperkuat, sejalan dengan kebijakan penurunan harga yang telah diumumkan.

“Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Mentan Amran.

Tidak hanya itu, ia menekankan bahwa para pelaku tersebut tidak akan diberikan kesempatan di masa depan sebagai pengecer dan distributor pupuk lagi.

“Hari ini kita cabut izinnya dan tidak akan dikasih kesempatan lagi. Kami tidak ampuni. Praktik-praktik yang merugikan ini harus kita lawan,” tegasnya.

Selain pengecer dan distributor, Mentan Amran juga memberikan peringatan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di setiap wilayah agar mengawasi distributor terkait implementasi HET.

“Seluruh manajer, general manager, di wilayahnya masing-masing, yang tidak serius menangani pencabutan izin, bila mereka tidak peduli pada wilayahnya dan petani, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kementan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk penyaluran pupuk bersubsidi. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kopdes Merah Putih akan berperan untuk penyaluran pupuk,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, Mentan Amran membuka kanal pengaduan langsung bagi para petani dan masyarakat yang menemukan penyimpangan di lapangan, termasuk terkait harga pupuk, alat pertanian, maupun pupuk palsu. Laporan dapat dikirim melalui WhatsApp ‘Lapor Pak Amran’ dengan nomor 082311109390.

“Silakan laporkan dengan menyebutkan alamat kios atau distributor yang tidak menurunkan harga 20 persen. Kami tindaklanjuti langsung dan rahasia pelapor kami jaga. Anda yang melapor adalah pahlawan pangan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencabut izin 190 pengecer dan distributor pupuk yang kedapatan melanggar ketentuan pemerintah terkait kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Ia mengumumkan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Amran menyebut pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan pelanggaran saat inspeksi mendadak di sejumlah wilayah, meliputi Lampung, Maluku, dan Sulawesi. Dari hasil sidak tersebut, sebanyak 135 izin langsung dicabut hari ini, sementara 55 izin lainnya akan dicabut besok.

“Total sekarang sudah 190 pengecer yang izinnya kami cabut. Hari ini juga langsung kami tindak,” ujar Amran.

Selanjutnya, izin distribusi yang dicabut itu akan diserahkan kepada Koperasi Merah Putih. Menurut Amran, langkah ini merupakan bagian dari pembenahan sistem distribusi pupuk agar lebih berpihak kepada petani. Kementan telah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi untuk memastikan peralihan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Selain mencabut izin pelanggar, Mentan juga menindaklanjuti 101 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran distribusi pupuk. Sebagian laporan belum mencantumkan alamat kios secara lengkap, namun tetap akan diverifikasi langsung di lapangan. Amran menegaskan, pengaduan publik kini ditangani secara langsung olehnya.

Ia meminta petani dan kelompok tani di seluruh Indonesia agar tidak ragu melapor jika menemukan harga pupuk yang belum turun sesuai ketentuan. Laporan dapat dikirim melalui WhatsApp dengan mencantumkan nama kios, jenis pupuk, dan lokasi. Kementan menjamin kerahasiaan data pelapor serta perlindungan terhadap identitas mereka.

“Kami jamin kerahasiaan pelapor. Jangan takut melapor, karena menyakiti petani berarti menyakiti Republik ini,” tegas Amran.

Ia juga mengingatkan para pengecer resmi agar tidak bermain harga. Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi pelanggar. Dari total sekitar 27 ribu pengecer resmi di seluruh Indonesia, menurutnya, pencabutan izin bisa mencapai 50 persen jika pelanggaran terus ditemukan.

Amran akan mengumumkan hasil evaluasi harga pupuk setiap pekan. Ia menyampaikan, laporan berkala bakal disampaikan setiap Jumat, termasuk melalui konferensi daring agar dapat diakses media. Tujuannya, menjaga keterbukaan dan memastikan kebijakan penurunan harga benar-benar diterapkan di seluruh daerah.

Pemerintah menegaskan harga eceran tertinggi (HET) pupuk harus turun 20 persen sesuai kebijakan nasional. Mentan menilai langkah ini merupakan bagian dari upaya besar menjaga daya beli petani dan stabilitas produksi pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Amran memastikan stok pupuk nasional tersedia cukup dan distribusinya terpantau di gudang-gudang utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan pencabutan izin 190 pengecer dan distributor yang menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan bahwa tindakan tersebut diambil berdasarkan inspeksi yang dilakukan di sejumlah daerah serta berdasarkan laporan masyarakat.

“Hari ini sebanyak 135 pengecer dan distributor yang kita cabut izinnya kita temukan langsung, kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Sementara itu, pencabutan izin terhadap sebanyak 55 distributor dan pengecer lainnya akan dilanjutkan pada hari ini.

Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi penyalur pengganti dari pupuk subsidi tersebut.

Amran lantas memaparkan bahwa pihaknya juga tengah menindaklanjuti 101 distributor dan pengecer pupuk yang tidak dicantumkan alamatnya berdasarkan laporan masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa saat ini Kementan akan memegang langsung pelaporan masyarakat terkait masalah pupuk subsidi.

Pihaknya meluncurkan program “Lapor Pak Amran”, yang mana masyarakat dapat melaporkan langsung permasalahan pupuk subsidi maupun terkait pertanian secara umum melalui kanal WhatsApp.

“Kami langsung tindak lanjuti seluruh petani, kelompok petani seluruh Indonesia silakan laporkan. Kerahasiaan kami jaga,” ujar Amran.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20%, berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk berbagai jenis, antara lain pupuk urea, pupuk NPK (nitrogen fosfor kalium), pupuk ZA (amonium sulfat), serta pupuk organik.

Berikut daftar harga pupuk terbaru usai HET turun 20%:

• Pupuk Urea: dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram (kg)
• Pupuk NPK: dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg
• Pupuk NPK kakao: dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kg
• Pupuk ZA khusus tebu: dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kg
• Pupuk organik: dari Rp800 menjadi Rp640 per kg

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok yang cukup pada triwulan akhir 2025, yakni total sebanyak 1.127.919 ton per 20 Oktober 2025 untuk optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

General Manager (GM) Regional 2 PT Pupuk Indonesia (Persero), Muhammad Ihwan F, mengatakan stok tersebut di atas ketentuan minimum yang diatur pemerintah atau setara dengan 258 persen dari stok minimum.

Stok tersebut terdiri dari Urea sebanyak 179.176 ton, NPK 186.602 ton, NPK Kakao 3.036 ton, ZA 1.814 ton, dan pupuk Organik 9.278 ton.

"Stoknya cukup, alokasinya masih ada. Kami berharap petani bisa mengoptimalkan stok ini dengan melakukan penebusan untuk hasil pertanian yang lebih optimal," kata Muhammad Ihwan F dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

Selain pupuk bersubsidi, kata dia, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi sebanyak 423.761 ton yang terdiri dari Urea 344.105 ton, NPK 52.896 ton, dan ZA 26.761 ton.

Dia menegaskan pula, Pupuk Indonesia mengimbau kepada seluruh Penerima Pupuk Bersubsidi di Titik Serah (PPTS) untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Imbauan ini disampaikan oleh General Manager (GM) Regional 2 PT Pupuk Indonesia (Persero), Muhammad Ihwan F di tengah Rapat Koordinasi Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI) yang dihadiri 200 PPTS dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten di Gresik, Senin (20/10/2025).

Ihwan menyampaikan bahwa pemerintah pada tahun 2025 telah banyak memberikan kemudahan akses bagi petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, melalui banyak sekali penyederhanaan.

Transformasi tata kelola tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 beserta sebagian peraturan pelaksanaannya.

"Kemudahan ini sebagai upaya Pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Sementara Pupuk Indonesia sebagai operator regulasi tersebut membutuhkan dukungan pengecer atau PPTS yang merupakan salah satu ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

Pengecer merupakan salah satu mitra strategis Pupuk Indonesia dalam menjaga keberlangsungan rantai pasok pupuk bersubsidi nasional. Untuk itu pengecer harus senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah penyaluran yang ditetapkan.

"Dalam skema pupuk bersubsidi, pengecer bukanlah pedagang. Melainkan penyaluran pupuk kepada petani yang berhak. Karena itu sebagai penyalur, pengecer juga harus tertib administrasi, dokumennya tidak hanya harus bisa ditelusuri, tapi juga dapat diyakini kebenarannya," kata Ihwan.

Karena itu di hadapan ratusan pengecer, Ihwan mengimbau PPPI mampu berperan aktif membangun dan membina anggotanya, agar terhindar dari praktik maladministrasi.

"Poin yang tak kalah penting, pengecer tidak boleh menjual pupuk bersubsidi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan," tandasnya.

Dia menjelaskan pula, perubahan tata kelola kaitannya dengan pengecer, diantaranya mengubah kios menjadi PPTS yang terdiri dari 4 entitas, yaitu pengecer, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi.

Ihwan menjelaskan, sebagai penyesuaian atas perubahan kebijakan tersebut, Pupuk Indonesia juga melakukan pemantauan hulu ke hilir mulai dari tahap produksi, proses penyaluran dari Pelaku Usaha Distribusi (PUD) sampai ke PPTS.

Sistem ini akan dirancang lengkap dengan fitur pesan dan target Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan efisiensi hingga verifikasi akhir dengan foto petani penerima sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan diperkuat secara signifikan melalui sistem digitalisasi yang komprehensif.

"Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memastikan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran serta mudah diakses oleh petani," ucapnya.