Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan pariwisata berbasis aglomerasi. Strategi tersebut diambil untuk mendongkrak perekonomian daerah dengan menghubungkan beberapa kabupaten dan kota dalam satu paket perjalanan.
Upaya penguatan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengembangkan desa wisata.

“Sekitar seribu desa wisata dari kabupaten dan kota sudah kami koordinasikan untuk disiapkan dan direncanakan diluncurkan pada akhir tahun 2026,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono, dikutip Selasa (23/6/2026).
Hanung menjelaskan bahwa 1.000 desa wisata itu disiapkan dalam upaya penguatan ekosistem pariwisata. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah mengembangkan kalender event daerah untuk mengakomodir aneka agenda pariwisata di tiap daerah di Jawa Tengah.
Ekosistem tersebut nantinya akan didukung oleh sistem informasi digital. Sistem tersebut tak hanya berfungsi menjangkau wisatawan anyar, tetapi ikut menghubungkan sektor pariwisata daerah dengan sektor kuliner, ekonomi kreatif, hingga akomodasi.
“Harapannya wisatawan yang datang ke Jawa Tengah bisa melihat berbagai alternatif tujuan wisata yang saling terhubung dan dapat dikunjungi dalam beberapa hari sekaligus,” jelas Hanung.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan beberapa wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis aglomerasi.

Beberapa wilayah tersebut antara lain Batang-Dieng-Temanggung yang berada di wilayah tengah, serta Brebes-Kota Tegal-Tegal-Pemalang di Pantura Barat, juga lima kawasan penopang Candi Borobudur.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan catatan khusus dimana rencana pengembangan sektor pariwisata itu diharapkan sejalan dengan upaya penguatan konektivitas wisata.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan alternatif pilihan bagi wisatawan yang melancong ke Jawa Tengah.

“Jangan sampai wisata yang kita bangun, tetapi infrastrukturnya tidak ada. Karena itu harus disiapkan dari sekarang,” ujar Luthfi.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah, Luthfi menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026, pihaknya telah mengucurkan miliaran rupiah APBD untuk perbaikan jalan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah bagian Barat.
Di Kabupaten Brebes, anggaran sebesar Rp9,345 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan rutin sepanjang 143 kilometer jalan provinsi.

Selain itu, Rp14,23 miliar disiapkan untuk peningkatan ruas Bumiayu–Salem dan Sirampog–Bumiayu, serta Rp9,39 miliar untuk rehabilitasi ruas Kersana–Bandungsari, Bandungsari–Pananggapan, dan Bandungsari–Salem.
Sementara itu, Kabupaten Pemalang dianggarkan untuk pemeliharaan rutin sebesarRp6,1 miliar. Kabupaten Pekalongan memperoleh alokasi Rp5,67 miliar untuk pemeliharaan rutin dan Rp5,27 miliar untuk peningkatan jalan pada ruas Wiradesa–Kajen.

Adapun untuk Kabupaten Batang mendapatkan anggaran pemeliharaan sebesar Rp5,06 miliar untuk ruas jalan sepanjang 76,99 kilometer.
Pada perkembangan lainnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 56,49 juta perjalanan.

Angka tersebut naik 2,90% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (cumulative-to-cumulative/c-to-c). Kunjungan tertinggi ada pada bulan Maret dengan 20,01 juta perjalanan.
Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kota Surakarta menjadi tiga destinasi dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terbesar.

Masing-masing 4,7 ribu, 2,7 ribu, dan 2,6 ribu kunjungan. Sementara pertumbuhan kunjungan wisatawan terbesar tercatat di Kabupaten Kendal dengan 19,16% (c-to-c), Kabupaten Semarang 16,46% (c-to-c), dan Kabupaten Temanggung dengan 13,16% (c-to-c).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan sektor pariwisata nasional, termasuk menjajaki pengembangan konsep sport tourism dan destinasi wisata baru.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi masih memerlukan fokus dan perencanaan yang lebih terintegrasi.

"Potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tetapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan," ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rosan menjelaskan pengembangan pariwisata tidak bisa hanya berfokus pada destinasi semata, melainkan harus mencakup berbagai aspek pendukung seperti logistik, transportasi, aksesibilitas hingga kebersihan.

"Baik kembali lagi secara menyeluruh tidak hanya pariwisata itu sendiri, tapi juga dari segi logistiknya, dari segi kenyamanannya, transportasinya, aksesibilitasnya, kebersihannya. Nah itu semua harus dilihat secara keseluruhan," katanya.

Dia mengungkapkan Danantara nantinya akan mengidentifikasi sejumlah destinasi baru yang berpotensi dikembangkan dengan melibatkan investasi dari sovereign wealth fund tersebut.

"Itu akan diidentifikasikan nanti rencananya destinasi-destinasi baru untuk pariwisata yang tentunya Danantara bisa berperan aktif juga," ujarnya.

Terkait rencana pengembangan kawasan eks Hotel Sultan di area Gelora Bung Karno (GBK), Rosan tidak menampik kemungkinan kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep sport tourism. Namun, dia menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal.

"Ini mungkin saya masih terlalu early untuk menyampaikan ini, tapi tentu semuanya ada karena memang itu adalah sport. Jadi memang akan GBK ya tetap ada GBK-nya, tetapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard," kata Rosan.

Dia menambahkan, pengembangan kawasan GBK dengan standar kelas dunia diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.

Lebih lanjut, Rosan mengakui bahwa kinerja sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi jumlah kunjungan wisatawan maupun belanja wisatawan.

"Kalau kita lihat jumlah pariwisata di Indonesia, dibandingkan negara-negara Asean masih tertinggal cukup lumayan jauh dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang lain-lain," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Rosan, strategi pengembangan pariwisata ke depan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan atau average spending.

Dengan pendekatan tersebut, Danantara berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Average spending kita itu baru sekitar US$1.100 mungkin lebih per day. Nah gimana untuk meningkatkan average spending-nya juga. Jadi kita bisa mengambil semua lapisan dari pariwisata, yang lebih mass market tetapi juga yang high end atau yang lebih ke experience," tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dinilaiakan semakin memperkuat tata kelola dan pengembangan pariwisata di daerah, khususnya desa wisata.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat menghadiri peresmian operasional 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Menurutnya, Kopdes Merah Putih menjadi salah satu andalan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Selamat atas peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk. Inisiatif ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, membuka peluang usaha, dan mendukung tumbuhnya UMKM di daerah,” kata Puspa, dikutip dari siaran pers Kementerian Pariwisata pada Selasa (19/5/2026).

Desa Wisata, kata Puspa, memiliki potensi yang besar untuk tumbuh seiring dengan penguatan koperasi desa karena keduanya sama-sama bertumpu pada partisipasi masyarakat dan manfaat langsung bagi warga.

Dia menilai hal tersebut mampu memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, pelestarian budaya dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, hingga promosi pariwisata berbasis komunitas.

Untuk diketahui, dari 1.061 Kopdes Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo tersebut, sebanyak 30 koperasi beririsan dengan desa wisata dan telah masuk dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata.

Salah satu desa wisata yang paling menonjol dan menjadi satu dari tiga percontohan nasional Kopdes Merah Putih adalah Desa Wisata Tamanmartani. Selain memiliki empat unit usaha utama, Kopdes Merah Putih di desa ini juga aktif mendukung pengembangan usaha pariwisata dengan menjadi agregator pemasaran produk dan layanan anggota.

Disebutkan bahwa Kopdes Merah Putih di Desa Wisata Tamanmartani ini menyediakan wadah bagi pengusaha UMKM lokal untuk mempromosikan dan menjual produknya langsung kepada wisatawan. Koperasi ini juga memberikan akses permodalan bagi anggota, termasuk pelaku pariwisata seperti pemilik homestay, pengusaha UMKM, dan pengrajin.

“Pengembangan desa wisata yang ditopang dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” katanya.

Dalam kesempatan peresmian Kopdes Merah Putih tersebut, Presiden juga menilai kombinasi program MBG dan Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan ekonomi nasional. Pendekatan ekonomi berbasis rakyat tersebut dinilai menjadi jawaban atas sistem ekonomi yang selama ini terlalu didominasi pemodal besar.(Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Marine Actions Expo (MAX) 2026 resmi dibuka di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta hari ini. Pameran bahari ini membawa pesan kuat masa depan industri bahari Indonesia tidak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keselamatan pekerja laut dan keadilan bagi pelaku wisata lokal.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengaku percaya MAX akan menjadi leading sector industri kelautan Indonesia, termasuk marine tourism.

“Meskipun ini penyelenggaraan pertama, jangan patah semangat. Expo ini akan diminati dan menjadi barometer bagi para pencinta laut. Tema yang diangkat relevan dengan tren global, circular economy, inovasi, kolaborasi dan aksi nyata,” katanya hadir di lokasi, Jumat (24/4/2026).

Ni Luh menjelaskan, pariwisata bahari memiliki spektrum sangat luas, yakni ada diving, snorkeling, ekowisata, fishing rekreasi, marine heritage tourism dan surfing.

“Kawasan pesisir menyumbang sekitar 80% aktivitas pariwisata global. Potensi ini terhubung dengan ekosistem laut, budaya lokal dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Karena itu, pengembangan harus berorientasi pada kualitas pengalaman, manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

Saat ini, Ni Luh menyampaikan, pihaknya juga tengah berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui Program Diving Safety Thousand Initiatives. Targetnya melatih lebih dari 1.000 penyelam dengan standar keselamatan di 15 destinasi prioritas.

“Laut bukanlah milik kita, melainkan titipan yang harus dijaga. Edukasi harus dimulai sejak dini agar generasi mendatang mencintai dan melestarikan laut. Selamat atas terselenggaranya Marine Action Expo 2026. Semoga menjadi tonggak penting bagi pengembangan wisata bahari Indonesia,” ujarnya.

Dalam opening ceremony, Co-Founder MAX Aishah Gray, menegaskan sektor bahari Indonesia memiliki potensi besar, namun kemajuan industri harus dibangun di atas fondasi keberpihakan kepada masyarakat yang hidup dari laut.

“Hari ini kita berbicara tentang blue economy. Sebuah istilah yang terdengar besar, modern, dan penuh harapan. Tetapi bagi kami, blue economy harus memiliki makna yang jauh lebih nyata. Blue economy harus berarti kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, bagi nelayan, bagi pemandu wisata, bagi operator lokal, dan bagi generasi muda maritim Indonesia,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, kata Aishah pameran ini juga menyoroti isu yang dinilai sering luput dari perhatian publik, yaitu keselamatan penyelam dan pekerja bahari. Tingginya aktivitas wisata selam dan industri kelautan harus diiringi kesiapan fasilitas medis, sistem evakuasi, serta akses layanan hiperbarik yang memadai.

“Ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan ketika kita bicara industri bahari, yaitu keselamatan. Industri ini bernilai besar, perputarannya miliaran rupiah, tetapi nyawa penyelam kita masih sering bergantung pada akses fasilitas hiperbarik yang terbatas. Banyak kejadian bukan semata karena kecelakaan di laut, tetapi karena keterlambatan penanganan,” ungkapnya.

Dia menilai perhatian terhadap aspek keselamatan bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bentuk penghargaan terhadap profesi penyelam, boat crew, guide, instruktur, dan seluruh pekerja lapangan yang menjadi tulang punggung industri wisata bahari Indonesia.

Selain isu keselamatan, pihaknya juga menyerukan pentingnya keadilan bagi pelaku lokal di tengah pertumbuhan sektor bahari dan terbukanya pasar global. Indonesia menyambut kolaborasi internasional, namun ruang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal harus tetap terjaga.

“Kita tentu terbuka terhadap kolaborasi global. Tetapi peluang kerja bagi penyelam lokal, instruktur lokal, pemandu lokal, dan pelaku usaha lokal harus tetap terjaga secara adil. Laut kita harus memberi manfaat pertama-tama bagi rakyat kita sendiri,” kata Aishah Gray.

Sebagai expo yang mempertemukan pelaku industri, komunitas, pemerintah, investor, akademisi dan publik, MAX 2026 hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem maritim nasional.

Selama tiga hari penyelenggaraan, yakni pada 24–26 April 2026 pukul 10.00–22.00 WIB, pengunjung dapat menikmati pameran brand wisata bahari, operator perjalanan, forum bisnis, edukasi konservasi, teknologi kelautan, hingga program hiburan dan pageant bahari.

“Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan, keberanian, dan komitmen bersama. Agar laut kita bukan hanya indah dipandang dunia, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Founder MAX Nunung Hasan, menitipkan keberlanjutan expo bahari nasional ini kepada seluruh pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya membangun warisan industri maritim Indonesia.

“Saya mungkin hanya seseorang dengan cita-cita, tapi hari ini saya berdiri di sini karena cita-cita itu kita wujudkan bersama. MAX bukan milik saya, MAX adalah milik kita semua,” katanya.

Nunung menitipkan gelaran MAX dan dunia bahari Indonesia kepada generasi penerus yang akan datang.

“Saya pernah bilang, kalau suatu hari saya sudah tidak ada, MAX harus tetap berjalan. Saya titipkan MAX kepada kalian semua, karena ini bukan sekadar event, ini adalah legacy,” ungkapnya.

Air mata yang jatuh menjadi simbol ketulusan dan perjuangan panjang di balik lahirnya MAX, sebuah expo yang tidak hanya mempersatukan industri bahari, tetapi juga membawa misi besar untuk masa depan Indonesia sebagai bangsa maritim.

“MAX harus tetap ada. Harus terus hidup. Karena laut ini bukan hanya warisan, tapi masa depan anak cucu kita,” ujar Nunung.

Momen tersebut menjadi titik paling emosional dalam pembukaan MAX 2026, sekaligus penegasan bahwa MAX bukan sekadar pameran, melainkan gerakan bersama yang akan terus dilanjutkan lintas generasi.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengajak mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata melalui Program Genera-Z Berbakti 2026 yang pendaftarannya dibuka hingga 24 April 2026 mendatang.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan program tersebut merupakan sarana bagi para mahasiswa untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif dan berkontribusi langsung bagi masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta program pengabdian di desa wisata binaan Bakti BCA.

“Program ini dirancang tidak hanya untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan nilai kepemimpinan, kreativitas, dan kepedulian sosial pada generasi muda,” kata Hera F Haryn dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan para peserta harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari 10-12 mahasiswa lintas program studi maupun fakultas untuk mengikuti program call for proposal tersebut.

Para peserta dapat memilih maksimal dua isu dalam proposal mereka, yakni pariwisata berkelanjutan, pengembangan UMKM, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan/atau budaya.

Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk menentukan lokasi kegiatan di antara sejumlah opsi berikut, yaitu Desa Wisata Kreatif Terong, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung; Desa Wisata Situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat; Desa Wisata Patakbanteng, Wonosobo, Jawa Tengah; atau Desa Wisata Kakaskasen Dua, Tomohon, Sulawesi Utara.

“Kami percaya, kolaborasi antara perusahaan dan lembaga pendidikan merupakan bentuk gotong royong yang penting dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Hera.

Ia mengatakan Program Genera-Z Berbakti 2026 merupakan kali kedua penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut setelah digelar pertama kali pada tahun lalu.

Usai pendaftaran yang dibuka hingga 24 April melalui tautan bca.id/generazberbakti, pengumuman finalis dilakukan pada 30 April. Babak penjurian finalis akan berlangsung 16-17 Mei, dilanjutkan pengumuman pemenang.

Setelahnya, bootcamp serta pelepasan kelompok pemenang ke lokasi kegiatan dilakukan pada pekan pertama Juli. Program akan dilaksanakan di tiap lokasi hingga 6 Agustus, sebelum laporan dan presentasi akhir yang dijadwalkan pada pekan kedua Agustus.

Pada edisi 2025 lalu, Genera-Z Berbakti menghimpun 250 proposal lebih dari 98 perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam dan luar negeri. Keempat tim yang terpilih tahun lalu berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Lampung (UNILA), Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Ini bukan sekadar program pengabdian masyarakat, melainkan komitmen kami dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa dampak positif bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Hera.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan untuk kemajuan daerah, salah satunya pariwisata.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Garut semakin berupaya mengembangkan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, saat menghadiri "Rapat Paripurna Raraga Milangkala Garut Nu Ka-213 Tahun 2026" yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Garut Jl.Kabupaten Nomor 22, Garut Kota.

Hari Jadi ke-213 Kabupaten Garut mengusung tema “Garut Gumiwang Tanjeur Dangiang”, sebagai refleksi kebanggaan dan identitas daerah.

Dikatakan KDM, pariwisata di Kabupaten Garut dapat dijadikan sektor andalan dengan potensi pajak langsung masuk ke daerah. Sektor pariwisata bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, bahkan lebih besar dibandingkan sektor pertambangan.

Meski demikian, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam sektor pariwisata di Garut.

“Pengembangan infrastruktur, branding, dan tata kelola lingkungan perlu dibahas untuk meningkatkan daya tarik wisata. Penataan warung, rumah makan, dan kawasan wisata menjadi prioritas agar memiliki ciri khas dan kenyamanan bagi pengunjung,” papar KDM dikutip Kamis (19/2/2026).

Selain mendatangkan PAD, menurut KDM, pengembangan sektor pariwisata perlu diprioritaskan karena tidak merusak alam.

Pihaknya menyarankan perlunya evaluasi dan revisi tata ruang Kabupaten Garut untuk menata zona kawasan pertanian, hortikultura, dan pariwisata. Dengan demikian, kawasan gunung, lembah, lereng, lebih terlindungi sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Bisnis.com, DENPASAR – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan 74 pelaku pariwisata di Bali pada Jumat (13/2/2026). Gibran berjanji akan menyelesaikan masalah sampah dan infrastruktur yang banyak ditemukan di Pulau Dewata.

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi penyampaian aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mendengar langsung tantangan, peluang, dan masukan strategis dari pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali.

"Jadi kemarin [Januari] kami sudah rapat koordinasi [rakor], tapi itu untuk pariwisata secara nasional. Hari ini khusus membahas Bali. Untuk itu hari ini kami undang teman-teman dari asosiasi yang bekerja dan fokus di sektor pariwisata," kata Gibran dari keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).

Beberapa isu yang disampaikan para pelaku usaha pariwisata kepada Wapres Gibran di antaranya pengembangan infrastruktur di 10 destinasi prioritas, peningkatan keselamatan wisata dengan pelatihan dan identifikasi kompetensi, perizinan, hingga penanganan sampah.

Gibran pun merespons aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Dia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk bersinergi menangani kendala dalam pengembangan sektor wisata.

"Segera kami tindak lanjuti masalah sampah, masalah air, masalah sertifikasi, animal welfare, masalah infrastruktur. Kami ingin ke depan target-target pariwisata juga ditinggikan terus. Ini kemarin tercapai, tapi harus bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Ini PR-nya masih banyak Bapak/Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya," tutur Gibran.

Menurutnya Bali memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia, mengingat hampir 45% dari 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Pulau Dewata.

Wapres juga menekankan pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I/2026. Hari libur panjang mulai dari Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah, dinilai sebagai momentum emas yang harus dijaga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata memusatkan perhatian pada upaya peningkatan konektivitas destinasi wisata dalam pembangunan sektor pariwisata tahun 2026.

"Konektivitas itu merupakan salah satu kunci dari adanya pergerakan atau peningkatan wisatawan dan itu sudah pasti," kata Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Selasa.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari sampai Oktober 2025, Made menyampaikan, sebanyak 71,52 persen wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia menggunakan pesawat melalui jalur udara.

Oleh karena itu, pemerintah membuka lebih banyak bandara internasional untuk memudahkan wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia.

Made menyampaikan bahwa pemerintah sampai Agustus 2025 sudah membuka 36 bandara internasional, bertambah dari semula 17 bandara internasional.

"Ini bagus sekali ya. Sekarang, bagaimana caranya agar bandar-bandar udara tersebut aktif kemudian persisten dan mendapatkan demand yang tepat, itu yang akan kita lakukan," katanya.​​​​​​​​​​​​​​

Selama Oktober 2025, BPS mencatat 1,33 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang mencakup 1.174.742 kunjungan melalui pintu masuk utama dan 152.775 kunjungan melalui pintu perbatasan.

​​​​​​​Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara yang melalui pintu masuk utama selama Oktober 2025, sebanyak 954.216 kunjungan atau 81,22 persen dilakukan melalui jalur udara, 180.516 kunjungan atau 15,36 persen melalui jalur laut, dan 40.010 kunjungan atau 3,41 persen melalui jalur darat.

Selain meningkatkan konektivitas, Made mengatakan, Kementerian Pariwisata menggencarkan promosi destinasi wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Indonesia.

Peningkatan kunjungan wisatawan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan layanan pariwisata Indonesia kepada wisatawan mancanegara.

Promosi pariwisata telah dilakukan melalui 22 kerja sama terpadu serta penyelenggaraan 17 Familiarization Trip, 16 ajang pertemuan bisnis, dan 12 pameran pariwisata.

"Potensi devisa dari seluruh kegiatan itu mencapai Rp29,6 triliun," kata Widiyanti.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid mengatakan ada dugaan manipulasi operasional usaha yang dilakukan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD)

Perusahaan tersebut, dikatakannya, melakukan pengembangan yang tidak sesuai atau telah melenceng dari izin operasinya. Oleh sebab itu pihaknya bakal segera mengusut dan menindak tegas apabila GMTD terbukti melakukan manipulasi operasional usaha.

Kadir Halid menjelaskan bahwa izin prinsip GMTD beroperasi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan di awal pendiriannya, dengan luas lahan 1.000 hektare untuk melakukan pengembangan pariwisata.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, GMTD malah berjualan rumah dan tanah kavling. Hal ini lah yang disebut Kadir telah melenceng dari izin operasinya.

Kemudian, setelah Lippo Group masuk sebagai pemegang saham, dia menambahkan, GMTD membentuk perusahaan lagi yang dinamai PT Makassar Permata Sulawesi. Perusahaan ini bekerja di luar GMTD, yang terkadang menjual lahan milik GMTD.

"Inilah yang akan kami telusuri sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD. Karena di GMTD kan ada sahamnya Pemprov Sulsel," ungkap Kadir Halid melalui keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Dia menambahkan, saham Pemprov Sulsel sejak awal pendirian GMTD sebanyak 20%, sementara Pemkot Makassar 10%, Pemkab Gowa 10% dan Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan 10%.

Namun seiring berjalannya waktu, besaran saham tersebut dikatakan Kadir makin tergerus. Bahkan dividen ke Pemprov Sulsel selama ini juga disebutkannya sangat kecil.

Berdasarkan laporan keuangan GMTD yang didapatkan Kadir, keuntungan GMTD per tahun sudah menyentuh angka triliunan. Namun dividen ke Pemprov Sulsel yang selama ini diterima baru Rp6 miliar, Pemkot Makassar baru Rp3 miliar, dan Pemkab Gowa baru Rp3 miliar.

"Oleh karena itu, memang ada dugaan manipulasi. Termasuk pembagian dividen yang sangat kecil untuk Pemprov Sulsel. Bisa saja ini pidana. Karena ada kerugian yang seakan-akan GMTD ini melakukan manipulasi sehingga dividen kepada Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa, kecil sekali," ungkap Kadir.

Lebih lanjut, DPRD dikatakannya akan melakukan penelusuran, baik melalui rapat dengar pendapat atau hak angket. Tujuannya agar masyarakat Sulsel tidak ada yang dirugikan oleh entitas Lippo tersebut

"Saat ini, agenda di DPRD Sulsel masih padat. Ada rapat paripurna, setelah itu ada pengawasan, lalu ada rapat banggar di Jakarta. Pulang dari situ, akan kita rapatkan untuk memanggil GMTD," ucap Kadir.

Kaltim memiliki potensi ekowisata besar, sejalan dengan visi pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing, menyejahterakan dan berkelanjutan

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memetakan sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) sebagai landasan pengembangan ekowisata berkelanjutan di daerah tersebut.

"Kaltim memiliki potensi ekowisata yang besar, sejalan dengan visi pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing, menyejahterakan masyarakat, dan berkelanjutan," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi di Samarinda, Kamis.

Konsep ekowisata yang diusung menggabungkan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal dan pengalaman wisata yang mendidik.

Visi jangka panjang pemerintah adalah menjadikan Kaltim sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia yang mampu bersaing di tingkat global.

Pengembangan ini juga selaras dengan visi IKN sebagai destinasi pariwisata yang mengedepankan nilai utama di ekowisata dan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya membagi wilayah pengembangan menjadi tiga jenis kawasan. Kawasan tersebut adalah Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Terdapat tiga KSPP utama yang menjadi fokus pengembangan berdasarkan potensi uniknya. KSPP 1 mencakup kawasan Derawan-Biduk-Biduk dan sekitarnya yang ditetapkan dengan tema primer ekowisata bahari.

Destinasi unggulan di KSPP 1 meliputi Kepulauan Derawan, termasuk Pulau Maratua, Pulau Kakaban dan Pulau Sangalaki.

Selanjutnya, KSPP 2 difokuskan pada kawasan Sangkulirang-Mangkalihat dengan tema utama ekowisata karst.

Daya tarik wisata unggulan di zona ini adalah pegunungan dan gua karst yang tersebar di Sangkulirang dan Mangkalihat.

Sementara itu, KSPP 3 meliputi Samarinda-Tenggarong-Tanjung Isuy yang mengandalkan tema wisata budaya. Kawasan ini memiliki destinasi unggulan seperti Desa Wisata Pela, Desa Budaya Pampang, dan Kompleks Kesultanan Kutai Kartanegara.

Ririn menekankan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui strategi peningkatan 4A, yakni Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi dan Ancillary Services.

Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Aspek konservasi alam dan keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama agar keaslian lingkungan, flora, dan fauna tetap terjaga.

"Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi inti strategi, salah satunya melalui pelibatan aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat desa," demikian Ririn.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto buka suara terkait dicoretnyaPantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, pemerintah memberikan status PSN kepada pengembangan program pariwisatanya, bukan propertinya. Dia pun menegaskan pencabutan ini sudah didahului oleh kajian.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga saat bertemu wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025).

"Sudah ada kajian," lanjutnya.

Adapun, investasi PIK 2 ini dipastikan Airlangga akan terus berjalan. " Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya," tegas Airlangga.

Sebelumnya, proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dikembangkan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, dihapus oleh pemerintah dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penghapusan proyek tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Aturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025.

Dalam peraturan Kemenko terbaru, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi masuk daftar PSN.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]