Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali, sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan pesisir sekaligus menjaga nilai budaya masyarakat setempat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan pengembangan model tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Permana, model tata ruang laut tersebut dirancang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir.

Keterlibatan masyarakat adat mencakup pengelolaan usaha milik desa adat di sektor riil, jasa, dan layanan umum, termasuk pengelolaan kawasan pesisir untuk kegiatan wisata selam, snorkeling, hingga memancing.

Ia menegaskan pengembangan tata ruang laut berbasis masyarakat adat tetap didukung data dan kajian teknis sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, kawasan pesisir Desa Adat Intaran memiliki keterkaitan yang kuat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, serta pelestarian nilai budaya Bali.

Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan pengembangan model tersebut juga mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Agung Alit Kencana menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat adat penting agar arah pengembangan kawasan pesisir tetap selaras dengan identitas dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mengatakan hingga kini masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga upaya pelestarian kawasan laut perlu terus diperkuat.

"Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Adapun pengenalan model pengembangan MSP berbasis masyarakat adat dibahas dalam forum yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, PT Pengelola Mertasari Bersama, masyarakat Desa Adat Intaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, siap menjadi kawasan pendidikan modern yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah, melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus dikebut menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Berdiri di atas kawasan perbukitan seluas 6,96 hektare dengan ketinggian sekitar 161 meter di Atas Permukaan Laut (MDPL), sekolah ini menawarkan lingkungan belajar yang asri dengan panorama pegunungan.

Dody mengatakan proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Berbagai fasilitas modern telah disiapkan, di antaranya gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta sarana pendukung lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Menurut Dody, pembangunan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga 26 Juni 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Bogor telah mencapai 80,21 persen.

Dengan melibatkan 960 orang pekerja serta diperkuat 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP), Kementerian PU menargetkan kawasan pendidikan terintegrasi ini mulai difungsikan pada Juli 2026 sehingga dapat menyambut siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kehadiran Sekolah Rakyat Bogor diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mendorong percepatan hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi melalui pembangunan industri pengolahan guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat transmigran.

"Sehingga produk unggulan di kawasan transmigrasi pangan pertanian, hortikultura, perikanan bisa bersaing dengan pasar global," kata Wamentrans pada acara pelepasan 16 ton rajungan yang merupakan produk transmigran dari sejumlah wilayah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Viva Yoga mengatakan pemerintah menginginkan kawasan transmigrasi memiliki pabrik pengolahan agar hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi bernilai tambah lebih tinggi.

Menurut dia, Kementerian Transmigrasi telah memiliki data potensi produk unggulan dari berbagai kawasan melalui Program Ekspedisi Patriot yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.

Ia menjelaskan hasil riset tersebut menjadi dasar pemerintah merealisasikan proyek perintisan hilirisasi industri di kawasan transmigrasi.

Wamentrans menyebutkan salah satu contoh kawasan transmigrasi yang telah memiliki industri pengolahan adalah pabrik gula Sumba Manis di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah, lanjutnya, menginginkan pembangunan industri serupa juga berkembang di kawasan transmigrasi lainnya, termasuk di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut dia, proses hilirisasi akan disesuaikan dengan produk unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan transmigrasi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Ia juga mengungkapkan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara beberapa waktu lalu telah melepas ekspor durian asal Parigi Moutong di wilayah Sigi, Palu, Sulawesi Tengah dengan negara tujuan China.

Langkah tersebut, katanya, menjadi bukti perhatian Kementerian Transmigrasi dalam mendukung pengembangan berbagai komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi hingga menembus pasar ekspor.

Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi terbuka membantu pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

Ia menambahkan pemerintah akan melakukan komunikasi lebih lanjut secara serius untuk membahas proses teknis pengembangan hilirisasi bersama pihak terkait, termasuk dengan Nirwan.

Menurut dia, potensi produk unggulan kawasan transmigrasi sangat besar dan hanya perlu dihubungkan dengan pasar global agar mampu bersaing serta memperluas peluang ekspor Indonesia.

"Sesungguhnya potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi itu sangat banyak, tinggal di-connecting-kan dengan pasar global, sehingga sebagian besar produk unggulan di kawasan transmigrasi itu bisa bersaing dengan pasar global," katanya.

Adapun Wamentrans melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton dengan nilai Rp15 miliar, produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Ia mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan eksportir swasta PT Aruna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan investasi dari perusahaan teknologi Australia, Firmus Technologies Pty Ltd di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang), Kepulauan Riau, mencerminkan potensi daerah tersebut menjadi pusat ekonomi di masa mendatang.

Berkolaborasi dengan produsen chip asal Amerika Serikat, NVIDIA Corp., perusahaan tersebut berencana untuk mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berskala besar menggunakan 170 ribu Graphics Processing Unit (GPU) generasi terbaru, sehingga diproyeksikan menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar di Asia Tenggara.

“Ketika investor kelas dunia mulai memilih Batam sebagai lokasi rencana investasinya, itu menunjukkan Barelang memiliki fondasi yang semakin kuat sebagai kawasan ekonomi masa depan,” kata Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pengembangan infrastruktur AI tersebut bukan sekadar menghadirkan investasi baru, tapi juga menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap masa depan Barelang sebagai kawasan ekonomi yang memiliki daya saing, konektivitas, dan prospek pembangunan jangka panjang.

Ia menilai, rencana investasi oleh kedua perusahaan teknologi global tersebut juga membuktikan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai tujuan investasi bernilai tambah tinggi.

“Investor datang karena melihat masa depan sebuah kawasan. Tugas pemerintah adalah memastikan masa depan itu dibangun di atas fondasi yang kuat, kolaboratif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mentrans Iftitah pun mengapresiasi Pemerintah Kota Batam yang terus berupaya mendorong pembangunan kawasan secara konsisten dan terintegrasi untuk menumbuhkan kepercayaan investor.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah kawasan tidak lagi ditentukan semata oleh luas kawasan industri atau besarnya investasi yang masuk, tapi bagaimana pemangku kepentingan setempat dapat membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari industri, pelabuhan, logistik, teknologi, permukiman, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Hal tersebut sejalan dengan arah transformasi transmigrasi yang kini berfokus pada pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar menghadirkan investasi yang lebih besar, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucap Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Tulus Abadi

Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

PELAKSANAAN Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026, tengah di gelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, terhitung sejak 22 Juni hingga 22 Juli 2026, sebulan penuh. Masyarakat Jakarta, dan sekitarnya, tampak antusias menyambutnya, senyampang liburan anak anak sekolah. Kendati PRJ menjadi hajatan tahunan dan sudah berlangsung lama, namun masih menyisakan beberapa persoalan.

Pertama, nuansa komersialistik makin kentara. Nuansa ini bukan hanya tampak dari gebyar fisiknya saja, tetapi juga bisa disorot dari tarif masuk ke area PRJ yang kian mahal. Dan banyak dikeluhkan oleh warga di akun medsos milik PRJ. Tarif masuk ke area PRJ mulai Rp40.000 (khusus Senin), Rp50.000 (Selasa-Jumat), dan Rp60.000 (Sabtu, minggu, hari libur).

Tarif tersebut tergolong mahal, sebab belum termasuk tarif parkir, untuk mobil Rp35.000 (flat), plus belum tarif konser musik. PRJ bukan lagi menjadi "pasar rakyat" tapi justru menjadi area pasar dan pesta eksploitatif rakyat/masyarakat sebagai pengunjung/konsumen PRJ 2026. Tarif parkir yang mahal itu, belum setara dengan upaya pengunjung "war area parkir", yang bisa mencapai 1-2 jam, khususnya saat peak time.

Kedua, gebyar dan nuansa komersialistiknya PRJ 2026 itu, ironisnya, tidak sejalan dengan aspek kenyamanan dan keamanan di area PRJ 2026 tersebut. Terbukti, sebagaimana dilaporkan media, di area PRJ masih banyak aksi copet, yang sangat merugikan pengunjung PRJ.

Aksi copet seolah menjadi "tradisi" pelaksanaan PRJ setiap tahun hajatan PRJ. Aksi copet sangat meresahkan pengunjung PRJ, dan di sisi lain terlihat belum ada aksi mitigasi yang signifikan, yang dilakukan oleh managemen PRJ, plus aparat penegak hukum untuk melindungi pengunjung dari aksi copet tersebut.

Ketiga, selaras dengan masalah aksi copet, managemen PRJ juga tampak gagal mewujudkan PRJ sebagai area KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Terbukti di area PRJ justru terdapat stand produsen rokok dengan sales girl yang menawarkan produk rokok ke para pengunjung PRJ.

Dan juga banyak orang merokok di area PRJ, termasuk para petugas tenant di PRJ. Padahal area PRJ adalah area KTR (Kawasan Tanpa Rokok), sebagaimana mandat UU tentang Kesehatan, PP tentang Kesehatan dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta. Maka boleh jadi area PRJ menjadi area yang tidak ramah bagi keluarga, anak anak, dan remaja.

Merujuk pada fenomena itu, mendesak bagi managemen PRJ untuk mewujudkan pelayanan yang lebih manusiasi, lebih humanis, pada warga Jakarta dan sekitarnya sebagai pengunjung/konsumen PRJ. Keberadaan copet, produsen/promosi rokok, dan orang merokok di area PRN; menjadi indikator limbungnya managemen PRJ mewujudkan performa pelayanan PRJ yang humanis.

Managemen PRJ seharusnya jangan hanya mentargetkan nilai komersial dan ekonomi saja, tetapi harus mampu menjadikan area PRJ sebagai area healing bagi warga Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga harus turut aktif dan pro aktif untuk mewujudkan performa pelayanan PRJ yang yang nyaman, aman, dan jumanis untuk semua pengunjung PRJ, termasuk anak-anak dan remaja.

Warga dan pengunjung sebaiknya memitigasi diri agar tidak menjadi korban copet, plus korban asap rokok. Dan guna memitigasi kemacetan parah di area PRJ, sebaiknya warga Jakarta menggunakan transum masal untuk mengunjungi area PRJ.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong hunian vertikal dapat hadir di kawasan transmigrasi.

"Rumah tidak harus selalu menapak atau rumah tapak. Jadi, rumah tapak itu diperuntukkan kepada masyarakat lokal, sedangkan untuk pendatang kita kasih rumah tumbuh model apartemen atau rumah susun," ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan model hunian vertikal di kawasan transmigrasi sesuai dikarenakan lahan yang semakin terbatas dan mahal.

"Jadi, yang penting apa? Yang penting, dia datang ada pekerjaannya, ada tempat tinggalnya, ada sekolahnya. Jadi, tidak harus selalu (rumah tapak) karena tanah makin ke sini makin mahal, makin sempit," katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat momentum penataan ruang dan lahan, sehingga pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi harus semakin bijak.

Sebelumnya, Mentrans Iftitah menegaskan komitmen memperbaiki layanan permukiman dengan memastikan rumah transmigrasi ditingkatkan dari tipe 36 ke tipe 45 agar keluarga memperoleh ruang tinggal lebih layak dan nyaman.

Menurutnya, keputusan menaikkan standar rumah menuju tipe 45 penting untuk menyediakan minimal dua kamar, sehingga anak-anak dan orang tua tidak tinggal dalam ruang yang sama karena secara psikologis kurang baik.

Mentrans berharap masyarakat transmigran lama tidak merasa iri karena peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari perbaikan bertahap, sementara dukungan untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi tetap diutamakan.

Mentrans menyampaikan bahwa rata-rata rumah transmigrasi saat ini masih tipe 36, namun beberapa lokasi sudah mulai dibangun tipe 45 sebagai bagian dari tahap transisi.

Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh rumah transmigrasi akan menggunakan tipe 45 sebagai standar nasional sehingga kualitas hunian meningkat dan sesuai kebutuhan keluarga modern.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAYAPURA - Pemprov Papua mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK). Mereka terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. ”Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait," katanya saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (24/6/2026). Tegas Tak Beri Izin Perusahaan Tebang Kayu, Presiden Prabowo Apresiasi Menhut

Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung. Termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.

Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif. Hal ini dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan APHI tengah melakukan roadshow ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional. Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

”Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Rroadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku dan pengembangan jasa lingkungan karbon yang tetap menjaga keberlanjutan produksi kayu. Termasuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

Dalam pertemuan tersebut, APHI juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis. Antara lain pembukaan akses ekspor kayu gergajian langsung dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat implementasi transformasi pengelolaan hutan melalui MUK.

Dewan Pengurus APHI juga melakukan diskusi dengan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua. Kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, program kuliah umum, kuliah tamu, serta magang mahasiswa kehutanan di perusahaan anggota APHI. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat. APHI dan New Forests Dukung Investasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

APHI selanjutnya melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua lima hingga sepuluh tahun ke depan. Roadmap tersebut diharapkan mampu memperkuat penerapan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil hutan, mengembangkan industri pengolahan di dalam daerah, memperkuat pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha. Pertemuan juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik sosial dan tenurial secara kolaboratif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Papua.

Banyumas (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai lokasi percontohan (pilot project) Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Berbasis Kawasan Ekspor guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Dari sisi jumlah kemiskinan, Banyumas masih jadi perhatian. Namun fakta di lapangan menunjukkan daerah ini memiliki potensi sangat besar, terutama komoditas kelapa dapat dikembangkan jadi kawasan ekspor," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko PM Abdul Haris saat peluncuran program tersebut di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis.

Peluncuran pilot project itu dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta dihadiri Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah, perwakilan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Abdul Haris mengatakan Kecamatan Cilongok dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki potensi ekonomi berbasis kelapa yang besar dan dinilai mampu menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara terintegrasi.

Menurut dia, program tersebut dirancang sebagai wadah orkestrasi berbagai program lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas agar pengembangan potensi lokal berjalan lebih efektif.

"Kami berharap seluruh kementerian terkait dapat menyatukan program-programnya sehingga pengembangan kawasan ekspor ini berjalan lebih optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan wilayah Cilongok memiliki sekitar 105 ribu pohon kelapa dengan produksi mencapai sekitar 12 ribu ton yang menjadi modal penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Selain penguatan sektor produksi, pengembangan kelembagaan melalui koperasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan kawasan ekspor.

"Kami perlu membantu dari sisi penguatan kelembagaan dan koperasi. Ini menjadi dimensi strategis yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan kawasan ekspor karena akan memperkuat tata kelola, kapasitas usaha, dan akses pasar," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga memperkenalkan Program Perempuan Mandiri Melalui Ternak Ayam (Permata) yang saat ini telah menjangkau 15 desa di Kecamatan Cilongok.

Program tersebut dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular, yakni mengintegrasikan peternakan dan pertanian sehingga limbah ternak dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk maupun bahan pendukung kegiatan budidaya.

"Ini yang disebut ekonomi sirkular. Kotoran ayam menjadi pupuk, kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung aktivitas pertanian sehingga menciptakan siklus yang berkelanjutan," katanya.

Menurut dia, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pengelola Program Permata, penyaluran 10.000 bibit pohon, bantuan sarana budidaya ayam petelur, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah dan berbagai kolaborator yang mendukung pengembangan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan ekspor.

Abdul Haris mengharapkan kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas akses produk unggulan Banyumas ke pasar ekspor.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang dikembangkan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah meningkatkan efisiensi investasi.

Hal itu tercermin dari nilai IncrementalCapital Output Ratio (ICOR) di kawasan hilirisasi yang hanya sekitar 3, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata ICOR nasional yang berada di level 6.

Menurut Airlangga, hilirisasi yang terintegrasi di kawasan industri dan KEK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas investasi.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, industri pengolahan kini menjadi motor utama pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi melalui hilirisasi mulai memberikan dampak yang lebih merata di berbagai daerah.

Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara anggota G20.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi pemerintah yang kuat, permintaan rumah tangga yang tetap terjaga, serta aktivitas investasi yang terus berlanjut.

Ia memandang capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap solid menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator makroekonomi juga berada dalam kondisi positif. Tingkat inflasi tercatat sebesar 3,08 persen, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, penyaluran kredit tumbuh 11,51 persen, serta neraca perdagangan membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara relatif merata di berbagai wilayah. Beberapa kawasan di luar Jawa bahkan mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional, antara lain Sulawesi sebesar 6,95 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen.

Menurut Airlangga, capaian tersebut memperlihatkan bahwa strategi hilirisasi dan pengembangan kawasan industri mulai menjadi sumber pertumbuhan baru di berbagai daerah.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) dan PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) membentuk joint venture untuk proyek pembangunan rest area KM 63 Tol Cimanggis-Cibitung senilai Rp300 miliar.

Langkah tersebut ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh anak usaha BNBR yakni PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) dan PT DMS Laguna (DMSL) selaku entitas anak KOTA, Rabu (24/6/2026).

Proyek rest area KM 63 akan dibangun di kedua sisi tol (jalur A dan B) di Kabupaten Bekasi dengan total luas lahan mencapai kurang lebih 12 hektar.

Direktur Utama CCT Y. Widi Suharyanto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan dalam mendukung kualitas pelayanan operasional jalan tol Cimanggis Cibitung secara berkelanjutan.

“Ini menjadi upaya kami mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan di sekitar koridor Jalan Tol Cimanggis-Cibitung,” ujar Widi.

Rest area tipe A tersebut akan dirancang dengan menerapkan konsep ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan kawasan komersial terintegrasi yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun infrastruktur penunjang Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 kilometer ini ditargetkan mulai beroperasi pada semester dua tahun 2028.

Direktur Utama DMS Propertindo Mohamad Prapanca menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan upaya strategis perseroan untuk berkontribusi dalam pengembangan kawasan komersial terintegrasi. Proyek ini pun diharapkan mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pihak.

“Melalui kolaborasi dengan CCT dan pembentukan JVC, kami optimistis dapat menghadirkan rest area yang modern, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pengguna jalan tol,” ucap Panca.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BNBR terpantau menguat 5% menuju level Rp105 per saham hingga perdagangan sesi I, Kamis (25/6/2026). Sementara itu, saham KOTA juga membukukan kenaikan sebesar 7,87%.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.