Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Konsolidasi ini guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Dengan demikian, BPR dapat mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

“Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian,” kata Roni Nazra.

Adapun persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari.

Aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.

Hal itu, juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027, salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Priangan Timur ke dalam PT BPR Nusamba Tanjungsari sebagai entitas penerima penggabungan.

Keempat BPR dimaksud yakni PT BPR Nusamba Sukaraja, PT BPR Nusamba Plered, PT BPR Nusamba Singaparna, dan PT BPR Mitra Harmoni Indramayu. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-15/D.03/2026 tanggal 20 Februari 2026.

“Penggabungan ini diharapkan menghasilkan entitas BPR yang lebih kuat, sehat, dan mampu menghadirkan produk serta layanan yang lebih inovatif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Penggabungan keempat BPR merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, daya saing, dan ketahanan BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Nofa menegaskan bahwa seluruh proses penggabungan telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penilaian terhadap aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

Dengan efektifnya penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban masing- masing BPR yang melebur beralih kepada PT BPR Nusamba Tanjungsari sebagai entitas penerima penggabungan.

Nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan perbankan sebagaimana biasa tanpa perubahan terhadap hak dan kewajibannya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan nasional.

Secara umum, kinerja BPR/BPR Syariah di wilayah Priangan Timur selama 2025 menunjukkan tren yang positif.

Aset tercatat tumbuh sebesar 3,81 persen (year on year/yoy) menjadi Rp3,56 triliun, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 2,71 persen (yoy) menjadi Rp2,51 triliun, serta kredit tumbuh 5,62 persen (yoy) mencapai Rp2,81 triliun.

Fungsi intermediasi BPR/BPR Syariah di wilayah tersebut tetap berjalan dengan baik dengan tingkat non-performing loan (NPL) yang terjaga dalam batas yang terkendali.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengumumkan kepada karyawannya bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas merger tiga anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

“Tadi pagi kami baru umumkan ke karyawan dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh manajemen ke karyawan, prinsipnya no one left behind (tidak ada yang ditinggal),” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono ketika ditemui setelah acara “Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin.

Agung menyampaikan proses merger ketiga anak usaha Pertamina masih berlangsung, dan kini seluruh syarat pendahuluan (condition precedent)-nya sudah siap.

Setelah merger, lanjut dia, nama subholdingnya akan menjadi subholding downstream (hilir), menggabungkan tiga subholding Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping.

Sebelumnya, Pertamina memiliki enam subholding yang terdiri atas Subholding Upstream (hulu), Refining & Petrochemical (kilang dan petrokimia), Commercial and Trading (pemasaran, distribusi, perdagangan), Gas, Integrated Marine Logistics (pengapalan, logistik, dan layanan maritim), serta Power & New Renewable Energy (PNRE/energi terbarukan).

Dengan penyatuan tiga subholding, maka nanti Pertamina akan memiliki empat subholding, yakni Subholding Upstream (hulu), Subholding Downstream (hilir), Gas, dan PNRE.

Akan tetapi, Agung belum mengungkapkan kapan merger ketiga anak usaha tersebut akan selesai dan diumumkan kepada publik.

“Nanti akan kami umumkan, tetapi kami sudah siap semua condition precedent-nya. Namanya nanti Subholding Downstream,” kata Agung.

Pertamina mulanya menargetkan penggabungan tiga anak usaha itu bakal rampung pada 1 Januari 2026. Namun, rencana aksi korporasi itu masih belum dapat diselesaikan.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono, pada Rabu (19/11/2025), menyampaikan perseroan mendapat pengawalan dari Danantara Indonesia untuk melakukan integrasi di bisnis hilir, yang terdiri dari sektor comercial and trading, refinery dan kilang, serta logistik.

Agung memaparkan, proses streamlining atau strategi menyederhanakan operasional bisnis ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi kompleksitas operasional.

Tujuan utama dari program streamlining ini adalah untuk dapat fokus kepada core business atau bisnis inti dari Pertamina, yaitu dalam bidang minyak dan gas, pengolahan hingga distribusi energi, serta energi baru terbarukan.

Selain itu, strategi ini juga diharapkan dapat menambah daya saing perusahaan, dan lebih efisien dalam pengambilan keputusan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengatakan penggabungan tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) ditargetkan selesai pada 2026.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono di Jakarta, Rabu, mengatakan perseroan mendapat pengawalan dari Danantara Indonesia untuk melakukan integrasi di bisnis hilir, yang terdiri dari sektor comercial and trading, refinery dan kilang, serta logistik.

Menurut dia, saat ini proses penggabungan tersebut dalam tahap pengkajian internal.

"Siang hari ini kami akan melanjutkan pembahasan dengan dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas detail teknis yang dilakukan dengan target persiapan go live-nya di tahun 2026," ujar Agung.

Agung mengatakan proses streamlining atau strategi menyederhanakan operasional bisnis ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi kompleksitas operasional.

Tujuan utama dari program streamlining tersebut adalah untuk dapat fokus kepada core bisnis atau bisnis inti dari Pertamina, yaitu dalam bidang minyak dan gas, pengolahan hingga distribusi energi, serta energi baru terbarukan.

Selain itu, strategi ini juga diharapkan dapat menambah daya saing perusahaan, dan lebih efisien dalam pengambilan keputusan.

"Tentunya ditargetkan bahwa nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham atau unlock value dapat dilakukan," katanya, menerangkan.

Lebih lanjut, perseroan juga sedang melakukan proses konsolidasi terhadap empat sektor bisnis yang dimiliki Pertamina, di bawah naungan Danantara.

Adapun keempat bisnis tersebut bergerak di sektor kesehatan melalui Pertamina Bina Medika IHC, perhotelan melalui anak usaha PT Patrajasa yang memiliki sembilan bisnis hotel, penerbangan melalui Pelita Air Service (PAS) dan asuransi.

Agung juga mengatakan bahwa tahun ini, perseroan telah melakukan likuidasi dua entitas perusahaan yang tidak lagi memiliki kontribusi strategis, yakni TRB London yang bergerak di sektor asuransi dan Pertamina Energy Service Pte Ltd yang berbasis di Singapura.

"2025 ini telah tuntas dilakukan likuidasi dua entitas perusahaan yang tidak lagi memiliki kontribusi strategis. Pertama TRB London, anak perusahaan yang menjadi bagian asuransi di Februari lalu, dan Pertamina Energy Service yang berbasis di Singapura, dulunya anak perusahaan Petral, dituntaskan likuidasi Juli 2025," kata Agung.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal penggabungan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di mana penggabungan ini sudah berhembus sejak awal 2025 dan sempat diisukan akan ditutup pada April 2025.

Dudy mengatakan saat ini progres pembangunan fasilitas pendukung di dalam dan sekitar Stasiun BNI City sudah hamper rampung, di mana kanopi yang menghubungkan Stasiun Karet dan Stasiun BNI City sudah selesai dibangun. Selain itu, mesin gate untuk masuk dan keluar dari arah Stasiun Karet juga telah rampung.

"Iya, sudah hampir rampung, kanopi antara Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City sudah rampung. Terus untuk ticketing dari akses Stasiun Karet juga sudah jadi. Tapi kita pastikan dulu semuanya sudah siap dan nanti bisa kami buka," kata Dudy saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Dudy menambahkan, eksekusi penggabungan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City diharapkan bisa dibuka pada Desember mendatang, meski Ia belum dapat memastikan tanggalnya.

"Mudah-mudahan Desember ini sudah bisa dipakai," jelasnya.

Foto: PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan Stasiun Karet yang berlokasi di Jalan KH Mas Mansyur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan ditutup. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan Stasiun Karet yang berlokasi di Jalan KH Mas Mansyur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan ditutup. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DJITM) Kemenhub Risal Wasal mengatakan penyatuan Stasiun Karet dan Stasiun BNI City baru akan terjadi jika pembangunan fasilitas pendukung sudah selesai.

"Penumpang jadi naik di Stasiun BNI City kita tunggu semua fasilitas pendukung selesai dulu. Kami tidak akan buru-buru, demi kenyamanan dan keselamatan penumpang," kata Risal di Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2025) lalu.

Penggabungan kedua stasiun dilakukan untuk mewujudkan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan empat moda transportasi berbasis rel.

"Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat dalam melakukan mobilitasnya bisa dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lain di Stasiun Dukuh Atas, Sudirman, maupun BNI City," terang Dudy.

Terkait dengan penggabungan Stasiun Karet dan BNI City, dan sebagai penunjang konektivitas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan membangun koridor penghubung antara kedua stasiun tersebut.

"Karet itu tidak akan ditutup, tapi akan disambungkan dengan Stasiun BNI City. Jadi nanti dari Stasiun Karet menuju BNI City, saya kemarin minta kepada KAI untuk membangun koridor," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Kabar merger dua perusahaan teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab kembali mencuat setelah muncul pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tengah membahas penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Di dalam pembahasan pemerintah dan para pemangku kepentingan juga berbicara soal rencana penggabungan antara Grab dan GOTO.

Ketika ditanya mengenai kementerian yang terlibat, Prasetyo menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk Danantara. Namun, Ia belum menjelaskan secara rinci terkait rencana tersebut.

"Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu," ujarnya, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sementara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti hal yang paling penting dalam aksi korporasi tersebut. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengataka, perhitungan bisnisnya (Business to Business/BTB) menjadi foktit utama.

"Yang paling penting unsur B2B nya mereka harus ngikutin B2B," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Pandu menegaskan dalam hal ini Danantara akan menyerahkan kepada masing-masing. "Kan pemerintah juga udah ngasih masukan, kita pasti ngikutin. Masukannya dari pemerintah," ungkapnya.

Ia mengaku, Danantara akan mendukung penggabungan dua bisnis digital tersebut selama dari sisi komersial juga menguntungkan. "Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita juga harus menjaga itu," sebutnya.

Pandu memandang, masukan pemerintah terhadap bisnis perusahaan digital tersebut sangat baik, namun perlu diingat bahwa GOTO juga berstatus emiten di pasar modal sehingga perlu perhitungan yang matang.

"Tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah, itu pasti sangat baik, inginnya. Tapi tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu, dan juga jangan lupa mereka berdua perusahaan Tbk loh Jadi harus hati-hati loh kita ngomongnya," pungkasnya.

Sementara itu GOTO menegaskan, hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

"Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan," Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GOTO R. A Koesoemohadiani.

Di sisi lain, manajemen menyebut, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi Pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen di seluruh Indonesia.

"GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah," sebutnya.

Fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi agar dapat mencapai sasaran strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem GoTo.

Sementara itu keterlibatan Danantara di proses penggabungan GOTO dan Grab, seiring dengan investasi Telkom pada saham GOTO sejak 2023.

Telkom mulai berinvestasi di GOTO sejak 18 Mei 2023, dengan pembelian sebanyak 29.708 lembar saham konversi GOTO senilai US$ 150 juta atau setara Rp 2,1 triliun.

Bukan hanya Telkom, anak usahanya Telkomsel yang juga memiliki sebanyak 59.417 lembar saham tambahan dari opsi pembelian saham atau senilai US$ 300 juta setara Rp 4,29 triliun.

Secara total, investasi Telkom dan anak usahanya di GOTO mencapai US$ 450 juta, atau setara Rp6,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan ada rencana penggabungan antara dua raksasa aplikator ride sharing yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan PT Grab Teknologi Indonesia.

"Salah satunya," ujar Prasetyo Hadi, saat ditanya wartawan, di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).

Saat ditegaskan kembali, kebenaran rencana merger itu, Prasetyo juga membenarkan adanya keterlibatan Danantara untuk merealisasikan rencana itu.

"Rencana begitu," kata Prasetyo.

Namun Prasetyo, saat ini menjelaskan bahwa saat ini masih mencari bentuk penggabungan antara dua perusahaan itu. Baik melalui merger maupun akuisisi.

"Masih dicari bentuknya," papar Prasetyo.

"Ya ini lagi dicari skemanya," katanya, saat ditanya apakah sudah dibicarakan dengan Grab ataupun GoTo.

Prasetyo juga berharap rencana ini bisa diselesaikan secepatnya, meski belum bisa membeberkan kapan target. Namun, dia juga membenarkan bahwa ini merupakan hasil pertemuan antara Grab dan GoTo bersama Presiden.

Lebih lanjut, menurutnya, tujuan penggabungan dua aplikator ini supaya menciptakan pelayanan yang lebih baik di masyarakat.

"Tujuannya untuk semuanya supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimana perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar. Dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya ke arah ke situ," kata Prasetyo.

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto mendukung rencana penggabungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) karena dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola pangan nasional.

"Kalau penggabungan ini dilakukan untuk efisiensi kelembagaan agar tidak tumpang tindih fungsi, itu langkah yang sangat tepat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan selama ini, Bulog sebagai perusahaan umum di bawah Kementerian BUMN menjalankan dua peran yang kerap berseberangan, yakni fungsi sosial atau pelayanan publik dan fungsi komersial.

Dalam hal pelayanan publik, kata dia, Bulog menjalankan fungsi stabilisasi harga, pengelolaan cadangan beras pemerintah, dan pendistribusian bantuan sosial (bansos) beras.

Sementara, dalam fungsi komersial, lanjut dia, Bulog menjalankan bisnis untuk beberapa komoditas strategis.

Menurut dia, fungsi sosial yang dijalankan Bulog tersebut memiliki kemiripan dengan tugas Bapanas.

"Dalam tugas Bapanas memang ada yang sangat bagus, itu mengenai keragaman konsumsi pangan, terus ada mengendalikan kerawanan pangan serta gizi, dan sebagainya," katanya menjelaskan.

Terkait dengan hal itu, dia mengaku mendukung wacana penggabungan Bulog dan Bapanas terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial atau pelayanan publik.

Sementara, untuk fungsi komersial yang selama ini dijalankan oleh Bulog, kata dia, alangkah baiknya diserahkan kepada BUMN bidang pangan lainnya yang tergabung dalam ID Food.

Kendati demikian, dia mengatakan BUMN bidang pangan juga harus memberikan dukungan ketika lembaga hasil penggabungan Bulog dan Bapanas tersebut membutuhkan cadangan pangan.

"Kalau fungsi sosial dan kebijakan ditangani satu lembaga, sementara bisnisnya diserahkan ke korporasi pangan, itu akan membuat sistem pangan nasional lebih efisien dan responsif," katanya menegaskan.

Terkait bentuk kelembagaan, dia mengatakan penggabungan Bulog dan Bapanas itu sebaiknya tidak diwujudkan dalam bentuk kementerian baru, melainkan lembaga setingkat menteri.

"Dengan status lembaga setingkat menteri, koordinasi lintas sektor seperti dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan akan lebih fleksibel tanpa menambah struktur birokrasi," ujarnya.

Ia mengatakan penggabungan Bulog dan Bapanas juga berpotensi memperkuat perencanaan cadangan pangan nasional serta mempercepat respons pemerintah terhadap gejolak harga dan ancaman krisis pangan.

"Yang penting, fungsi Bulog sebagai penjaga ketahanan pangan tetap dipertahankan dalam sistem baru yang lebih efisien dan terintegrasi," kata Prof Totok.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mengkaji usulan Komisi IV DPR RI untuk mengubah status Bulog menjadi kementerian/lembaga serta menggabungkan Bulog dengan Bapanas agar distribusi bahan pokok menjadi lebih mudah dan tidak terhambat birokrasi yang berbelit.

"Nanti, kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki," kata Prasetyo saat memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Bulog atau Badan Urusan Logistik didirikan pada 10 Mei 1967 untuk menggantikan Komando Logistik Nasional (Kolagnas) yang saat itu dibubarkan oleh pemerintah.

Bulog yang menjalankan beberapa tugas seperti mengadakan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan, sempat disatukan dengan lembaga yang baru dibentuk pada tahun 1993, yakni Kementerian Negara Urusan Pangan, namun hal itu hanya berlangsung hingga 1997.

Setelah sempat mengalami beberapa kali pengurangan dan perubahan tugas, Bulog pada September 2001 diletakkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Selanjutnya pada Januari 2003, pemerintah mengubah status Bulog sebagai perusahaan umum (perum) atau menjadi badan usaha milik negara di bawah Kementerian BUMN.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) akan fokus menjalankan bisnis sektor energi. Hal itu diungkapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang mengungkapkan rencana model bisnis baru perusahaan pelat merah itu.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, bisnis Pertamina di luar minyak dan gas (migas) akan digabungkan dengan perusahaan pelat merah lain pada sektor sejenis.

"Ya kalau Pertamina nanti akan fokus kepada oil and gas. Karena itu yang di luar daripada oil and gasnya akan dikeluarin," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Kamis (9/10/2025) lalu.

Dony menjelaskan lebih jauh, bisnis maskapai Pelita Air akan digabungkan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Meskipun kinerja keuangan Garuda hingga saat ini belum positif, namun Ia memastikan tidak akan merusak kinerja Pelita Air yang sudah sehat.

"Sebetulnya menjadi concern, bahwa kemudian kita pastikan proses ini nanti untuk tidak mengganggu kinerja daripada Pelita," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk bisnis hotel Pertamina akan digabungkan dengan Hotel Indonesia Natour yang berada pada naungan InJourney. "Hotelnya sudah akan nanti diberikan kepada hotel Indonesia Nature," sebutnya.

Sementara bisnis rumah sakitnya juga akan dipisahkan dengan BUMN lainnya. "Rumah sakitnya akan keluar. Sehingga nanti perusahaan kita itu fokus kepada core bisnisnya," pungkasnya.