Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan langkah antisipatif menyusul informasi mengenai kemungkinan kembali berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2027.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah telah mengalami penurunan signifikan.

"Nah terkait itu, saya sudah meminta BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencermati, memang dana transfer daerah kemarin cukup besar kita (Pemkot Palembang)," kata Ratu Dewa, Rabu (1/7/2026).

Selain memetakan dampak fiskal yang mungkin timbul, Pemkot Palembang juga menyiapkan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sudah minta konsepnya seperti apa, untuk kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan masalah program kemasyarakatan butuh anggaran. Maka dari itu kita minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas Dewa.

Dia menilai berkurangnya alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program daerah. Meski demikian, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi pada pos-pos belanja tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tetapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya melalui efisiensi pada sektor dan nomenklatur tertentu sehingga tidak mengurangi pelayanan yang penting bagi masyarakat," ujarnya.

Dewa menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Palembang tetap akan memfokuskan anggaran pada 3 sektor utama yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi kota.

"Bagi saya prioritasnya tetap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan," pungkasnya.

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dinilai berhasil menciptakan loyalitas pelanggan bukan hanya karena pembaruan teknologi, tetapi juga berkat konsistensi dalam menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan nyaman. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama yang membuat perubahan tersebut diterima sekaligus memperkuat posisi KAI di mata pelanggan.

Akademisi sekaligus Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno mengatakan, keberhasilan transformasi layanan kereta api tidak hanya bergantung pada modernisasi sistem. Pengalaman pelanggan (customer experience/CX) yang terus ditingkatkan melalui standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pada awal penerapan layanan berbasis data, masyarakat sempat menyimpan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi. Namun, seiring waktu kemudahan yang dirasakan pelanggan mulai dari pembelian tiket hingga proses masuk stasiun membuat inovasi tersebut semakin diterima.

“Pada awal penerapannya, penggunaan teknologi berbasis data sempat memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi. Namun, seiring berjalanya waktu, masyarakat mulai menerima inovasi tersebut karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, mulai dari proses pembelian tiket hingga akses masuk stasiun yang kini menjadi lebih seamless,” ujar Djoko dalam podcast bertajuk “Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!”.

Kepercayaan itu juga terlihat ketika terjadi penyesuaian tarif. Menurut Djoko, penyesuaian tarif, khususnya saat harga naik karena faktor tertentu, pelanggan tetap menerima hal itu karena menilai kualitas layanan yang diberikan sepadan dengan harga yang ditawarkan.

Komitmen KAI terhadap pelanggan juga tercermin melalui kebijakan pengembalian dana penuh saat perjalanan dibatalkan maupun langkah-langkah lain yang mengutamakan kepentingan penumpang.

“Konsistensi tersebut membuat hubungan KAI dengan pelanggan semakin erat. KAI tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi telah berkembang menjadi lifestyle brand,” ucapnya.

Pandangan itu diperkuat Taufik Effendi, Travel Content Creator yang telah menjajal layanan kereta api di 24 negara. Menurutnya, salah satu kekuatan terbesar KAI adalah kemampuannya mendengarkan pelanggan.

“Saya pernah mengulas layanan kelas luxury dan menyampaikan kritik terhadap menu makanan. KAI kemudian langsung menghubungi saya untuk meminta masukan lebih lanjut sebagai bahan evaluasi,” kata Taufik dalam podcast bertajuk “Kenapa Video Naik Kereta Bisa Ditonton Jutaan Orang? Rahasia Storytelling Travel Content”.

Di sisi lain, kepercayaan itu juga dibangun melalui pengalaman perjalanan yang konsisten. Berdasarkan pengalamannya menggunakan kereta di berbagai negara, Taufik menilai KAI unggul dalam aspek ketepatan waktu, keamanan, serta keramahan petugas. Sistem boarding dan pengawasan di stasiun juga membuat penumpang merasa lebih aman.

“Kualitas layanan tersebut pada akhirnya melahirkan keterikatan emosional antara pelanggan dan KAI. Jadi jangan heran, tak sedikit pengguna tetap memberikan dukungan ketika terjadi gangguan operasional karena mereka percaya perusahaan telah berupaya memberikan layanan terbaik dan terus melakukan perbaikan,” ucapnya.

Artinya, hal itu menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak dibangun dalam semalam. Kepercayaan lahir dari konsistensi menghadirkan layanan yang mudah, responsif, aman dan nyaman. Transformasi itulah yang menjadi fondasi yang membuat KAI tidak hanya memiliki pelanggan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan loyalitas yang terus tumbuh.

BEKASI - Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ribuan warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, Perumda Tirta Bhagasasi memastikan siap turun tangan menyalurkan bantuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan mengatakan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kekeringan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan publik. Terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.

Baca juga: BMKG Ingatkan Dampak El Nino, Ancaman Karhutla dan Kekeringan Mengintai

Menurutnya, penyaluran bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Dalam skema tersebut, Perumda menyediakan pasokan air bersih, sementara BPBD mendistribusikannya menggunakan armada truk tangki ke lokasi yang membutuhkan.

“Ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat. Kami siap mendukung BPBD karena memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat,” kata Reza, Selasa (23/6/2026).

Meski hingga kini belum menerima permintaan langsung dari masyarakat, Perumda telah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan.

Warga yang mengalami kesulitan air bersih dapat mengajukan permohonan melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan ke kecamatan dan BPBD untuk ditindaklanjuti.

Reza menegaskan pihaknya siap mengerahkan bantuan melalui kantor cabang maupun koordinasi dengan BPBD, sebagaimana yang telah dilakukan pada musim kemarau dan saat terjadi bencana di tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 1.650 jiwa atau 641 kepala keluarga di dua desa mulai terdampak kekeringan. Wilayah tersebut adalah Desa Nagasari di Kecamatan Serang Baru dan Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah.

Desa Ridogalih menjadi daerah yang mengalami kondisi paling berat. Sekitar 800 warga dari 296 kepala keluarga dilaporkan kesulitan memperoleh air bersih setelah wilayah tersebut tidak diguyur hujan selama lebih dari satu bulan.

Kondisi serupa juga dirasakan warga Desa Nagasari yang masih membutuhkan pasokan air bersih. Sejauh ini, BPBD bersama Perumda Tirta Bhagasasi telah menyalurkan sekitar 50.000 liter air bersih menggunakan armada truk tangki ke wilayah terdampak.

Distribusi tersebut akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama musim kemarau.

Warga di daerah rawan kekeringan diminta menggunakan air secara hemat dan segera melapor kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca resmi dan mengikuti arahan pemerintah daerah agar dampak kekeringan maupun potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp5,41 triliun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dana tersebut digunakan untuk membangun dan meningkatkan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Menurut Dody, pembangunan jalan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kementerian Pekerjaan Umum mengambil peran strategis untuk memastikan infrastruktur konektivitas hadir sebagai penyokong utama dan urat nadi sistem logistik nasional,” kata Dody.

Dia menjelaskan, program Inpres Jalan Daerah difokuskan pada peningkatan konektivitas kawasan produksi dengan pasar, menghubungkan jalan daerah dengan jalan nasional, serta memperlancar akses menuju pusat pelayanan masyarakat.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujarnya.

Dody memastikan seluruh proyek telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Salah satu proyek yang diresmikan Presiden Prabowo adalah ruas Jalan Kedundung–Bringkoning di Kabupaten Sampang sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar tujuh meter dan nilai pekerjaan mencapai Rp14 miliar.

Menurut Dody, pembangunan jalan dengan lebar tujuh meter merupakan arahan langsung Presiden agar jalan daerah dapat dilalui dua kendaraan secara bersamaan dengan aman dan nyaman.

“Jalan daerah yang dibangun saat ini mampu dilewati dua kendaraan secara berpapasan. Sebelumnya, sebagian ruas jalan hanya memiliki lebar sekitar tiga hingga empat meter sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kehadiran jalan yang lebih lebar dan berkualitas telah memangkas waktu tempuh perjalanan serta meningkatkan efisiensi transportasi hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.

Dody menegaskan pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, tetapi telah menjangkau daerah-daerah hingga pelosok Indonesia secara lebih merata.

“Infrastruktur jalan yang diresmikan hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah,” kata Dody.

MUNA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hal itu agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Asistensi Penguatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo di Desa Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (13/6/2026).

La Ode menjelaskan, Kabupaten Muna menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan karena hingga saat ini belum mengajukan registrasi Posyandu kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Padahal, terdapat 305 Posyandu yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa maupun Lurah.

"Posyandu yang sudah terbentuk perlu segera ditata dan diregistrasi sesuai regulasi terbaru agar memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal," ujar La Ode dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, penataan kelembagaan Posyandu menjadi penting karena peran Posyandu kini tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. Berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu juga berperan mendukung penyelenggaraan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Bina Pemdes memberikan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan Posyandu kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan operator desa. Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan sistem informasi dan registrasi Posyandu berbasis digital yang disiapkan Kemendagri.

La Ode mengatakan digitalisasi registrasi Posyandu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data Posyandu terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami ingin memastikan seluruh Posyandu memiliki legalitas yang jelas, data yang akurat, dan mampu menjalankan pelayanan sesuai enam bidang SPM. Karena itu, registrasi menjadi langkah awal yang sangat penting," katanya.

Usai kegiatan sosialisasi, La Ode bersama jajaran Ditjen Bina Pemdes meninjau Posyandu Edelweis di Desa Kontunaga. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan layanan Posyandu, kesiapan sarana dan prasarana, serta berdialog dengan kader dan pengurus Posyandu mengenai implementasi pelayanan berbasis enam bidang SPM.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa dan operator desa di Kabupaten Muna akan membentuk kelompok konsultasi khusus untuk mempercepat proses penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang lebih adaptif dan mampu mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat secara menyeluruh.

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat, keamanan negara, dan kepentingan institusi serta personel kepolisian. Hal itu disampaikan pemerhati hukum kepolisian Edi Saputra Hasibuan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Arif Maulana yang mengatakan UU Polri baru bikin enak Kapolri.

Menurut anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini, sejumlah ketentuan baru dalam undang-undang tersebut mencerminkan semangat reformasi yang humanis dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat maupun tantangan tugas kepolisian di masa depan.

"UU Polri yang baru menurut kami sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, keamanan negara dan insitusi kepolisian secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan," ujar Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Edi menyoroti adanya pengaturan yang memberikan kesempatan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ketentuan yang membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Aturan ini menunjukkan bahwa Polri semakin inklusif dan menghargai potensi seluruh warga negara tanpa diskriminasi," katanya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini juga mengapresiasi pengaturan yang memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi anggota Polri yang mengalami musibah, cacat, atau gugur dalam menjalankan tugas negara.

Menurut Edi, aturan tersebut penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap risiko besar yang dihadapi anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fakta membuktikan banyak anggota polri jadi korban pelaku kejahatan saat bertugas.

"Anggota Polri menjalankan tugas penuh dengan risiko. Karena itu, negara sudah seharusnya memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai bagi anggota maupun keluarganya apabila mengalami musibah saat bertugas," jelasnya.

Pemerhati Kepolisian ini menambahkan berbagai ketentuan tersebut mendapat banyak diapresiasi karena dinilai tidak hanya memperkuat institusi Polri, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Edi berharap implementasi UU Polri yang baru diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembentukannya untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, humanis, dan terpercaya dapat tercapai secara optimal. "Kami yakin UU Polri yang baru ini dapat semakin meningkatkan kinerja Polri ke depan," tambahnya.

Edi juga menepis anggapan yang menyebut UU Polri yang baru hanya menguntungkan Kapolri. Menurutnya, substansi aturan tersebut justru dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan kepolisian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau dicermati secara utuh, UU ini tidak dibuat untuk kepentingan individu atau jabatan tertentu. Yang diutamakan adalah bagaimana Polri semakin profesional, mampu menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen strategisnya untuk membangun ekosistem digital yang inklusif guna mendorong transformasi ekonomi daerah dan pelayanan publik yang merata.

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat status DIY sebagai salah satu smart province, di mana implementasi teknologi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi DI Yogyakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menyatakan bahwa percepatan digitalisasi sektor publik tidak boleh menegasikan keberadaan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi ataupun kemampuan literasi digital yang memadai.

Aspek inklusivitas ini menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta mencegah terjadinya kesenjangan digital yang lebih dalam di tengah masyarakat.

"Daerah digital itu membuka peluang luas untuk pelayanan masyarakat, memudahkan masyarakat tanpa kemudian harus meninggalkan hal-hal konvensional. Dan masyarakat yang tidak bisa digital juga masih dilayani. Jadi, tidak ada yang kemudian terlewatkan terkait dengan pelayanan publik," kata Wahyu dalam pembukaan Sarasehan Hari Kebangkitan Nasional bertema ‘Nasionalisme dan Perlindungan Anak di Era Digital’ pada Senin (18/05/2026).

Wahyu menilai bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang masih menggunakan metode konvensional tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan akuntabel.

Implementasi platform digital dan kanal konvensional menjadi strategi adaptif yang coba dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Di sisi lain, ekspansi ekosistem digital yang masif juga membawa tantangan signifikan terhadap perlindungan serta kualitas sumber daya manusia masa depan, terutama anak-anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani mengangkat urgensi pendampingan orang tua terhadap interaksi anak di ruang siber, terutama di tengah lonjakan penetrasi penggunaan gawai pada usia dini yang semakin tidak terkendali.

"Orang tua perlu selalu waspada mengawasi kegiatan anak di ruang digital maupun aktivitas keseharian anak. Sebagai contoh, kasus pornoaksi di Yogyakarta tidak hanya terjadi melalui media sosial, tetapi juga ditemukan di ruang publik dan lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama," tutur Sylvi.

Menurut Sylvi, degradasi moral dan psikologis akibat penyalahgunaan teknologi gawai dapat memberikan dampak buruk yang bersifat sistemik terhadap produktivitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dari lingkungan keluarga serta edukasi literasi digital yang terstruktur sangat diperlukan guna menekan laju pertumbuhan kasus pelanggaran hukum di dunia siber.

Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) DI Yogyakarta Dwi Nur Rohman menggarisbawahi peran strategis media digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai nasionalisme secara masif.

Optimasi platform digital untuk agenda edukatif dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di tingkat akar rumput menghadapi gempuran globalisasi.

Menutup rangkaian diskusi tersebut, Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendro Muhaimin memperingatkan risiko polarisasi politik dan sosial yang kerap tereskalasi melalui algoritma media digital.

Menurutnya, menjaga persatuan nasional dari ancaman polarisasi siber merupakan esensi nyata dari semangat kebangkitan nasional pada era digital modern 2026.

BEKASI - Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi mulai memberi perhatian serius terhadap kinerja petugas pembaca meter dan validator. Dua posisi ini disebut menjadi ujung tombak perusahaan dalam menjaga pendapatan sekaligus memastikan pelayanan air bersih tetap optimal.

Plt Kepala Bagian Hubungan Langganan Perumda Tirta Bhagasasi Siti Aminah mengatakan akurasi tagihan pelanggan sangat bergantung pada kerja petugas di lapangan maupun validator di kantor.

“Keduanya berperan memastikan akurasi tagihan pelanggan sekaligus menjaga kelancaran pelayanan air bersih,” kata Siti Aminah, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perusahaan baru saja mengumpulkan seluruh petugas pembaca meter (PM) dan validator untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan motivasi kerja.

Langkah tersebut dilakukan karena kesalahan pencatatan meter air maupun lemahnya proses validasi dinilai bisa berdampak langsung terhadap omzet perusahaan.

“Kalau tugas tidak dijalankan optimal, dampaknya bisa langsung ke penurunan pendapatan perusahaan,” katanya.

Petugas pembaca meter sendiri bertugas mendatangi rumah pelanggan untuk mencatat penggunaan air setiap bulan. Sementara validator bertanggung jawab memeriksa ulang data sebelum diolah menjadi tagihan resmi pelanggan.

Perumda Tirta Bhagasasi menilai sinergi kedua tim menjadi faktor penting agar tagihan pelanggan tetap akurat dan keluhan masyarakat bisa ditekan.

“Data dari pembaca meter harus diverifikasi lagi oleh validator supaya benar-benar valid sebelum menjadi tagihan pelanggan,” jelas Aminah.

Selain mengejar peningkatan pendapatan, perusahaan daerah milik Pemkab Bekasi itu juga ingin memperkuat kualitas pelayanan air bersih di tengah bertambahnya jumlah pelanggan.

Pertemuan internal tersebut juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menekan potensi kesalahan pencatatan dan memastikan pembayaran rekening pelanggan berjalan lancar.

Bisnis.com, MALANG – Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, sebagai Ketua PD PERPAMSI Jawa Timur periode 2026-2030 hasil Musyawarah Anggota Perpamsi Daerah (MAPAMDA) PD PERPAMSI Jawa Timur dengan mengusung semangat kolaborasi antar-PDAM.

Priyo mengatakan, amanah tersebut menjadi tonggak baru bagi penguatan kolaborasi BUMD Air Minum di Jawa Timur menuju tata kelola yang semakin maju, adaptif, dan berkelanjutan.

“Amanah ini bukan kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan bersama. Kemenangan seluruh BUMD Air Minum di Jawa Timur yang ingin bergerak bersama, tumbuh bersama, dan maju bersama,” tegasnya dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada dirinya tidak lepas dari berbagai capaian dan inovasi yang berhasil diwujudkan selama memimpin Perumda Tugu Tirta, mulai dari transformasi digital layanan, penguatan kinerja perusahaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hingga berbagai program kolaboratif dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapat apresiasi luas.

Sebelumnya, pada Desember 2025 lalu, Priyo juga sempat mencatat sejarah dengan terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PP PERPAMSI Pusat dalam MAPAMNAS XX di Surabaya.

Namun sebelum pelantikan, ia memilih mengundurkan diri karena ingin lebih fokus membangun dan mengembangkan kekuatan organisasi di level regional terlebih dahulu.

Capaian tersebut menjadi rekor tersendiri yang belum pernah diraih Direktur BUMD Air Minum asal Jawa Timur, khususnya Kota Malang, hingga mampu dipercaya menembus kepengurusan tingkat pusat.

Dia menegaskan, mengusung visi menjadikan PD PERPAMSI Jawa Timur sebagai pusat kolaborasi, inovasi, dan rujukan nasional dalam pengelolaan BUMD Air Minum yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan, Priyo yang sebelumnya menjabat Ketua Koordinator Wilayah VI PD PERPAMSI Jawa Timur diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat sinergi antar perusahaan air minum di Jawa Timur.

Melalui misi yang diusungnya, dia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, percepatan transformasi digital, hingga pembangunan ekosistem kolaborasi yang aktif dan inklusif antar BUMD Air Minum se-Jawa Timur.

Selain itu, budaya knowledge sharing melalui forum rutin, pelatihan, serta program peningkatan kapasitas SDM juga menjadi perhatian utama.

Dia juga terus mendorong, Perumda Tugu Tirta terus didorong menjadi pusat pembelajaran, transfer knowledge, dan benchmarking bagi BUMD Air Minum di Jawa Timur maupun tingkat nasional.

Dengan amanah baru ini, dia berharap, PD PERPAMSI Jawa Timur ke depan semakin solid sebagai mitra strategis pemerintah dan stakeholder dalam menghadapi tantangan sektor air minum yang terus berkembang.

“Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu melahirkan energi positif dan semangat kolaborasi yang semakin kuat demi mewujudkan pelayanan air minum yang prima, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan menyampaikan, penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha BPR/S sehingga mampu memperluas akses layanan kepada masyarakat.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan,” tutur Farid dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Adapun PT BPR Harta Swadiri berlokasi di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Seiring adanya aksi tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Hingga akhir Maret 2026, aset BPR/S di wilayah kerja OJK Malang tercatat mengalami penurunan sebesar 9,20% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2,89 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30% YoY sedangkan kredit/pembiayaan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau turun 12,37% YoY.

OJK mengungkapkan, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026.

Meski demikian, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang. Otoritas juga mengharapkan masyarakat agar mempercayakan layanan kepada industri BPR/S yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. BPR/S juga diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

JAKARTA - Perombakan besar di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mulai menunjukkan hasil. Survei terbaru mengungkap mayoritas pengguna jasa kini merasa lebih puas terhadap layanan pelabuhan yang dikelola Pelindo.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Laboratorium Suara Indonesia (LSI) mencatat, sebanyak 85,8 persen responden mengaku puas terhadap kinerja layanan Pelindo. Angka ini menjadi sinyal positif di tengah upaya transformasi yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut.

Survei melibatkan 1.090 responden dari berbagai kalangan, mulai dari pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga penumpang kapal di 80 pelabuhan. Hasilnya menunjukkan tren peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor.

Layanan terminal peti kemas bahkan mencatat tingkat kepuasan tertinggi, mencapai 90,2 persen. Sementara itu, layanan terminal penumpang berada di angka 89,8 persen, disusul pelayanan pemanduan kapal sebesar 88,2 persen.

Tak hanya itu, efisiensi waktu tunggu kapal dan kecepatan bongkar muat juga mendapat respons positif, dengan tingkat kepuasan di atas 87 persen.

Direktur Eksekutif LSI Ahmad Zaki menyebut peningkatan ini tak lepas dari langkah strategis Pelindo dalam melakukan pembenahan layanan, termasuk membuka kanal aspirasi pelanggan.

Perubahan ini terjadi usai restrukturisasi besar-besaran pada Februari 2026, saat Achmad Muchtasyar ditunjuk sebagai Direktur Utama baru. Pergantian pucuk pimpinan ini diyakini menjadi pemicu percepatan kinerja operasional.

Namun, capaian ini bukan tanpa catatan. Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, mengingatkan bahwa tingginya angka kepuasan belum tentu mencerminkan standar layanan kelas dunia.

Menurutnya, kepuasan pelanggan bisa dipengaruhi oleh ekspektasi yang belum terlalu tinggi. Ia menekankan pentingnya evaluasi lebih dalam terhadap aspek krusial seperti kecepatan layanan, kepastian waktu, dan transparansi biaya.

Di tengah tantangan biaya logistik yang masih tinggi dan kompleksitas geografis Indonesia, Pelindo dituntut tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga meningkatkan efisiensi nyata di lapangan.

Apalagi, dinamika global seperti ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok membuat peran pelabuhan semakin vital dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Capaian kepuasan di atas 90 persen memang patut diapresiasi. Namun, bagi Pelindo, ini baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas layanan terus meningkat dan mampu bersaing di level global.

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Muhammad Makky menilai tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan sinyal positif atas perbaikan layanan yang mulai dirasakan.

Namun, ia mengingatkan capaian di atas 90 persen itu tidak bisa langsung dianggap sebagai tolok ukur keunggulan mutlak.

“Dalam kajian akademik, kepuasan merupakan hasil perbandingan antara harapan dan persepsi, sehingga angka tinggi bisa berarti kinerja membaik, atau justru ekspektasi pengguna yang masih rendah,” kata Makky.

Makky menekankan pentingnya membaca hasil survei secara lebih mendalam, terutama pada aspek krusial seperti kecepatan layanan, kepastian waktu sandar dan bongkar muat, serta transparansi biaya yang menjadi prioritas utama pelaku logistik.

Ia juga menyoroti potensi bias karena beragamnya responden, mulai dari penumpang hingga pelaku usaha, yang memiliki standar penilaian berbeda.

Menurutnya, keberhasilan pelabuhan tidak cukup diukur dari kepuasan semata, tetapi harus tercermin dalam indikator nyata seperti efisiensi waktu layanan, penurunan biaya logistik, dan kelancaran distribusi.

Apalagi di tengah tekanan global dan kompleksitas sistem logistik nasional, pelabuhan dituntut tidak hanya memuaskan pengguna, tetapi juga mampu menjaga kinerja yang stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi secara berkelanjutan.

JAKARTA - Perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado yang bertema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita” menjadi momen atas nilai kepedulian, pelayanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dan perayaan yang berlangsung di kawasan Pohon Kasih, Megamas, Manado, Sulawesi Utara ini diikuti oleh puluhan ribu jemaat.

Hal itu mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam merayakan Paskah secara bersama. PLN Icon Plus turut mendukung kelancaran kegiatan ini melalui kesiapan layanan dan jaringan di lokasi acara. Alhasil, rangkaian ibadah dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Direktur Utama PLN Icon Plus Chipta Perdana mengatakan, momentum Paskah menjadi pengingat dalam menjalankan peran di tengah masyarakat. Perayaan Paskah menjadi pengingat untuk terus menjalankan peran dengan konsisten di tengah masyarakat.

“Kami berupaya menjaga layanan tetap andal agar dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus Joice Lanny Wantania menambahkan bahwa nilai Paskah juga menjadi dasar dalam menjaga konsistensi layanan. Nilai kepedulian dan pengorbanan menjadi dasar bagi pihaknya untuk terus memberikan layanan yang sesuai kebutuhan Masyarakat.

“Serta menjaga kualitas layanan secara konsisten,” ujar Joice.

Keterlibatan PLN Icon Plus dalam perayaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat serta mendukung kepercayaan pelanggan di berbagai wilayah.

Perayaan Paskah Nasional 2026 dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh gereja, forkopimda serta pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia seperti Ketua DPD RI Sultan Najamudin bersama Wakil Ketua Yorrys Raweyai, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilang, dan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto yang menangani iklim dan energi Hashim Djojohadikusumo.