Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan platform lokapasar atau marketplace di dalam negeri kian ketat di tengah bayang-bayang penurunan jumlah seller akibat kebijakan anyar pemerintah.

Riset terbaru APJII menunjukkan aktivitas belanja online masih sangat besar. Dari 235,26 juta pengguna internet di Indonesia, hampir separuhnya memilih Shopee sebagai platform belanja digital utama.

Shopee masih memimpin dengan tingkat akses pengguna mencapai 47,5% pada 2026. Namun, dominasi tersebut mulai tergerus setelah porsinya menyusut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Di sisi lain, TikTok Shop mencatat pertumbuhan paling agresif. Platform ini berhasil memperbesar pangsa pengguna menjadi 33,4%, naik sekitar 6 poin persentase dibandingkan 2025, sehingga semakin mendekati posisi pemimpin pasar.

Persaingan juga tetap hidup di lapis berikutnya. Tokopedia mempertahankan basis pengguna yang cukup kuat dengan pangsa 11,2%, sementara Lazada terus berupaya memperkuat kinerjanya melalui momentum belanja dan promosi musiman.

Ke depan, kompetisi diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh harga dan promosi. Investasi pada kecerdasan buatan (AI), live commerce, logistik, sistem pembayaran, hingga kepatuhan terhadap aturan baru terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) akan menjadi faktor penting dalam memperebutkan konsumen di pasar digital Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi TikTok masih menjadi platform media sosial yang paling sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Hal ini tecermin dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Berdasarkan hasil survei tersebut, TikTok menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak diakses dengan porsi mencapai 31,8% pada 2026. Meski masih berada di posisi teratas, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai 35,2%.

Posisi berikutnya ditempati oleh Instagram dengan porsi penggunaan sebesar 27,7%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,9%. Sementara itu, Facebook berada di posisi ketiga dengan angka 20,4%, turun dari 21,6% pada 2025.

Adapun YouTube menempati posisi berikutnya dengan tingkat akses sebesar 1,6%, jauh menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 27,5%. Sementara itu, X (Twitter) tercatat sebesar 1,5% dari sebelumnya 0,6%, dan Threads mencapai 1% pada 2026 dibandingkan 0% pada 2025. Pengguna yang mengakses aplikasi lainnya mencapai 5,5%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1%.

Jika dilihat berdasarkan kelompok generasi, TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses oleh hampir seluruh kelompok usia. Pengguna TikTok berasal dari kelompok Generasi Z sebesar 32,3%, milenial 31,9%, Generasi X 31,2%, baby boomer 30,7%, dan pre-boomer 30,6%.

Sementara itu, Facebook menunjukkan dominasi pada kelompok usia yang lebih dewasa. Pengguna Facebook tertinggi berasal dari kalangan milenial sebesar 31,1%, diikuti Generasi X sebesar 31%, baby boomer 30,9%, pre-boomer 30,3%, serta Generasi Z 26,9%.

Untuk Instagram, pengguna terbesar berasal dari Generasi Z dengan proporsi 30,8%, kemudian milenial 28,7%, Generasi X 24,4%, baby boomer 20,1%, dan pre-boomer 16,7%.

Dari sisi durasi penggunaan media sosial, mayoritas masyarakat mengakses media sosial selama 1–2 jam per hari dengan proporsi 44,9% pada 2026, meningkat dari 34,1% pada 2025. Kelompok yang mengakses media sosial selama 2–3 jam per hari juga meningkat menjadi 37,9% dari sebelumnya 33%.

Sementara itu, pengguna yang mengakses media sosial selama 3–4 jam per hari turun menjadi 6,9% dari 15% pada 2025. Pengguna dengan durasi lebih dari 4 jam juga menurun menjadi 2,4% dibandingkan 14,8% pada tahun sebelumnya. Adapun pengguna dengan durasi kurang dari satu jam mencapai 7,9%, sedikit menurun dibandingkan 9% pada 2025.

Selain media sosial, survei APJII juga mencatat bahwa konten hiburan yang paling sering diakses masyarakat berbeda pada tiap generasi. Video pendek menjadi jenis hiburan utama bagi Generasi Z (28,4%), milenial (30,1%), Generasi X (30,5%), dan pre-boomer (31%). Sementara kelompok baby boomer lebih banyak menyatakan tidak mengakses kategori hiburan tersebut dengan proporsi 59,4%.

Bisnis.com, MEDAN — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong generasi muda di Medan berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan digital melalui peningkatan literasi dan edukasi di lingkungan masing-masing.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan generasi muda menjadi kelompok yang paling intens berinteraksi di ruang digital sekaligus paling rentan terdampak berbagai bentuk kejahatan siber. Dari sekitar 230 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 60% di antaranya merupakan kelompok usia muda.

Menurut Meutya, penguatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan berbagai bentuk kejahatan digital.

"Salah satu tugas dari Komdigi adalah literasi digital, termasuk bagaimana menurunkan tingkat kejahatan di ranah digital baik melalui pemutusan akses maupun literasi. Kami percaya literasi sebagai salah satu cara yang utama dan efektif," kata Meutya dalam agenda Kumpul Komunitas bertajuk Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu (13/6/2026).

Dia menjelaskan perkembangan teknologi digital telah membuka akses informasi dan konektivitas yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyebaran hoaks, judi online, hingga peredaran narkotika.

Menurut Meutya, penyebaran hoaks menjadi salah satu tantangan terbesar di ruang digital. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificialintelligence (AI) membuat informasi palsu semakin sulit dibedakan dari fakta.

Selain itu, pemerintah juga mencermati maraknya praktik judi online yang menjangkau berbagai kelompok usia.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), aktivitas peredaran narkotika kini juga mulai memanfaatkan platform digital.

Meutya mengatakan upaya pencegahan kejahatan digital menjadi pekerjaan besar pemerintah. Berdasarkan data 2025, Sumatra Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pelaku kejahatan digital terbesar di Indonesia.

"Inilah yang menjadi alasan Komdigi menggelar sosialisasi ini. Memang sasaran kami ada para orang tua juga, tapi porsi anak muda lebih besar karena mereka ini pengguna terbesar dan nantinya juga akan menjadi orang tua serta punya anak. Ini yang kami jaga," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penyidik Madya BNN Provinsi Sumatra Utara Fadris Sangun Ratu Lana mengingatkan bahwa jaringan peredaran narkotika kini semakin aktif memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon pengguna baru.

Menurut dia, pelaku kerap memanfaatkan platform gim daring untuk berinteraksi dan membangun komunikasi dengan anak-anak maupun remaja.

"Kalau mereka mau mencari mangsa baru, mereka menggunakan jalur game online karena di sana bisa berinteraksi. Melalui game itulah pelaku mengajak anak-anak kita masuk ke jurang narkotika sehingga orang tua perlu memperketat pengawasan," ujar Fadris.

Kegiatan Kumpul Komunitas yang digelar Komdigi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas kepemudaan di Medan, antara lain Himpunan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, komunitas kampus, dan karang taruna.

Dalam kegiatan itu, peserta membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen untuk turut menyebarluaskan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

Komdigi menyatakan akan terus memperluas program literasi digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan jumlah investor ritel dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pasar keuangan global mendorong persaingan di industri trading digital. Perkembangan teknologi serta meningkatnya penetrasi internet turut memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas perdagangan valuta asing (valas) dan instrumen keuangan lainnya.

Prospek pasar valas Indonesia juga masih menunjukkan tren pertumbuhan. Berdasarkan data IMARC Group, nilai pasar valas Indonesia mencapai 11,85 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 21,37 miliar dolar AS pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 6,43 persen pada periode 2026-2034.

Sementara itu, laporan Digital 2026: Indonesia dari DataReportal mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 230 juta orang pada akhir 2025 atau setara 80,5 persen dari total populasi. Kondisi tersebut dinilai ikut mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk platform trading.

Di tengah perkembangan industri tersebut, berbagai platform trading mulai memperkuat strategi akuisisi dan retensi pengguna. Salah satunya dilakukan JustMarkets yang menggelar kontes bagi pengguna untuk memperingati hari jadi perusahaan ke-14.

Juru Bicara JustMarkets, Niyas Yessengarayev, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna yang aktif melakukan transaksi di platform. “Merayakan hari jadi ke-14 ini, kami berterima kasih kepada semua klien atas kepercayaan, dedikasi, dan partisipasi mereka," kata Niyas dalam siaran pers, Sabtu (6/6/2026).

Kontes yang berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026 itu menyediakan hadiah berupa uang tunai dan emas batangan bagi peserta yang memenuhi kriteria aktivitas transaksi tertentu. Program tersebut terbuka bagi pengguna yang telah terverifikasi dan memiliki saldo minimal 100 dolar AS di akun trading.

Menurut perusahaan, selain kompetisi berdasarkan aktivitas transaksi, program tersebut juga mencakup undian mingguan dan undian akhir periode untuk peserta yang mencapai volume transaksi tertentu.

Di tengah meningkatnya jumlah investor ritel, pelaku industri trading digital juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan literasi keuangan serta pemahaman risiko investasi. Pasalnya, aktivitas trading valas dan contract for difference (CFD) memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian atas modal yang diinvestasikan.

Perkembangan industri ke depan diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengguna baru, tetapi juga kemampuan platform menghadirkan layanan yang aman, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan investor ritel yang semakin beragam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari berbagai gangguan akibat misinformasi dan disinformasi.

“Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan META, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak,” kata Meutya di Kantor Perwakilan Meta, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi oleh Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya seperti Facebook hingga Instagram. Dia menyebut tingkat kepatuhan Meta masih berada di bawah 30%.

Dia menegaskan disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyampaikan disinformasi merupakan salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak META, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta. Dia berharap banyak pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya.Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi.

Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat.

Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu tak boleh diam dan harus menindak lanjut ini,” katanya.

Pantauan Bisnis, Meutya Hafid tiba di Kantor Perwakilan Meta, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.20 WIB. Dia didampingi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar serta Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

Dari pihak Meta, hadir Kepala Kebijakan Publik Meta Berni Moestafa. Turut hadir pula perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan berakhir sekitar pukul 16.33 WIB.