Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai dampak penghapusan tantiem dan bonus bankir Danantara terhadap kinerja manajemen bank-bank pelat merah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap praktik pemberian remunerasi berupa bonus dan tantiem pengurus bank termasuk direksi dan komisaris.

“OJK senantiasa melakukan pengawasan terhadap praktik pemberian remunerasi pengurus bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/11/2025).

OJK telah mengatur terkait dengan pemberian remunerasi berupa bonus dan tantiem pengurus bank termasuk direksi dan komisaris.

Melalui POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan surat edaran terkait diatur bahwa remunerasi yang bersifat variabel wajib dikaitkan dengan kinerja dan risiko, serta bank dapat menunda pembayaran (malus) atau menarik kembali (clawback) remunerasi variabel. Dengan demikian, pemberian remunerasi harus diselaraskan dengan kinerja bank dan profil risiko bank.

Kemudian mengacu pada POJK No.17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, OJK menetapkan bahwa bank harus memiliki kebijakan remunerasi tertulis untuk direksi, komisaris, dan pegawai serta dapat dievaluasi kembali oleh OJK terhadap remunerasi variabel yang tidak sesuai prinsip kewajaran dan keadilan.

Dia mengatakan, hal ini dalam rangka menjaga kewajaran dan keadilan pemberian remunerasi disesuaikan pula dengan kebijakan internal bank.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi, termasuk bonus dan tantiem, berpotensi memengaruhi kinerja keuangan bank secara signifikan atau tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang berlaku, Dian menyebut bahwa OJK dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan atau besaran remunerasi dimaksud.

“Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi tetap selaras dengan kinerja jangka panjang, profil risiko, dan keberlanjutan usaha bank,” tuturnya.

Sejak resmi dibentuk pada Februari 2025, Danantara telah melakukan langkah-langkah efisiensi, termasuk penyesuaian aturan tantiem, insentif, dan penghasilan lain bagi direksi dan komisaris BUMN.

Aturan itu tertuang melalui Surat Edaran No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Dalam beleid tersebut, Danantara menjelaskan bahwa insentif bagi direksi BUMN kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.

Di samping itu, tantiem bagi komisaris BUMN tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara, holding BUMN Indonesia mengatakan kebijakan penghapusan bonus tahunan atau tantiem bagi dewan komisaris BUMN telah menghemat pengeluaran hingga US$500 juta atau sekitar Rp8,31 triliun per tahun. Penghapusan tantiem direksi ini setelah Presiden Prabowo mengkritik pola bonus di perusahaan negara terutama tantiem pada penyampaian RAPBN 2026 pada Agustus lalu..

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengklaim panghapusan tantiem diambil setelah dilakukan perbandingan dengan praktik di sejumlah negara Asia Tenggara (Asean) dan dunia. Hasilnya, kata Rosan, Indonesia dinilai perlu menyesuaikan standar remunerasi supaya lebih efisien dan sejalan dengan tata kelola global. Ide tersebut kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah dibandingkan dengan praktik di negara-negara ASEAN dan dunia, Presiden menyetujui penghapusan bonus. Hasilnya, dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, kebijakan ini menghemat sekitar US$500 juta per tahun,” ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Lalu bagaimana laporan BUMN terbesar atas pembayaran tantiem ini? Beberapa perusahaan BUMN dalam laporan keuangan semester I/2025 telah melaporkan pembayaran tantiem mereka. Misalnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membayarkan tantiem kepada Dewan Komisaris senilai Rp2,58 miliar, turun dibanding tantiem semester I/2024 sebesar Rp336,41 miliar.

Selain Bank Mandiri, Himbara lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tercatat membayarkan tantiem kepada Dewan Komisaris sebesar Rp126 juta, jauh lebih kecil dibanding periode yang sama pada 2024 senilai Rp210,49 miliar.

Adapun landasan hukumnya, pemberian tantiem ini diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja perseroan walaupun masih mengalami kerugian.

Tantiem merupakan salah satu dari penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Sesuai Permen BUMN ini, mereka berhak atas pendapatan yang terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kerja.

Pemberian tantiem tersebut diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku yang bersangkutan.

Pemberian tantiem ini didasarkan pada pertimbangan pencapaian ukuran kinerja utama (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. Tantiem dapat diberikan apabila pencapaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan di atas 70%. Sedangkan, ukuran KPI dan tingkat kesehatan perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPI dan Tingkat Kesehatan BUMN.

Sementara itu, komposisi besaranya tantiem BUMN ditetapkan sebagai berikut;

a. Direktur Utama: 100%

b. Anggota Direksi: 90% dari Direktur Utama

c. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 40% dari Direktur Utama

d. Anggota Komisaris/Anggota Dewan Pengawas: 36% dari Direktur Utama

Sedangkan, apabila ada anggota direksi yang menjabat sebagai anggota komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan, hanya menerima tantiem dari anak perusahaan/perusahaan patungan.

Adapun, bila perusahaan BUMN diurutkan dari besaran asetnya yang tercatat di tahun buku 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi yang paling besar. Kemudian diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) hingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang ada di peringkat ke-10.

Tantiem di 10 BUMN Terbesar: