Bisnis.com, SEMARANG — Presiden China Xi Jinping baru saja menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing pada hari Rabu (20/5/2026) lalu untuk melakukan pembicaraan mengenai perkembangan berbagai konflik global.

Mengutip dari Euronews, dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping mengatakan bahwa China dan Rusia harus mempromosikan apa yang digambarkan sebagai “tatanan global yang lebih adil”, dan memperingatkan tentang “hegemoni sepihak yang merajalela” di seluruh dunia.

“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan dunia yang penting. China dan Rusia harus mengadopsi ‘pandangan strategis jangka panjang’ dan bekerja sama untuk membangun ‘sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata,” tutur Xi Jinping, dikutip Jumat (22/5/2026).

Selain itu, dalam pertemuannya dengan Putin, Xi Jinping dilaporkan sempat menyinggung terkait konflik di Timur Tengah, dengan mengatakan bahwa menghentikan pertempuran merupakan hal yang sangat penting, tetapi situasi saat ini berada di titik kritis dan sedang beralih dari perang menuju perdamaian.

“Usulan empat poin saya untuk menjaga dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di Timur Tengah bertujuan untuk semakin memperkuat konsensus internasional serta berkontribusi dalam meredakan ketegangan, meredakan konflik, dan memajukan perdamaian.” tambah Xi Jinping.

Lebih lanjut, mengutip dari the National, Xi Jinping menyebut bahwa penghentian perang ini dapat membantu mengurangi gangguan terhadap stabilitas pasokan energi. “Penghentian perang akan membantu mengurangi gangguan terhadap stabilitas pasokan energi dan tatanan perdagangan internasional. Sangat penting untuk menghentikan pertempuran,” ujar Xi Jinping.

Sementara itu, dalam pertemuan di Beijing, Putin mengatakan bahwa Rusia tetap menjadi pemasok energi yang dapat diandalkan bagi China. “Dalam situasi tegang saat ini panggung internasional, kerja sama erat kita sangat dibutuhkan,” tutur Putin.

Tekanan pasokan energi yang terkait dengan konflik Iran berpotensi memperkuat argumen Rusia mengenai jalur pipa gas Power of Siberia 2 ke China Utara sebagai jalur pasokan jangka panjang, meskipun Beijing kemungkinan besar akan tetap memprioritaskan strategi diversifikasi impor energinya.

Sebelumnya, menjelang pertemuan Putin dengan Xi Jinping di Beijing, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa Moskow siap membantu pembicaraan antara Amerika Serikat dengan Iran. “ Rusia siap memberikan semua bantuan yang mungkin dalam menyelesaikan konflik ini, dan pihak-pihak yang terlibat sangat menyadari hal ini,” tutur Ryabkov.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung dengan Gates Foundation sebagai anggota dewan pengurus mulai 2026, menandai kerja sama strategisnya dengan Bill Gates di organisasi filantropi global.

Berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh global seperti Bill Gates, Mark Suzman, Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Minouche Shafik, dan Tom Tierney, Sri Mulyani menunjukkan kapasitas dan reputasinya sebagai figur berpengaruh di tingkat internasional. Kehadirannya di jajaran tersebut mencerminkan pengakuan atas kompetensi, pengalaman panjang, serta kontribusinya dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola pembangunan global.

Perjalanan Sri Mulyani Indrawati hingga dipercaya bergabung sebagai anggota dewan Gates Foundation tidak terlepas dari rekam jejak panjangnya di bidang ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola pembangunan global. Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, Sri Mulyani tumbuh menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh yang dimiliki Indonesia, bahkan diakui di tingkat internasional.

Perjalanan Karier Sri Mulyani

Karier akademik dan profesionalnya berawal dari dunia riset dan pendidikan. Ia dikenal luas sebagai pengamat ekonomi sebelum terjun ke pemerintahan. Sejak Juni 1998, Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Posisi ini menempatkannya di pusat kajian ekonomi nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia pascareformasi.

Kiprahnya kemudian meluas ke berbagai tim dan lembaga strategis pemerintah. Ia terlibat dalam reformasi hukum dan kebijakan keuangan, antara lain sebagai narasumber Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan, anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang keuangan dan moneter, hingga staf ahli di lingkungan Bappenas. Pengalaman ini membentuk pemahamannya yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional.

Langkah besar Sri Mulyani di pemerintahan terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tak lama berselang, pada Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di posisi ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong transparansi, disiplin fiskal, dan penguatan institusi keuangan negara.

Kinerjanya menuai pengakuan global. Pada 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets. Reputasinya kian menguat ketika ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008. Puncaknya, Sri Mulyani mencetak sejarah sebagai wanita dan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, posisi yang diembannya mulai 1 Juni 2010. Untuk menjalankan peran global tersebut, ia meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

Selain jabatan publik, Sri Mulyani juga aktif di dunia akademik dan organisasi profesi. Ia pernah menjadi asisten profesor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, serta mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Universitas Indonesia. Ia juga aktif dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan terlibat dalam pembinaan riset serta pengembangan kebijakan publik.

Riwayat Pekerjaan Sri Mulyani

Berikut daftar riwayat pekerjaan Sri Mulyani:

• Menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
• Berperan sebagai narasumber dalam Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan pada Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman RI.
• Menjadi bagian dari Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) periode 1999–2000, khususnya pada Kelompok Kerja Hukum Bisnis Kementerian Kehakiman RI.
• Bertugas sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan di bidang keuangan dan moneter pada Departemen Keuangan RI.
• Dipercaya sebagai dewan juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI–TVRI ke-XXXI untuk bidang ilmu pengetahuan sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
• Mengemban peran sebagai redaktur ahli pada Majalah Manajemen Usahawan Indonesia.
• Menjadi anggota komisi pembimbing program doktor (S3) atas nama Andrianto Widjaya (NRP 95507) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
• Menjabat sebagai Ketua I yang membidangi kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri serta kebijakan pembangunan di PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
• Mengemban amanah sebagai Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
• Menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI.
• Menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan LPEM FEUI.
• Berkiprah sebagai Research Associate di LPEM FEUI.
• Aktif sebagai pengajar untuk Program Sarjana (S1), Program Extension FEUI, Magister (S2), Doktor (S3), serta Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
• Menjadi anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk di bawah Menteri Negara Kependudukan – BKKBN.
• Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk pada Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN.
• Bertugas sebagai staf ahli di bidang analisis kebijakan pada OTO–BAPPENAS.
• Pernah menjabat sebagai Assistant Professor di University of Illinois at Urbana–Champaign, Amerika Serikat.
• Mengawali karier akademik sebagai asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kombinasi pengalaman nasional dan global inilah yang mengantarkan Sri Mulyani pada posisi strategis saat ini. Bergabungnya ia sebagai anggota dewan Gates Foundation menjadi kelanjutan logis dari perjalanan panjangnya sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin global, sekaligus menegaskan pengakuan dunia internasional atas kapasitas dan integritasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026–2032.

Keputusan ini ditetapkan dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Jumat (7/11/2025) waktu setempat.

Penetapan ini menegaskan kepercayaan komunitas internasional terhadap Indonesia, yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga pemeriksa negara yang memiliki kredibilitas tinggi di tingkat global.

UN BoA merupakan organ di bawah Sidang Umum PBB yang bertugas melaksanakan pemeriksaan independen atas laporan keuangan dan tata kelola seluruh organisasi, dana, dan program-program PBB.

Dewan ini beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institution/SAI). Saat ini, keanggotaannya terdiri dari Cour des Comptes (Prancis), The Brazilian Federal Court of Accounts (Brasil), dan China National Audit Office (Tiongkok). Setelah masa jabatan SAI Tiongkok berakhir pada 30 Juni 2026, posisinya akan digantikan oleh BPK RI.

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif dan kredibilitas BPK di dunia internasional.

“Aklamasi keterpilihan Indonesia sebagai UN BoA pada Sidang Umum Komite V PBB merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam turut menentukan arah tata kelola yang baik di tingkat global. Hal tersebut selaras dengan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 bahwa Indonesia memiliki kekuatan diplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional,” ujar Budi.

Dengan moto “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen memperkuat kapasitasnya dalam mengawal akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keterpilihan ini juga memperkokoh posisi Indonesia di dunia audit internasional. Selain menjadi anggota UN BoA untuk periode 2026–2032, BPK juga akan menjabat sebagai Ketua Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI) pada periode 2028–2031.

Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam pembentukan standar tata kelola dan akuntabilitas global di bawah payung PBB.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026–2032.

Keputusan ini ditetapkan dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Jumat (7/11/2025) waktu setempat.

Penetapan ini menegaskan kepercayaan komunitas internasional terhadap Indonesia, yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga pemeriksa negara yang memiliki kredibilitas tinggi di tingkat global.

UN BoA merupakan organ di bawah Sidang Umum PBB yang bertugas melaksanakan pemeriksaan independen atas laporan keuangan dan tata kelola seluruh organisasi, dana, dan program-program PBB.

Dewan ini beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institution/SAI). Saat ini, keanggotaannya terdiri dari Cour des Comptes (Prancis), The Brazilian Federal Court of Accounts (Brasil), dan China National Audit Office (Tiongkok). Setelah masa jabatan SAI Tiongkok berakhir pada 30 Juni 2026, posisinya akan digantikan oleh BPK RI.

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif dan kredibilitas BPK di dunia internasional.

“Aklamasi keterpilihan Indonesia sebagai UN BoA pada Sidang Umum Komite V PBB merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam turut menentukan arah tata kelola yang baik di tingkat global. Hal tersebut selaras dengan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 bahwa Indonesia memiliki kekuatan diplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional,” ujar Budi.

Dengan moto “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen memperkuat kapasitasnya dalam mengawal akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keterpilihan ini juga memperkokoh posisi Indonesia di dunia audit internasional. Selain menjadi anggota UN BoA untuk periode 2026–2032, BPK juga akan menjabat sebagai Ketua Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI) pada periode 2028–2031.

Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam pembentukan standar tata kelola dan akuntabilitas global di bawah payung PBB.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara, holding BUMN Indonesia mengatakan kebijakan penghapusan bonus tahunan atau tantiem bagi dewan komisaris BUMN telah menghemat pengeluaran hingga US$500 juta atau sekitar Rp8,31 triliun per tahun. Penghapusan tantiem direksi ini setelah Presiden Prabowo mengkritik pola bonus di perusahaan negara terutama tantiem pada penyampaian RAPBN 2026 pada Agustus lalu..

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengklaim panghapusan tantiem diambil setelah dilakukan perbandingan dengan praktik di sejumlah negara Asia Tenggara (Asean) dan dunia. Hasilnya, kata Rosan, Indonesia dinilai perlu menyesuaikan standar remunerasi supaya lebih efisien dan sejalan dengan tata kelola global. Ide tersebut kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah dibandingkan dengan praktik di negara-negara ASEAN dan dunia, Presiden menyetujui penghapusan bonus. Hasilnya, dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, kebijakan ini menghemat sekitar US$500 juta per tahun,” ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Lalu bagaimana laporan BUMN terbesar atas pembayaran tantiem ini? Beberapa perusahaan BUMN dalam laporan keuangan semester I/2025 telah melaporkan pembayaran tantiem mereka. Misalnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membayarkan tantiem kepada Dewan Komisaris senilai Rp2,58 miliar, turun dibanding tantiem semester I/2024 sebesar Rp336,41 miliar.

Selain Bank Mandiri, Himbara lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tercatat membayarkan tantiem kepada Dewan Komisaris sebesar Rp126 juta, jauh lebih kecil dibanding periode yang sama pada 2024 senilai Rp210,49 miliar.

Adapun landasan hukumnya, pemberian tantiem ini diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja perseroan walaupun masih mengalami kerugian.

Tantiem merupakan salah satu dari penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Sesuai Permen BUMN ini, mereka berhak atas pendapatan yang terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kerja.

Pemberian tantiem tersebut diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku yang bersangkutan.

Pemberian tantiem ini didasarkan pada pertimbangan pencapaian ukuran kinerja utama (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. Tantiem dapat diberikan apabila pencapaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan di atas 70%. Sedangkan, ukuran KPI dan tingkat kesehatan perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPI dan Tingkat Kesehatan BUMN.

Sementara itu, komposisi besaranya tantiem BUMN ditetapkan sebagai berikut;

a. Direktur Utama: 100%

b. Anggota Direksi: 90% dari Direktur Utama

c. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 40% dari Direktur Utama

d. Anggota Komisaris/Anggota Dewan Pengawas: 36% dari Direktur Utama

Sedangkan, apabila ada anggota direksi yang menjabat sebagai anggota komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan, hanya menerima tantiem dari anak perusahaan/perusahaan patungan.

Adapun, bila perusahaan BUMN diurutkan dari besaran asetnya yang tercatat di tahun buku 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi yang paling besar. Kemudian diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) hingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang ada di peringkat ke-10.

Tantiem di 10 BUMN Terbesar: