Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membukukan lonjakan laba bersih lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025. Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh hasil investasi yang melonjak, meski aktivitas operasional perseroan masih mencatatkan rugi akibat beban operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), laba bersih BPJS Kesehatan mencapai Rp655,1 miliar pada 2025, meningkat 157,4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp254,5 miliar.

Sejalan dengan itu, laba sebelum pajak melonjak 390% menjadi Rp766,2 miliar dari Rp156,4 miliar pada 2024. Sementara itu, jumlah penghasilan komprehensif naik 106,1% menjadi Rp602,3 miliar.

Kenaikan laba terutama ditopang oleh pendapatan investasi yang meningkat tajam menjadi Rp1,25 triliun, atau melonjak 139,1% dibandingkan Rp523,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan operasional hanya tumbuh 3,7% menjadi Rp5,98 triliun dari Rp5,77 triliun pada 2024. Sementara itu, beban operasional meningkat lebih tinggi, yakni 7,6% menjadi Rp6,15 triliun dari Rp5,72 triliun. Akibatnya, aktivitas operasional BPJS Kesehatan masih mencatatkan rugi sebesar Rp166,1 miliar.

Dari sisi neraca, posisi keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan perbaikan. Total aset meningkat 4,2% menjadi Rp14,02 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp13,46 triliun setahun sebelumnya.

Pertumbuhan aset didorong oleh kenaikan aset lancar sebesar 20,5% menjadi Rp8,27 triliun. Kas dan setara kas juga meningkat 41,3% menjadi Rp2,92 triliun, mencerminkan likuiditas yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, total liabilitas turun tipis 1,3% menjadi Rp2,84 triliun dari Rp2,88 triliun. Di sisi lain, total ekuitas meningkat 5,7% menjadi Rp11,18 triliun, seiring bertambahnya laba tahun berjalan yang memperkuat struktur permodalan BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (2/7).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski peluang pembalikan arah tetap perlu dicermati.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati skenario alternatif yang mengindikasikan awal fase penguatan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ANTM, BIPI, BRPT, dan PGAS.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini selama belum mampu menembus level resistance 5.847.

"Selama IHSG masih berada di bawah 5.847, indeks berpotensi menguji support Fibonacci di level 5.472. Namun jika berhasil menembus 5.847, penguatan berpeluang berlanjut hingga menguji resistance 6.051," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 5.847, 6.045, 6.256, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni MBMA, MDKA, PGAS, PTBA, dan UNTR.

IHSG bertengger di level 5.695 pada perdagangan Rabu (1/7) sore. Indeks saham menguat 51,92 poin atau 0,92 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,39 miliar saham. Frekuensi perdagangan sebanyak 1,55 juta kali transaksi.

Pada penutupan kemarin, 378 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 158 stagnan.

Catatan Redaksi:Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap investasi ke luar negeri dengan memberlakukan aturan Keamanan Nasional mulai 1 Juli 2026.

AFP melaporkan penerapan regulasi keamanan nasional bagi investasi ke luar negeri dilakukan di tengah meningkatnya persaingan teknologi dengan Amerika Serikat (AS).

Aturan baru yang pertama kali diumumkan pada 1 Juni tersebut memberikan kerangka hukum yang sangat luas bagi pemerintah untuk memengaruhi arus modal dan transfer tenaga kerja lintas batas China.

Regulasi itu menyatakan bahwa investasi ke luar negeri harus mematuhi 'konsep keamanan nasional secara menyeluruh', sekaligus berupaya 'menyeimbangkan pertimbangan domestik dan internasional'.

Kerangka aturan baru tersebut juga memberi kewenangan kepada pemerintah China untuk meninjau investasi atau transfer yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional.

Beijing memandang sektor-sektor seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor (chip komputer), dan teknologi hijau, sebagai bidang yang sangat penting baik secara ekonomi maupun strategis. Negeri Tirai Bambu tersebut juga berkomitmen mendorong pengembangan sektor-sektor itu di dalam negeri.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pembatasan yang sebelumnya berlaku untuk transfer lintas batas tidak hanya mencakup barang dan data, tetapi juga ekspor jasa, termasuk pengiriman tenaga ahli teknis ke luar negeri maupun penyelenggaraan pelatihan di luar negeri.

Dewan Negara China (State Council) berdalih aturan keamanan nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat investasi ke luar negeri.

Namun, sebagian investor khawatir kebijakan tersebut akan membatasi kemampuan ekosistem teknologi China yang berkembang pesat untuk mengakses pasar global.

Beijing selama ini kerap memandang transaksi lintas negara dengan penuh kehati-hatian. Pada April lalu, badan perencana ekonomi tertinggi China menggagalkan upaya pemilik Facebook, Meta Platforms, untuk mengakuisisi startup AI Manus, yang dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan di China tetapi kini berbasis di Singapura.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China (US-China Economic and Security Review Commission) menyatakan langkah China tersebut memperkuat tren yang telah mereka amati selama beberapa bulan terakhir.

Mei lalu, Komisi bipartisan itu memperingatkan seperti yang sering terjadi pada Undang-undang terkait keamanan nasional China, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menciptakan risiko tambahan bagi perusahaan asing.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

Kebijakan sebagai upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cube, kendaraan golongan III, general cargo, dan general cargo khusus.

"Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan, agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

"Bagi Pelni yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik," ujar Ditto.

Perusahaan pelayaran itu berkomitmen agar layanan logistik yang disediakan tetap andal, aman, dan mampu menjawab kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan, seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, meningkatkan standar pengelolaan depo kontainer, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan.

Selain itu, menghadirkan layanan muatan baru berupa dry container high cube, yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer reguler 20 feet, sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar.

Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan IIIA dan IIIB menjadi satu kategori, yakni golongan III, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama.

Sementara untuk layanan general cargo, Pelni menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

Adapun general cargo khusus merupakan layanan pengiriman komoditas buah-buahan dan sayuran yang ditempatkan di car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai, sehingga kualitas dan kesegaran muatan dapat lebih terjaga karena disimpan pada area dengan suhu yang lebih stabil.

Ditto menambahkan masyarakat maupun pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperoleh tarif khusus sesuai kebijakan perusahaan.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengajukan tarif diskon melalui koordinasi dengan cabang muat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ditto.

Ia mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang Pelni agar proses pengiriman muatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ditto juga mengingatkan pemesanan muatan melalui aplikasi MyCargoo! dibuka mulai H-7 sebelum keberangkatan kapal.

Adapun batas waktu (closing time) pemesanan berbeda untuk setiap jenis muatan, yaitu 24 jam sebelum keberangkatan untuk kontainer, 2 jam sebelum keberangkatan untuk general cargo dan kendaraan, serta 30 menit sebelum keberangkatan untuk layanan Redpack.

Bagi masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait penyesuaian tarif dan layanan angkutan muatan, ia mengimbau untuk menghubungi kantor cabang Pelni terdekat agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Melalui kebijakan ini, Pelni berharap layanan angkutan muatan kapal penumpang dapat terus memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

Peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, meningkat 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Jakarta, Rabu.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei 2026 mencapai 2,84 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 8,42 juta ton, meningkat 0,10 juta ton atau 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut ditopang oleh produksi padi yang juga mengalami kenaikan. BPS memperkirakan produksi padi pada Mei 2026 mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG).

Adapun potensi produksi padi pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 14,61 juta ton GKG, meningkat 0,17 juta ton GKG atau 1,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 43,89 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 juta ton GKG atau meningkat sekitar 0,06 persen dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2025," kata Ateng.

Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring bertambahnya luas panen padi. Pada Mei 2026, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare, meningkat 0,04 juta hektare atau 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,35 juta hektare atau mengalami kenaikan seluas 0,04 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng.

Data BPS tersebut menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional masih terjaga hingga pertengahan 2026. Peningkatan produksi beras yang didukung kenaikan produksi padi dan luas panen menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026