JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan limbah tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban operasional perusahaan. Bagi banyak korporasi, limbah kini menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan yang dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Kesadaran inilah yang mendorong PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memperkuat berbagai inisiatif pengelolaan limbah di seluruh lini bisnisnya. Presiden Direktur LPKR, Indra Yuwana menekankan, penerapan prinsip ekonomi sirkular tidak hanya mendukung pencapaian target keberlanjutan perseroan. ”Ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026). Wamen LH Tekankan Pentingnya Kolaborasi Regional dalam Hadapi Tantangan Pengelolaan Limbah

Melalui Agenda Keberlanjutan 2030, perusahaan menargetkan pengalihan sedikitnya 3.000 ton limbah dari tempat pembuangan akhir (TPA) setiap tahun. Target tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mendorong efisiensi sumber daya, meningkatkan tingkat daur ulang, dan mendukung praktik ekonomi sirkular.

Pendekatan yang diterapkan berlandaskan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Tidak hanya melibatkan karyawan, program ini juga mengajak penghuni kawasan, pengunjung, tenant, hingga mitra pengelolaan limbah dari sektor publik maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pengurangan timbulan sampah.

Di sektor perhotelan, Aryaduta menjalankan berbagai langkah untuk meningkatkan sirkularitas sumber daya. Hotel-hotel dalam jaringan tersebut menerapkan sistem pemilahan sampah yang terstandarisasi, termasuk pemisahan limbah kering, basah, dan material yang dapat didaur ulang.

Berbagai material seperti botol plastik, kardus, dan minyak jelantah dikumpulkan untuk diproses kembali. Selain itu, penggunaan botol sabun dan sampo sekali pakai telah digantikan dengan dispenser isi ulang, sementara sistem berbasis QR code membantu mengurangi konsumsi kertas dalam operasional sehari-hari.

Upaya keberlanjutan juga menyentuh aspek sosial. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat, kelebihan makanan dan minuman dari operasional hotel disalurkan kepada komunitas yang membutuhkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi limbah makanan, tetapi juga memperluas dampak sosial dari program keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, di kawasan residensial dan township, LippoLand mengembangkan berbagai inovasi berbasis pengolahan limbah organik. Program pengomposan dijalankan di sejumlah lokasi, termasuk pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk, budidaya maggot untuk mengolah sampah makanan, hingga penerapan teknologi biopower. Perusahaan juga tengah menguji pemanfaatan limbah lanskap menjadi kompos guna memperluas pemanfaatan kembali material yang sebelumnya berpotensi berakhir di TPA.

Transformasi limbah menjadi sumber daya juga dikembangkan pada skala industri. Departemen Wastewater Treatment Plant (WWTP) mengeksplorasi pemanfaatan produk sampingan biodegradable sebagai pupuk organik, sekaligus mengkaji penggunaan sludge cake sebagai bahan konstruksi, termasuk untuk pembuatan blok beton. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana limbah dapat dipandang sebagai material bernilai yang berpotensi mendukung ekonomi sirkular. Lindungi Seluruh Tenaga Kerja, Lippo Karawaci Perkuat Sistem K3 Terintegrasi

Di sektor ritel, Lippo Malls terus meningkatkan tingkat pengalihan limbah dari TPA. Saat ini sekitar 18 persen dari total limbah yang dihasilkan telah berhasil didaur ulang. Selain kertas, plastik, dan aluminium, perusahaan juga menggandeng mitra khusus untuk menangani limbah refrigeran dari sistem pendingin berskala besar yang membutuhkan pengelolaan khusus. Kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai yang telah diterapkan di Jakarta dan Bali turut diperkuat melalui kolaborasi dengan tenant di pusat-pusat perbelanjaan.

Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan perubahan cara pandang terhadap limbah. Jika sebelumnya sampah identik dengan biaya dan beban lingkungan, kini limbah semakin dilihat sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui inovasi dan kolaborasi.

Kediri (ANTARA) - Komisi VI DPR RI mendorong kepada pabrik gula untuk lebih memaksimalkan penyerapan hasil panen tebu dari para petani, sehingga nantinya produktivitas gula juga bisa lebih baik lagi.

Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggia Erna Rini, mengatakan seiring memaksimalkan penyerapan tebu, industri gula dalam negeri juga harus terus didorong mau, karena hal ini terkait dengan kesejahteraan petani tebu.

"Jika pabriknya bagus dan produktivitasnya tinggi, serapan tebu petani juga tinggi. Poinnya kami dari Komisi VI DPR RI mendukung industri gula dalam negeri," katanya dalam keterangan yang diterima di Kediri, Minggu.

Ia juga telah meninjau secara langsung produksi gula di Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri. Dirinya melihat langsung pengolahan tebu hingga menjadi gula kristal putih.

Ia juga sudah dialog langsung dengan jajaran manajemen di PG Ngadirejo Kabupaten Kediri. Dari hasil dialog, diketahui bahwa perusahaan juga sudah merencanakan dengan baik proyeksi giling tebu serta target perolehan tebu di musim giling 2026.

"Saya melihat Pabrik Gula Ngadiredjo performanya bagus dan hasilnya bisa meningkat dari sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Mahmudi mengapresiasi kunjungan dari DPR RI ke PG Ngadirejo Kabupaten Kediri tersebut.

Ia juga memberikan apresiasi atas dukungan serta dorongan terhadap PT SGN dalam memproduksi gula, salah satunya soal tata niaga gula sehingga produktivitas saat ini bisa semakin meningkat dan petani semakin semangat.

PG Ngadiredjo Kabupaten Kediri melaksanakan giling 2026 selama 200 hari dengan menggiling tebu sebanyak 11 juta kuintal dengan hasil gula sebanyak 80 ribu ton.

Ia menambahkan performa di PG Ngadirejo Kabupaten Kediri juga sangat bagus, baik dari segi manajemen pabrik seperti sumber daya manusia (SDM) serta semangat petani dalam menyetorkan bahan baku tebu ke pabrik.

"Sampai saat ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu dan mudah mudahan ini terus berjalan sampai akhir giling," kata dia.

Mahmudi menegaskan program swasembada gula nasional bisa dicapai akhir tahun ini, karena didukung dengan produktivitas tebu melimpah, hasil gula meningkat, serta pabriknya juga banyak melakukan inovasi.

"Bahkan untuk produktivitas tebu di Jawa Timur tahun ini meningkat 1,5 juta ton dari tahun sebelumnya. Kami berharap PG Ngadiredjo menjadi pilar swasembada gula nasional," kata Mahmudi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut telah menyetujui secara pemanfaatan wilayah Ciangir, Tanggerang sebagai lokasi penampungan kompos. Langkah tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menangani sekitar 9.000 ton sampah yang dihasilkan Ibu Kota setiap harinya.

"Saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya, anorganik kompos kita yang ada. Kalau itu bisa dilakukan secara menyeluruh, maka kurang lebih 9.000 ton sampah yang ada di Jakarta insyaallah akan tertangani," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan sampah Jakarta tidak hanya mengandalkan wilayah Ciangir. Sampah Jakarta akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi.

"Sebagian besar kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantargebang, Ujungan, dan juga di Sunter. Sebagian untuk Rorotan, untuk RDF (Refuse Derived Fuel) ada dua di Rorotan dan juga di Bantargebang," ucap Pramono.

Dengan berbagai skema pengolahan sampah seperti kompos, PLTSa dan RDF, Pramono berharap seluruh sampah harian Jakarta bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini juga bisa mengurangi beban sampah di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan dengan penanganan ini maka neraca sampah di Jakarta yang kurang lebih 9.000 ton akan semuanya terpakai," tuturnya.

Ia berharap persoalan sampah di Ibu Kota dapat terselesaikan secara menyeluruh selama masa kepemimpinannya. Sebab, hal ini akan mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan modern.

"Kalau itu bisa dijalankan maka sebagai kota global, sebagai kota modern, Jakarta betul-betul untuk urusan sampahnya mudah-mudahan di era kepemimpinan saya bisa tertangani secara keseluruhan," pungkasnya.

Kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dana bergulir untuk kegiatan pengolahan. Mesin dibutuhkan di sini

Kediri (ANTARA) - Kementerian Koperasi mengucurkan pinjaman lunak untuk pengembangan unit usaha di koperasi wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, untuk pemenuhan kebutuhan pabrik serta pengembangannya sebesar Rp17 miliar.

"Kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dana bergulir untuk kegiatan pengolahan. Mesin dibutuhkan di sini," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kediri, Sabtu.

Menkop dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat untuk pemenuhan kebutuhan tebu pabrik PT Indogula Jayabaya tahap II di Desa/kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tersebut mengatakan pemerintah sangat mendukung kegiatan di sektor produksi.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Kementerian Koperasi juga terus mendorong agar koperasi kembali ke sektor produksi.

"Dan dalam waktu dekat ini, hasil akhir yang ada di sini berupa gula merah itu akan digunakan menjadi bahan baku. Koperasi Konsumen Kana akan mendirikan pabrik kecap," kata dia.

Pemerintah mengucurkan pinjaman dengan bunga lunak untuk mendukung rencana koperasi tersebut. Untuk tahap awal dikucurkan Rp17 miliar.

Pemerintah juga akan mengkaji lagi saat sudah adanya pembangunan pabrik baru dan berencana menambah sesuai dengan kebutuhan dari koperasi.

Sementara itu, untuk pembiayaan yang dialokasikan di Kementerian Koperasi untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dalam satu tahun rata-rata sekitar Rp2 triliun. Selain koperasi di Kediri, koperasi lainnya di seluruh Indonesia juga mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bunga lunak. Selain untuk sektor riil, juga sektor produksi.

Ia menambahkan pemerintah juga mendorong pendirian pabrik seperti kecap, saus, sambal dan apapun yang bisa dilakukan oleh koperasi. Nantinya, hasil produksi itu bisa dijual di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada koperasi ini karena bisa menyerap tebu petani. Hal ini menunjukkan ekosistem yang bagus.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pemasaran Kana Jonathan Danang Wardhana mengatakan dukungan pemerintah sangat membantu untuk kemajuan koperasi.

"Kami terima kasih atas dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi, kemudian LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi, supaya istilahnya naik kasta, tidak dipandang sebelah mata, tapi koperasi bisa bersaing dengan industri besar lainnya," kata dia.

Ia mengatakan produk utama di koperasi ini adalah gula merah. Dengan kapasitas produksi 50 ton per hari, saat ini, gula merah itu masih untuk mencukupi kebutuhan tingkat Jawa Timur.

Namun, dengan dukungan dari pemerintah itu nantinya kapasitas produksi bisa naik antara 100 ton per hari hingga 150 ton per hari. Selain untuk kebutuhan pasar, nantinya gula merah hasil produksi itu untuk kebutuhan bahan baku pembuatan kecap.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri Desi Permatasari mengapresiasi adanya kerja sama itu.

Ia menjelaskan kerja sama tersebut adalah langkah nyata untuk membangun sinergi yang saling menguntungkan antara petani dan pelaku ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan, mendukung pertumbuhan gula nasional.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menjajaki peluang kerja sama dengan investor asal Tiongkok untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE) senilai sekitar 300 juta dolar AS atau lebih dari Rp5 triliun.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan investor menunjukkan minat serius untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Skema investasi tersebut dirancang agar dapat meminimalkan beban pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dukungan pendanaan, teknologi, rekayasa, hingga sistem operasional dari mitra asal Tiongkok.

"Jumat (23/5) lalu saya bertemu dengan investor asal Tiongkok di Jakarta untuk membahas kerja sama pengelolaan sampah jadi energi hijau," ujarnya.

Dia menyebut pemerintah provinsi akan memberikan dukungan berupa percepatan perizinan, penyediaan lahan kurang lebih 5 hektare, serta penyediaan pasokan sampah sekitar 1.000 ton per hari sebagai bahan baku.

Sampah perkotaan nantinya diolah menjadi energi listrik yang selanjutnya dijual kepada PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan skema pembagian keuntungan antara perusahaan dan pemerintah daerah.

"Kalau soal teknis pembagian keuntungan akan dibahas lebih rinci pada tahap berikutnya sebelum tanda tangan kerja sama," jelas Lakotani.

Dia menilai proyek tersebut memiliki potensi strategis karena tidak hanya menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan, tetapi menambah pasokan energi ramah lingkungan, dan membuka lapangan kerja.

Keuntungan lainnya yang diperoleh dari kerja sama pengelolaan sampah antar lain, mendorong transfer penggunaan teknologi dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah.

"Investasi dimaksud bertujuan mendukung pengelolaan sampah dan penyediaan energi ramah lingkungan di Papua Barat," kata Lakotani.

Pertemuan itu dihadiri Pimpinan Huachuang Investment, Pimpinan CITIC Construction Indonesia, Executive Director Huachuang Investment Jasmine Li, serta Penasihat Khusus Gubernur Papua Barat Tony Aditya.

Delegasi investor dari Tiongkok dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Manokwari pada Juni mendatang guna melanjutkan pembahasan teknis awal untuk kerja sama sekaligus peninjauan lokasi yang disediakan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berencana melakukan kunjungan lanjutan ke Beijing untuk melanjutkan pembahasan tingkat tinggi sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama investasi lainnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan 85 peserta yang dinyatakan lulus seleksi dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk pemilihan mitra kerja sama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL).

Pelaksanaan itu merupakan bagian dari gelombang seleksi kedua, setelah seleksi mitra pada gelombang pertama untuk tiga lokasi terdahulu yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.

Director Investment DIM sekaligus CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan peningkatan jumlah peserta dari lokal maupun mancanegara menegaskan bahwa program PSEL memiliki daya tarik investasi yang kuat dan dijalankan dengan tata kelola yang kredibel.

“Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra PSEL dilakukan secara transparan dan kompetitif, sehingga menghasilkan mitra yang mampu mendukung pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkontribusi dalam penyelesaian darurat sampah di Indonesia,” ujar Fadli.

Selanjutnya, ia mengatakan DIM akan menerbitkan Terms of Reference (ToR) kepada 85 peserta yang dinyatakan lulus seleksi DPT BUPP PSEL, dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan prosedur tahapan selanjutnya dalam pemberitahuan terpisah.

Sebelumnya, Danantara telah membuka kesempatan bagi badan usaha nasional maupun internasional yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan kapabilitas dalam pengembangan proyek PSEL untuk mengikuti proses pembentukan DPT sebagai tahap prakualifikasi.

"Perusahaan yang masuk dalam DPT akan menjadi calon mitra yang berpotensi dilibatkan dalam pengembangan proyek PSEL di Indonesia pada tahap selanjutnya,” ujar Fadli.

Secara keseluruhan, DPT gelombang kedua terdiri dari 85 entitas, dengan penetapan DPT gelombang kedua memiliki penambahan perusahaan dan konsorsium baru, serta mencakup peserta dari gelombang pertama.

"Peningkatan signifikan dari 24 peserta pada gelombang pertama menjadi 85 peserta pada gelombang kedua mencerminkan tingginya minat dan kepercayaan pelaku usaha terhadap program PSEL yang akan dikelola oleh PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), anak perusahaan DIM," ujar Fadli.

DPT gelombang kedua juga menunjukkan semakin luasnya partisipasi global, dengan keikutsertaan perusahaan dan konsorsium dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, India, Korea Selatan, Cina, Jepang dan Perancis.

“Perluasan cakupan ini memperkaya ragam pilihan teknologi, struktur pembiayaan dan model kemitraan dalam pengembangan PSEL,” ujar Fadli.

Ia mengatakan partisipasi perusahaan nasional juga kental terlihat dalam gelombang kedua, yang mana tercatat 16 perusahaan lokal masuk ke dalam daftar konsorsium DPT gelombang kedua.

Hal tersebut mencerminkan kesiapan industri dalam negeri untuk mulai lebih terlibat dalam pengembangan infrastruktur PSEL, dan sejalan dengan mandat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 untuk tetap memperhatikan keterlibatan pelaku industri nasional dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah berskala besar ini.

Adapun, daftar 85 entitas yang dinyatakan lulus seleksi DPT BUPP PSEL gelombang kedua dapat dilihat melalui situs resmi Danantara Indonesia berikut ini.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai salah satu penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, Riau kembali hadir dengan langkah progresif untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Hal ini diwujudkan dengan membangun pabrik BioCNG® komersial pertama di wilayah Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Dalam pembangunan fasilitas tersebut, penggunaan material yang tepat, seperti geosintetik berupa geotextile dan geomembran menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan. Geotextile berfungsi sebagai lapisan pemisah dan filtrasi. Sementara itu, geomembrane berperan sebagai lapisan kedap untuk mencegah kebocoran limbah ke tanah dan air di sekitarnya. Keduanya memiliki peran krusial dalam sistem pengolahan POME, terutama pada kolam penampungan dan instalasi biogas. Urban Plastic turut mendukung keberhasilan proyek-proyek ramah lingkungan semacam ini dengan menyediakan pasokan produk geosintetik yang tangguh, meskipun Urban Plastic murni bertindak sebagai supplier material dan tidak mengambil andil secara langsung dalam proses konstruksi proyek tersebut.

Latar Belakang Pembangunan Pabrik BioCNG® di Tapung Hilir

Saat ini, KIS Group bersama AEP Group resmi memulai pembangunan pabrik BioCNG® di Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Proyek ini menjadi tonggak penting dalam mendorong industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk pertama kalinya di wilayah ini, limbah cair pabrik kelapa sawit akan diolah menjadi energi terbarukan berupa BioCNG, sebuah inovasi yang tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi.

Proyeksi dan Target Jangka Panjang

-Pabrik BioCNG® di Tapung ini dirancang memiliki kapasitas produksi sekitar 142.450 MMBTU per tahun.

-Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai unit pengolahan limbah, tetapi juga sebagai sumber energi alternatif yang bernilai tinggi.

-Fasilitas ini diproyeksikan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 70.085 ton setara CO2 per tahun.

-Pengurangan emisi ini berasal dari penangkapan gas metana yang sebelumnya dilepaskan ke udara dari limbah POME milik PT Bina Pitri Jaya.

Peran Penting Geosintetik dalam Pembangunan Pabrik BioCNG

Proyek ini memiliki peran penting dalam menangkap emisi metana dari limbah cair PT Bina Pitri Jaya. Selama ini, limbah POME dapat menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Melalui teknologi BioCNG®, gas metana yang sebelumnya terlepas ke atmosfer kini dimanfaatkan sebagai sumber energi yang memiliki nilai ekonomis.

Dalam pembangunan pabrik BioCNG, digunakan berbagai material pendukung yang tahan terhadap kondisi lingkungan dan paparan bahan kimia. Salah satu material penting yang digunakan adalah geosintetik, seperti geotextile dan geomembrane, yang berfungsi melapisi kolam atau penampungan limbah agar tidak terjadi kebocoran yang dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya. Di sinilah Urban Plastic hadir menyediakan produk-produk unggulannya untuk memenuhi kebutuhan suplai proyek, tanpa terlibat dalam pengerjaan teknis di lapangan.

Penggunaan Geomembrane untuk Lapisan Kedap

Geomembrane, terutama jenis HDPE (High-Density Polyethylene), berfungsi sebagai lapisan kedap yang mencegah limbah meresap ke dalam tanah. Pada pembangunan pabrik BioCNG® ini, material ini sangat krusial digunakan dalam kolam penampungan limbah POME, kolam anaerobik untuk produksi biogas, sistem pengolahan air limbah, sekaligus penampungan residu.

Fungsi utama geomembrane adalah mencegah rembesan limbah ke dalam tanah yang dapat mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Hal ini sangat penting karena POME mengandung bahan organik tinggi yang berpotensi merusak ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya geomembrane, risiko pencemaran air tanah dapat ditekan secara maksimal. Selain itu, material ini juga tahan terhadap bahan kimia dan memiliki umur pakai panjang, sehingga cocok untuk aplikasi industri kelapa sawit. Material geomembrane dari Urban Plastic dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan durabilitas industri yang tinggi .

Penggunaan Material Geotextile Sebagai Pelindung

Dalam pembangunan pabrik BioCNG®, penggunaan geotextile menjadi bagian penting dalam sistem pengolahan limbah, khususnya pada fasilitas yang menangani POME. Geotextile digunakan sebagai lapisan pendukung yang berfungsi melindungi geomembrane dari potensi kerusakan akibat tekanan, gesekan, maupun benda tajam dari tanah dasar.

Hal ini sangat krusial mengingat kolam penampungan limbah dan reaktor biogas harus memiliki sistem kedap yang optimal untuk mencegah kebocoran dan pencemaran lingkungan. Selain sebagai pelindung, geotextile juga berfungsi sebagai media filtrasi yang mampu menyaring partikel halus, menjaga stabilitas aliran cairan, serta sebagai separator yang mencegah percampuran antar lapisan tanah dan material konstruksi.

Dengan karakteristiknya yang kuat dan fleksibel, geotextile turut meningkatkan stabilitas struktur secara keseluruhan. Geotextile umumnya dipasang di bawah geomembrane sebagai bagian dari sistem liner berlapis, sehingga memastikan sistem pengolahan limbah dapat beroperasi secara aman, efisien, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Urban Plastic bangga dapat memproduksi dan menyuplai geotextile tangguh untuk fasilitas modern semacam ini.

Kombinasi Geotextile dan Geomembrane (Composite Liner System)

Supaya aplikasinya jadi lebih maksimal dalam pengelolaan limbah, penggunaan geotextile dan geomembrane harus dilakukan secara bersamaan, di mana metode ini dikenal sebagai composite liner system. Cara ini telah menjadi standar dalam proyek pengolahan limbah modern, termasuk pada pembangunan pabrik BioCNG®.

Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan berlapis guna memastikan keamanan lingkungan dan kelancaran operasional dalam jangka panjang. Dalam penerapannya, geotextile berfungsi sebagai lapisan dasar sekaligus pelindung yang menjaga geomembrane dari potensi kerusakan, sementara geomembrane bertindak sebagai lapisan kedap utama untuk mencegah rembesan limbah.

Pada beberapa aplikasi, sistem ini juga dapat dilengkapi lapisan tambahan untuk kebutuhan drainase atau stabilisasi. Dengan kombinasi tersebut, risiko kebocoran dapat ditekan secara signifikan sehingga sistem pengolahan limbah menjadi lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Sebagai entitas yang peduli terhadap lingkungan, Urban Plastic terus mendukung pengelolaan limbah yang lebih baik melalui ketersediaan produk geosintetik untuk composite liner system, sembari tetap menjaga posisinya secara independen di luar eksekusi proyek itu sendiri.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bakal sangat serius dalam menangani isu pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) bakal serius menggunakan segala kewenangan dan instrumen agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Jumhur Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola Yang Berkelanjutan" yang digelar secara daring oleh Great Institute, Rabu (13/5/2026) siang.

Jumhur menekankan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau jika pemda tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

"Pasal 114 UU Nomor 32/2009 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana 1 tahun dan denda Rp1 miliar," tegas Jumhur.

Sebelumnya, Jumhur Hidayat mengemukakan, potensi jumlah timbunan sampah di Indonesia pada 2026 adalah 51,8 juta ton, di mana 25% menjadi sampah yang terkelola dan 75% masih belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sebagai agenda lingkungan strategis juga merupakan tantangan yang semakin nyata di Indonesia.

Ia menegaskan secara nasional pada 2026 ini pemerintah menargetkan 63,54% sampah terkelola, dan 100% pada 2029. Namun, Jumhur mengingatkan bahwa permasahan sampah tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan hilir atau Tempat Pemrosesan Akhir. "Kunci keberhasilan pada perubahan perilaku di hulu," tegas Jumhur.

Untuk itu, Jumhur mengajak semua elemen bangsa dari titik terkecil memulai dengan komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai buang, dan menjadikan rumah sebagai unit terkecil pemilahan sampah organik dan anorganik.

Sementara itu, Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung mengatakan bahwa masalah pengelolaan sampah kebanyakan ada di daerah kabupaten kota sekitar 75%. Sementara di kementerian hanya 25%. "Kota-kota besar di Indonesia tidak mengelola sampah dengan baik sehingga timbul masalah," ujar Dwi.

Ia mengapresiasi pengelolaan sampah di Jakarta yang menurutnya lebih baik karena di hulunya sudah ada pemilahan. Namun sayang di daerah-daerah lain sekitar Jakarta hal ini belum dilakukan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur Great Indonesia Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa diskusi tentang sampah yang digelar secara daring itu akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah yang akan disampaikan kepada Menteri LH. FGD Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang berkelanjutan, menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Teuku Mulia, ST.MT (Kadis LH Kabupaten Bogor), Anna Belle Zainab Nainggolan, S.Ant, MSc (Peneliti dan Pengamat Sosial Ekonomi), Ir Tutuko Wirjoatmodo, METN (Konsultan, Praktisi Lingkungan dan Energi Terbarukan), Ir Hokkop Situngkir (Direktur Biomassa PT PLN EPI),

Kemudian, Soni Asrul Sani, ST (Advisor PT Semen Indonesia), Dr Suroso Isnandar ST, MSc (Direktur Manajemen Projek Energi Baru Terbarukan dan Eksekutif EBT untuk Kelistrikan), Prof Dr I Nyoman Puget Aryantha PHd (Rektor ITERA), Prof Dr Mochammad Khaerul, ST, MT (Guru Besar FT Sipil dan Lingkungan ITB), Nelly Rosa Juliana Siringoringo (Aktivis Lingkungan), Dr Achmad Gunawan Wijaksono, ST.MT (Konseptor Kebijakan, Dosen dan Peneliti Limbah B3 dan Sampah),

Lalu, Anto Tri Sugiarto, B.Eng, M.Eng, PHd (Peneliti Senior BRIN), Ratu Ratna Damayanti (Koordinator TP3D dan Kepala Baperinda Kota Depok), Dr Dadang Wihana, MSi, Dwi Sawung (Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development), Yudi Samhudi Suyuti, S.Sos (Aktivis Lingkungan), Agung Nugroho, SE.MM (Wali Kota Pekanbaru).

Yang untuk rumah-rumah itu kurang dari Rp1 juta. Teknologinya murah dan mudah

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi pengolahan sampah dari skala rumah tangga hingga perkotaan guna mendukung percepatan penanganan sampah nasional.

“BRIN menyediakan empat level teknologi sampah, dari rumah tangga, desa, kecamatan hingga perkotaan,” kata Kepala BRIN Arif Satria di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu teknologi yang dikembangkan untuk rumah tangga adalah komposter kecil bernama Lasamor yang digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos.

Arif mengatakan teknologi tersebut memiliki harga relatif murah dan mudah diterapkan masyarakat.

“Yang untuk rumah-rumah itu kurang dari Rp1 juta. Teknologinya murah dan mudah,” ujarnya.

Selain itu, BRIN juga mengembangkan teknologi pirolisis cepat atau fast pyrolysis (Faspol) untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar bagi nelayan.

Ia mengatakan bahan bakar hasil pengolahan limbah plastik tersebut telah diuji coba pada perahu nelayan di Jepara dan telah memenuhi standar Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

“Sekarang banyak nelayan sudah menggunakan itu karena harganya murah, sekitar Rp10 ribu per liter dibandingkan solar Rp13 ribu,” ucapnya.

Menurut dia, teknologi Faspol saat ini telah diterapkan di 84 kabupaten dengan kapasitas pengolahan yang masih berskala kecil.

Arif menjelaskan satu kilogram (kg) sampah plastik dapat diolah menjadi sekitar satu liter bahan bakar.

BRIN juga tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah skala menengah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari.

Menurut dia, teknologi tersebut akan terus dikembangkan agar mampu mengolah sampah hingga 100 ton per hari untuk mendukung pengolahan sampah skala lebih besar.

“Kalau membutuhkan 100 ton, BRIN punya teknologinya,” ungkap Arif.

Selain pengolahan sampah, BRIN juga mengembangkan teknologi pemilahan dan pembersihan sampah di sungai melalui penggunaan kapal pembersih sampah.

Arif mengatakan teknologi tersebut digunakan untuk mempercepat pengangkatan sampah di sungai sebelum diolah lebih lanjut.

Sementara itu, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani kesepakatan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi pada Senin.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komitmen mengelola lingkungan diwujudkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, Subholding Gas Pertamina. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) mereka mengelola sampah plastik .

Langkah ini selaras dengan komitmen PGN yang Environmental, Social, and Governance (ESG) mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan nilai tambah melalui penerapan ekonomi sirkular.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, program ini tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan semata, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Implementasi itu diwujudkan pihaknya dengan mengelola sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan PGN, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bekerja sama dengan Bank Sampah Al-Bustaniyah.

“Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, kami ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness ESG di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya bermanfaat,” ujar Fajriyah, Sabtu (9/5/2026).

Untuk memperkuat pelaksanaan program, PGN mendapatkan pendampingan sejumlah lembaga demi menegaskan komitmennya dan mengkampanyekan kesadaran lingkungan serta mendorong penerapan ekonomi sirkular di tengah masyarakat.

“Inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ucapnya.

Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre menuturkan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah, sehingga memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

“Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat untuk membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab serta mendorong penerapan ekonomi sirkular yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan,” ujar Ikbal.

Pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif yang tidak hanya berdampak bagi lingkungan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, Ade Sulaeman, Editor National Geographic Indonesia mengatakan, permasalahan sampah plastik kini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Berdasarkan sejumlah riset, partikel mikroplastik dan nanoplastik bahkan ditemukan di udara, air hujan, hingga dalam aliran darah manusia.

“Kondisi ini menunjukkan dampak sampah plastik yang semakin meluas dan tidak terlihat secara langsung, sehingga membutuhkan peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” kata Ade.

Melalui kolaborasi lintas sektor upaya pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara lebih efektif. Dia menilai edukasi yang konsisten serta keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci membangun kesadaran publik terhadap dampak sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia.