JAKARTA - Brimob melakukan penjagaan ketat di salah satu kompleks gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Penjagaan ketat Brimob tersebut dilakukan sejak Jumat malam (8/5/2026) hingga Sabtu pagi (9/5/2026).

Puluhan anggota Brimob berseragam gelap itu berjaga dilengkapi dengan atribut taktis seperti helm dan rompi antipeluru.

Pasukan tersebut bersiaga menghadap ke arah pintu masuk sebuah yang di depannya juga terlihat sejumlah anggota Kepolisian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SindoNews, pengerahan puluhan anggota Brimob tersebut dalam rangka pengungkapan kasus dugaan judi online jaringan internasional yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Warga negara asing (WNA) juga dilaporkan turut ditangkap.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pengerahan puluhan anggota Brimob tersebut dalam rangka penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

“Benar (penindakan) jaringan internasional. Dari kemarin dijaga ketat oleh Brimob,” kata Budi saat dihubungi, Sabtu (9/5/2026).

Budi menambahkan, pengungkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Dilakukan(penindakan) oleh tim Gabungan Bareskrim dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Budi Hermanto.

JAKARTA - Persaudaraan Umat Islam (PUI) mengapresiasi langkah cepat Polri dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Apresiasi tersebut disampaikan PUI dalam aksi simpatik yang digelar di depan Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Koordinator PUI, Sjahrir Jasim mengatakan bahwa keberhasilan mengungkap kasus secara cepat semestinya menjadi standar bagi penanganan perkara lain, terutama kasus besar yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.

“Ini menunjukkan Polri mampu bekerja cepat dan profesional. Karena itu, publik juga berharap standar yang sama diterapkan dalam kasus-kasus besar yang masih menyisakan pertanyaan,” ujar Sjahrir di sela aksi.

PUI menilai, sejumlah peristiwa seperti Tragedi Kanjuruhan dan peristiwa KM 50 membutuhkan pengungkapan yang tidak hanya tuntas secara hukum formal, tetapi juga komprehensif.

"Polri harus dapat menjawab berbagai aspek yang menjadi perhatian publik, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), penggunaan kekuatan, hingga kejelasan rantai komando dalam 2 kasus besar tersebut," ujarnya.

Menurut Sjahrir, penanganan kasus besar tidak cukup berhenti pada pelaku di tingkat lapangan. "Diperlukan keberanian untuk menelusuri tanggung jawab hingga ke tingkat pengambil kebijakan agar keadilan substantif dapat benar-benar terwujud," tegasnya.

Selain itu, PUI juga menyoroti adanya kejanggalan yang belum terjawab, khususnya terkait tidak lengkapnya atau hilangnya rekaman CCTV dalam kedua peristiwa tersebut. Padahal, rekaman tersebut merupakan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap fakta secara objektif.

“Ketika alat bukti kunci seperti CCTV tidak tersedia secara utuh, maka wajar jika publik mempertanyakan proses penegakan hukum. Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” kata dia.

Menurutnya, dalam Tragedi Kanjuruhan, fakta persidangan sebelumnya mengungkap penggunaan gas air mata di ruang terbatas yang berkontribusi pada jatuhnya korban jiwa.

"Fakta persidangan terungkap adanya penggunaan gas air mata tanpa prosedur yang benar, disinilah berkontribusi pada jatuhnya korban jiwa", jelasnya.

Sementara dalam kasus KM 50, PUI menilai masih diperlukan kejelasan menyeluruh terkait kronologi kejadian, dasar tindakan aparat, serta pihak yang bertanggung jawab dalam struktur komando.

"Kejadian kasus KM 50 masih banyak fakta yang diabsurkan, dan siapa penanggung jawab dalam operasi yang berdampak tewasnya 6 anggota FPI", urainya.

Ia juga berpandangan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh transparansi, konsistensi, dan keberanian dalam mengungkap fakta secara utuh.

"PUI yakin, jika Polri transparan dan konsisten dalam mengungkap fakta, maka tidak ada kasus yang tidak bisa diungkap", tegasnya.

PUI juga mendorong agar Polri melanjutkan kinerja profesionalnya dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Kepercayaan publik jadi fondasi utama. Sehingga hanya bisa dijaga jika penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih,” ujar Sjahrir.

LEBAK - Polres Lebak berhasil mengungkap 264 dari 397 kasus yang terjadi di Kabupaten Lebak sepanjang tahun 2025. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pengungkapan kasus pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kasus atau jumlah tindak pidana (JTP) yang terjadi di Kabupaten Lebak sebanyak 391 kasus dan 228 di antaranya berhasil diungkap.

Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki mengatakan dari ratusan kasus yang tengah ditangani ada beberapa di antaranya merupakan kasus menonjol seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan (Curat) hingga pencurian dengan kekerasan (Curas).

"Beberapa kasus yang menonjol itu ada 3 kasus pembunuhan, 7 kasus penganiayaan berat, 170 Curat dan 13 kasus Curas," kata Zaki saat release akhir tahun di Mapolres Lebak, Senin (29/12/2025).

Kapolres menyebut, saat ini yang tengah menjadi concern Satreskrim Polres Lebak ini yakni kasus pencurian kendaraan roda dua yang memang masih banyak terjadi. Pihaknya juga melakukan beberapa terobosan untuk melakukan pencegahan juga pengungkapan kasus.

"Semua kasus juga sebetulnya menjadi concern kita tapi memang untuk pencurian kendaraan roda dua ini memang menjadi PR tersendiri," katanya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya menjelaskan, sebanyak 264 kasus yang berhasil diungkap saat ini sudah diserahkan ke Kejaksaan atau P21 untuk disidangkan.

"Clearence rate kita 55% sisanya masih proses penyelidikan dan penyidikan. Kita pastikan semuanya bisa tuntas. Memang ada beberapa kendala karena pelaku kejahatan di Kabupaten Lebak ini tidak hanya orang Lebak tapi ada dari wilayah lain jadi lintas," jelasnya.

Diketahui, dalam ungkap kasus akhir tahun ini juga dijelaskan beberapa capaian seperti program polri mendukung ketahanan pangan dengan penanaman jagung dengan luasan tanah yang berhasil ditanam sekitar 322 hektare, 576 knalpot brong yang berhasil diamankan hingga ribuan kendaraan yang berhasil ditilang.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) masuk tiga besar kategori BUMN Go Publik Keuangan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pencapaian ini menunjukkan meningkatnya daya saing perseroan dalam praktik pelaporan dan tata kelola sepanjang 2024.

Capaian ini katanya, juga memperkuat rekam jejak BNI yang tahun ini juga memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dari IICD.

Selain masuk kategori itu, BNI juga menerima penghargaan kategori 'Perusahaan dengan Peningkatan Nilai Desk Evaluation Tertinggi'.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penganugerahan ARA di Jakarta, Senin (8/12).

Okki mengatakan pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas peningkatan signifikan kualitas Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BNI dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Evaluasi objektif dari para juri menjadi masukan penting untuk penyempurnaan laporan kami, sekaligus motivasi bagi seluruh insan BNI," ujar Okki dalam keterangannya.

Lebih lanjut Okki menegaskan BNI akan terus mengembangkan praktik pelaporan agar selaras dengan standar internasional yang terus berkembang.

"Kami berterima kasih atas dukungan para pemangku kepentingan. BNI akan menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pengungkapan informasi sebagai fondasi tata kelola yang baik," katanya.

Sebagai lembaga keuangan publik, BNI menyatakan akan terus memperkuat kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap kinerja perusahaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut-sebut telah mengungkapkan modus para mafia keuangan negara yang selama ini tak terdeteksi tingkah lakunya.

Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB dan Universitas Paramadina Prof Didin S. Damanhuri dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bersama Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, kemarin, Selasa (28/10/2025).

"Pak Purbaya sudah berhasil mengungkap katakanlah tanda petik Mafia Keuangan Negara," kata Didin sebagaimana kembali dikutip Rabu (29/10/2025).

Didin merujuk kata 'mafia' ini terhadap data yang diungkap oleh Purbaya terkait dengan banyaknya oknum-oknum yang membiarkan dana mengendap pemerintah terus menumpuk di perbankan.

Misalnya, ia menyebut terkait dengan kasus dana pemerintah yang ditempatkan pada instrumen deposito berjangka hingga Rp 285,6 triliun per Agustus 2025. Lalu, dana mengendap Pemda Rp 234 triliun per September 2025, hingga tunggakan 200 penunggak pajak senilai Rp 60 triliun.

Merespons pernyataan itu, Purbaya sempat tersontak hingga mengatakan daftar kasus yang ia ungkap itu bukanlah dilakukan para mafia. "Wah itu Anda yang bilang loh, saya enggak ikut," tegas Purbaya.

Ia menegaskan, tidak memahami istilah mafia keuangan negara. Baginya, yang terpenting dari pengungkapan banyaknya dana mengendap pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah itu sebatas memacu mereka untuk menggelontorkan belanja sesuai kepentingan pembangunan ekonomi masyarakatnya, bukan sebatas didiamkan di bank.

"Mafia keuangan negara. Saya enggak terlalu ngerti itu Pak. Yang penting untuk saya adalah sekarang kalau Pemda, pemerintah pusat, kementerian punya anggaran belanjakan sesuai dengan anggarannya," ucap Purbaya.

"Nanti kalau penyelewengan biar aja BPK yang memperiksa. Itu kan bukan tugas saya," tuturnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]