Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun kemandirian pangan melalui sinergi program, peningkatan produksi, serta penguatan distribusi pangan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal,” kata Amran sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peran strategis DPRD krusial, terutama dalam mendukung kebijakan, anggaran, dan pengawasan di daerah.

Ia menegaskan, tantangan global saat ini semakin kompleks dengan adanya krisis pangan, energi, dan air. Dalam konteks tersebut, Indonesia harus memperkuat fondasi dari daerah, termasuk memastikan setiap provinsi mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan keberhasilan program pertanian di daerah, mulai dari dukungan regulasi hingga penguatan alokasi anggaran.

“Ketua DPRD punya peran strategis. Bagaimana anggaran diarahkan, bagaimana kebijakan daerah mendukung petani, itu sangat menentukan,” ujar Amran.saat menjadi pembicara pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Magelang, Jawa Tengah.

Kementan juga mendorong pendekatan desentralisasi produksi pangan sebagai solusi menekan biaya distribusi antarwilayah yang selama ini masih tinggi.

“Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri,” tegasnya.

Selain pangan, kolaborasi juga diperluas ke sektor energi berbasis pertanian. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar sekitar 5 juta ton mulai 1 Juli 2026 melalui penguatan bioenergi, serta pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin.

“Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga energi. Daerah harus ikut berperan dalam pengembangan bioenergi berbasis potensi lokal,” tutur Amran.

Kementerian Pertanian mencatat, saat ini stok pangan nasional mencapai 4,8 juta ton, dengan sektor pertanian melibatkan sekitar 160 juta petani. Potensi itu dinilai akan semakin kuat jika didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Di sisi lain, kontribusi Indonesia di tingkat global juga terus meningkat, dengan produk beras yang telah ekspor dan menjangkau sekitar 33 negara.

Mentan menegaskan pula keberhasilan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi di daerah.

“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, kita bukan hanya mandiri, tapi bisa menjadi kekuatan pangan dunia,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BRI) membagikan dividen tunai Tahun Buku 2025 kepada pemegang saham perseroan sebesar Rp52,1 triliun atau Rp346 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (13/4), jumlah tersebut termasuk dividen interim sebesar Rp20,6 triliun atau Rp137 per saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 15 Januari 2026.

Dengan demikian, dividen tunai akan dibayar kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp31,47 triliun atau Rp209 per saham.

Perseroan telah menetapkan recording date dividen tunai Tahun Buku 2025 pada Rabu (22/4) mendatang. Recording date adalah tanggal penentu bagi investor yang berhak memperoleh dividen.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan keputusan pembagian dividen tunai ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham. Pembagian dividen ini juga didukung oleh kinerja keuangan yang solid serta pengelolaan risiko yang terjaga.

"Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional," ujar Hery dalam keterangan resmi tertulis, Senin (13/4) lalu.

Pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan laba konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp57,132 triliun. Adapun total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun.

Selain itu, penetapan dividen final ini juga telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Hery menambahkan pembagian dividen ini tidak hanya mencerminkan kinerja Perseroan yang solid, tetapi juga menunjukkan fundamental bisnis BRI yang kuat dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari Danantara, pembagian dividen ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan peran Perseroan dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan," tutupnya.

Berikut Jadwal Pembagian Dividen Tunai BRI Tahun Buku 2025:

1. Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (cum Dividen)- Pasar Reguler dan Negosiasi: 20 April 2026- Pasar Tunai: 22 April 2026

2. Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)- Pasar Reguler dan Negosiasi: 21 April 2026- Pasar Tunai: 23 April 2026

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording date): 22 April 2026

4. Tanggal Pembayaran Dividen: 8 Mei 2026

[Gambas:Youtube]

PT Danantara Investment Management (DIM) membentuk anak usaha baru, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) untuk mengurus pengelolaan sampah.

Perusahaan pengelolaan sampah terintegrasi ini dibentuk pada 1 April 2026.

"Dengan adanya PT Denera, kami dapat memastikan standar operasional, tata kelola investasi, serta koordinasi dengan mitra domestik dan internasional berjalan secara lebih efektif dan akuntabel," ujar Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Jumat (10/4).

Denera juga berfungsi sebagai perusahaan holding atas seluruh entitas pelaksana proyek Waste-to Energy atau Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Holding ini mengonsolidasikan seluruh kegiatan investasi, pengembangan, dan operasional proyek PSEL di berbagai wilayah Indonesia.

Denera akan menjadi holding dari setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, di mana masing-masing BUPP merupakan gabungan antara PT Denera dan konsorsium mitra terpilih.

Program PSEL Danantara Indonesia menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah kota di seluruh Indonesia.

"Dengan PT Denera, kami menciptakan platform investasi yang terstruktur dan berdaya saing tinggi. PT Denera juga akan berperan sebagai katalis pengelolaan sampah di hulu dan mengelola berbagai tipe sampah," pungkas Pandu.

Catatan Redaksi: Judul berita ini diubah dari sebelumnya 'Danantara Bentuk Denera, BUMN Baru Urus Pengelolaan Sampah' setelah mendapatkan penjelasan dari pihak terkait

Membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang telah menjadi tradisi Lebaran kini dapat dilakukan dengan lebih praktis, yakni melalui super apps BRImo. Tak perlu menyiapkan uang tunai maupun menunggu bertemu secara langsung, THR bisa dikirim secara cepat dan aman lewat genggaman tangan.

Pasalnya, BRImo memiliki berbagai fitur transaksi digital yang mempermudah pengguna berbagi dengan keluarga, sahabat, maupun orang terdekat dengan beberapa langkah sederhana.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa BRImo terus dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital BRI untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"BRImo menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital BRI. Kami terus memperkuat kapabilitas teknologi agar BRImo mampu menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin andal bagi pengguna. Melalui berbagai inovasi fitur, BRImo juga dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan sehari-hari, termasuk berbagi THR di momen Lebaran," kata Dhanny.

Kirim THR Instan dengan QRIS Transfer

Dengan fitur QRIS Transfer di BRImo, pengguna bisa mengirim uang langsung ke penerima hanya dengan memindai QR Code, tanpa perlu memasukkan nomor rekening tujuan. Cara ini membuat pengiriman THR menjadi lebih praktis, cepat, dan tetap aman karena dilakukan langsung melalui aplikasi.

Cara Kirim THR dengan QRIS Transfer

1. Buka aplikasi BRImo dan login.2. Pilih menu QRIS Transfer.3. Scan QR Code penerima atau pilih QR yang tersimpan.4. Masukkan nominal THR yang ingin dikirim.5. Periksa kembali detail transaksi.6. Masukkan PIN BRImo untuk menyelesaikan transaksi.

Berbagi THR dengan Transfer Emas

Selain transfer dana, pengguna juga dapat berbagi THR lewat fitur Transfer Emas di BRImo. Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim emas digital kepada penerima yang juga menggunakan BRImo.

THR dalam bentuk emas dapat menjadi alternatif berbagi dengan nilai jangka panjang, karena emas dikenal memiliki nilai yang relatif stabil. Proses pengirimannya pun praktis dan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi.

Cara Kirim THR dengan Transfer Emas

1. Buka aplikasi BRImo dan login.2. Pilih menu Emas.3. Pilih fitur Transfer Emas.4. Masukkan nomor rekening atau pengguna BRImo penerima.5. Tentukan jumlah emas yang ingin dikirim.6. Konfirmasi transaksi dan masukkan PIN BRImo.

Dhanny menambahkan, kehadiran beragam fitur di BRImo memberikan lebih banyak pilihan mudah bagi masyarakat untuk berbagi dengan keluarga dan orang terdekat.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman berbagi yang semakin mudah melalui BRImo. Dengan fitur seperti QRIS Transfer maupun Transfer Emas, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan cara untuk berbagi kepada keluarga dan orang terdekat. Inovasi ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang praktis, aman, dan mudah diakses," tuturnya.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah pengguna BRImo tercatat mencapai 45,9 juta, meningkat sekitar 18,9 persen secara tahunan. Dari sisi nilai, total volume transaksi BRImo mencapai Rp7.057 triliun sepanjang 2025, atau tumbuh 26,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan semakin pemanfaatan layanan digital BRI yang semakin inklusif guna mendukung berbagai kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari.

Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) saat ini dapat mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) secara langsung melalui aplikasi mobile banking BRImo. Langkah integrasi ini bertujuan untuk memangkas birokrasi pendaftaran yang sebelumnya mengharuskan nasabah mendatangi kantor cabang secara fisik.

Melalui pembaruan sistem ini, pengelolaan aset masa tua menjadi lebih transparan karena saldo dapat dipantau setiap saat secara digital. Transformasi tersebut mencerminkan pergeseran layanan perbankan yang kini lebih fokus pada kemudahan akses mandiri bagi pengguna ponsel pintar.

Pihak manajemen menjelaskan bahwa inovasi ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang praktis dan aman. Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menyebutkan bahwa perluasan fitur ini merupakan bentuk komitmen bank dalam mendukung inklusi keuangan.

"Hadirnya layanan DPLK di BRImo merupakan wujud komitmen BRI dalam memberikan solusi keuangan yang komprehensif bagi nasabah," ujar Andrijanto.

Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan finansial setelah masa produktif berakhir.

Andrijanto menambahkan bahwa kemudahan akses menjadi kunci utama bagi generasi muda untuk mulai memikirkan perencanaan hari tua sejak dini.

"Kini, menyiapkan masa pensiun menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja melalui BRImo," katanya.

Selain pendaftaran, nasabah juga dapat memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko serta target dana yang ingin dicapai. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap individu mengatur besaran iuran bulanan yang akan dipotong secara otomatis dari rekening utama mereka.

Proses digitalisasi ini juga meminimalisir kesalahan administrasi yang sering terjadi pada pengisian formulir kertas secara manual. Keamanan data nasabah menjadi prioritas utama dalam pengembangan fitur ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital.

Perusahaan berharap dengan adanya akses yang lebih dekat di genggaman, jumlah peserta dana pensiun akan terus tumbuh secara signifikan. Ke depan, layanan ini diproyeksikan menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk memiliki kemandirian finansial yang lebih tertata.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengunduran diri 3 petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sinyal bagus bagi investor pasar modal.

Dia juga telah menyurati Bank Indonesia (BI) dan unsur lainnya supaya mengirimkan nama untuk masuk dalam Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Dewan Komisioner alias DK OJK.

Sekadar informasi, pemerintah diwajibkan segera membentuk pansel setelah 3 kursi petinggi OJK kosong imbas pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sangat dalam.

"Ini kami sedang kirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang private dari masyarakatnya kami akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel," kata Purbaya, dikutip Rabu (4/2/2026).

Pria yang menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengaku ingin agar pansel OJK segera dibentuk. Dia menyebut apabila mengacu ke peraturan perundang-undangan yang ada, pemilihan pansel tidak bisa menunggu lama agar tidak ada kekosongan jabatan.

"Harusnya sebenarnya sekarang sudah paling telat kalau kita ikuti undang-undang yang ada sekarang," terang Purbaya.

Adapun pada dialog yang dihadiri olehnya pada acara tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pengunduran diri Ketua, Wakil Ketua serta salah satu Anggota Dewan Komisioner OJK akhir pekan lalu imbas kondisi IHSG merupakan sinyal yang bagus kepada investor.

Purbaya menyebut, sudah seharusnya para petinggi OJK itu termasuk Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman bertanggung jawab akibat koreksi yang dalam pada IHSG.

"Ketika pasar mengalami koreksi mendalam, maka mereka seharusnya bertanggung jawab. Karena kami tahu bahwa mereka tidak merespons apa yang diinginkan MSCI, dan OJK bertanggung jawab mengendalikan pasar. Keduanya [BEI dan OJK] bertanggung jawab atas hal tersebut, termasuk Ketua OJK. Menurut saya itu adalah hal yang bagus, artinya mereka mengerti mereka berbuat salah dan mengambil tanggung jawab," ujarnya dalam dialog berbahasa Inggris itu.

Untuk diketahui, pengunduran diri pertama pada Jumat (30/1/2026) diawali oleh Dirut BEI Iman Rachman. Kemudian, pada sore dan malam harinya, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara serta Anggota OJK Inarno Djajadi turut mengundurkan diri.

Adapun nantinya pansel OJK yang akan dibentuk terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, profesional sektor keuangan serta tokoh masyarakat.

Harga perak menembus level tertinggi dalam lebih dari satu dekade pada 2025.

Berdasarkan data Trading Economics dan Reuters, harga perak (XAG) naik dari kisaran US$28 - US$30 per troy ons pada awal tahun menjadi lebih dari US$75 per troy ons pada Desember 2025.

Lonjakan harga perak mulai terlihat sejak kuartal I 2025. Reuters, dalam laporannya pada 5 Juni 2025, mencatat harga perak mencetak rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir di level US$35 per ons.

Perak kemudian perak menembus rekor baru di atas US$75 per ons pada 26 Desember 2025.

Sepanjang 2025, harga perak melesat 165 persen. Kenaikannya mengalahkan emas yang naik sekitar 55 persen tahun lalu

Kenaikan ini membuat perak bisa dijadikan sebagai alternatif diversifikasi portofolio di tengah gejolak ekonomi.

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno mengatakan orang Indonesia sebenarnya berinvestasi logam mulia mayoritas di emas, bukan perak. Pasalnya, harga perak lebih berisiko dibandingkan emas.

Ia mengatakan harga emas didorong oleh penawaran dan permintaan yang selalu ada karena investor ritel memilih emas sebagai safe haven.

Sementara, harga perak cenderung didorong oleh kebutuhan industri.

"Industri sendiri akan lebih aktif kalau ekonomi mendukung, kebijakan pemerintah mendukung, teknologi mendukung. Ketika tidak ada faktor yang mendukung (dari) industri yang menggunakan bahan perak, maka permintaan akan perak juga turun," kata Mike kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/1).

Karenanya, menurut Mike, perak dianggap lebih berisiko dibandingkan emas.

"Ini yang menyebabkan perak menjadi lebih berisiko. Beda dengan emas yang mau industrinya mau gimana pun, ritelnya lebih aktif," sambungya.

Dibandingkan emas, Mike menilai perak juga kurang diminati sebagai instrumen investasi karena ukurannya tidak ada yang kecil seperti emas. Ia mengatakan pecahan perak biasanya 250 gram.

Ukuran yang besar katanya karena perak memang biasanya digunakan untuk industri.

"Jadi ada tantangan kalau perak dalam menyimpannya," ujarnya.

Perencana Keuangan MRE Andi Nugroho memberikan saran jika ingin berinvestasi perak. Pertama, beli dalam bentuk batangan dan bersertifikat resmi untuk menjamin keasliannya dan memudahkan bila akan dijual lagi dengan harga terbaik.

Kedua, pastikan sudah cuan bila akan menjualnya kembali karena ada selisih harga beli dan jual.

"Ketiga, bisa juga mengoleksinya dalam bentuk perhiasan," terangnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi kas pemerintah hingga akhir 2025 mencapai Rp399 triliun. Dana tersebut sebagian ditempatkan di Bank Indonesia (BI) dan akan digunakan untuk belanja di awal 2026.

"Akhir tahun 2025 uang saya ada Rp 390-an triliun. Sebagian di bank sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari (2026)," kata Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip detikfinance, Rabu (31/12).

Jika nanti dana tersebut masih berlebih, ia akan kembali menempatkannya di perbankan umum. Meskipun saat ini likuiditas perbankan dinilai masih cukup berkat sinkronisasi kebijakan pemerintah dan BI.

"Dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengaku sudah menarik secara bertahap dana pemerintah senilai Rp76 triliun dari penempatan Rp276 triliun di perbankan. Tujuan penarikan ini untuk memenuhi kebutuhan rutin belanja negara melalui kementerian atau lembaga (K/L).

Dana yang ditempatkan di perbankan itu berasal dari dana menganggur pemerintah di BI yang biasanya dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Itu buat belanja rutin. Buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian," ucap Purbaya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) masuk tiga besar kategori BUMN Go Publik Keuangan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pencapaian ini menunjukkan meningkatnya daya saing perseroan dalam praktik pelaporan dan tata kelola sepanjang 2024.

Capaian ini katanya, juga memperkuat rekam jejak BNI yang tahun ini juga memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dari IICD.

Selain masuk kategori itu, BNI juga menerima penghargaan kategori 'Perusahaan dengan Peningkatan Nilai Desk Evaluation Tertinggi'.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penganugerahan ARA di Jakarta, Senin (8/12).

Okki mengatakan pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas peningkatan signifikan kualitas Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BNI dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Evaluasi objektif dari para juri menjadi masukan penting untuk penyempurnaan laporan kami, sekaligus motivasi bagi seluruh insan BNI," ujar Okki dalam keterangannya.

Lebih lanjut Okki menegaskan BNI akan terus mengembangkan praktik pelaporan agar selaras dengan standar internasional yang terus berkembang.

"Kami berterima kasih atas dukungan para pemangku kepentingan. BNI akan menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pengungkapan informasi sebagai fondasi tata kelola yang baik," katanya.

Sebagai lembaga keuangan publik, BNI menyatakan akan terus memperkuat kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap kinerja perusahaan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menunjukkan konsistensi dalam penerapan tata kelola dan keterbukaan informasi.

Konsistensi ini mereka buktikan dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2024, termasuk penghargaan kategori 'Perusahaan dengan Peningkatan Nilai Desk Evaluation Tertinggi'.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penganugerahan ARA di Jakarta, Senin (8/12). Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas peningkatan signifikan kualitas Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BNI dibandingkan tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan penghargaan ini mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Evaluasi objektif dari para juri menjadi masukan penting untuk penyempurnaan laporan kami, sekaligus motivasi bagi seluruh insan BNI," ujar Okki.

Selain penghargaan peningkatan nilai Desk Evaluation, BNI juga masuk tiga besar kategori BUMN Go Publik Keuangan, menunjukkan meningkatnya daya saing perseroan dalam praktik pelaporan dan tata kelola sepanjang 2024. Capaian ini memperkuat rekam jejak BNI yang tahun ini juga memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dari IICD.

Adapun ARA 2024 menilai perusahaan berdasarkan empat pilar Utama, yakmi etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. BNI disebut menunjukkan kemajuan signifikan pada seluruh aspek tersebut, termasuk integrasi data keberlanjutan yang lebih komprehensif dalam laporan perusahaan.

Lebih lanjut Okki menegaskan, BNI akan terus mengembangkan praktik pelaporan agar selaras dengan standar internasional yang terus berkembang.

"Kami berterima kasih atas dukungan para pemangku kepentingan. BNI akan menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pengungkapan informasi sebagai fondasi tata kelola yang baik," katanya.

Sebagai lembaga keuangan publik, BNI menyatakan akan terus memperkuat kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap kinerja perusahaan.

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) disebut hanya punya Rp3,5 miliar untuk dibagikan ke 14 ribu lender. Padahal. dana yang gagal dibayarkan jumlahnya mencapai Rp1,13 triliun yang diakumulasi dari 3.312 lender.

Dana Rp3,5 miliar itu diketahui dari hasil pertemuan virtual Paguyuban Lender DSI dengan manajemen DSI pada 3 Desember lalu.

"Paguyuban menyoroti fakta bahwa nilai Rp3,5 miliar tersebut hanya 0,2 persen dari total kewajiban DSI kepada lender. Angka ini bukan saja kecil, ini menghina akal sehat," bunyi keterangan Paguyuban Lender DSI, Kamis (4/12).

Paguyuban mengatakan DSI sendiri tidak yakin dengan data lender. Mereka menilai untuk perusahaan yang wajib rapi, diaudit, diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah bersertifikasi international standards organization (ISO), tidak tahu data lender sendiri adalah bentuk kelalaian fatal, bahkan bisa disebut malapraktik pengelolaan.

"Ini semua disampaikan langsung dalam pertemuan, bukan asumsi," terang Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI mengatakan lender yang menjadi korban bukan hanya investor biasa. Mereka adalah pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, orang tua yang menyiapkan pendidikan anak, rakyat kecil, serta anak muda yang mulai membangun masa depan. Para korban disebut membutuhkan solusi yang konkret.

Paguyuban Lender mengatakan DSI berjanji akan mencairkan dana Rp3,5 miliar tersebut mulai 8 Desember. DSI juga menjanjikan pengembalian dana 100 persen dalam waktu kurang dari setahun.

Namun, Paguyuban Lender menilai hal itu tidak masuk akal. Pasalnya dalam hampir dua bulan sejak Oktober, tidak ada progres penagihan borrower, tidak ada kenaikan kas, dan tidak ada rencana pemulihan yang konkret.

"Namun janji pencairan tetap diumbar. Ini membuat janji tersebut terdengar bukan seperti rencana, tetapi pengalihan isu sementara," kata Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI menuntut dana lender baik Rp3,5 miliar atau berapa pun angkanya harus segera disalurkan secara proporsional kepada lender dengan data yang valid. Lender meminta tidak ada penundaan, tidak ada permainan angka, dan tidak ada manuver internal.

"Uang tersebut adalah hak lender, milik lender, bukan komoditas untuk diputarbalikkan oleh manajemen. Kami adalah korban dan kami akan mempertahankan hak-hak kami," tegas Paguyuban Lender DSI.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Jakarta bukan hanya jantung bisnis dan pemerintahan Indonesia, tetapi juga panggung besar bagi ragam kesenian dan hiburan. Dari konser musik bersala besar, pementasan teater, festival budaya, hingga acara kreatif di ruang publik, semuanya menjadi bagian dari identitas kota yang dinamis dan hidup.

Di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu, terdapat kontribusi penting dari sektor ini terhadap pembangunan daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan.

PBJT atas jasa kesenian dan hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti konser musik, pertunjukan drama, pementasan seni, hingga kegiatan serupa lainnya.

Pajak ini menjadi bentuk partisipasi nyata pelaku industri hiburan dalam mendukung pembangunan Jakarta.

"Setiap pembelian tiket pertunjukan, konser, bioskop, maupun wahana rekreasi, sebagian nilainya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas publik, peningkatan layanan umum, dan berbagai program kesejahteraan warga," tulis siaran pers Bapenda DKI Jakarta.

Dengan kata lain, menikmati hiburan di Jakarta bukan sekadar mencari kesenangan, tetapi juga ikut berkontribusi bagi keberlanjutan kota. Pajak dari sektor ini membantu pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menumbuhkan Ekosistem Seni Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menciptakan ekosistem seni dan hiburan yang transparan, sehat, dan berdaya saing. Kepatuhan pelaku usaha hiburan dalam membayar PBJT menjadi bagian penting dari komitmen ini.

Pendapatan pajak dari sektor hiburan turut dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas seni dan budaya, yang pada akhirnya kembali memberikan manfaat bagi dunia seni itu sendiri.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, sektor hiburan Jakarta diharapkan dapat terus tumbuh sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kreativitas untuk Jakarta Lebih Hidup

Di balik setiap alunan musik, tarian, dan gemerlap panggung hiburan, terdapat semangat kolektif untuk membangun Jakarta yang lebih hidup, kreatif, dan maju.

Melalui kepatuhan terhadap PBJT, seni bukan hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkembang lewat kreativitas dan gotong royong.