Bisnis.com, MAKASSAR - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) membongkar sejumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Sejumlah barang bukti disita selama periode Januari hingga Mei 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, dua unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit kendaraan penumpang, enam unit dump truck, 332 jeriken berisi solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG ukuran 3 kilogram.

Selain itu, petugas juga mengamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang ditemukan di sejumlah wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp69,9 miliar.

"Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM bagi sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan melakukan pengisian rata-rata sebanyak 50 liter," ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro melalui konferensi pers di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Djuhandhani menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula saat pihaknya mengamankan 7 unit truk tangki pada awal 2026 lalu. Polda Sulsel kemudian melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah pada aktivitas ilegal yang terjadi di kapal tanker. Di mana saat ini telah ditetapkan 45 tersangka yang telah diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di wilayahnya untuk memberantas praktik penyalahgunaan energi bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

Apalagi di tengah situasi global yang tak menentu terhadap dinamika sektor energi dan bahan bakar minyak, keberhasilan ini menjadi langkah yang sangat strategis dan tepat waktu.

“Barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan praktik penyalahgunaan subsidi energi dilakukan secara terstruktur dan berdampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, langkah penegakan hukum seperti ini harus terus diperkuat,” tutur Andi Sudirman.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR menemukan truk yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi saat melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan modus penyalahgunaan tersebut adalah memodifikasi tangki kendaraan serta menggunakan sejumlah pelat nomor polisi dan QR code yang berbeda.

Menurut dia, truk tersebut diduga beroperasi dengan pola "helikopter", yakni keluar dan masuk SPBU secara berulang untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.

"Truk ini membawa 16 QR code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. BPH Migas terus melakukan pengawasan agar efektif, efisien, dan mementingkan BBM subsidi untuk masyarakat yang berhak, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat Jepara," katanya menegaskan.

Kegiatan pemantauan dilakukan Wahyudi bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto dan Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik, Sabtu (30/5).

Wahyudi menjelaskan truk menggunakan banyak QR code dan pelat nomor polisi berbeda guna menghindari terdeteksinya transaksi mencurigakan pada sistem pengawasan.

"Tadi transaksinya terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. Secara fisik kondisi truk kurang baik. Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang untuk naik ke tangki atas. Kemudian, dapat menampung BBM hingga 1.000 liter pembelian BBM subsidi," ujar dia.

Wahyudi menambahkan pengawasan pendistribusian BBM subsidi membutuhkan dukungan masyarakat.

Laporan atau aduan masyarakat penting untuk membantu mengidentifikasi kendaraan maupun pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil BBM subsidi dan disalahgunakan," katanya menegaskan.

BPH Migas bersama seluruh pemangku kepentingan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak memperoleh manfaat subsidi energi dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menuturkan modus semacam itu tidak mudah terdeteksi hanya dari pengamatan visual maupun rekaman kamera pengawas.

Transaksi terlihat normal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ditemukan tangki tambahan berkapasitas besar di dalam kendaraan.

"Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kita lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujar dia.

Karena itu, ia mengajak masyarakat, pelaku usaha hilir migas, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

"Agar BBM subsidi ini bisa diberikan kepada orang yang berhak, BBM harus tepat sasaran," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengapresiasi sinergi pengawasan yang dilakukan bersama BPH Migas dan aparat setempat.

Menurut dia, pengawasan menjadi penting mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang disediakan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat.

"Itu (BBM subsidi) kita awasi benar, supaya tepat sasaran. Kita selalu mementingkan kepentingan rakyat dengan bukti bahwa harga BBM (subsidi) tidak dinaikkan, walaupun harga minyak dunia sudah naik semua. Jadi, kita bersama BPH Migas dan Polres Jepara ini melakukan pengawasan secara bersama-sama," katanya.

Kepala Polres Jepara AKBP Hadi Kristanto menyatakan dukungannya terhadap upaya pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti pendalaman atas modus yang ditemukan.

"Komitmen kami menyampaikan bahwa tidak akan ada hal seperti ini di Jepara, penegakan hukum yang utama," katanya menambahkan.

Turut hadir mendampingi kegiatan Sales Branch Manager Fuel IV Semarang Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp7,5 miliar dari 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang Januari hingga April 2026 di Jawa Timur.

Executive General Manager Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Iwan Yudha Wibawa, mengatakan polisi juga mencatat sejumlah modus operandi yang digunakan pelaku, antara lain penggunaan kendaraan modifikasi untuk pengisian berulang, pembelian BBM bersubsidi untuk ditimbun dan dijual kembali, penggunaan banyak barcode, hingga praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung nonsubsidi.

“Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus [Ditreskrimsus] Polda Jawa Timur dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM & LPG subsidi 3 kg di berbagai wilayah di Jawa Timur sepanjang Januari hingga April 2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan pada Konferensi Pers Penegakan Hukum di Mapolda Jatim, Kamis (30/4/2026) yang dihadiri Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol. Roy H.M. Sihombing beserta jajaran, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Executive General Manager Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Iwan Yudha Wibawa beserta jajaran, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Iwan, penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM dan LPG subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dia mengatakan disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi faktor utama penyalahgunaan.

Karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi energi.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol. Roy H.M. Sihombing, menyatakan kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas serta keberlangsungan kebijakan subsidi energi nasional.

"Pengelolaan subsidi harus transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan", ujarnya.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Ahad menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga pihak TNI, terutama dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang juga terlibat dalam praktik ilegal. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Polri dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Dia mengatakan Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi 3 kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, serta tidak mentolerir adanya penyimpangan di tingkat distribusi.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga penyaluran dan pendistribusian BBM dan LPG subsidi 3 kg sesuai dengan ketentuan. Kami telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap mitra kami dan lembaga penyalur yang ada. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, tentunya secara pidana akan diputuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kami juga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani biaya operasional melaut. Mulai dari lonjakan harga BBM nonsubsidi yang telah menembus di atas Rp 25 ribu per liter, keterbatasan akses BBM, hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif belum lama ini menerima asosiasi, himpunan nelayan, serta pelaku usaha perikanan dan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026) lalu.

Latif mengatakan kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha, bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu, diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” ucap Latif.

KKP, lanjut Latif, menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

“Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan,” sambung Latif.

Terkait usulan harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi. Keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan, antara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan. Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi senilai Rp243 miliar periode 7-20 April 2026 atau hampir dua pekan.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin total sejumlah 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP) telah ditangkap dalam perkara ini.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari," ujar Nunung di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi energi dari negara untuk kepentingan pribadi dengan berbagai macam modus.

Perinciannya, pelaku melakukan penimbunan, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual BBM atau LPG subsidi dengan harga industri.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” pungkasnya.

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyatakan pihaknya telah mengamankan ribuan barang bukti terkait perkara ini.

Secara terperinci, 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 8.473 tabung LPG 3 kg, 322 tabung LPG 5,5 kg, 4.441 tabung LPG 12 kg, 110 tabung LPG 50 kg dan 161 unit kendaraan roda empat atau roda enam.

Irhamni menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aset pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku.

"Ini cukup besar dalam 13 hari, rekan-rekan jajaran bisa mengamankan potensi kerugian keuangan negara. Tentunya tindak lanjutnya akan kami kejar dengan tindak pidana pencucian uang," pungkasnya.

.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kepolisian Resor Indramayu mengungkap dua kasus penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas), yakni pengoplosan gas LPG subsidi dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka beserta sejumlah barang bukti.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan energi bersubsidi yang merugikan masyarakat.

Ia menegaskan, kepolisian akan memproses kasus tersebut secara profesional dan tuntas.

“Kami akan melakukan penyidikan secara menyeluruh, termasuk uji laboratorium dan pemeriksaan ahli migas untuk memastikan seluruh unsur terpenuhi,” ujar Fajar, Rabu (15/4/2026).

Kasus pertama adalah pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram. Polisi mengamankan tersangka berinisial RW (40), warga Kecamatan Gantar, yang diduga telah menjalankan praktik tersebut secara ilegal.

Menurut kepolisian, modus yang digunakan pelaku adalah memindahkan isi gas dari beberapa tabung 3 kilogram ke dalam satu tabung 12 kilogram menggunakan alat regulator yang telah dimodifikasi.

Setiap tabung hasil oplosan kemudian dijual sebagai gas non-subsidi dengan harga lebih tinggi.

Dari hasil penjualan tersebut, pelaku disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp96 ribu per tabung. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita satu unit mobil pikap, puluhan tabung gas berbagai ukuran, serta peralatan modifikasi seperti selang dan segel yang diduga palsu.

Kasus kedua berkaitan dengan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial H (35) yang diduga melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar menggunakan barcode milik orang lain di sejumlah SPBU.

BBM yang telah dibeli kemudian dipindahkan ke dalam jerigen dan galon berkapasitas besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi. Modus ini diduga dilakukan untuk mengakali sistem pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita satu unit mobil pikap, puluhan jerigen berisi dan kosong, galon penyimpanan BBM, serta perangkat yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar.

Fajar mengatakan, kedua kasus ini menunjukkan masih adanya praktik penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan di masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

“Distribusi BBM dan LPG bersubsidi harus tepat sasaran. Penyalahgunaan seperti ini berdampak langsung pada masyarakat kecil,” kata dia.

Selain penindakan hukum, Polres Indramayu juga mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi energi bersubsidi di wilayahnya. Warga diminta segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait pengoplosan LPG maupun penyalahgunaan BBM.

Jakarta: Pertamina Patra Niaga memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026.

Penindakan ini dinilai penting untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang merugikan negara.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan arahan pemerintah guna menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran.

“Bagi para pelaku, kami tegaskan untuk segera menghentikan praktik ilegal ini. Kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat. Penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten dan tanpa toleransi. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Kami tidak main-main, setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi melindungi hak masyarakat atas energi bersubsidi,” ucap Nunung dalam konferensi pers awal pekan lalu yang dikutip, Rabu, 8 April 2026.

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim POLRI, Brigjen Pol Moh. Irhamni mengungkapkan bahwa dalam periode 2025 hingga 2026, Bareskrim POLRI bersama jajaran POLDA telah melakukan penegakan hukum secara intensif terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia.

“Modus operandi dari para pelaku antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang di beberapa SPBU lalu ditimbun dan dijual kembali ke industri dengan harga lebih tinggi, penggunaan truk modifikasi, serta penggunaan plat nomor palsu untuk menyiasati barcode. Sedangkan untuk LPG subsidi, modusnya adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung 12 kg atau 50 kg untuk dijual sebagai non subsidi,” ungkap Irhamni.

Irhamni menambahkan, keberhasilan pengungkapan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi energi bersubsidi.

“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara POLRI dengan TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, serta dukungan masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat kerja sama ini dalam meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan di sektor energi,” jelas Irhamni.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Eko Ricky menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga pihak TNI, terutama dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang juga terlibat dalam praktik ilegal. "Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan POLRI dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran,” ujar Eko.

Eko menegaskan Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi 3 kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, serta tidak mentolerir adanya penyimpangan di tingkat distribusi.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga penyaluran dan pendistribusian BBM dan LPG subsidi 3 kg sesuai dengan ketentuan. Kami telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap mitra kami dan lembaga penyalur yang ada. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, tentunya secara pidana akan diputuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kami juga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” tegas Eko.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberantasan praktik culas sektor energi berupa penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sejumlah pidatonya, Prabowo beberapa kali menyatakan bahwa subsidi harus benar-benar tepat sasaran atau diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Berlandaskan hal tersebut, aparat penegak hukum pun bergerak memburu pelaku penyalahgunaan BBM atau LPG bersubsidi.

Secara data, penanganan perkara yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi mencapai 755 kasus sepanjang 2025 hingga April 2026.

Perinciannya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka pada 2025. Selanjutnya, pada 2026 hingga bulan keempat atau April, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengemukakan bahwa potensi kerugian negara terkait penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini mencapai Rp1,26 miliar. Angka tersebut dihitung dari subsidi BBM Rp516 miliar dan LPG bersubsidi Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung; dan 353 truk.

Selanjutnya, pada 2026 hingga April, kepolisian telah menyita barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas 12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung; dan 79 truk.

Tak Ada Toleransi

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi BBM maupun LPG.

Diakui Irhamni, saat ini belum ada alat bukti yang mengarah soal pelaku yang berasal dari penyelenggara negara. Oleh sebab itu, sebagian besar pelaku penyalahgunaan BBM maupun LPG masih berasal dari kalangan masyarakat.

Namun demikian, dia memastikan bahwa pemberantasan pelaku penyalahgunaan subsidi ini bakal dilakukan secara maksimal. Bahkan, jika ada anggota yang terlibat bakal ditindak tanpa pandang bulu.

"Jadi semua dibabat habis, apa yang disampaikan oleh Pak Wakabareskrim tadi. Kalau kamu nekat, kita sikat," ujar Irhamni dalam konferensi pers.

Sementara itu, Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama (Marsma) Bambang Suseno pemberantasan penyalahgunaan subsidi ini juga dilakukan di ranah militer.

Dia pun mencontohkan bahwa sejauh ini ada dua prajurit yang diduga terlibat dalam praktik kejahatan ini. Kasus dua prajurit itu pun saat ini tengah diusut oleh Puspom masing-masing wilayah yakni di Jawa Tengah dan Bekasi.

Kemudian, Bambang menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melindungi siapapun jika prajurit TNI yang diduga terlibat tindak pidana. Sebab, siapapun prajurit yang melanggar maka bakal ditindak tegas oleh Puspom TNI.

Oleh sebab itu, dia pun meminta kepada yang memiliki informasi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM agar bisa dilaporkan ke Puspom TNI.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," ujar Bambang.

Beri Efek Jera

Adapun, para pelaku kasus ini terancam dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

Di samping itu, Deputi Bidang Analisa dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengemukakan bahwa penerapan pasal TPPU bisa memberikan efek jera terhadap pelaku.

PPATK, kata Danang, dapat membantu dari sisi pengungkapan aliran dana dan penelusuran aset pelaku maupun jaringan dalam penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dengan begitu, perkara ini bisa didorong ke ranah pencucian uang.

"Hal ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memaksimalkan aset, perampasan aset bagi pengembalian kerugian negara," ujar Danang.

Penguatan Rantai Pasok

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Eko Ricky mengemukakan bahwa pihaknya juga berkomitmen dalam menjaga penyaluran dan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, perusahaan telah berupaya untuk menjaga pasokan BBM maupun LPG bersubsidi melalui pengawasan terhadap proses distribusi dan mitra PT PPN. Nantinya, apabila ada mitra yang melakukan pelanggaran, maka bakal diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pengawasan eksternal, Eko juga mengemukakan bahwa perusahaan bakal memberikan sanksi tegas bagi karyawan yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan subsidi ini.

"Selain itu, juga Pertamina Patra Niaga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga pemutusan hubungan usaha sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Eko dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara.

Adapun, dia mengimbau agar masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam perkara ini. Sebab, perusahaan telah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi.

Pelaporan itu bisa dilakukan melalui kanal aparat penegak hukum maupun saluran resmi yang dimiliki oleh Pertamina yaitu Pertamina Call Center 135.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 2025 - April 2026 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan potensi kerugian negara itu berasal dari penyalahgunaan BBM subsidi Rp516 miliar dan LPG bersubsidi sekitar Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menjabarkan data soal penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Pada 2025 misalnya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka.

Praktik culas penyalahgunaan energi ini tersebar di 33 provinsi Aceh hingga Papua. Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung.

Selanjutnya, pada April 2026, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka dengan barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung.

"Sepanjang tahun 2025- [April] 2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi," imbuhnya.

Modus Operandi

Selanjutnya, Irhamni mengemukakan bahwa para pelaku kejahatan ini memuluskan praktik dengan sejumlah modus. Misalnya, melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun.

Setelah ditimbun, para pelaku kemudian menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pelaku membeli BBM subsidi menggunakan truk yang dimodifikasi dengan tangki penampungan lebih besar. Setelah itu, pelaku menjual BBM yang dibeli dengan harga non-subsidi.

Kemudian, pembelian BBM dengan mengganti plat nomor palsu agar dapat mengganti barcode untuk lolos dari sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina. Selain itu, kerja sama oknim petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi turut menjadi salah satu modus perkara ini.

Di lain sisi, untuk penyalahgunaan LPG, pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram. Setelah itu, pelaku menjual tabung tersebut dengah harga LPG non-subsidi.

Dalam hal ini, Irhamni menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional dan transparan untuk menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi situasi seperti sekarang ini terjadi konflik di Timur Tengah mengakibatkan kondisi kenaikan harga BBM di level dunia, level global sehingga berdampak ke harga BBM di negara kita ataupun di masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkap adanya dua prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) pada 2025.

Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama (Marsma) Bambang Suseno mengatakan kasus tersebut terjadi di dua lokasi, yakni di Jawa Tengah dan Bekasi.

"Jadi kami sampaikan, di tahun 2025 itu ada, diduga ada dua personel yang terlibat terkait dengan penyalahgunaan BBM. Ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah," ujar Bambang di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/9/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melindungi siapapun jika prajurit TNI yang diduga terlibat tindak pidana. Sebab, siapapun prajurit yang melanggar maka bakal ditindak tegas oleh Puspom TNI.

Oleh sebab itu, dia pun meminta kepada yang memiliki informasi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM agar bisa dilaporkan ke Puspom TNI.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," pungkasnya.

Di lain sisi, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengemukakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan anggota yang terlibat dalam kasus BBM.

Meski demikian, Irhamni menekankan bahwa pihaknya akan menindak siapapun pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM, termasuk anggota Polri.

"Sampai hari ini kita belum menemukan anggota Polri yang terlibat. Tetapi kalau ada yang terlibat, pasti kita tindak sesuai dengan perintah Pak Kabareskrim, perintah Pak Wakabareskrim tadi tegas: kalau kalian nekat kita sikat," tutur Irhamni.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite di jalur lintas timur Sumatra selama musim mudik Lebaran 2026 mendapat respons dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sepanjang jalur tersebut menjadi pemandangan yang tak terhindarkan dalam beberapa hari terakhir.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi mengakui antrean panjang memang terjadi, bahkan di sejumlah SPBU jumlah kendaraan yang mengantre mencapai lebih dari 30 unit, didominasi oleh truk.

"Antrean panjang sampai terlihat ada kendaraan antre lebih dari 10 kendaraan, ada yang 20 bahkan 30. Apalagi yang antre itu truk, tentu terlihat antrean panjang tersebut di SPBU," ujarnya Selasa (17/3/2026).

Sunardi menjelaskan, solar dan pertalite merupakan BBM bersubsidi yang memiliki kuota dan mekanisme pembelian khusus. Setiap pembelian diwajibkan menggunakan QR code guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan sesuai kuota yang ditetapkan.

Dia mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan industri yang turut memperparah kelangkaan di lapangan. Pertamina dan pengelola SPBU pun memperketat pengawasan melalui kewajiban penggunaan QR code di setiap transaksi.

"Ada juga yang disinyalir ada penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk industri. Kami di SPBU mengawal dengan mewajibkan QR code tersebut," ujarnya.

Sunardi menegaskan penyaluran BBM bersubsidi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Jika ditemukan penyimpangan dalam penyaluran, baik Pertamina maupun pengelola SPBU wajib mempertanggungjawabkannya kepada negara.

"Jadi ada kuotanya sehingga ini menjadi tanggung jawab Pertamina dalam penyaluran BBM subsidi. Kalau ada penyimpangan, jadi tanggung jawab kami Pertamina dan SPBU untuk mengembalikan kepada negara," ujarnya.

Pertamina menyatakan akan terus memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di jalur lintas timur sepanjang musim mudik, sekaligus berkoordinasi dengan aparat berwenang untuk menindak potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan yang membutuhkan BBM untuk perjalanan mudik mereka.

Denpasar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menyiapkan sanksi terberat kepada salah satu agen bahan bakar minyak (BBM) industri di Denpasar, Bali, yang kedapatan melakukan penimbunan solar subsidi.

"Apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan pemutusan hubungan usaha (PHU)," kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi dihubungi di Denpasar, Bali, Sabtu.

Pihaknya telah melayangkan teguran dan sanksi kepada agen BBM industri itu berinisial PT LA.

Pemberian sanksi, kata dia, menyesuaikan hasil penyelidikan dengan sanksi terberat adalah PHU.

Ahad menambahkan pihaknya tidak menoleransi lembaga penyalur yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

Ia juga mengingatkan dan meminta agen BBM Industri lainnya agar menyalurkan BBM sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi kesepakatan di dalam kontrak keagenan dan aturan perundangan yang berlaku terkait bisnis minyak dan gas.

"Kami terus bersinergi dan mendukung sepenuhnya upaya serta langkah pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan menindak tegas pelaku penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi," imbuhnya.

Di sisi lain, ia memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Bali sesuai peruntukan sesuai yang ditetapkan pemerintah dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam prosesnya, BUMN minyak dan gas bumi itu juga melaksanakan sinergi bersama pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh yang berhak.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali melakukan penyelidikan terkait indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh agen BBM industri pada 12 Desember 2025.

Penyalahgunaan tersebut terjadi di salah satu gudang di Jalan Pemelisan, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan.

Aparat berwenang menemukan kendaraan di dalam gudang itu dengan tangki modifikasi berkapasitas 1.000 liter yang berisi solar subsidi.

Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam gudang, ditemukan solar subsidi sebanyak 9.900 liter, tiga unit mobil tangki terdiri dari satu unit berisi solar dan dua unit dalam keadaan kosong.

Kemudian enam unit tandon penyimpanan masing-masing dengan kapasitas 1.000 liter berisi solar, satu unit mobil modifikasi dengan tangki penyimpanan BBM, dan dua set mesin pompa yang terhubung dengan selang.

Setelah diinterogasi, BBM yang ada di gudang merupakan solar subsidi yang dibawa menggunakan mobil modifikasi untuk dijual kembali kepada konsumen kapal, memanfaatkan mobil tangki PT LA selaku agen BBM industri Pertamina.

Sementara itu, Polda Bali telah menetapkan lima tersangka yakni berinisial NN selaku pemilik gudang dan empat karyawan berinisial MA, ND, AG dan ED.

Petugas menjerat mereka dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026