JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menuturkan alasan batas usia pensiun Kapolri bisa diperpanjang karena sesuai kebutuhan Presiden. Presiden merupakan panglima tertinggi di NKRI.

"Jadi, sekali lagi bahwa Presiden adalah panglima tertinggi. Jadi, memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Kepolisian," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Dengan demikian, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memperpanjang batas usia pensiun Kapolri. "Jadi, presiden bisa menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang usia. Pertimbangannya hanya itu," katanya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI mengganti kesepakatan awal mengenai batas usia pensiun Kapolri dalam pembahasan RUU Polri. Hal itu disampaikan Eddy saat membacakan usulan pemerintah dalam rapat panitia kerja (panja).

Padahal sebelumnya telah disepakati masa jabatan Kapolri bisa diperpanjang masa dinasnya maksimal sampai batas usia 61 tahun. Namun, aturan itu diubah menjadi dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

"Berdasarkan Timus Timsin, kami ingin menyampaikan sedikit saja ada dua hal. Yang pertama adalah pada Pasal 30 ayat 5 huruf C bunyinya menjadi, 'Khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden'. Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden," ujar Eddy.

Usulan mengenai perubahan aturan ini langsung disepakati peserta rapat Panja RUU Polri Komisi III DPR bersama pemerintah di Gedung DPR RI. "Setuju?" tanya Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Kemudian disambut seruan setuju oleh peserta rapat.

Dengan demikian, ketentuan usia pensiun Kapolri sebagaimana yang diatur dalam RUU Polri tak lagi membatasi perpanjangan masa jabatan hanya satu tahun setelah mencapai usia 60 tahun.

Sehingga, ketentuan baru ini membuka peluang adanya perpanjangan usia pensiun Kapolri sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui keputusan presiden.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( RUU Polri ) menyepakati aturan batas usia masa pensiun anggota Polri yang diusulkan pemerintah. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan alasan adanya perbedaan usia pensiun anggota Polri .

Diketahui, usia pensiun bagi bagi tamtama dan bintara adalah 59 tahun. Sementara, untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi 60 tahun.

Alasan pertama, jika semuanya sama rata 60 tahun, hal ini justru akan mengakibatkan adanya demotivasi. "Bintara dan

tamtama akan mengatakan 'kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunnya sama dengan perwira 60 tahun'," kata Eddy dalam paparannya saat rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Alasan kedua, jika semua 60 tahun maka masa kerja bintara/tamtama jauh lebih panjang daripada perwira. Usia masuk tamtama/bintara bisa dimulai sejak berumur 18 tahun. Jika terhitung bekerja hingga 60 tahun, maka masa kerjanya adalah 42 tahun.

"Sementara, perwira yang sekolahnya lebih tinggi itu masa kerjanya lebih kecil. Nah, itu mengapa saya pikir harus ada pemisahan," ujarnya.

Dia pun menyandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN) yang juga mempunyai gradasi dalam masa usia pensiun. Sebagai latar belakang akademisi, kata dia, lektor habis masa baktinya di usia 60 tahun, doktor 65 tahun, dan guru besar 70 tahun.

"Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu. Jadi akan ada motivasi bagi bintara tamtama kalau mau 60 tahun ya silakan Anda menempuh sekolah," tuturnya.

Jadi, kata Eddy, hal ini akan membuat adanya kompetisi yang sehat di antara anggota. "Kalau semua 60 ya berarti terjadi demotivasi, kami tidak perlu sekolah toh usia pensiunnya sama," katanya.

Eddy juga mengungkap alasan adanya ketentuan khusus untuk perwira tinggi bintang empat usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

"Mengapa kita tidak 63, tetapi kemudian maksimal hanya 61? Ini persoalan regenerasi sendiri di dalam tubuh Polri. Jadi itu

sudah merupakan pertimbangan yang cukup komprehensif dengan melihat beban tugas, melihat kemudian bagaimana di

lapangan, sehingga kami memisahkan menjadi 59 dan 60," pungkasnya.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) Komisi III DPR RI resmi menyepakati batas usia masa pensiun anggota Polri yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah ini disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam rapat Panja RUU Polri di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam usulan pemerintah, untuk anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara paling tinggi usia pensiunnya 59 tahun. Khusus, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun.

"Khusus untuk perwira tinggi bintang empat usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden," kata Eddy.

Meskipun sempat mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP I Wayan Sudirta, namun forum menyepakati usulan pemerintah tersebut. "Iya ikut pemerintah ya," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

JAKARTA - Mayjen TNI Trenggono telah mengajukan diri pensiun dini dari TNI usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengunduran dirinya sebagai anggota TNI sudah dilakukan sejak diumumkan menjadi Wakil Kepala BGN, Selasa (2/6/2026).

"Sudah (mundur)," kata Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pengunduran dirinya sebagai anggota TNI atas kesadaran sendiri, tidak ada permintaan khusus dari Presiden Prabowo. "Jadi, saya pensiun dini, kesediaan saya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, Selasa (2/6/2026).

Sehari setelahnya, Dadan bersama Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya dijemput Kejaksaan Agung. Ketiganya kini sudah berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional 2025-2026.

JAKARTA - Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan akan mulai dicairkan pada awal Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di pertengahan tahun.

"Gaji ke-13. Juni harusnya (cair) sih," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pencairan gaji ke-13 tersebut mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta para pensiunan. Pemerintah menargetkan penyaluran dilakukan secara bertahap mulai 2 Juni 2026.

Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan. Ketentuan teknisnya juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.

Meski jadwal pencairan telah dipastikan, Purbaya belum merinci total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini. Ia menyebutkan detail tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh otoritas terkait.

Di sisi lain, proses penyaluran untuk pensiunan dipastikan berjalan sesuai jadwal. PT TASPEN (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk menyalurkan hak keuangan bagi pensiunan ASN mulai awal Juni.

Penyaluran dana akan dilakukan melalui jaringan 46 mitra bayar resmi, baik perbankan maupun kantor pos, yang tersebar di seluruh Indonesia guna memastikan distribusi berjalan lancar.

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) mulai menyalurkan pembayaran gaji ketiga belas bagi pensiunan aparatur sipil negara (ASN) pada 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan pembayaran dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan maupun autentikasi ulang dari penerima manfaat.

“Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan penyaluran gaji ketiga belas tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Menurut TASPEN, besaran gaji ketiga belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pembayaran gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lain termasuk kredit pensiun dan pajak penghasilan karena telah ditanggung pemerintah.

TASPEN juga menyebut bagi aparatur negara atau penerima pensiun yang memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, gaji ketiga belas hanya dibayarkan satu kali berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar.

Sementara bagi penerima yang sekaligus memperoleh pensiun atau tunjangan janda/duda, pembayaran gaji ketiga belas diberikan untuk keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun penerima pensiun atau tunjangan janda/duda.

Adapun pegawai ASN dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, pembayaran gaji ketiga belas dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

TASPEN mengingatkan seluruh penerima manfaat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Seluruh layanan TASPEN diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya.

Perusahaan juga mengimbau peserta memperoleh informasi melalui kanal resmi TASPEN, kantor cabang terdekat, maupun call center 1500919 serta melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas berjalan lancar.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tujuh orang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) dimutasi dalam rangka pensiun. Mereka termasuk dalam daftar mutasi Polri pada Kamis, 7 Mei 2026.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri.

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. “Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Berikut 7 Brigjen Pol Dimutasi dalam Rangka Pensiun:

1. Brigjen Pol Enggar Broto Seno

Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat II Baintelkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka pensiun).

2. Brigjen Pol Anthony Agustinus Koylal

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

3. Brigjen Pol Selamat Topan

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

4. Brigjen Pol Pranyoto

Karobekum Slog Polri dimutasikan sebagai Pati Slog Polri (dalam rangka pensiun).

5. Brigjen Pol Turman Sormin Siregar

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

6. Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo

Wakapolda NTT dimutasikan sebagai Pati Polda NTT (dalam rangka pensiun).

7. Brigjen Pol Suranta Pinem

Karofaskon Slog Polri dimutasikan sebagai Pati Slog Polri (dalam rangka pensiun).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi nasional melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) secara terukur dan kredibel.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN, Eddy menilai peran BUMN energi dan pelaku usaha swasta menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin menegaskan lima fokus utama dalam transisi energi, yakni penguatan ketahanan energi dalam negeri, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi karbon, efisiensi biaya transisi, serta kesiapan industri nasional agar investasi energi terbarukan memberi manfaat maksimal bagi dalam negeri.

“Transisi energi melahirkan 'green industries' (industri hijau) dan 'green jobs' (pekerjaan ramah lingkungan) bagi putra putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formil yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Eddy menyoroti perlunya percepatan penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) karena tidak efisien dan memiliki emisi tinggi, serta meminta kejelasan peta jalan pensiun dini PLTD.

Menurut dia, peta jalan tersebut harus memuat aspek teknis, negosiasi penghentian operasional, hingga potensi biaya yang muncul dalam proses transisi.

Eddy juga menanggapi target pembangunan PLTS 100 GW dalam dua tahun dengan meminta rincian kebutuhan investasi, lahan, hingga teknologi pendukung seperti baterai.

“Berapa kebutuhan lahan, berapa total investasi, termasuk biaya baterai dan lain-lain. Ini harus jelas. PLN harus betul-betul memiliki rencana pengembangan yang matang dan kredibel agar target yang dicanangkan Presiden tercapai,” ujar dia menegaskan.

Ia mengingatkan agar proyek besar ini tidak menimbulkan ketergantungan impor, melainkan memperkuat kapasitas industri nasional dalam rantai pasok energi terbarukan.

“Pembangunan PLTS 100 GW merupakan 'quantum leap' (lompatan kuantum) dalam transisi energi Indonesia dan akan menempatkan negara kita sebagai salah satu yang terunggul di sektor energi terbarukan di Asia,” kata dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyapa secara khusus kepada hakim MK Anwar Usman dalam sambutannya di acara wisuda purnabakti yang digelar di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Awalnya Arief dalam sambutannya menyapa satu per satu para hakim MK.

Sapaannya dimulai dari Ketua MK, Suhartoyo. Namun, ia menempatkan sapaan terhadap hakim Anwar Usman paling belakang.

"Yang terakhir sahabat saya yang paling lama, saya sebut terakhir soalnya ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di Mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun," kata Arief sambil tertawa dalam sapaannya.

Arief mengaku memang sengaja menaruh hakim Anwar Usman paling terakhir yang disapa. Ia mengatakan, banyak kesan yang dirasakan bersama adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Kesan yang paling diingat ketika Anwar Usman pernah meminta dirinya untuk menjadi Ketua MK. Padahal, kata dia, kala itu dirinya tidak bercita-cita menjadi pimpinan.

"Waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Harjono yang datang ke ruang saya, 'Prof. Arief supaya mau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi'. Berkali-kali beliau datang, akhirnya saya ya karena ini amanah dari Pak Harjono itu guru saya waktu S2 di Unair, kemudian juga ustad dari Bima yang mendorong, akhirnya saya bersedia untuk jadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan emisi tinggi, namun masih mengkaji mekanisme pensiun dini pembangkit-pembangkit listrik tersebut.

“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di sela-sela acara “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi” yang digelar di Jakarta, Selasa.

Meskipun demikian, Yuliot mengatakan rencana untuk melakukan pensiun dini PLTU sebagai upaya dekarbonisasi sektor energi masih dalam kajian.

Ia menyoroti pentingnya untuk mempertimbangkan kemampuan kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan dalam menggantikan kapasitas yang hilang apabila pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang beroperasi.

“Jadi, bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” ucap Yuliot.

Dalam paparannya, Yuliot menyampaikan pengendalian pembangunan dan pengurangan PLTU secara bertahap atau pensiun dini PLTU merupakan bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan transisi energi.

Strategi tersebut, lanjutnya, diterapkan untuk dekarbonisasi industri.

“Sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional,” ujar dia.

Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU tersebut dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

Airlangga menambahkan bahwa alternatif pengganti tetap akan berupa PLTU, khususnya unit yang sudah berusia lebih tua, mengingat banyak unit sejenis di Jawa yang berpotensi untuk dipensiunkan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakup analisis dan kriteria untuk menentukan PLTU yang dapat dipensiunkan.

Beberapa unit PLTU telah diidentifikasi, dan setiap unit tetap dianalisis secara menyeluruh untuk menilai dampaknya mulai dari emisi, efek terhadap tenaga kerja, hingga pemanfaatan sumber daya lainnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Regulasi ini mengubah cara pengelolaan dana pensiun, meski tidak langsung menaikkan besaran uang pensiun yang diterima para pensiunan.

Aturan ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan pembayaran pensiunan jutaan aparatur negara di masa depan. Selain itu lewat aturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial.

Memperkuat prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan aset, serta menjamin keamanan dan keberlanjutan dana peserta. Purbaya Keluarkan Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri, Ini Isi Lengkapnya



Melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa pengelolaan iuran dan hasil pengembangan dana peserta tidak bisa lagi dipandang sebagai dana biasa. Semua harus dikelola secara hati-hati, profesional, dan transparan, dengan standar yang sejalan dengan praktik pengelolaan investasi institusi besar.

Berikut fakta-fakta penting aturan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri yang perlu diketahui masyarakat:

1. Aturan Baru Resmi Berlaku Akhir 2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi dasar baru pengelolaan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri, menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini.

PMK ini mengatur pengelolaan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Kematian (JKM).

2. Bukan Kenaikan Uang Pensiun, tapi Ubah Sistem Pengelolaan

Perlu diluruskan, aturan ini tidak menaikkan langsung uang pensiun ASN, TNI, maupun Polri. Fokus pemerintah adalah memperkuat tata kelola dana agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah ini diambil karena jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun, sementara beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) makin besar.

Regulasi ini membatasi dan memperjelas instrumen apa saja yang boleh menjadi tujuan investasi dana peserta. Instrumen berisiko tinggi akan diawasi lebih ketat agar tidak membahayakan dana jangka panjang.

3. Dana Pensiun Lebih Aman

Dalam aturan baru, pengelola dana pensiun wajib menempatkan minimal 30% dana THT di Surat Berharga Negara (SBN). Tujuannya untuk menekan risiko investasi yang bisa mengancam dana pensiun di masa depan.

Investasi pada instrumen berisiko tinggi kini dibatasi ketat agar tidak mengulang kasus gagal kelola seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

4. Solvabilitas Pengelola Jadi Syarat Wajib

PMK 118/2025 mewajibkan pengelola dana pensiun menjaga tingkat solvabilitas minimal 2% dari total kewajiban. Artinya, perusahaan pengelola harus selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar manfaat peserta kapan pun dibutuhkan.

Kebijakan ini dianggap sebagai “rem pengaman” agar dana pensiun tidak jebol di masa depan. Solvabilitas menjadi indikator utama kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang kepada peserta.

Purbaya Terbitkan Aturan Baru Dana Pensiun, Apa Dampaknya Buat ASN, TNI dan Polri?



Dengan adanya batas minimum ini, maka diharapkan risiko gagal bayar dapat diminimalkan Ketahanan keuangan perusahaan lebih terjaga, ditambah kepercayaan peserta dan publik meningkat.

5. Aset dan Kewajiban Harus Seimbang

Aturan baru juga mewajibkan total aset investasi dan piutang iuran masa lalu harus setara dengan total liabilitas program pensiun. Jika terjadi selisih, pengelola wajib segera melakukan penyesuaian dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan.

6. Pengelolaan Tetap di Taspen dan Asabri

Dana pensiun ASN dikelola PT Taspen (Persero), sedangkan TNI dan Polri dikelola PT Asabri (Persero). Sistem pensiun masih bersifat defined benefit, artinya besaran pensiun tetap dijamin negara dan dibayarkan melalui APBN, bukan murni dari akumulasi iuran peserta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi terhadap terbitnya PMK 118 Tahun 2025. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai aturan ini mempertegas posisi Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik strategis.

Menurutnya, kedua entitas tersebut berpotensi besar dalam mendorong pendalaman pasar keuangan nasional.

“Peraturan Menteri Keuangan itu mempertegas peran strategik Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik yang mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan,” ujar Mahendra dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025.

7. Masa Transisi 3 Tahun

Pemerintah memberikan masa transisi hingga 3 tahun kepada pengelola dana untuk menyesuaikan komposisi investasi dan sistem keuangan sesuai aturan baru. Selama masa ini, laporan berkala wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan.

8. Latar Belakang: Ancaman Beban Pensiun

Reformasi ini tidak lepas dari peringatan para ekonom soal lonjakan beban pensiun ASN, TNI, dan Polri di masa depan. Tanpa pembenahan, dana pensiun dikhawatirkan akan membebani fiskal negara secara serius.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi besar-besaran jelang akhir 2025. Sebanyak 34 perwira tinggi (Pati) TNI AD bersiap mengakhiri pengabdiannya di militer. Mereka terdiri atas 14 Mayor Jenderal (Mayjen) dan 20 Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI.

Mutasi para Pati TNI AD tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 yang ditandatangani sejak 15 Desember 2025.

Total ada 187 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang dimutasi. Mereka terdiri atas 109 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 36 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 42 Pati TNI Angkatan Udara (AU) yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Mutasi dan rotasi tersebut merupakan komitmen TNI dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan kesinambungan organisasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya adaptif TNI dalam menghadapi dinamika serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks di matra darat, laut, dan udara.

"Rotasi jabatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan. Melalui regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini dipimpin oleh sosok yang tangguh, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman," ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dikutip Senin (12/1/2026).

Berikut ini para pati yang memasuki masa pensiun:

1. Mayjen TNI Hadi Basuki

Jabatan lama: Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

2. Mayjen TNI Taufik Budi Santoso

Jabatan lama: Dan PMPP TNI

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

3. Mayjen TNI Rido Hermawan

Jabatan lama: Deputi Bid. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

4. Mayjen TNI Daniel L Wartoadi

Jabatan lama: kapusrehabkeshan Kemhan

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

5. Mayjen TNI Tjaturputra Gunadi Genah

Jabatan lama: Tenaga Ahli Utaam Deputi Bid. Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

6. Mayjen TNI Dendi Suryadi

Jabatan lama: Dosen Tetap Unhan

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

7. Mayjen TNI Jati Bambang

Jabatan lama: Dosen Tetap Unhan

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

8. Mayjen TNI Heri Wiranto

Jabatan lama: Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

9. Mayjen TNI Rachmad Pudji Susetyo

Jabatan lama: Analis Intelijen Ahli Madya pada Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

10. Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

11. Mayjen TNI Lilik Sudaryani

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

12. Mayjen TNI Gathut Setyo Utomo

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

13. Mayjen TNI Kristijarso

Jabatan lama: Doesn Tetap Unhan

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

14. Mayjen TNI Hartono

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

15. Brigjen TNI Yudi Sulistyanto

Jabatan lama: irdam IM

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

16. Brigjen TNI Veri Sudijianto Sudin

Jabatan lama: Kadisjarahad

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

17. Brigjen TNI Asep Ridwan

Jabatan lama: Ir Pussenkav

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

18. Brigjen TNI Toyib Anwari

Jabatan lama: Dir D Bais TNI

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

19. Brigjen TNI I Ketut Arthajaya

Jabatan lama: Kabinda Papua Barat Daya pada Deputi Bidang Intelijen Dalam negeri BIN

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

20. Brigjen TNI Eddy Kuncoro

Jabatan lama: Ir III Itjen Kemhan

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

21. Brigjen TNI Togar PR L Pangaribuan

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

22. Brigjen TNI Budi Setiawan

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

23. Brigjen TNI Arif Cahyono

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

24. Brigjen TNI Wakhyono

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

25. Brigjen TNI Afson Riswandi Sirait

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

26. Brigjen TNI Parluhutan Sagala

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

27. Brigjen TNI Fauzi Rusli

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

28. Brigjen TNI Eko Setiawan Airlangga

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

29. Brigjen TNI Roedhi Soerjono

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

30. Brigjen TNI Masduki

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

31. Brigjen TNI Ramli

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

32. Brigjen TNI Akhyari

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

33. Brigjen TNI Dedi Ruswandi

Jabatan lama: Staf Khusus KSAD

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

34. Brigjen TNI Penly T.P Sinaga

Jabatan lama: Staf Khusus KSAd

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.