BTN secara resmi mengelola layanan pinjaman pensiun dan manfaat pensiun yang sebelumnya dikelola oleh SMBC Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) merampungkan pengalihan portofolio kredit pensiun dari SMBC Indonesia kepada BTN.

Melalui kerja sama tersebut, kedua bank menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan perbankan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang masing-masing.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pengalihan portofolio merupakan bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage yang dijalankan perseroan untuk memperluas layanan kepada nasabah di setiap fase kehidupan.

"BTN secara resmi mengelola layanan pinjaman pensiun dan manfaat pensiun yang sebelumnya dikelola oleh SMBC Indonesia. Langkah ini bukan berarti BTN meninggalkan bisnis perumahan. Justru kami ingin memperkuat perjalanan layanan kepada masyarakat, mulai dari membantu memiliki rumah, memenuhi kebutuhan finansial sepanjang masa produktif, hingga memasuki masa pensiun dengan tetap nyaman dan sejahtera," ujar Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, akuisisi portofolio akan memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan ekosistem layanan yang lebih menyeluruh. Perseroan tetap menempatkan pembiayaan perumahan sebagai bisnis inti, sembari melengkapi layanan agar hubungan dengan nasabah dapat berlanjut hingga masa pensiun.

Nixon juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BTN dan SMBC Indonesia yang telah berlangsung sejak 2025 hingga rampungnya transaksi tersebut. Ia memastikan seluruh proses pascatransaksi akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan guna menjamin transisi berjalan lancar.

Ia menegaskan hak-hak nasabah tidak akan berubah selama proses pengalihan berlangsung.

"Prioritas kami adalah memastikan kenyamanan nasabah tetap terjaga. Seluruh hak nasabah, termasuk manfaat asuransi jiwa kredit yang melekat pada pinjaman, tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Kami juga siap mendampingi seluruh nasabah selama proses transisi agar tetap mendapatkan layanan terbaik dari BTN," katanya.

Sementara, Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan transaksi tersebut mencerminkan komitmen perseroan untuk menempatkan kepentingan nasabah sebagai prioritas dalam setiap keputusan strategis.

"Kami meyakini BTN memiliki kapabilitas dan jaringan yang kuat untuk memberikan layanan kepada nasabah pensiun," ujar Henoch.

Ia menjelaskan pengalihan portofolio juga memungkinkan SMBC Indonesia memfokuskan sumber daya dan investasi pada pengembangan bisnis di segmen emerging affluent, affluent, usaha kecil dan menengah (UKM), serta korporasi.

Adapun sebagai bentuk transparansi, BTN akan mengirimkan surat penyambutan (welcome letter) beserta panduan mengenai pengalihan pengelolaan fasilitas kredit kepada seluruh nasabah terdampak.

Akan tetapi, pembayaran manfaat pensiun akan tetap dikelola oleh SMBC Indonesia sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nasabah diimbau untuk tetap melakukan proses autentikasi berkala sesuai ketentuan agar pembayaran manfaat pensiun tetap berjalan lancar.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut, selain melalui surat resmi, nasabah dapat menghubungi Contact Center SMBCI Care di 1500 365 atau mengunjungi kantor cabang SMBC Indonesia terdekat selama masa transisi berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tarif pungutan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat final 0% sampai dengan 5% apabila sudah memasuki masa pensiun. Otoritas fiskal menyebut sebagian besar klaim JHT yang dicairkan justru mendapatkan tarif 0%, karena jumlah pemilik dana JHT dengan saldo di atas Rp50 juta sangat sedikit.

Untuk diketahui, isu terkait dengan pungutan pajak atas pencairan JHT menjadi polemik belakangan ini. Sebab, pungutan pajak atas pencairan JHT tidak hanya bersifat final namun juga ada yang bersifat progresif.

Pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa sejatinya tarif pajak atas pencarian JHT bukan kebijakan baru. Insentif sebesar tarif final 0% untuk saldo JHT sampai Rp50 juta yang dicairkan di masa pensiun merupakan ketentuan lama yang sudah berlaku. Begitu pun tarif final 5% untuk saldo melebihi Rp50 juta ke atas yang dicairkan pada saat pensiun juga.

Ketentuan insentif PPh final ini tertuang pada PMK No. 16/2010. Kemenkeu juga menyampaikan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas klaim yang dibayarkan selama Januari-Mei 2026 merupakan pemilik saldo JHT di bawah Rp50 juta. Dari total 1.723.910 klaim, sebanyak 1.645.469 klaim atau 95,45% memiliki saldo di bawah Rp50 juta. Artinya, sebagian besar yang mencairkan dana JHT ini mendapatkan pembebasan pajak.

"Bagi peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp50 juta, atas kelebihannya dikenakan Tarif PPh Final yang sangat ringan sebesar 5% dengan syarat seluruh proses pencairan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak tanggal pencairan pertama kali di masa pensiun," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi (OP) yang berlaku atau progresif 5% sampai 35%. Kisarannya yakni tarif 5% untuk saldo Rp0 sampai Rp60 juta, hingga 35% untuk di atas Rp5 miliar.

"Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT," tutur Deni.

Deni juga menegaskan bahwa pungutan pajak ini hanya dikenakan untuk pencairan JHT, bukan atas iuran yang disetorkan peserta setiap bulannya ketika masih aktif bekerja. Iuran JHT tdak pernah menjadi objek PPh.

Secara terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu juga menjelaskan bahwa tarif final 0% ini berlaku hanya saat JHT dicairkan dalam dua tahun kalender sejak pensiun. Contoh, apabila peserta sudah pensiun sejak Juli 2026, maka insentif 0%-5% hanya akan berlaku apabila pencairan dilakukan sebelum Juli 2028.

Namun demikian, otoritas pajak menjelaskan bahwa insentif tarif final 0% sampai 5% ini tidak hanya berlaku untuk peserta yang mencairkan di masa pensiun. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 68/2009, dijelaskan bahwa adanya klausul 'keadaan tertentu' seperti contoh yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).

DJP menegaskan bahwa pemberlakuan insentif tarif final ini berlaku tidak hanya untuk peserta pensiun, namun juga mereka yang terdampak PHK. Fiskus pun mengakui hal yang menjadi perhatian publik bukanlah pencairan saat pensiun, melainkan ketika pekerja harus mencairkan dananya ketika mengalami PHK. Bahkan, sebagian besar peserta yang mencairkan JHT karena PHK mendapatkan tarif 0% karena memiliki saldo paling tinggi Rp50 juta.

"Saya memastikan bahwa PHK itu termasuk dalam pemahaman dia akan dapat [tarif] final yang sampai dengan Rp50 juta. Karena kan itu sekarang banyak yang terjadi kan itu, bukan karena pensiunnya, sebetulnya gitu karena PHK-nya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan pembayaran manfaat dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Putusan ini membuka ruang bagi peserta dana pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun berkala.

Dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang dikutip Selasa (30/6/2026), MK menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala.

Mahkamah memutuskan bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Perkara ini diajukan oleh empat pekerja PT Freeport Indonesia yang menjadi peserta Dana Pensiun Freeport Indonesia. Mereka menggugat konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK karena menilai kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara berkala merugikan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh imbalan yang adil, kepastian hukum, dan penghidupan yang layak.

Dalam pertimbangannya, MK membedakan antara manfaat dana pensiun dari program pensiun sukarela dengan hak normatif pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Mahkamah menilai manfaat pensiun dalam program dana pensiun sukarela merupakan manfaat tambahan bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun. Sementara itu, pesangon dan hak-hak lain akibat pemutusan hubungan kerja merupakan hak yang wajib dipenuhi pengusaha sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan.

Atas dasar itu, MK menyatakan pembatasan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala tidak sejalan dengan hak pekerja atas imbalan yang adil dan layak serta kepastian hukum.

Mahkamah menyatakan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberikan pilihan kepada peserta untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan selain dan selebihnya.

Sebagai konteks, dalam regulasi sebelum putusan MK, manfaat pensiun sampai dengan Rp500 juta dapat dibayarkan 100% secara sekaligus (lump sum). Sedangkan manfaat pensiun di atas Rp500 juta hanya 20% yang dapat diterima sekaligus, sedangkan 80 persen wajib dibayarkan secara berkala (melalui anuitas atau pembayaran bulanan) sesuai ketentuan OJK. Batas Rp500 juta ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK Nomor 27 Tahun 2023 dan juga menjadi salah satu dalil yang dikemukakan para pemohon dalam perkara ini.

Sedangkan sebagian amar putusan MK sendiri berbunyi:

"Menyatakan norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun”.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) resmi mengambil alih portofolio kredit pensiun milik PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN)

Aksi korporasi ini menjadi bagian dari strategi BTN memperluas ekosistem bisnis di luar pembiayaan perumahan (beyond mortgage), sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan berkelanjutan.

Pengalihan portofolio kredit pensiun tersebut telah diselesaikan pada Senin (29/6/2026). Melalui transaksi ini, BTN akan mengelola layanan pinjaman pensiun yang sebelumnya berada di bawah SMBC Indonesia, sementara kedua bank memastikan proses transisi dilakukan tanpa mengurangi hak-hak nasabah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan akuisisi portofolio tersebut tidak mengubah fokus utama perseroan sebagai bank pembiayaan perumahan. Sebaliknya, langkah itu justru memperluas layanan BTN agar mampu mendampingi nasabah sejak memiliki rumah hingga memasuki masa pensiun.

Menurut Nixon, strategi beyond mortgage yang dijalankan BTN bertujuan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui penyediaan layanan keuangan yang lebih lengkap di setiap fase kehidupan.

"Transformasi beyond mortgage yang kami jalankan bukan berarti keluar dari bisnis perumahan. Perumahan tetap menjadi inti bisnis BTN. Yang kami lakukan adalah melengkapi ekosistem layanan sehingga hubungan BTN dengan nasabah tidak berhenti setelah rumah dimiliki, tetapi terus berlanjut hingga masa pensiun," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan, dengan jaringan kantor yang luas dan penguatan layanan digital, BTN optimistis mengembangkan bisnis kredit pensiun sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi nasabah. BNI juga memastikan seluruh tahapan pascatransaksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

BTN menegaskan pengalihan tersebut tidak mengubah hak-hak nasabah, termasuk manfaat asuransi jiwa kredit yang melekat pada fasilitas pinjaman.

Perseroan juga akan mengirimkan surat penyambutan (welcome letter) beserta panduan pengalihan kepada seluruh nasabah terdampak untuk memastikan proses transisi berjalan lancar.

Di sisi lain, Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan pelepasan portofolio kredit pensiun merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memfokuskan sumber daya pada segmen bisnis yang menjadi prioritas.

Menurutnya, SMBC Indonesia akan memperkuat pengembangan bisnis pada segmen emerging affluent, affluent, usaha kecil dan menengah (UKM), serta korporasi dengan dukungan ekosistem Grup SMBC, termasuk Jenius, BTPN Syariah, dan Grup OTO.

Henoch menilai BTN memiliki kapabilitas dan jaringan yang memadai untuk melayani nasabah pensiun, sementara transaksi tersebut memungkinkan SMBC Indonesia mempercepat agenda pertumbuhan strategis perusahaan.

Adapun selama masa transisi, pembayaran manfaat pensiun masih tetap dikelola oleh SMBC Indonesia hingga terdapat pemberitahuan lebih lanjut. Nasabah tetap diminta melakukan autentikasi berkala sesuai ketentuan agar pembayaran manfaat pensiun berjalan normal.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Rp50 juta ke bawah tidak dikenakan pajak saat dicairkan.

Pajak nol persen diberikan sebagai bentuk insentif kepada pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau di usia tidak produktif. Sementara itu, saldo di atas Rp50 juta dikenakan pajak dengan tarif final 5 persen.

"Inilah yang dikasih fasilitas oleh pemerintah, dikasih tarifnya rendah, yaitu Rp0-Rp50 juta itu nol persen dan di atas Rp50 juta itu 5 persen, sifatnya pun final," ujar ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Selain itu, ia menyebutkan pengenaan pajak pencarian JHT tidak langsung dikalikan jumlah saldo, melainkan setelah pengurangan ambang batas (threshold) yang tidak dikenakan pajak.

"Jadi misalnya di case ini ada saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi Rp100 juta kita kurangin Rp50 juta (threshold), sisanya yang Rp50 jutanya kali 5 persen, berarti pajaknya Rp2,5 juta," jelasnya.

Ia menekankan aturan pajak pencairan JHT ini sudah berlaku sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

"Ini aturan sudah lama di Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 sudah ada yang tandatangan Pak SBY zaman dulu," pungkasnya.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen, ia juga bakal meminta pemerintah agar membebaskan pajak pesangon, jaminan pensiun, dan tunjangan hari raya (THR).

Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Ia menyebut usulan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada Purbaya sebagai bagian dari reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah mitigasi lainnya mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, hingga merevisi aturan pekerja alih daya (outsourcing).

Ia menilai ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ucap Said Iqbal.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).

Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses melalui layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra,menyatakan, “Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada.”

Lebih lanjut, Henra menjelaskan bahwa penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN sebagai Center of Excellence yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses layanan hingga menjangkau seluruh lapisan peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sebuah era baru layanan transportasi umum di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) dimulai setelah Terminal Cicaheum ditutup, Jumat (26/6).

Per hari itu terminal yang sudah beroperasi sejak 1975 itu resmi menghentikan seluruh layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Lahan bekas terminal Cicaheum bakal disulap sebagai bagian dari penataan kawasan dan persiapan pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT).

Dalam budaya populer, terminal Cicaheum ini dikenal sebagai salah satu tempat pengambilan gambar untuk serial televisi 'Preman Pensiun'. Beberapa titik ikonik dari terminal tersebut di serial televisi yang dulu digawangi dua almarhum aktor kawakan Didi Petet dan Epy Kusnandar itu di antaranya adalah kawasan warung, parkir bus, serta tempat ngetem angkutan kota alias angkot.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung kini mengalihkan seluruh operasional rute tersebut ke Terminal Leuwipanjang yang berjarak sekitar 9 kilometer dari Terminal Cicaheum. Masih ada saja bus yang transit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, namun secara keseluruhan kawasan dalam terminal itu sudah lengang.

Mengutip dari detikJabar, para pedagang juga terlihat masih tetap bertahan di lapak mereka.

Salah satunya, Roroh, pemilik warung makan di dalam terminal itu. Dia dan kawan-kawan sesama pedagang di sana mengaku sudah mengetahui kebijakan penutupan layanan bus tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan lokasi.

Namun hingga saat ini mereka asih bertahan karena belum menerima kompensasi dari Pemerintah Kota Bandung.

"Ya tahu (Terminal Cicaheum tak beroperasi), masih diperbolehkan jualan karena belum diberikan konpensasi," kata Roroh, Jumat (26/6) sore kemarin.

Perempuan asal Tasikmalaya itu telah lama menetap di Bandung, dan sudah 15 tahun berjualan di Terminal Cicaheum. Lokasi itu telah menjadi sumber penghidupan utamanya.

"Jualan sudah 15 tahun di sini, bareng anak saja," ujar Roroh.

Roroh mengaku akan tetap bertahan di kiosnya hingga proyek pembangunan Depo BRT resmi dimulai.

"Sampai pembanguan dimulai saja mungkin," tambahnya.

Keresahan serupa juga dirasakan Nurjaman, pedagang batagor yang sudah 20 tahun menggantungkan hidup di Terminal Cicaheum. Menurutnya sebagai warga hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah  terkait pengalihan fungsi terminal tersebut.

"Tahu, ya gimana lagi (sudah kebijakan pemerintah)," ujar Nurjaman.

Mengenai kelanjutan usahanya, Nurjaman mengaku belum memiliki tujuan pasti.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian, menjelaskan bahwa para pedagang memang masih diizinkan beraktivitas di area terminal meskipun layanan angkutan telah dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwipanjang.

"Pedagang masih boleh jualan karena belum diberi kompensasi," ujarnya.

Rasdian menambahkan bahwa urusan kompensasi merupakan tanggung jawab Pemkot Bandung dan saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.

"Pembahasannya masih ada yang perlu diselesaikan dulu, ada yang dihitung oleh konsultan, draf sudah dibuat," katanya.

Baca berita lengkapnya di sini.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com – Industri dana pensiun mencatatkan pertumbuhan positif hingga April 2026, baik dari sisi penghimpunan iuran, jumlah peserta, maupun nilai investasi yang dikelola.

Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pasar keuangan, dana pensiun masih menjadi salah satu instrumen yang diandalkan untuk menyiapkan kebutuhan finansial jangka panjang setelah masa kerja berakhir.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, iuran dana pensiun gabungan hingga April 2026 mencapai Rp 53,24 triliun. Angka tersebut meningkat 8,62 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Sementara itu, pembayaran manfaat dana pensiun tercatat sebesar Rp 41,43 triliun, tumbuh lebih tinggi yakni 18,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan industri dana pensiun masih memiliki prospek yang baik.

“Berdasarkan data posisi April 2026, industri dana pensiun menunjukkan kinerja yang positif. Iuran dana pensiun gabungan tercatat sebesar Rp 53,24 triliun atau meningkat 8,62 persen secara year-on-year (YoY), sementara pembayaran manfaat mencapai Rp 41,43 triliun atau meningkat 18,01 persen YoY,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Selain itu, jumlah peserta dana pensiun juga terus meningkat. Hingga April 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 30,11 juta orang atau naik 3,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Ogi, pertumbuhan jumlah peserta tersebut menjadi indikasi bahwa kesadaran masyarakat maupun pemberi kerja terhadap pentingnya program pensiun masih terus berkembang.

“Pada periode yang sama, jumlah peserta dana pensiun mencapai 30,11 juta peserta, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan masih tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pemberi kerja terhadap pentingnya program pensiun, meskipun tantangan perluasan kepesertaan masih perlu terus menjadi perhatian,” kata dia.

Dana pensiun dan pentingnya persiapan hari tua

Dana pensiun merupakan program yang dirancang untuk memberikan manfaat finansial kepada peserta setelah memasuki masa pensiun.

Melalui skema ini, peserta maupun pemberi kerja menyisihkan sebagian dana secara berkala yang kemudian dikelola dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan.

Konsep tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya harapan hidup masyarakat dan kebutuhan biaya hidup yang terus bertambah. Tanpa perencanaan yang matang, seseorang berisiko mengalami penurunan kualitas hidup saat tidak lagi memperoleh pendapatan rutin dari pekerjaan.

Karena itu, pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesiapan masyarakat menghadapi masa pensiun.

Meski demikian, dibandingkan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, tingkat kepesertaan dana pensiun masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri dana pensiun ke depan.

SBN masih mendominasi investasi dana pensiun

Selain menghimpun iuran dan membayarkan manfaat kepada peserta, dana pensiun juga memiliki fungsi penting dalam mengelola investasi.

Dana yang terkumpul tidak disimpan begitu saja, melainkan ditempatkan pada berbagai instrumen investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang dapat mendukung pembayaran manfaat di masa mendatang.

Hingga April 2026, total investasi industri dana pensiun tercatat mencapai Rp 1.617,44 triliun. Nilai tersebut tumbuh 9,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total investasi tersebut, Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi instrumen utama yang dipilih oleh industri dana pensiun.

Ogi mengungkapkan, penempatan investasi pada SBN mencapai Rp 1.041 triliun atau setara 64,41 persen dari total investasi industri.

“Dari sisi investasi, total investasi dana pensiun tercatat sebesar Rp 1.617,44 triliun atau tumbuh 9,21 persen (YoY). Penempatan investasi masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.041 triliun atau 64,41 persen dari total investasi,” ujarnya.

Posisi berikutnya ditempati deposito dan tabungan dengan nilai Rp 225,71 triliun atau sekitar 13,95 persen dari total investasi.

Menurut Ogi, komposisi investasi tersebut mencerminkan preferensi industri terhadap instrumen yang relatif aman serta sesuai dengan karakteristik kewajiban jangka panjang yang dimiliki dana pensiun.

“Komposisi tersebut menunjukkan preferensi industri terhadap instrumen yang relatif aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas jangka panjang dana pensiun,” kata dia.

Dominasi SBN juga menunjukkan pentingnya aspek keamanan dan stabilitas dalam pengelolaan dana pensiun.

Berbeda dengan investor individu yang mungkin lebih agresif mengejar keuntungan jangka pendek, pengelola dana pensiun harus memastikan dana peserta tetap terjaga sekaligus mampu menghasilkan imbal hasil yang memadai dalam jangka panjang.

Tantangan mengelola investasi di tengah ketidakpastian

Meski kinerja investasi menunjukkan pertumbuhan, pengelolaan dana pensiun tidak terlepas dari berbagai tantangan.

Menurut Ogi, salah satu tantangan utama berasal dari volatilitas pasar keuangan yang dapat memengaruhi nilai aset investasi. Selain itu, perubahan arah suku bunga juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada harga instrumen keuangan, terutama instrumen pendapatan tetap.

Di tingkat global, ketidakpastian geopolitik juga menjadi salah satu risiko yang dapat memengaruhi pasar keuangan dan kinerja investasi.

“Ke depan, tantangan pengelolaan investasi antara lain berasal dari volatilitas pasar keuangan, dinamika suku bunga, tekanan geopolitik global, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hasil investasi dan profil risiko,” ujar Ogi.

Bagi industri dana pensiun, menjaga keseimbangan antara tingkat keuntungan investasi dan risiko menjadi aspek yang sangat penting. Imbal hasil yang terlalu rendah dapat mengurangi kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya di masa depan.

Sebaliknya, pengambilan risiko yang terlalu tinggi berpotensi mengganggu keberlanjutan dana yang dikelola.

Karena itu, strategi investasi dana pensiun umumnya lebih konservatif dibandingkan banyak jenis investor lainnya.

Tantangan memperluas kepesertaan

Di luar aspek investasi, industri dana pensiun juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah peserta dan penghimpunan iuran.

Salah satu tantangan terbesar adalah memperluas jangkauan program dana pensiun kepada kelompok masyarakat yang belum terlayani, khususnya pekerja sektor informal.

Indonesia memiliki jumlah pekerja informal yang besar. Namun, sebagian besar kelompok tersebut belum memiliki akses atau belum memanfaatkan program dana pensiun secara optimal sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Menurut Ogi, peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut.

“Untuk meningkatkan jumlah peserta dan penghimpunan iuran, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun, pengembangan produk yang lebih fleksibel, pemanfaatan digitalisasi layanan, serta perluasan cakupan kepesertaan terutama pada pekerja sektor informal,” kata dia.

Pengembangan produk yang lebih fleksibel dinilai penting untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, digitalisasi layanan juga berpotensi mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, melakukan pendaftaran, hingga memantau perkembangan dana pensiun yang dimiliki.

Dengan pemanfaatan teknologi digital, proses kepesertaan diharapkan menjadi lebih mudah dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan dana pensiun.

Dampak kenaikan BI Rate terhadap strategi investasi

Perubahan kebijakan suku bunga acuan juga menjadi faktor yang diperhatikan oleh industri dana pensiun. Kenaikan BI Rate berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan investasi yang dijalankan oleh para pengelola dana pensiun.

Menurut Ogi, dampak tersebut terutama dirasakan pada pengelolaan portofolio instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

“Sementara itu, kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen dapat memengaruhi strategi investasi industri, khususnya dalam pengelolaan portofolio pendapatan tetap dan pasar uang,” ujarnya.

Meski demikian, SBN diperkirakan masih akan tetap menjadi instrumen investasi utama bagi industri dana pensiun.

Hal tersebut karena SBN dinilai mampu memberikan kombinasi antara tingkat keamanan, likuiditas, dan kesesuaian dengan kebutuhan investasi jangka panjang yang menjadi karakteristik utama dana pensiun.

“Namun demikian, SBN diperkirakan tetap menjadi instrumen utama pilihan industri karena memberikan kombinasi antara keamanan, likuiditas, dan kesesuaian dengan kebutuhan investasi jangka panjang dana pensiun,” kata Ogi.

Dengan total investasi yang telah melampaui Rp 1.600 triliun dan jumlah peserta yang menembus 30 juta orang, industri dana pensiun terus memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan keuangan jangka panjang masyarakat sekaligus mengelola dana investasi dalam skala besar.

Di sisi lain, perluasan kepesertaan, khususnya di sektor informal, serta pengelolaan investasi di tengah dinamika pasar keuangan masih menjadi fokus utama industri ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total investasi dana pensiun (dapen) sebesar Rp1.617,44 triliun atau tumbuh 9,21% (year on year/YoY) pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar penempatan investasi industri masih didominasi oleh Surat Berharga Negara atau SBN sebesar Rp1.041 triliun atau 64,41% dari total investasi.

“Diikuti deposito dan tabungan sebesar Rp 225,71 triliun atau 13,95% dari total investasi,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei, Selasa (23/6/2026).

Menurut Ogi, komposisi itu menunjukkan preferensi industri terhadap instrumen yang relatif aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas jangka panjang dana pensiun.

“Ke depan, tantangan pengelolaan investasi antara lain berasal dari volatilitas pasar keuangan, dinamika suku bunga, tekanan geopolitik global, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hasil investasi dan profil risiko,” bebernya.

Di sisi lain, dia turut menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,75% dapat memengaruhi strategi investasi industri dana pensiun, khususnya dalam pengelolaan portofolio pendapatan tetap dan pasar uang.

Namun demikian, lanjutnya, SBN diperkirakan tetap menjadi instrumen utama pilihan industri. Hal ini karena SBN memberikan kombinasi antara keamanan, likuiditas, dan kesesuaian dengan kebutuhan investasi jangka panjang dana pensiun.

Sebagai informasi, OJK mencatat iuran dana pensiun gabungan pada April 2026 tercatat sebesar Rp53,24 triliun, meningkat 8,62% YoY. Sementara itu, pembayaran manfaat mencapai Rp41,43 triliun atau naik 18,01% YoY.

Pada periode ini pula, jumlah peserta dana pensiun mencapai 30,11 juta peserta, meningkat 3,80% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Perkembangan ini mencerminkan masih tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pemberi kerja terhadap pentingnya program pensiun, meskipun tantangan perluasan kepesertaan masih perlu terus menjadi perhatian,” pungkas Ogi.

Masa pensiun sering kali dipandang sebagai akhir dari perjalanan karier seorang pekerja. Padahal, fase ini dapat menjadi awal baru untuk mengembangkan usaha atau menekuni aktivitas produktif.

Sebagian besar pekerja baru mulai memikirkan masa tua saat waktu pensiun tinggal beberapa tahun lagi. Padahal, persiapan yang dilakukan lebih awal memberikan peluang lebih besar untuk menjaga kualitas hidup.

Idealnya, seorang pegawai dapat mempersiapkan usaha keluarga atau investasi produktif sejak lima tahun sebelum masa pensiun tiba. Langkah ini krusial untuk memastikan adanya sumber penghasilan baru setelah berhenti bekerja.

"Tanpa persiapan yang memadai, masa pensiun dapat menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari berkurangnya penghasilan bulanan, meningkatnya biaya kesehatan, hingga hilangnya aktivitas produktif yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," bunyi keterangan tertulis, Selasa (16/2).

Langkah awal dalam menyusun strategi finansial adalah menentukan target atau tujuan masa pensiun secara spesifik. Setiap individu memiliki preferensi berbeda, mulai dari membuka usaha hingga fokus pada aktivitas sosial.

Tujuan yang jelas akan memudahkan pekerja dalam menghitung kebutuhan dana dan menyusun instrumen keuangan. Rencana usaha, misalnya, memerlukan modal awal yang harus disiapkan sebelum masa pensiun dimulai.

Setelah menentukan tujuan, tahap berikutnya adalah menghitung estimasi dana pensiun secara terperinci. Perhitungan ini wajib mencakup biaya hidup harian, dana darurat, serta proteksi kesehatan jangka panjang.

Informasi estimasi dana tersebut membantu pekerja menentukan porsi tabungan atau investasi yang harus dialokasikan saat ini. Dengan demikian, target finansial masa tua dapat dicapai secara lebih terukur.

Menjelang masa tua, pekerja juga perlu mencari alternatif sumber pendapatan tambahan yang berkelanjutan. Pendapatan ini bisa bersumber dari pengelolaan aset produktif maupun praktik profesional sesuai keahlian.

Memulai persiapan usaha sejak masih aktif bekerja memberikan waktu lebih panjang untuk membangun fondasi bisnis. Hal ini meminimalkan risiko kegagalan saat pekerja sudah tidak menerima gaji bulanan tetap.

Manajemen kewajiban dan utang juga menjadi faktor penentu kesehatan finansial menjelang hari tua. Pekerja disarankan menyelesaikan segala bentuk pinjaman komersial sebelum memasuki masa purnabakti.

Evaluasi keuangan berkala membantu mendeteksi potensi masalah finansial lebih awal. Melalui pengelolaan yang terencana, masa tua dapat dijalani dengan tenang tanpa beban utang yang menumpuk.

Kebutuhan modal untuk membangun aset produktif atau membuka usaha sering kali memerlukan dukungan dana segar. Oleh karena itu, pemilihan solusi pembiayaan yang tepat menjadi langkah strategis bagi calon pensiunan.

Merespons kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyediakan layanan BRI Multiguna Pra Purna. Fasilitas pembiayaan ini dirancang khusus bagi pegawai aktif yang sedang mempersiapkan masa pensiun.

"Melalui fasilitas ini, nasabah dapat merencanakan berbagai kebutuhan menjelang masa pensiun secara lebih matang sehingga tetap dapat menjalani kehidupan yang aktif, produktif, dan sejahtera setelah memasuki masa pensiun," terang keterangan resmi.

Kesejahteraan di masa tua merupakan hasil dari perencanaan matang yang dieksekusi sejak dini. Persiapan yang terarah membuat masa pensiun tetap berjalan produktif dan mandiri.

Masyarakat yang membutuhkan informasi pembiayaan ini dapat mendatangi Kantor Cabang BRI terdekat. Layanan konsultasi juga tersedia melalui Relationship Manager BRI di kota Anda.

Selain itu, transaksi keuangan dan pemantauan rekening dapat dilakukan praktis melalui aplikasi BRImo. Aplikasi ini dapat diunduh di Apple App Store, Google Play Store, dan Huawei AppGallery.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banyak orang memandang masa pensiun sebagai akhir dari perjalanan karier. Padahal, pensiun bisa menjadi awal dari fase kehidupan baru yang penuh peluang. Mulai dari mengembangkan usaha, menekuni hobi yang selama ini tertunda, hingga menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.

Banyak pekerja baru mulai memikirkan masa pensiun ketika waktu pensiun tinggal beberapa tahun lagi. Padahal, semakin dini persiapan dilakukan, semakin besar peluang untuk membangun sumber penghasilan baru dan mempertahankan kualitas hidup setelah tidak lagi menerima gaji bulanan.

Sebagai gambaran, seorang pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan sudah dapat sedini mungkin mempersiapkan usaha keluarga, investasi aset produktif, atau pengembangan keterampilan yang dapat menjadi sumber penghasilan setelah pensiun.

Tanpa persiapan yang memadai, masa pensiun dapat menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari berkurangnya penghasilan bulanan, meningkatnya biaya kesehatan, hingga hilangnya aktivitas produktif yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan masa pensiun dengan lebih optimal.

1. Menentukan Tujuan Masa Pensiun

Setiap orang memiliki gambaran masa pensiun yang berbeda. Ada yang ingin fokus mengembangkan usaha, ada yang ingin lebih banyak beraktivitas sosial, ada pula yang ingin menikmati waktu bersama keluarga.

Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan masa pensiun sejak dini. Dengan memiliki tujuan yang jelas, seseorang dapat lebih mudah menyusun strategi keuangan dan menentukan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang.

Misalnya, jika berencana membuka usaha setelah pensiun, tentu akan ada kebutuhan modal yang perlu dipersiapkan. Begitu juga jika ingin memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman atau menjalani aktivitas produktif lainnya.

2. Menghitung Kebutuhan Dana Pensiun

Setelah memiliki gambaran mengenai kehidupan pasca-pensiun, langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan dana yang diperlukan. Perhitungan ini mencakup biaya hidup sehari-hari, kebutuhan kesehatan, dana darurat, hingga berbagai rencana yang ingin diwujudkan setelah pensiun.

Dengan mengetahui estimasi kebutuhan dana, seseorang dapat lebih mudah menentukan langkah finansial yang perlu dilakukan sejak sekarang agar tujuan tersebut dapat tercapai.

3. Menyiapkan Sumber Pendapatan Tambahan

Masa pensiun bukan berarti harus berhenti produktif. Banyak pensiunan yang tetap aktif menjalankan usaha, membuka praktik profesional, mengelola aset produktif, atau menjalankan aktivitas lain yang menghasilkan pendapatan.

Karena itu, penting untuk mulai memikirkan sumber pendapatan tambahan yang dapat menopang kondisi finansial setelah memasuki masa pensiun.

Persiapan yang dilakukan sejak masih aktif bekerja akan memberikan waktu yang lebih panjang untuk membangun fondasi usaha atau investasi yang sesuai dengan rencana masa depan.