JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

JAKARTA - Video yang memperlihatkan mobil pelat luar Jakarta dipalak ‘Bang Jago’ atau preman di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Polisi pun mengungkapkan kronologinya.

Adapun pelaku diduga memaksa dan menawarkan jasa pengawalan. Pelaku diduga berjumlah tiga orang dengan mengendarai satu sepeda motor.

Mereka menghampiri mobil berpelat luar Jakarta yang tengah berhenti untuk melihat Google Maps. Dinarasikan dalam video tersebut bahwa para pelaku meminta uang sebesar Rp300 ribu dengan alasan ‘uang lewat’ lantaran mobil milik korban bernomor pelat luar Jakarta.

Tak hanya uang, para pelaku juga mengambil kartu E-toll milik korban. Setelah mengambil uang dan kartu tersebut, para pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Secara terpisah, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo membenarkan peristiwa itu. Dhimas menjelaskan peristiwa terjadi pada Jumat (27/3/2026) sore. Pihaknya juga telah mengamankan dua orang pelaku.

“Diamankan 2 orang inisial MN dan N warga Kecamatan Tanah Abang,” ujar Dhimas dikutip pada Minggu (29/3/2026).

Saat itu, korban sedang menepi di Jalan Kebon Kacang 12 untuk melihat Google Maps. Tak berselang lama, para pelaku pun menghampirinya.

“Tiba-tiba diduga pelaku datang bertiga dengan mengendarai sepeda motor meminta uang rokok kepada korban,” ujarnya.

Korban sempat tidak memberikan uang kepada pelaku yang memalaknya. Karena tidak memberikan uang, pelaku kemudian menawarkan jasa pengawalan sebesar Rp300 ribu.

"Namun oleh korban cuma di kasih Rp100 ribu. Karena merasa kurang, akhirnya pelaku mengambil paksa kartu e-toll korban," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bercerita mengenai kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuknya pada 21 Januari 2025 lalu. Satgas PKH tetap bekerja keras meski tidak mendapat sorotan kamera bahkan influencer.

"Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya korporasi untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi," ujar Prabowo usai menyaksikan penyerahan hasil rampasan Satgas PKH di Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Prabowo memahami beratnya tantangan yang dihadapi Satgas PKH di lapangan. Para petugas harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan ancaman di lokasi yang jauh dari perhatian publik.

"Rakyat yang dihasut, preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat kamera, tidak terlihat influencer, vlogger, dan sebagainya. Tapi, saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara terhadap negara," katanya.

Prabowo juga menyinggung nilai hasil rampasan sebesar Rp 6,6 triliun yang diserahkan kepada negara. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari kerugian negara akibat tindakan serakah.

"Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad melawan korupsi. Melawan perampokan kekayaan negara oleh siapa pun, di mana pun, dan baru tiga bulan saya kira, belum sampai tiga bulan kita sudah keluarkan PP Nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab, penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan, tak ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini di lobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara," ungkapnya.

JAKARTA - Proses penagihan yang dilakukan mata elang atau debt collector kerap menimbulkan masalah. Bahkan, penagihan terhadap pengendara di jalan menjurus aksi premanisme.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, mata elang melakukan penagihan dengan cara bergerombol sehingga membuat orang yang ditagih merasa terintimidasi.

"Kami sampaikan ini sudah menjadi sistem premanisme. Karena apa? Dengan bergerombol melihat konsumen didatangi dengan kelompok orang yang banyak. Ini kan mau lakukan intimidasi dan intervensi," ujar Budi, Sabtu (20/12/2025).

Meski mata elang menunjukkan surat tugas saat menagih, namun pelaksanaannya harus ada proses mediasi hingga somasi. Jangan langsung melakukan penagihan secara paksa.

"Seharusnya menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah tugas dari lembaga pembiayaan. Yang paling utama solusinya mediasi dan memberikan somasi, bukan melakukan pengamanan penarikan secara paksa kendaraan-kendaraan tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, kericuhan pecah di kawasan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025. Insiden dipicu pengeroyokan 2 mata elang berinisial MET dan NAT hingga tewas.

Pelaku yang mengeroyok 2 mata elang hingga tewas merupakan anggota Polri. Mereka adalah Brigadir IAM, Bripda AMZ, Bripda MIAB, Bripda ZGW, Bripda BN, dan Bripda JLA.

BEKASI - Manajemen Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Bogor melaporkan sekelompok orang tak dikenal (OTK) ke Kepolisian Resor Metro Kota Depok setelah diduga memasuki area pemancar RRI Bogor di Parung Serab, Kota Depok, tanpa izin. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (16/12/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Operator pemancar RRI Bogor di Parung Serab, Olan Sutardi, mengungkapkan sedikitnya lima orang tak dikenal secara tiba-tiba memasuki kawasan terbatas dan tertutup di area menara pemancar. Menurutnya, kelompok tersebut tidak memiliki izin resmi untuk berada di lokasi vital tersebut.

"Kelima orang itu masuk ke areal menara pemancar RRI Bogor di Parung Serab tanpa izin. Mereka sempat menimbulkan kegaduhan dan memaksa agar surat diserahkan, dengan alasan tanah tersebut masih dalam sengketa," ujar Olan dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Olan menambahkan, kelompok OTK tersebut juga diduga melakukan intimidasi agar pihak pemancar menerima surat yang mereka bawa. Namun, karena prosedur administrasi surat-menyurat harus dilakukan melalui kantor RRI Bogor di Jalan Pangrango Nomor 34, pihaknya menolak menerima surat tersebut di lokasi pemancar.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana, membenarkan kejadian tersebut dan menegaskan bahwa saat peristiwa berlangsung, Olan Sutardi memang tengah menjalankan tugas di pemancar RRI Parung Serab, Kota Depok.

"Kawasan pemancar di Depok merupakan area tertutup dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki izin tertentu dari Kepala RRI. Masuknya pihak luar tanpa izin jelas melanggar ketentuan yang berlaku," kata Nordiana.

Atas kejadian tersebut, manajemen RRI Bogor menilai telah terjadi dugaan pelanggaran hukum, sehingga memutuskan untuk melaporkannya ke Kepolisian Resor Metro Kota Depok. Laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada Selasa (16/12/2025) malam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam benak banyak orang, pahlawan selalu digambarkan sebagai sosok tanpa cela. Berjiwa besar, gagah berani, dan lahir dari penderitaan rakyat kecil. Namun, tak selamanya demikian. Salah satunya terjadi pada Imam Syafei atau Bang Pi'ie yang menjalani pekerjaan sebagai preman dan pahlawan-pejuang kemerdekaan.

Bang Pi'ie lahir pada Agustus 1923. Sejak kecil, dia dikenal keras kepala tapi juga sangat nasionalis. Dia membenci penjajahan Belanda dan peduli pada sesama pribumi yang hidup susah. Namun, kerasnya hidup di kawasan Pasar Senen menempanya jadi anak jalanan. Dia sering mencuri sayuran untuk bertahan hidup dan bergaul dengan para pedagang serta tukang becak.

Dari lingkungan itu, lahirlah kelompok 4 Sen, perkumpulan kecil yang dibentuk Bang Pi'ie. Setiap orang yang beraktivitas di pasar "menyetor" empat sen sebagai jaminan keamanan. Dengan kata lain, dia membuat sistem perlindungan ala preman, tapi efektif menjaga ketertiban pasar.

Titik balik hidupnya datang setelah menaklukkan jagoan besar di Senen. Kemenangan itu membuatnya menjadi penguasa wilayah tersebut. Tak ada yang berani menantang. Dia dikenal garang, berani, dan punya banyak pengikut. Namun, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Bang Pi'ie memilih berpihak pada perjuangan. Dia menggunakan keberaniannya untuk melawan Belanda.

Dalam catatan Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (2010), dia membentuk pasukan Barisan Bambu Runcing yang kemudian berubah menjadi Laskar Rakyat Jakarta. Dengan kemampuan menggerakkan massa, dia dan kelompoknya ikut berperang bersama TNI mengusir pasukan Belanda. Berkat keberhasilannya di medan tempur, Bang Pi'ie akhirnya direkrut secara resmi menjadi anggota TNI, setelah sebelumnya hanya bertempur sebagai relawan.

Namun, langkahnya tak selalu mulus. Banyak pengikutnya yang kecewa karena tak diterima menjadi tentara. Untuk menampung mereka, Bang Pi'ie mendirikan organisasi bernama Cobra, yakni kumpulan bekas laskar, preman, dan bandit yang menjaga keamanan Jakarta. Cobra dikenal sebagai kelompok yang bisa mengendalikan situasi kota, dari pasar hingga aksi demonstrasi.

Kekuatan dan pengaruh besar Bang Pi'ie membuatnya disegani. Bahkan pada 1966, dia diangkat menjadi Menteri Urusan Keamanan Jakarta, menjadikannya satu-satunya menteri RI yang berasal dari dunia preman. Namun, kejayaannya tak bertahan lama.

Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Bang Pi'ie ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S/PKI. Dia dipenjara selama delapan tahun, meski tak pernah ada bukti kuat yang menjeratnya. Banyak yang menduga penangkapannya lebih karena kesetiaannya pada Soekarno.

Usai bebas pada 1975, hidupnya tak lagi sama. Tak lama kemudian, Bang Pi'ie meninggal dunia. Namanya pun perlahan tenggelam, nyaris tak disebut dalam buku sejarah. Padahal, di balik julukan "preman Senen", Bang Pi'ie adalah pejuang sejati yang mengangkat senjata demi kemerdekaan bangsanya.

(mfa/wur)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid meminta 'jatah preman' senilai Rp7 miliar dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp106 miliar yang dari awalnya Rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.

Dia menjelaskan, hal tersebut bermula dari Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Riau di salah satu kafe pada Mei 2025. Dari pertemuan itu, disepakati fee yang akan diberikan ke Abdul Wahid 2,5 persen.

Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau sekaligus pihak yang merepresentasikan Abdul Wahid dan menyatakan meminta fee sebesar 5% atau Rp7 miliar.

“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," kata Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025).

Dari hal itu, Ferry kembali mengumpulkan semua Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP untuk menyampaikan terkait permintaan fee sebesar 5 persen untuk Abdul Wahid.

"Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode '7 batang'," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah, M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi temuan Lapor Pak Purbaya terkait dugaan aksi premanisme di Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Tigaraksa, Banten.

Laporan tersebut diterimanya melalui layanan pengaduan via WhatsApp bernama Lapor Pak Purbaya minggu lalu. Setelah ditelusuri, ternyata yang dilakukan oleh AR KPP Tigaraksa bukanlah aksi premanisme.

"Ada aduan yang terbukti mengenai akun representative di KPP Tigaraksa namun bukan tindakan premanisme katanya," ujar Purbaya

Menurut laporan yang diterima Purbaya, seorang Account Representative Direktorat Jenderal Pajak KPP Tigaraksa menghubungi wajib pajak pada pukul 05.41 pagi untuk menagih tunggakan pajak sebesar Rp 300 ribu. Bahkan, penagihan disertai oleh ancaman akan mencabut status pengusaha kena pajak (PKP).

"Tindakan yang dilakukan adalah mengingatkan tunggakan pajak sebesar Rp300 ribu kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar yaitu pukul 5.41 pagi dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak," jelas Purbaya.

Setelah klarifikasi kepada AR, penagihan di luar jam kerja tersebut disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa.

Purbaya menganggap alasan yang diberikan tidak masuk akal. Kendati AR yang berangkutan akan mendapatkan pembinaan komunikasi terhadap wajib pajak.

Menurutnya, AR tersebut tetap perlu mendapatkan sedikit sanksi sebagai efek jera.

"Gak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Jangan dilatih aja. Dihukum sedikit ya. Karena penjelasannya gak masuk akal. Dia ngejar Rp300 ribu jam 5 pagi. Agak aneh. Stres. Mabuk kali malamnya dia. Kasih sanksi sedikit ya," ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dirinya siap memecat oknum pegawai pajak yang kedapatan memalak masyarakat atau wajib pajak.

"Tentu kita seperti komitmen saya juga sejak awal gitu ya fraud sedikit pun akan saya tindak bahkan akan saya pecat," ucap Bimo saat Media Briefing pada Senin (20/10/2025) di kantor pusat DJP, Jakarta.

Bimo mengaku telah memerintahkan langsung Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun ia mengatakan akan mendalami lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap.

"Saya sudah langsung perintahkan teman-teman di Direktorat KITSDA untuk menindaklanjuti dan saya sudah mendapat laporan bahwa karena informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu sangat terbatas jadi kurang lengkap. Artinya kan kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke si penyampai informasi," terang Bimo.

Bimo menjelaskan terdapat dua jenis aduan yang disampaikan melalui kanal Lapor Pak Purbaya, yakni bersifat perbaikan kebijakan dan perbaikan administratif.

Jika perbaikan kebijakan yang sifatnya itu melaporkan fraud. Perkara ini akan ditindaklanjuti melalui Direktorat Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan.

"Kalau signifikan tentu kita akan masukkan ke unit anti-fraud kita, tapi harapannya mudah-mudahan dari si pelapor bisa juga masuk ke sistem Whistleblow (aplikasi pelaporan tindak korupsi) kita, menunjukkan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa, sehingga bisa disebutkan itu premanisme," terang Bimo.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih melakukan penelusuran atas aduan premanisme pegawai pajak di kanal ‘Lapor Pak Purbaya’. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan sudah mengundang pelapor untuk menjelaskan ihwal dugaan tersebut.

Bimo menyatakan investigasi mulai dilakukan. “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kami sudah undang,” ucapnya di kantor Kementerian Koordinator Perkonomian, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia belum bisa memastikan laporan tersebut. “Karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ucapnya. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp. Salah satunya soal Account Representative (AR) atau pejabat pelaksana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa, di Banten yang diadukan melakukan tindakan premanisme.

Dalam pertemuan media di kantor pusat Dirjen Pajak, Senin, 20 Oktober 2025, Bimo menyatakan telah meminta bawahannya merespons aduan tersebut, di Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (Kitsda) DJP untuk merespons. “Terkait kanal pengaduan di Lapor Pak Purbaya yang terkait dengan AR Tigaraksa, saya sudah langsung perintahkan teman-teman di Direktorat Kitsda untuk menindaklanjuti,” ucapnya

Meski demikian, menurut Bimo, informasi yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut sangat terbatas atau kurang lengkap. Sehingga DJP harus mengklarifikasi dan mengonfirmasi ke penyampai informasi jenis premanisme yang dimaksud. Karena itu, DJP akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ia menjelaksan bahwa setiap aduan ‘Lapor Pak Purbaya’ ada yang sifatnya perbaikan kebijakan atau policy, ada pula perbaikan administrasi. Di bagian perbaikan kebijakan ada laporan kejahatan atau fraud. Aduan semacam itu akan langsung masuk ke Dirjen Kitsda. Khusus perbaikan kebijakan, laporan akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Bila kesalahannya besar dan berdampak signifikan, Dirjen Pajak akan memasukkan laporan tersebut ke unit anti-fraud.

Bimo berharap pelapor bisa masuk ke sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. “Mudah-mudahan dari si pelapor bisa juga masuk ke sistem whistle blow kita, menunjukkan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa sehingga bisa disimpulkan itu premanisme. Tentu kami, seperti komitmen saya juga sejak awal, fraud sedikitpun akan saya tindak bahkan akan saya pecat,” ucapnya.

DIREKTUR Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menanggapi aduan di kanal ‘Lapor Pak Purbaya’ soal dugaan premanisme yang dilakukan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bila tuduhan terbukti, Bimo siap memecat pejabat yang dimaksud.Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp. Salah satunya soal Account Representative (AR) atau pejabat pelaksana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa, di Banten yang diadukan melakukan premanisme.Bimo menyatakan bahwa ia telah meminta bawahannya di Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (Kitsda) DJP untuk merespons. “Terkait kanal pengaduan di Lapor Pak Purbaya yang terkait dengan AR Tigaraksa, saya sudah langsung perintahkan teman-teman di Direktorat Kitsda untuk menindaklanjuti,” ucapnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin, 20 Oktober 2025.

Meski demikian, menurut Bimo, informasi yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut sangat terbatas atau kurang lengkap. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus mengklarifikasi dan mengonfirmasi ke penyampai informasi jenis premanisme yang dimaksud. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ia menjelaksan bahwa setiap aduan ‘Lapor Pak Purbaya’ ada yang sifatnya perbaikan kebijakan atau policy, ada pula perbaikan administrasi. Di bagian perbaikan policy ada laporan kejahatan atau fraud. Aduan semacam itu akan langsung masuk ke Dirjen Kitsda. Khusus perbaikan kebijakan, laporan akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Bila kesalahannya besar dan berdampak signifikan, DJP akan memasukkan laporan tersebut ke unit anti-fraud. Bimo berharap pelapor bisa masuk ke sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. “Mudah-mudahan dari si pelapor bisa juga masuk ke sistem whistle blow kami, menunjukkan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa sehingga bisa disimpulkan itu premanisme. Tentu kami, seperti komitmen saya juga sejak awal, fraud sedikitpun akan saya tindak bahkan akan saya pecat,” ucapnya.Purbaya resmi membuka kanal WhatsApp aduan ke nomor 082240406600. Hingga Jumat, 17 Oktober 2025, ia telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat. “Yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan," kata Purbaya.

Ia juga sempat membaca beberapa aduan yang telah diterima, termasuk soal dugaan premanisme di KKP Tigaraksa. “Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP Tigaraksa. Siapa Tigaraksa KPP-nya coba cek nanti ya, minggu depan saya cek harus sudah rapi ini, enggak ada premanisme,” kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan bahwa pemerintah perlu lebih serius menekan praktik premanisme dan korupsi sebagai langkah konkrit menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Sebab dua hal itu menjadi penghalang para investor menanamkan modalnya ke Indonesia setelah rantai birokrasi yang rumit.

"Kalau kita yang melihat soal investasi kan gampang, kalau dulu kan soal yang dikeluhkan masalah soal birokrasi yang terlampau panjang ya. Jadi, mestinya kita belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa persoalan investasi jangan ada lagi persoalan yang terkait dengan mata rantai birokrasi yang ribet. Apalagi hari ini ada kecenderungan kepala-kepala daerah memang dalam banyak hal tegak lurus dengan pemerintah pusat," kata Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin.

Adi menyoroti maraknya praktik premanisme yang masih menjadi momok bagi investor di kawasan industri. Fenomena ini kerap menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha untuk membangun industri dan pabrik.

Oleh karena itu, pembentukan satuan tugas anti-premanisme didorong agar tak hanya sekadar jargon, melainkan harus diwujudkan secara konkret guna menjamin kepastian usaha dan keamanan investasi.

"Kita tahu terutama di kawasan-kawasan industri seperti di Bekasi, ataupun di Jawa Tengah, ataupun di Banten. Itu kan kalau kita membaca rata-rata argumen mereka kan enggak happy dengan itu semua. Karenanya bagi saya satgas (satuan tugas) anti-premanisme itu bukan hanya sebuah jargon, tapi menjadi sesuatu hal yang memang harus diwujudkan," tuturnya.

Selain premanisme, ia juga menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi. Dirinya menilai praktik korupsi yang masif dari pusat hingga daerah menjadi hambatan serius bagi masuknya investasi.

"Kalau kita melihat angka korupsi di kita ini kan agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena memang korupsinya bukan hanya berjamaah, bukan hanya kolektif, tapi juga terjadi mulai pusat hingga daerah,” ujarnya.

Kedua hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) Prabowo-Gibran agar bisa tetap mendapatkan kepercayaan dari investor asing.

Meski demikian, Adi mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun berdasarkan laporan NEXT Indonesia Research & Publications, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara senilai Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi.

Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan. Dalam laporan itu juga disebutkan 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama setahun terakhir, dengan potensi kerugian negara yang berhasil ditekan mencapai Rp320,4 triliun.

"Kalau memang political will-nya soal supremasi hukum, termasuk juga soal reformasi struktural yang terkait dengan mata rantai birokrasi yang panjang, kalau rasa-rasanya di Indonesia itu agak mudah lah untuk mendatangkan investasi," terangnya.

Menurut Adi, soliditas dukungan politik terhadap pemerintah saat ini menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural dan pemberantasan korupsi, yang ujungnya memperkuat daya tarik investasi di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025